Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1
1.Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3.Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine (ATM) dan/atau kartu debet.
4.Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
5.Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7.Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.
8.Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
9.Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.
10.Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:
a.melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan; dan
b.bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
11.Pedagang (Merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.
12.Perusahaan Switching adalah perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau Electronic Data Captured (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit.
13.Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK.
14.Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
15.Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain yang selanjutnya disebut Alih Daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja."

2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"
(1)Dalam hal Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
a.memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
b.memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank umum;
c.memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan:
1.hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan
2.hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.
d.mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi;
e.melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berasal dari Lembaga Selain Bank.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"
(1)Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi:
a.prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
b.hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaaan Kartu Kredit;
c.hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
d.tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
e.pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (fee) dan denda Kartu Kredit;
f.jenis biaya (fee) dan denda yang dikenakan;
g.prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan
h.ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan Pemegang Kartu Kredit.
(2)Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

7.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16A
(1)Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu.
(2)Penerbit wajib memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur.
(3)Penerbit dilarang mengenakan denda kepada Pemegang Kartu yang melakukan pembayaran tagihan utang Kartu Kredit pada kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian lembar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16B
(1)Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang mencakup:
a.besarnya tagihan;
b.besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
c.penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada;
d.plafon kredit dan sisa plafon kredit;
e.tanggal transaksi;
f.tanggal pembukuan (posting);
g.besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri;
h.tanggal cetak tagihan;
i.tanggal jatuh tempo pembayaran;
j.kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur;
k.besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (annualized percentage rate) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai;
l.nominal bunga yang dikenakan;
m.besarnya biaya-biaya; dan
n.besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu, jika ada.
(2)Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

8.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17
(1)Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank umum.
(2)Penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan dalam pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank, wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Lembaga Selain Bank.
(3)Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank, maka pemberian kredit atas fasilitas Kartu Kredit oleh Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan.
(4)Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Bank umum.
(5)Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Lembaga Selain Bank.
(6)Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank, maka penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit.
(7)Penghitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
a.untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
b.untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh baik sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo;
c.penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) Penerbit;
d.biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga;
e.penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun dan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari."

9.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17A
(1)Bank Indonesia menetapkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dan wajib dipatuhi oleh Penerbit Kartu Kredit.
(2)Bank Indonesia mengumumkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit paling kurang 20 (dua puluh) hari kerja sebelum diberlakukan secara efektif.
(3)Penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi pembelanjaan dan transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17B
(1)Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.
(2)Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa:
a.kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit;
b.pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

10.Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18
(1)Kartu Kredit dilarang digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran.
(2)Penerbit dan Acquirer wajib menjaga agar Kartu Kredit tidak digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran.
(3)Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fitur tambahan melalui Kartu Kredit yang tujuannya untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya.
(4)Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu."

11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21
(1)Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka Penerbit wajib:
a.memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
b.melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia; dan
c.mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

12.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25
Setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, wajib menggunakan rupiah."

13.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29A
(1)Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi, Penerbit wajib mengimplementasikan transaction alert kepada Pemegang Kartu untuk transaksi dengan kriteria tertentu.
(2)Transaction alert sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui teknologi layanan pesan singkat (short message service).
(3)Transaction alert dapat dilakukan melalui sarana lain di luar layanan pesan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan permintaan Pemegang Kartu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai transaction alert diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

14.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 30
Penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau unit usaha syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku."

15.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32
(1)Prinsipal, Penerbit, dan/atau Acquirer wajib menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

16.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33
(1)Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi pada dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib melaporkan perubahan tersebut secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

17.Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 36A
(1)Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.
(2)Dalam rangka pembatasan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menutup dan membuka kembali kesempatan pengajuan permohonan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.
(3)Pembatasan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan antara lain faktor efisiensi, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, serta menjaga pertumbuhan industri dan persaingan usaha yang sehat."

18.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37
Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan APMK tanpa izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif, berupa:
a.penghentian kegiatan APMK, bagi Bank; atau
b.penghentian kegiatan APMK oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank."

19.Ketentuan Pasal 38 , diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 38
(1)Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 17 Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 56, Pasal 57 Pasal 58, Pasal 58B dikenakan sanksi administratif berupa:
a.teguran;
b.denda;
c.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK; dan/atau
d.pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

20.Pasal 39 dihapus.

21.Pasal 40 dihapus.

22.Pasal 41 dihapus.

23.Pasal 42 dihapus.

24.Pasal 43 dihapus.

25.Pasal 44 dihapus.

26.Pasal 45 dihapus.

27.Pasal 46 dihapus.

28.Pasal 47 dihapus.

29.Pasal 48 dihapus.

30.Pasal 49 dihapus.

31.Pasal 50 dihapus.

32.Pasal 51 dihapus.

33.Pasal 52 dihapus.

34.Pasal 53 dihapus.

35.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 54
(1)Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bank Indonesia berwenang:
a.meminta Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
b.menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK;
c.membatalkan izin penyelenggaraan kegiatan APMK sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang telah diberikan; atau
d.mencabut izin penyelenggaraan kegiatan APMK yang telah diberikan kepada Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.
(2)Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi antara lain:
a.hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK tidak dapat menyelenggarakan kegiatan APMK dengan baik;
b.terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK, dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku;
c.terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;
d.terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK;
e.otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK; atau
f.adanya permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

36.Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58A dan Pasal 58B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A
Kewajiban penerapan minimum usia calon Pemegang Kartu, minimum pendapatan calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum perolehan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A, dan penerapan maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 58B
(1)Penerbit wajib melakukan penyesuaian kepada Pemegang Kartu dalam rangka memenuhi ketentuan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
(2)Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggat waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.
(3)Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan Penerbit lainnya dalam menyelesaikan permasalahan Pemegang Kartu yang memiliki Kartu Kredit melebihi batas maksimum jumlah Penerbit dan/atau batas maksimum jumlah plafon kredit yang diperkenankan.
(4)Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerbit dapat mewajibkan kepada Pemegang Kartu untuk menyelesaikan kewajibannya.
(5)Dalam rangka penyesuaian untuk memenuhi persyaratan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dan Pemegang Kartu dapat berkonsultasi kepada Bank Indonesia.
(6)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia."

Pasal II
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 201211
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN


[tulis] » komentar « [baca]