info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap BPR secara langsung maupun tidak langsung.
(3)Pengendalian terhadap BPR dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:
a.memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
b.secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan BPR;
c.memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
d.melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
e.melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
f.mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
g.mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR;
h.secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan BPR;
i.melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau
j.melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 4
Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:
a.calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi;
b.PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan
c.Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.

(1)Untuk menjadi PSP BPR, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
(2)Calon PSP yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia namun telah memiliki saham BPR, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP.

Pasal 7
(1)Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai:
a.badan hukum yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum yang bersangkutan; dan
b.pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders).
(2)Bank Indonesia berwenang melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

Bagian Kesatu
Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 8
Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon PSP memenuhi persyaratan:
a.integritas; dan
b.kelayakan keuangan.

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain dibuktikan dengan:
a.memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung pengembangan bisnis BPR;
b.tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
c.tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
d.tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan;
e.tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan;
f.tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
g.memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Bagian Kedua
Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 11
(1)Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(1)Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap:
a.badan hukum yang bersangkutan;
b.anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan
c.pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang bersangkutan (ultimate shareholders).
(2)Bank Indonesia dapat melakukan penelitian administratif terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

Pasal 14
(1)Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan terhadap:
a.anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan
b.pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang bersangkutan tersebut (ultimate shareholders).
(2)Bank Indonesia dapat melakukan wawancara terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

Dalam hal calon PSP BPR adalah Pemerintah, maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b hanya dilakukan apabila dianggap perlu.

Pasal 17
(1)Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank.
(2)Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPR dan pihak yang diuji.
(3)Calon PSP yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 18
Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:
a.Lulus; atau
b.Tidak Lulus.

(1)BPR wajib menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon PSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a dengan menyelenggarakan RUPS mengenai perubahan kepemilikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia.
(2)Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS maka persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku.

Bagian Keempat
Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 21
(1)Calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b namun telah memiliki saham BPR:
a.dilarang melakukan tindakan sebagai PSP;
b.tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS;
c.hak menerima pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya; dan
d.wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)BPR wajib mencantumkan penjelasan mengenai calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus namun telah memiliki saham BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemegang saham.

BPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf d kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

Pasal 24
(1)Pengalihan seluruh kepemilikan saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilarang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya.
(2)Dalam hal kepemilikan saham BPR dialihkan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus maka:
a.pengalihan tersebut tidak diakui sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d;
b.BPR dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham BPR; dan
c.pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi memenuhi persyaratan:
a.integritas;
b.kompetensi; dan
c.reputasi keuangan.

Pasal 28
Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi:
a.memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
d.tidak tercantum dalam DTL; dan
e.memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

Pasal 29
Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yakni:
a.bagi calon anggota Dewan Komisaris:
1)pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
2)pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.
b.bagi calon anggota Direksi:
1)pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
2)pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan; dan
3)kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

Pasal 30
Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
a.tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
b.tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
c.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 31
(1)Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Dalam hal anggota Direksi BPR yang berwenang untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR, permohonan diajukan oleh:
a.anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan BPR;
b.anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR; atau
c.pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR.
(4)Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32
(1)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:
a.penelitian administratif; dan
b.wawancara.
(2)Dalam kondisi tertentu, terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dapat tidak dilakukan wawancara.

Pasal 33
(1)Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR, apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank.
(2)Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPR dan pihak yang diuji.
(3)Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 34
Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:
a.Lulus; atau
b.Tidak Lulus.

Pasal 35
(1)Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR diajukan pada saat permohonan pendirian BPR, Bank Indonesia memberikan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian BPR.
(3)Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada:
a.BPR dan PSP, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan
b.pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 36
(1)BPR wajib menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf a dengan menyelenggarakan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia.
(2)Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS maka persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku.

Bagian Keempat
Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 37
(1)Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS, dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR dimaksud.
(2)Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan 20 (dua puluh) tahun.
(3)Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
(4)PSP wajib memastikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk tidak melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.
(5)PSP yang dengan sengaja membiarkan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan menjadi PSP selama 20 (dua puluh) tahun.
(6)Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

BAB IV
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP PSP, ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu
Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 38
Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi:
a.tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa:
1)mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
2)mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; dan/atau
3)mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat;
b.terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;
d.terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
e.terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
f.terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
g.tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau
h.terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia.

Pasal 39
Uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi:
a.tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa:
1)menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
2)memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; dan/atau
3)melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;
b.terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;
d.terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
e.terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
f.terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
g.tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat; atau
h.terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 40
(1)Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.
(2)Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a.klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji;
b.penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
c.tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
d.penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji.
(3)Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.
(4)Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menyampaikan klarifikasi, bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya.
(5)Pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia.
(6)Dalam hal pihak yang diuji tidak menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 41
Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), apabila pihak yang diuji:
a.diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
b.terbukti dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Pasal 42
(1)Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang terkait dengan PSP yang diuji.
(2)Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
(3)Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Bagian Ketiga
Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 43
(1)Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:
a.Lulus; atau
b.Tidak Lulus.
(2)Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak yang diuji.
(3)Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.

Pasal 44
Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada:
a.BPR dan PSP; dan
b.pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

Bagian Keempat
Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 45
(1)Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.
(2)Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:
a.PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan
b.anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.
(3)Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.
(4)Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46
(1)Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) ditetapkan:
a.selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
1)bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h.
2)bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h.
b.selama jangka waktu 5 (lima) tahun:
1)bagi PSP apabila:
a)terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 1) atau angka 2); atau
b)terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud:
i.dilakukan secara berulang;
ii.dilakukan secara kumulatif; atau
iii.terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
2)bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila:
a)terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 1) atau angka 2); atau
b)terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud:
i.dilakukan secara berulang;
ii.dilakukan secara kumulatif; atau
iii.terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
c.selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:
1)bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, huruf c atau huruf f.
2)bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, huruf c atau huruf f.
(2)Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.

Pasal 47
(1)Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a:
a.dilarang melakukan tindakan sebagai PSP;
b.tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS;
c.hak menerima pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya; dan
d.wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada:
1)BPR yang bersangkutan dan/atau BPR lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2)bank umum konvensional dan/atau bank syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan bank umum konvensional dan bank syariah.
(2)BPR wajib mencantumkan penjelasan mengenai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemegang saham.

Pasal 48
Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) secara tersendiri apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus.

Pasal 49
BPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

Pasal 50
(1)Pengalihan seluruh kepemilikan saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) dilarang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya.
(2)Dalam hal pengalihan kepemilikan saham BPR dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus, maka:
a.Pengalihan tersebut tidak diakui sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1);
b.BPR dilarang melakukan pencatatan atas pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham BPR; dan
c.Pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

Pasal 51
Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) dan Pasal 48 maka:
a.Pihak yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun;
b.Pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan:
1)surat kuasa menjual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya; dan
2)hasil penilaian harga saham yang dilakukan oleh penilai independen.
c.Penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 52
(1)Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b:
a.dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif; dan
b.wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.
(2)BPR wajib:
a.menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan/atau
b.memberhentikan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
(3)BPR wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan RUPS pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, dan/atau sejak pemberhentian Pejabat Eksekutif.
(4)Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun.
(5)PSP yang dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun.
(6)Anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pejabat Eksekutif yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 3 (tiga) tahun.
(7)Dengan diberikannya predikat Tidak Lulus bagi PSP atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Pasal 53
Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian Bank Indonesia kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional BPR, maka Bank Indonesia dapat menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi BPR

Pasal 54
(1)Pihak-pihak yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan telah terlampaui.
(2)PSP yang berbentuk badan hukum yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP sebelum berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi larangan sepanjang badan hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus.
(3)Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon PSP dan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB V
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP PIHAK YANG
SUDAH TIDAK MENJADI PSP, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,
ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu
Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 55
Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi PSP dilakukan dalam hal yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab atas permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 56
Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab atas permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Kedua
Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 57
(1)Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.
(2)Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 58
Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), apabila pihak yang diuji:
a.diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
b.terbukti dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Bagian Ketiga
Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 59
(1)Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:
a.Lulus; atau
b.Tidak Lulus.
(2)Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak yang diuji.
(3)Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.

Pasal 60
Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada:
a.pihak yang diuji, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan; dan
b.BPR, apabila diperlukan.

Bagian Keempat
Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 61
(1)Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:
a.PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan
b.anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.
(2)Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.
(3)Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 62
(1)Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b ditetapkan mengacu pada Pasal 46.
(2)Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.

BAB VI
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP BPR
DALAM PENYELAMATAN/PENANGANAN OLEH
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

Bagian Kesatu
Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP, Calon Anggota
Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi

Pasal 63
(1)Dalam rangka penanganan atau penyelamatan BPR, terhadap LPS tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan selaku calon PSP.
(2)Dalam hal LPS akan menjual seluruh saham BPR maka calon PSP harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 64
(1)Untuk memenuhi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pertama kali sejak BPR dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS, LPS mengajukan permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dengan disertai dokumen identitas calon yang bersangkutan.
(2)Berdasarkan permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian administratif berupa persyaratan tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL.
(3)Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL, Bank Indonesia memberikan persetujuan sementara sampai dengan Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang dinilai tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL, maka Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan sementara dan:
a.pihak yang dinilai dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan
b.LPS menyampaikan kembali calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang baru.
(5)Bank Indonesia memberitahukan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPS berupa:
a.persetujuan sementara, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
b.penolakan, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 65
Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya selain untuk memenuhi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) mengacu ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 66
(1)BPR wajib menyampaikan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan sementara dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan sementara.
(2)Terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji kemampuan dan kepatutan berupa penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
(3)Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat:
a.Lulus; atau
b.Tidak Lulus.
(4)Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh dokumen persyaratan administratif dari BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap.

Pasal 67
(1)Dalam hal BPR tidak menyampaikan secara lengkap dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) maka persetujuan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak terlampauinya jangka waktu dimaksud.
(2)Apabila persetujuan sementara dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
a.Pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan
b.LPS dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 68
Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) secara tertulis kepada:
a.BPR dan LPS dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan
b.Pihak yang diuji melalui BPR dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 69
(1)Tindaklanjut dari hasil akhir uji sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2).
(2)Dalam hal hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan pihak yang diuji ditetapkan Tidak Lulus, maka hasil persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi batal terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus.
(3)LPS dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kedua
Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris,
Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif

Pasal 70
Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71
(1)Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
(2)Dalam hal BPR, pihak-pihak yang diuji dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 35, Pasal 44, Pasal 60, Pasal 64 dan Pasal 68 memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 72
(1)BPR wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR termasuk badan hukum pemilik BPR sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.
(2)Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali BPR atau apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat pengendali BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka BPR wajib mengajukan calon PSP kepada Bank Indonesia untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia ini.
(3)Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali BPR yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.

Pasal 73
Bank Indonesia berwenang menolak perubahan pengendali BPR, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan BPR.

Pasal 74
Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 75
(1)BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (2) huruf b, atau Pasal 52 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
a.teguran tertulis; dan/atau
b.pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
(2)BPR yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 49, Pasal 52 ayat (3) atau Pasal 72 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(4)Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76
Terhadap pihak yang ditetapkan Lulus Bersyarat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR:
a.dinyatakan Lulus setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR; atau
b.dinyatakan Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 2 (dua) tahun apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR, dengan konsekuensi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 77
Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP atau PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi atau anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang sedang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:
a.proses penilaian, hasil penilaian, dan pengenaan jangka waktu larangan mengacu kepada PBI No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR dengan konsekuensi mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
b.dalam hal hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Lulus Bersyarat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR, yang bersangkutan dapat dinyatakan Lulus atau Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Pasal 78
Pihak-pihak yang berasal dari BPR dan telah dinyatakan sebagai pihak-pihak yang Tidak Lulus berdasarkan PBI No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR, tetap dilarang menjadi Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sampai dengan jangka waktu pelarangan berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 80
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA

DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas