BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing atas dasar suatu kontrak.
(2)Dalam melakukan kegiatan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank wajib:
a.memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing;
b.menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank;
c.memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Pihak Asing untuk pelaksanaan kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan
d.memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah.
(3)Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank.
(4)Dalam hal Bank melakukan transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank juga wajib memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi bank umum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak, edukasi kepada nasabah, dan kuotasi harga (kurs) pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4
(1)Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa Transaksi Spot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan transaksi derivatif yang standar (plain vanilla) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yang dilakukan Bank dengan Pihak Asing di atas jumlah tertentu (threshold) wajib memiliki Underlying Transaksi.
(2)Transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib memiliki Underlying Transaksi.
(3)Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi seluruh kegiatan:
a.perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
b.investasi berupa foreign direct investment, portfolio investment, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
(4)Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya (income dan expense estimation).
(5)Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk:
a.penggunaan Sertifikat Bank Indonesia, untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah;
b.penempatan dana pada Bank (vostro) antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit);
c.fasilitas pemberian kredit yang masih belum ditarik, antara lain berupa standby loan dan undisbursed loan; dan
d.penggunaan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.
(6)Khusus untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward oleh Pihak Asing kepada Bank dan untuk transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing, Underlying Transaksi juga meliputi kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit).
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Transaksi Spot antara Bank dengan Pihak Asing

(1)Jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi derivatif yang standar (plain vanilla) antara Bank dengan Pihak Asing dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi derivatif yang standar (plain vanilla) antara Bank dengan Pihak Asing adalah masing-masing USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (outstanding) per Bank.
(2)Jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward adalah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing.
(3)Penjualan valuta asing terhadap Rupiah dengan Transaksi derivatif yang standar (plain vanilla) dan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan Transaksi derivatif yang standar (plain vanilla) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melebihi nilai nominal Underlying Transaksi.
(4)Dalam hal nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nominal Underlying Transaksi tersebut dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
(5)Jangka waktu pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Bank kepada Pihak Asing dilarang melebihi jangka waktu Underlying Transaksi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah tertentu (threshold) dan pembulatan kelipatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7
(1)Dalam hal Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b maka Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.terdapat realisasi investasi; dan
b.nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8
Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank.

(1)Bank dilarang melakukan transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Bank sebagai agen penjual (selling agent).
(3)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option yang memenuhi persyaratan:
a.didukung oleh Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4);
b.nominal transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option tidak melebihi nominal Underlying Transaksi; dan
c.jangka waktu transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option tidak melebihi jangka waktu Underlying Transaksi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai structured product valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11
(1)Transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan secara dynamic hedging.
(2)Transaksi dynamic hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaku transaksi Call Spread Option tidak terekspos pada risiko nilai tukar akibat kurs pasar melampaui kisaran kurs Call Spread Option awal.
(3)Transaksi dynamic hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a.kisaran kurs tidak overlap dengan kisaran kurs transaksi Call Spread Option awal;
b.kisaran kurs tidak memiliki gap dengan kisaran kurs transaksi Call Spread Option awal;
c.menggunakan Underlying Transaksi yang sama dan belum jatuh waktu;
d.nominal tidak bersifat kumulatif;
e.jangka waktu:
1)paling kurang 6 (enam) bulan untuk transaksi Call Spread Option awal yang memiliki sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih; atau
2)mengikuti sisa jatuh waktu transaksi Call Spread Option awal untuk transaksi Call Spread Option awal yang memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan
f.dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kurs pasar melampaui kisaran kurs Call Spread Option awal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai dynamic hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(1)Penyelesaian Transaksi Spot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a antara Bank dengan Pihak Asing wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
(2)Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara Bank dengan Pihak Asing dapat dilakukan secara netting atau dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
(3)Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing yang dapat dilakukan secara netting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind).
(4)Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui transaksi forward dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
(5)Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh untuk penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui transaksi forward dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
a.pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat jatuh waktu transaksi forward jual;
b.dalam hal dilakukan perpanjangan transaksi (roll over) atau percepatan penyelesaian transaksi (early termination), penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh dilakukan pada saat berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (roll over) atau percepatan penyelesaian transaksi (early termination); dan
c.perpanjangan transaksi (roll over) atau percepatan penyelesaian transaksi (early termination) sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan sepanjang didukung oleh Underlying Transaksi dari transaksi forward jual awal.
(6)Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (unwind).
(7)Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui transaksi forward dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 14
(1)Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dilakukan antara Bank dengan Pihak Asing secara netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang didukung dengan Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.
(2)Dalam hal pada saat penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Asing tidak dapat menyampaikan dokumen Underlying Transaksi maka penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
LARANGAN TRANSAKSI BAGI BANK DAN PENGECUALIANNYA

Bagian Kesatu
Larangan Bagi Bank

Larangan terhadap pemberian Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a tidak berlaku terhadap:
a.Kredit atau Pembiayaan nontunai atau garansi yang terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia yang memenuhi persyaratan berikut:
1)memperoleh counter guaranty (kontra garansi) dari Prime Bank yang bukan merupakan:
a)kantor cabang Bank di luar negeri; dan
b)kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri baik yang berada di dalam maupun di luar negeri; atau
2)adanya jaminan setoran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan;
b.Kredit atau Pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan berikut:
1)mengikutsertakan Prime Bank sebagai lead bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a)memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:
i. BBB– dari lembaga pemeringkat Standard & Poors;
ii     Baa3 dari lembaga pemeringkat Moodyís;
iii. BBB– dari lembaga pemeringkat Fitch; atau
iv    setara dengan angka i, angka ii, dan/atau angka iii berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (long term outlook) Bank tersebut; dan
b)memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam Banker's Almanac,
2)diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan
3)kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi Bank di dalam negeri,
c.kartu kredit;
d.Kredit atau Pembiayaan konsumsi yang digunakan di dalam negeri;
e.cerukan intrahari dalam Rupiah atau valuta asing yang didukung oleh dokumen yang bersifat authenticated yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
f.cerukan dalam Rupiah atau valuta asing karena pembebanan biaya administrasi; dan
g.pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset Bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin oleh Prime Bank.

Pasal 17
Larangan pembelian Surat Berharga dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c tidak berlaku terhadap:
a.pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia serta perdagangan dalam negeri; dan
b.pembelian bank draft dalam Rupiah yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan dana Rupiah tersebut diterima di dalam negeri oleh bukan Pihak Asing.

BAB V
TRANSFER RUPIAH KEPADA PIHAK ASING

Pasal 18
Bank dilarang melakukan Transfer Rupiah ke luar negeri.

(1)Jenis dokumen Underlying Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat menjadi dokumen Underlying Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dokumen Underlying Transaksi dan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dokumen Transaksi Spot antara Bank dengan Pihak Asing

Pasal 21
(1)Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui Transaksi Spot dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
a.dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang berupa perkiraan; dan
b.dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang authenticated dari Pihak Asing yang berisi informasi mengenai:
1)keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2)penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
3)jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.
(2)Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui Transaksi Spot paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang authenticated yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Underlying Transaksi, dokumen pendukung, dan penetapan jenis dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Dokumen Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
antara Bank dengan Pihak Asing

Dalam hal terdapat Transfer Rupiah kepada Pihak Asing yang berasal dari selain Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah di atas ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per hari per Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bank penerima Transfer Rupiah dimaksud wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggung­jawabkan.

Bagian Kelima
Penyampaian Dokumen

Pasal 24
(1)Bank harus memastikan Pihak Asing menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada tanggal transaksi untuk setiap transaksi.
(2)Dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Spot wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.
(3)Dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
(4)Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tanggal jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dokumen Underlying Transaksi, dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dimaksud wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
(5)Dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sampai dengan jumlah tertentu (threshold) yang penyelesaiannya akan dilakukan secara netting wajib diterima oleh Bank paling lambat:
a.pada tanggal valuta dalam hal pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Spot;
b.5 (lima) hari kerja sejak tanggal transaksi dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; atau
c.pada tanggal jatuh waktu dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang memiliki tanggal jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja.
(6)Dokumen Underlying Transaksi dalam rangka Transfer Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib diterima oleh Bank paling lambat pada saat terjadinya penambahan dana Rupiah Pihak Asing.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bank menyampaikan laporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 28
(1)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 3 ayat (3), dan/atau Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing.
(3)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
(4)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah.
(5)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product valuta asing terhadap Rupiah bagi bank umum.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29
(1)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (7), Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 24 ayat (5), dan/atau Pasal 24 ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Perhitungan nominal transaksi yang dilanggar untuk Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (6) diatur sebagai berikut:
a.selisih antara total nominal transaksi valuta asing terhadap Rupiah dengan jumlah tertentu (threshold) kewajiban pemenuhan Underlying Transaksi; atau
b.total nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan Underlying Transaksi dalam hal nominal transaksi di bawah jumlah tertentu (threshold) tetapi dilakukan netting.
(3)Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Bank yang telah melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Pihak Asing sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan jatuh waktu transaksi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
a.Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
b.Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/7/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5702);
c.Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/14/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5737);
d.Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/16/PBI/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5744);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kontrak" adalah:
a.konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau
b.konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa dealing conversation atau Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).
Ayat (2)
Huruf a
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing antara lain mengatur bahwa Bank yang dapat melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, baik Transaksi Spot maupun Transaksi Derivatif plain vanilla (forward, swap, option, dan CCS) paling kurang adalah Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 2 dan Bank yang dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam bentuk structured product valuta asing terhadap Rupiah paling kurang adalah Bank BUKU 3.
Huruf b
Ketentuan otoritas yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank antara lain mengatur bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling kurang mencakup:
1.pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
2.kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4.sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai bahwa prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi bank umum mengatur antara lain:
a.kewajiban Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan structured product, paling sedikit mencakup:
1.pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
2.kecukupan kebijakan dan prosedur;
3.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4.sistem pengendalian intern,
b.larangan Bank menawarkan dan melakukan transaksi structured product dengan nasabah yang diklasifikasikan sebagai nasabah retail;
c.larangan Bank menawarkan dan melakukan transaksi structured product dengan nasabah eligible dalam hal:
1.dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokok yang ditanamkan nasabah; dan/atau
2.structured product merupakan penggabungan antara derivatif dengan derivatif,
d.kewajiban Bank menerapkan transparansi informasi dalam melakukan pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan transaksi structured product antara lain sebagai berikut:
1.mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada nasabah;
2.memastikan pemberian informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi nasabah dari transaksi structured product; dan
3.memastikan informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait risiko yang mungkin timbul dari transaksi structured product, dan
e.kewajiban Bank memberikan waktu kepada nasabah untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada nasabah, antara lain sebagai berikut:
1.pemberian waktu dilakukan dengan pemberian masa jeda (cooling off period) antara waktu disampaikannya penawaran oleh Bank dengan waktu nasabah mengajukan permohonan untuk menerima atau menolak melakukan transaksi structured product; dan
2.jangka waktu masa jeda (cooling off period) yang diberikan paling sedikit 2 (dua) hari kerja setelah nasabah perusahaan menerima dokumen penawaran.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "foreign direct investment" adalah investasi langsung Pihak Asing ke dalam negeri.
Yang dimaksud dengan "investasi lainnya" antara lain adalah investasi dan/atau transaksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perpajakan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat menjadi Underlying Transaksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "realisasi investasi" adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan "cover hedging" adalah hedging yang dilakukan oleh Bank kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri atas hedging yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan Underlying Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "structured product valuta asing terhadap Rupiah" adalah instrumen yang merupakan gabungan antar derivatif nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah, atau gabungan antara derivatif nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah dan instrumen pasar uang, yang diperdagangkan di pasar valuta asing domestik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam hal nominal Underlying Transaksi lebih besar dari nominal transaksi Call Spread Option maka Underlying Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai Underlying Transaksi untuk transaksi Call Spread Option yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melampaui nominal Underlying Transaksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dynamic hedging" adalah transaksi Call Spread Option yang dilakukan lebih dari satu kali, dan merupakan bagian dari transaksi Call Spread Option awal dalam satu kesatuan, untuk memastikan pelaku hedging tidak terekspos pada risiko nilai tukar.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kurs pasar" adalah kurs yang lazim digunakan dan disepakati oleh pelaku pasar, antara lain kurs yang tersedia pada Bloomberg dan Reuters.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kisaran kurs tidak overlap" adalah kisaran kurs dynamic hedging yang tidak beririsan dengan kisaran kurs Call Spread Option awal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kisaran kurs tidak memiliki gap" adalah kisaran kurs dynamic hedging yang tidak melampaui kisaran kurs Call Spread Option awal.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "nominal tidak bersifat kumulatif" adalah perhitungan nominal transaksi dynamic hedging hanya didasarkan pada nominal transaksi Call Spread Option awal.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemindahan dana pokok secara penuh" adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (unwind) karena akan mengakibatkan tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penempatan" adalah penanaman dana Bank pada Bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit atau Pembiayaan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "tagihan antarkantor" adalah semua tagihan yang dimiliki Bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah, yaitu:
1.bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, tagihan adalah tagihan yang berasal dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang lain di luar negeri; dan
2.bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia, tagihan adalah tagihan yang berasal dari kantor pusat dan/atau kantor cabang di Indonesia terhadap kantor cabang di luar negeri.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "penyertaan modal" adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada Bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bond) dengan opsi saham (equity option) atau jenis transaksi tertentu yang mengakibatkan Bank memiliki atau akan memiliki saham pada Bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Angka 1)
Yang dimaksud dengan "lead bank" adalah bank yang berperan sebagai koordinator dan merupakan anggota sindikasi.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan "sektor riil" adalah sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa, namun tidak termasuk sektor jasa keuangan seperti kegiatan jual beli Surat Berharga.
Angka 3)
Cukup jelas.
Huruf c
Termasuk jenis kartu kredit untuk pembelian barang produksi (procurement card).
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Kredit atau Pembiayaan konsumsi" yaitu pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk keperluan konsumsi di dalam negeri antara lain untuk membeli dan menyewa, termasuk di dalamnya Kredit atau Pembiayaan pemilikan rumah, apartemen, ruko, dan rukan, serta Kredit atau Pembiayaan pembelian kendaraan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "dokumen yang bersifat authenticated" adalah dokumen yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Ketentuan ini tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank.

Pasal 17
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia" adalah pembelian Wesel Ekspor dan Bankerís Acceptance atas dasar transaksi Letter of Credit (L/C) maupun non-Letter of Credit (non-L/C).
Yang dimaksud dengan "pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri" adalah pembelian wesel atau Bankerís Acceptance atas dasar transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "status pihak penerima dana" adalah status penerima dana sebagai Pihak Asing atau bukan Pihak Asing.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang authenticated" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang authenticated" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang authenticated" adalah pernyataan tertulis yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]