BAB I
KETENTUAN UMUM

Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG Bank.

BAB II
BANK UMUM SYARIAH

Bagian Pertama
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Persyaratan Dewan Komisaris

Pasal 4
Jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia terkait.

(1)Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
(2)Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.

Paragraf 2
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 7
Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Pasal 8
(1)Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
(2)Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
(3)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS.
(4)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
a.pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
b.suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS.

Pasal 11
(1)Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
a.Komite Pemantau Risiko;
b.Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
c.Komite Audit.
(2)Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi (3) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya secara efektif.
(4)Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Paragraf 3
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 14
(1)Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
(2)Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
(3)Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipimpin oleh Komisaris Utama.
(4)Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
a.kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan;
b.hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
c.rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 17
(1)Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.
(2)Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
(3)Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan Direksi

Pasal 18
Jumlah, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga dan persyaratan lain bagi anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia terkait.

(1)Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
(2)Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21
Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam rangka melaksanakan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
a.Audit Intern;
b.Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
c.Kepatuhan.

Pasal 24
Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BUS;
b.didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan
c.konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

Pasal 28
Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 29
(1)Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
(3)Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencantumkan:
a.waktu kerja; dan
b.pengaturan rapat.

Pasal 30
Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Paragraf 3
Rapat Direksi

Pasal 31
(1)Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
(2)Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
(3)Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

Paragraf 4
Aspek Transparansi Direksi

Pasal 32
Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
a.kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
b.hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 33
(1)Anggota Direksi dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.
(2)Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
(3)Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Ketiga
Komite-Komite

Paragraf 1
Struktur dan Keanggotaan Komite

Pasal 34
(1)Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari:
a.seorang Komisaris Independen;
b.seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan
c.seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
(2)Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
(3)Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
(4)Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
(5)Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.

Pasal 35
(1)Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b paling kurang terdiri dari:
a.2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
b.seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.
(2)Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
(3)Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
(4)Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen.

Pasal 36
(1)Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c paling kurang terdiri dari:
a.seorang Komisaris Independen;
b.seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan
c.seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
(2)Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.
(3)Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
(4)Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
(5)Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.

Pasal 37
(1)Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi pihak independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b dan huruf c serta Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c pada BUS yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mantan Direksi BUS yang melakukan fungsi pengawasan.

Paragraf 2
Jabatan Rangkap Ketua Komite

Pasal 38
Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada BUS yang sama.

Paragraf 3
Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Pasal 39
Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:
a.melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
b.melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
c.melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pasal 40
Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:
a.terkait dengan kebijakan remunerasi:
1)melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
2)melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
3)memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
b.terkait dengan kebijakan nominasi:
1)memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
2)memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
3)memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan huruf c serta Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 41
Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 butir a, paling kurang wajib memperhatikan:
a.kinerja keuangan;
b.pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
c.kewajaran dengan peer group; dan
d.pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Pasal 42
(1)Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang:
a.melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan
b.melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
(2)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap:
a.pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern;
b.pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
(3)Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Paragraf 4
Rapat Komite

Pasal 43
Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas Syariah

Paragraf 1
Persyaratan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 44
Jumlah, kriteria, rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syariah tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia terkait.

Pasal 45
(1)Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
(2)Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Paragraf 2
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Pasal 46
Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Pasal 47
(1)Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2)Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a.Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
b.Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
c.Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
d.Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
e.Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
(3)Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
(5)Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 48
Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Paragraf 3
Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pasal 49
(1)Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2)Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
(3)Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
(4)Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Paragraf 4
Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Pasal 50
Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 51
(1)Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.
(2)Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
(3)Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(4)Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

Bagian Kelima
Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Paragraf 1
Fungsi Kepatuhan

Pasal 52
(1)BUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai direktur kepatuhan.
(2)Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.
(3)Pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Paragraf 2
Fungsi Audit Intern

Pasal 53
(1)BUS wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.
(2)BUS wajib melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.
(3)Pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 (satu) orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
(4)Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.

Paragraf 3
Fungsi Audit Ekstern

Pasal 54
(1)BUS wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BUS.
(2)Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
(3)Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai hubungan antara BUS dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Bagian Keenam
Batas Maksimum Penyaluran Dana

Pasal 55
Pelaksanaan penyaluran dana wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana.

Bagian Ketujuh
Aspek Transparansi Kondisi BUS

Pasal 56
(1)BUS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Stakeholders.
(2)Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pasal 57
BUS wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Pasal 58
(1)BUS wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan terhadap:
a.pedoman manajemen risiko termasuk pedoman risk control system, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan dan pedoman GCG;
b.sistem dan prosedur kerja yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS.
(2)BUS wajib menyampaikan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan atau sesuai jangka waktu tertentu apabila diatur secara khusus dalam ketentuan Bank Indonesia lain yang mengatur mengenai penyampaian laporan tersebut.
(3)BUS wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BUS termasuk badan hukum pemilik BUS sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia 1 (satu) tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali BUS.
(4)Laporan struktur kelompok usaha untuk posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Laporan Tahunan BUS.
(5)BUS wajib menyampaikan laporan perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana
dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Pasal 59
BUS wajib melaksanakan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Internal dan Benturan Kepentingan

Paragraf 1
Pelaporan Internal

Pasal 60
Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, BUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Paragraf 2
Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 61
(1)Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.
(2)Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam setiap keputusan.
(3)Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS, BUS harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai:
a.pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BUS, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
b.administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

Bagian Kesepuluh
Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG

Paragraf 1
Laporan Pelaksanaan GCG

Pasal 62
(1)BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.
(2)Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
a.kesimpulan umum dari hasil self assesment atas pelaksanaan GCG BUS;
b.kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
c.kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
d.rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
e.daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
f.kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (3);
g.rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
h.frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
i.frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
j.jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS;
k.jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS;
l.transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
m.buy back shares dan/atau buy back obligasi BUS;
n.penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan
o.pendapatan non halal dan penggunaannya.
(3)Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 63
(1)BUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada pemegang saham dan kepada:
a.Bank Indonesia;
b.Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
c.Lembaga pemeringkat di Indonesia;
d.Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas);
e.1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan
f.1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
(2)Bagi BUS yang telah memiliki homepage wajib menginformasikan laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada homepage BUS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
(3)BUS dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan GCG apabila BUS menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
(4)BUS dianggap tidak menyampaikan laporan GCG apabila BUS belum menyampaikan laporan dimaksud hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64
Penyusunan laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 65
Penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dialamatkan kepada:
a.Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
b.Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah.

Paragraf 2
Self Assessment Pelaksanaan GCG

Pasal 66
(1)BUS wajib melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Tata cara self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 67
(1)Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta BUS untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG.

BAB III
UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Pertama
Direktur UUS

Pasal 68
Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 69
Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 70
Direktur UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 71
(1)Ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah yang berlaku bagi BUS sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian Keempat tentang Dewan Pengawas Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku pula bagi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki UUS.
(2)Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah pada UUS yang dimiliki oleh kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, ditetapkan oleh pimpinan tertinggi di Indonesia dari kantor cabang tersebut.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti
dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti

Pasal 72
UUS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.

Bagian Keempat
Aspek Transparansi Kondisi UUS

Pasal 73
(1)UUS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Stakeholders.
(2)Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UUS wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana
dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Pasal 74
UUS wajib melaksanakan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Bagian Keenam
Pelaporan Internal

Pasal 75
Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, UUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan data/informasi bagi Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Ketujuh
Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG

Paragraf 1
Laporan Pelaksanaan GCG

Pasal 76
(1)UUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.
(2)Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan pelaksanaan GCG Bank Umum Konvensional dan/atau kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki UUS dimaksud.
(3)Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
a.kesimpulan umum dari hasil self assesment atas pelaksanaan GCG UUS;
b.rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
d.daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS;
e.kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);
f.frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
g.jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaiannya oleh UUS;
h.jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaiannya oleh UUS;
i.penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan
j.pendapatan non halal dan penggunaannya.
(4)Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 77
Penyusunan laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 78
(1)UUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
(2)UUS dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan GCG apabila UUS menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
(3)UUS dianggap tidak menyampaikan laporan GCG apabila UUS belum menyampaikan laporan dimaksud hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Penyampaian laporan pelaksanaan GCG UUS kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dan/atau Kantor Bank Indonesia setempat.

Paragraf 2
Self Assessment Pelaksanaan GCG

Pasal 79
(1)UUS wajib melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG UUS yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Tata cara self assesment atas pelaksanaan GCG UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 80
(1)Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment atas pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta UUS untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG.

BAB IV
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Pelaksanaan GCG

Pasal 81
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 38, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (5), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 79 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa:
a)teguran tertulis;
b)penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
c)pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
d)pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan
e)pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 82
(1)Dalam hal terdapat 3 (tiga) kali teguran tertulis dari Bank Indonesia terkait pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 50 dan Pasal 51, maka BUS atau UUS terkait harus mengganti anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut.
(2)Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh Bank Indonesia.

Pasal 83
BUS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 54 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penugasan direktur kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pasal 84
BUS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana.

Pasal 85
BUS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Pasal 86
BUS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 dan UUS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Bagian Kedua
Sanksi Pelaporan

Paragraf 1
Laporan Pelaksanaan

Pasal 87
(1)BUS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan UUS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
(2)BUS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dan UUS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Bank Indonesia.
(3)BUS yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan UUS yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
a.penurunan tingkat kesehatan yaitu penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
b.pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
c.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d.pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
e.pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
(4)Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Paragraf 2
Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah,
Pedoman, Sistem dan Prosedur serta Struktur Kelompok Usaha

Pasal 88
(1)Bank yang tidak menaati ketentuan pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), pelaporan perubahan pedoman, sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), serta pelaporan perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (5), dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
a.teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja kelambatan untuk setiap laporan;
b.teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan.
(2)Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir penyampaian laporan, untuk pelaporan perubahan pedoman, sistem dan prosedur serta pelaporan perubahan struktur kelompok usaha.
(3)Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 2 (dua) bulan sejak batas akhir penyampaian laporan, untuk pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
(4)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan dimaksud.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89
Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai konsultan di BUS dan/atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 90
Laporan pelaksanaan GCG BUS untuk posisi laporan akhir Desember 2009 tetap mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 92
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum beserta ketentuan perubahannya dinyatakan tidak berlaku bagi BUS.

Pasal 93
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2009
Pjs GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]