Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5701) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4
(1)Jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi Spot adalah USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah.
(2)Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nilai nominal Underlying Transaksi.
(3)Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal Underlying Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat)."

2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6
(1)Kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi Spot dan/atau Transaksi Derivatif di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:
a.perpanjangan transaksi (roll over) sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (roll over) paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi awal;
b.percepatan penyelesaian transaksi (early termination); atau
c.pengakhiran transaksi (unwind).
(2)Kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi forward atau option di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:
a.perpanjangan transaksi (roll over) sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (roll over) paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi awal;
b.percepatan penyelesaian transaksi (early termination); atau
c.pengakhiran transaksi (unwind)."

3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"
(1)Bank memastikan Nasabah menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi.
(2)Dalam hal Bank telah mengetahui track record Nasabah dengan baik, dan Nasabah menyampaikan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final, Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Nasabah secara berkala.
(3)Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) secara berkala.
(4)Dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Spot wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.
(5)Dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Derivatif wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
(6)Dalam hal Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
(7)Penyampaian dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif sampai dengan jumlah tertentu (threshold) yang akan diselesaikan secara netting wajib diterima oleh Bank paling lambat:
a.pada tanggal valuta dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Spot;
b.5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif; atau
c.pada tanggal jatuh waktu dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi."

Pasal II
1.Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015.
2.Ketentuan mengenai sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015 untuk pelanggaran atas ketentuan mengenai pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam:
a.Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/6/PBI/2015; dan
b.Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia ini,
mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015, khusus untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot dengan jumlah di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
3.Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I

Angka 1
Pasal 4
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 6
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.
Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.
Huruf b
Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.
Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pernyataan yang authenticated" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]