info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara:
a.langsung kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
b.tidak langsung melalui kerjasama pola executing, pola channeling, dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi).

Pasal 4
Pemenuhan kewajiban pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.Kredit atau Pembiayaan untuk produk ekspor non migas dapat diperhitungkan sebagai Kredit atau Pembiayaan UMKM;
b.pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui kerjasama pola executing.

BAB III
TRANSPARANSI DAN RELAKSASI DALAM RANGKA
PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

Bank Umum yang memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperoleh relaksasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:
a.pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko Kredit atau Pembiayaan dengan menggunakan pendekatan standar, yaitu berupa perhitungan bobot risiko tagihan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
b.penilaian kualitas aset Bank Umum, yaitu berupa penetapan kualitas Kredit atau Pembiayaan Bank Umum kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c.batas maksimum pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank Umum, yaitu berupa pengecualian batas maksimum pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM; dan
d.perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam, yaitu berupa penetapan kualitas penyediaan dana dan kredit serta penyediaan dana dan pemberian kredit baru kepada debitur yang terkena dampak bencana alam.

BAB IV
BANTUAN TEKNIS

Pasal 7
Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 8
Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:
a.penelitian;
b.pelatihan;
c.penyediaan informasi; dan/atau
d.fasilitasi.

(1)Dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.
(2)Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, Surat Keputusan, dan/atau dokumen lainnya.

BAB VI
PUBLIKASI, PENGHARGAAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 11
(1)Bank Indonesia mempublikasikan peringkat pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dalam website Bank Indonesia.
(2)Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria tertentu dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara penilaian, dan pihak penilai dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(1)Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:
a.teguran tertulis; dan/atau
b.penurunan tingkat kesehatan bank berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
(3)Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa penurunan tingkat kesehatan bank yaitu penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mulai berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2014.

(1)Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memberikan "Kredit atau Pembiayaan UMKM" adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kemampuan Bank Umum" adalah kemampuan Bank Umum dalam merealisasikan rencana bisnis bank terkait pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan sumber daya Bank.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tidak langsung" adalah pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum melalui:
a.bank perkreditan rakyat;
b.bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
c.lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Bantuan Teknis diberikan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan/atau pengendalian inflasi.

Pasal 8
Huruf a
Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain berupa penelitian mengenai pola pembiayaan komoditas yang dibiayai bank dan komoditas/produk/jasa usaha unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang disampaikan kepada stakeholders.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penyediaan informasi antara lain dapat berupa pameran, sosialisasi, workshop, pencantuman informasi dalam website untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian, statistik dan informasi lainnya terkait pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Huruf d
Kegiatan fasilitasi antara lain klaster, inkubator bisnis atau kegiatan serupa dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dapat didukung dengan penyediaan sarana produksiPasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah lembaga keuangan non bank lainnya yang menyediakan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Huruf c
Lembaga Penyedia Jasa adalah lembaga yang menyediakan jasa pendampingan dan/atau pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang dikoordinasikan oleh kementerian terkait.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pihak lain meliputi antara lain lembaga pendidikan, konsultan/tenaga ahli atau lembaga lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan lembaga atau asosiasi lainnya.
Kegiatan kerjasama dilakukan dalam bentuk kemitraan strategis antara lain melalui Forum Komunikasi/Koordinasi (Focus Group Discussion), Training for Trainers, dan penyediaan database bersama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kriteria tertentu" antara lain rasio realisasi Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan perbankan dan Non Performing Loan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Bank Umum selain dapat menggunakan data yang dimilikinya mengenai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Kredit atau Pembiayaan UMKM, dapat juga menggunakan antara lain data yang berasal dari Bank Indonesia, Kementerian, dan Dinas terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Dengan ketentuan ini, maka rasio Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap total Pembiayaan sesuai kemampuan Bank bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas