BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah, wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
(2)Pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dan hanya bertugas mengelola UUS, wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 4
(1)Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:
a.calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi Bank Syariah dan pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b.PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional Bank Syariah; dan
c.Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam kegiatan operasional UUS.
(2)Bank Indonesia melakukan penilaian dan penelitian terhadap Pejabat Eksekutif yang baru dilaporkan pengangkatan dan/atau penggantiannya oleh Bank Syariah dan UUS.

BAB II
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI
CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Bagian Kesatu
Faktor yang Diuji

Persyaratan integritas bagi calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling kurang antara lain:
a.memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
c.memiliki komitmen untuk mendorong Direksi mengembangkan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable);
d.tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan
e.tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 7
Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan antara lain:
a.memiliki sumber penghasilan utama yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank Syariah dalam jangka menengah dan jangka panjang;
b.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
c.tidak memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan
d.kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar Bank Syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Bagian Kedua
Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 8
(1)Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP diajukan oleh calon PSP melalui Bank Syariah kepada Bank Indonesia.
(2)Dalam hal Bank Syariah masih dalam proses pendirian, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu calon pemilik Bank Syariah.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(1)Dalam hal calon PSP Bank Syariah berbentuk badan hukum, maka uji kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan melalui anggota Direksi yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan dan/atau pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders).
(2)Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak lain yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta dalam melakukan Pengendalian.

Bagian Ketiga
Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 11
Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:
a.Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
b.Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi memiliki:
a.integritas;
b.kompetensi; dan
c.reputasi keuangan.

Pasal 14
Persyaratan integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi antara lain:
a.memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
b.memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi;
c.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
d.memiliki komitmen untuk mengawasi Direksi dalam rangka pengembangan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable), khusus untuk calon anggota Dewan Komisaris;
e.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable);
f.tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus); dan
g.tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi antara lain:
a.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
b.tidak memiliki hutang yang bermasalah, antara lain tidak tercantum dalam daftar kredit macet.

Bagian Kedua
Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 17
(1)Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi melalui Bank Syariah kepada Bank Indonesia.
(2)Dalam hal Bank Syariah masih dalam proses pendirian, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu calon pemilik Bank Syariah.
(3)Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan.
(4)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 18
(1)Dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(2)Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah tanggal pengangkatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(3)Pemberitahuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:
a.Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
b.Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Pasal 21
Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang disebabkan karena faktor kompetensi, dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk kembali menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi, paling cepat 90 (sembilan puluh) hari setelah penegasan dari Bank Indonesia.

BAB IV
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,
ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu
Faktor yang Diuji

(1)Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas bagi PSP yaitu antara lain melakukan tindakan-tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa:
a.tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
b.menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; dan/atau
c.memengaruhi dan/atau menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk melakukan:
1)perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
2)perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah;
3)perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan; dan/atau
4)perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang perbankan syariah.
(2)Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kelayakan keuangan bagi PSP, yaitu perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidakmampuan keuangan PSP dalam memenuhi kelangsungan usaha Bank Syariah.

Pasal 24
(1)Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif, yaitu melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
a.tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
b.menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah;
c.tidak memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan responsibilitas;
d.perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
e.perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah;
f.perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan;
g.perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang perbankan syariah;
h.perbuatan yang tidak independen; dan/atau
i.tidak melaksanakan fungsinya.
(2)Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif:
a.bagi anggota Dewan Komisaris BUS, yaitu tidak memiliki:
1)pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang memadai;
2)kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah; dan
3)pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.
b.bagi anggota Dewan Komisaris BPRS, yaitu tidak memiliki:
1)pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang memadai; dan
2)kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah.
c.bagi anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS, yaitu tidak memiliki:
1)pengetahuan dan pemahaman di bidang perbankan syariah yang memadai;
2)pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah;
3)kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUS yang sehat dan tangguh (sustainable); dan
4)pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko.
d.bagi anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BPRS, yaitu tidak memiliki:
1)pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang memadai;
2)pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah; dan
3)kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh (sustainable);
(3)Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor reputasi keuangan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, yaitu perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan tingkat reputasi keuangan yang bersangkutan menurun.

Bagian Kedua
Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

(1)Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terkait dengan PSP yang akan diuji.
(2)Hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah yang terkait dengan PSP yang diuji, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
(3)Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam tahapan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Ketiga
Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 28
(1)Berdasarkan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:
a.Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
b.Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
(2)Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai dan bobot terhadap faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
(3)Nilai dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29
Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi:
a.PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah;
b.pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah; dan/atau
c.anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.

Pasal 30
(1)Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP dan/atau pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a wajib menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut serta dalam Pengendalian Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung.
(2)Pihak-pihak yang dilarang menjadi pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b wajib menurunkan kepemilikannya menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Pasal 31
(1)Dalam hal PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a tidak bersedia menurunkan kepemilikannya menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka:
a.PSP tidak memiliki hak suara atau hak suara sebesar 0% (nol persen) dalam RUPS Bank Syariah;
b.hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS Bank Syariah;
c.dividen yang dapat dibayarkan oleh Bank Syariah kepada PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dicatat sebagai hutang dividen yang akan diselesaikan setelah PSP tersebut mengalihkan kepemilikannya dan dibayarkan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan
d.nama PSP Bank Syariah dimaksud diumumkan oleh Bank Syariah kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
(2)Dalam hal penurunan kepemilikan dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada keluarga dan/atau kelompok usaha dari PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Bank Syariah dilarang mencatat pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank Syariah dan pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai Pemegang Saham.

Pasal 32
(1)Pengenaan larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan apabila perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah, termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan.
(2)Pengenaan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut:
a.selama 2 (dua) tahun, apabila kerugian tidak material;
b.selama 3 (tiga) tahun, apabila kerugian cukup material;
c.selama 5 (lima) tahun, apabila kerugian sangat material.
(3)Pengenaan larangan selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat pula diberikan apabila:
a.terjadi penyimpangan manajerial dan/atau operasional perbankan yang bersifat serius (serious misconduct); dan/atau
b.kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diakibatkan oleh perbuatan dan/atau tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pribadi dan/atau kepada pihak lain.

Pasal 33
(1)Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), wajib segera mengundurkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari.
(2)Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tugas operasional Bank Syariah dalam bentuk apapun, dan harus menyelesaikan hal-hal terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya.

Pasal 34
(1)Pemegang saham atau Dewan Komisaris Bank Syariah wajib meminta Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
(2)Dalam hal pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak meminta Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang saham Bank Syariah wajib melakukan penyesuaian dalam RUPS periode berikutnya.

Pasal 35
(1)Dalam hal Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) belum mengundurkan diri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Direksi Bank Syariah wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) paling lambat 7 (tujuh) hari.
(2)Direksi Bank Syariah yang tidak memberhentikan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan melakukan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i setelah yang bersangkutan diberikan 2 (dua) kali surat teguran dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 36
PSP, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun apabila:
a.PSP yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b tidak bersedia menyampaikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
b.PSP melakukan pelanggaran terhadap surat pernyataan tertulis yang dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
c.anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang dinyatakan memiliki predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), namun tidak bersedia mengundurkan diri.

Pasal 37
(1)Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank Indonesia dapat menetapkan pemegang saham, PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagai pihak-pihak yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun, apabila:
a.yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank Syariah sebagai sarana dan/atau sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
b.yang bersangkutan terbukti bertanggung jawab menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan; atau
c.yang bersangkutan dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)Penetapan pihak-pihak yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat dilakukan tanpa melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 38
(1)Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 20, Pasal 28 dan Pasal 44 secara tertulis kepada Bank Syariah dan kepada pihak yang dinilai.
(2)Selain kepada Bank Syariah dan kepada pihak yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bagian Keempat
Peninjauan Kembali Atas Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 39
(1)Pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat bukti baru yang kuat dan relevan.
(2)Keputusan pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang penuh Bank Indonesia.

BAB V
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON DIREKTUR
UNIT USAHA SYARIAH, DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH
DAN PEJABAT EKSEKUTIF UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 40
(1)Pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dapat berasal dari:
a.salah satu anggota Direksi BUK;
b.calon anggota Direksi BUK; atau
c.calon anggota Direksi BUK dan telah ditetapkan sejak awal hanya akan bertugas mengelola UUS.
(2)Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah ditunjuk sebagai Direktur UUS, wajib mengikuti proses wawancara.
(3)Dalam hal Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan wawancara ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan Bank Indonesia.
(4)Apabila berdasarkan wawancara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur UUS masih dinilai kurang memiliki kompetensi, maka Direktur UUS tersebut wajib diganti.

Pasal 41
(1)Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).
(2)Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Direktur UUS diajukan oleh bank umum konvensional yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia.
(3)Dalam hal bank umum konvensional yang memiliki UUS berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka permohonan persetujuan calon Direktur UUS diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 42
(1)Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali Pasal 34.
(2)Pemegang saham bank umum konvensional harus segera memberhentikan Direktur UUS yang mendapat predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
(3)Dalam hal pemegang saham bank umum konvensional tidak memberhentikan Direksi UUS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43
Bank Indonesia melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila berdasarkan proses dan/atau hasil uji kemampuan dan kepatutan ditemukan adanya penyimpangan manajerial dan operasional yang bersifat serius (serious misconduct) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dan patut diduga mengandung unsur tindak pidana dengan menggunakan Bank Syariah sebagai sarana dan/atau sasaran.

Pasal 44
Hasil uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Bank Syariah.

BAB VII
SANKSI

Pasal 45
(1)Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
a.teguran tertulis; dan/atau
b.pemberhentian anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank Syariah dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
(2)PSP yang dengan sengaja tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 36 huruf a dan huruf b, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
(3)Anggota Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang dengan sengaja tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46
(1)Hasil uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.
(2)Proses uji kemampuan dan kepatutan yang masih berlangsung pada saat diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(3)Pihak-pihak yang telah dinyatakan sebagai pihak-pihak yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan tertentu sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap dilarang menjadi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan jangka waktu pelarangan tersebut berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Ketentuan pelaksanaan tentang uji kemampuan dan kepatutan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 48
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
a.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah.
b.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 49
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2009
Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "gabungan keduanya" adalah gabungan antara:
a.perorangan dan badan hukum;
b.beberapa orang; atau
c.beberapa badan hukum.
Yang dimaksud dengan "kelompok usaha" adalah gabungan keduanya yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan.
Ayat (3)
Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah, termasuk juga menghitung:
a.saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
b.saham Bank Syariah yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
c.saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank Syariah;
Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank Syariah adalah:
1)anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah;
2)pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah, khusus bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas;
3)pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
4)pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank Syariah baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;
5)pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank Syariah, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota Dewan Komisaris, keluarga anggota Direksi, keluarga pengawas dan keluarga pengurus.
d.saham Bank Syariah yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;
e.saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank Syariah (saham nominee) berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;
f.saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank Syariah;
g.saham Bank Syariah lainnya selain saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Bank Syariah dapat dimiliki oleh 1 (satu) atau lebih PSP.
Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham Bank Syariah secara internal atau eksternal, penambahan modal dari pemegang saham Bank Syariah, right issue saham Bank Syariah dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi PSP.
Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan pula apabila terjadi peralihan jabatan dari Dewan Komisaris menjadi Direksi pada Bank Syariah yang sama.
Terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau dari anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank Syariah yang sama, hanya dilakukan penilaian secara administratif.
Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan dalam hal perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.
Huruf b dan huruf c
Termasuk dalam pelanggaran atau penyimpangan adalah pelanggaran atau penyimpangan prinsip syariah di bidang perbankan syariah.
Ayat (2)
Penilaian dan penelitian yang dilakukan meliputi antara lain atas Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus), Daftar Kredit Macet dan informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas.
Informasi lain dapat diperoleh antara lain melalui wawancara, pengamatan dan pengujian (interview, observation and test) pada saat pelaksanaan pemeriksaan, informasi mengenai catatan administrasi Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Penilaian terhadap kriteria dalam huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi lain yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan bank sebagai sarana dan/atau sasaran dan/atau melakukan tindakan merugikan pihak lain dan/atau negara secara melawan hukum.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "komitmen untuk mendorong Direksi" antara lain komitmen calon PSP meminta Direksi untuk menjalankan visi dan misi dalam rangka mengembangkan Bank Syariah agar menjadi sehat, tangguh dan berkembang (sustainable).
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan "memiliki kemampuan keuangan" antara lain memiliki kemampuan keuangan yang kuat dan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "hutang" adalah kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun di luar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain termasuk hutang dari perusahaan atau kelompok usaha yang dimiliki oleh calon PSP.
Yang dimaksud dengan "hutang yang bermasalah" adalah antara lain hutang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan "daftar kredit macet" adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Informasi Debitur. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum di mana calon PSP menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengajuan calon PSP dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Syariah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Penelitian administratif meliputi penelitian dokumen persyaratan administratif, antara lain dokumen-dokumen yang terkait dengan catatan administrasi Bank Indonesia, kemampuan dan kelayakan keuangan, serta struktur kepemilikan saham calon PSP.
Penelitian terhadap catatan administrasi Bank Indonesia meliputi antara lain penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
Wawancara hanya dilakukan terhadap calon PSP yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.
Ayat (2)
Komitmen tertulis tersebut antara lain dapat berupa:
a.komitmen dari pihak yang melakukan Pengendalian untuk secara transparan melaporkan rencana pengalihan kepemilikan saham perusahaan yang mengakibatkan perubahan pengendali Bank Syariah;
b.komitmen dari calon PSP dan/atau pihak yang melakukan Pengendalian untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di Bank Syariah dalam jangka waktu tertentu;
c.komitmen dari calon PSP dan/atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian termasuk ultimate shareholders untuk tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari Bank Syariah dimaksud; dan/atau
d.komitmen dari calon PSP untuk mematuhi prinsip syariah di bidang perbankan syariah.

Pasal 10
Ayat (1)
Dalam hal calon PSP berbentuk badan hukum, maka calon PSP tersebut harus menyampaikan hasil analisa kemampuan keuangan badan hukum pada saat permohonan dan proyeksinya untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun.
Dalam hal badan hukum calon PSP dimaksud dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha, maka ultimate shareholders adalah orang-perseorangan atau badan hukum yang memiliki saham dan merupakan pengendali badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank Syariah.
Dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank Syariah tidak memiliki pengendali, maka badan hukum tersebut merupakan ultimate shareholders.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Belum diturunkannya kepemilikan menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, tidak menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk menurunkan kepemilikannya.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Persyaratan integritas didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah diberikan kepada calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dimaksud.

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1)
Yang dimaksud dengan "pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah" adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
Yang dimaksud dengan "pengalaman di bidang operasional perbankan syariah" antara lain berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah.
Angka 2)
Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara lain ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.
Angka 3)
Memiliki pengetahuan dan pemahaman menajemen risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Huruf b
Angka 1)
Yang dimaksud dengan "pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah" adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
Yang dimaksud dengan "pengalaman di bidang operasional perbankan syariah" adalah antara lain memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah.
Angka 2)
Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.
Huruf c
Angka 1)
Yang dimaksud dengan "pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah" adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan "pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah" adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.
Angka 3)
Yang dimaksud dengan "kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis" antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BUS dan analisis situasi industri perbankan.
Angka 4)
Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta memiliki kemampuan dalam penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional BUS.
Huruf d
Angka 1)
Yang dimaksud dengan "pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah" antara lain berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan "pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah" adalah antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.
Angka 3)
Yang dimaksud dengan "kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis" antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BPRS dan analisis situasi industri perbankan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "mayoritas" adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Direksi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "hutang" adalah kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun di luar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain.
Yang dimaksud dengan "hutang yang bermasalah" adalah antara lain hutang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan "daftar kredit macet" adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Informasi Debitur. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum di mana calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Maksud lain dilakukannya Uji Kemampuan dan Kepatutan ini adalah untuk memberikan masukan (feed back) kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 19
Ayat (1)
Penelitian administratif antara lain meliputi penelitian dokumen persyaratan administratif, catatan administrasi Bank Indonesia serta penelitian reputasi keuangan calon yang bersangkutan.
Wawancara hanya dilakukan terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "komitmen tertulis" antara lain berupa:
a.komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk secara konsisten mengembangkan Bank Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable);
b.komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk mematuhi prinsip syariah di bidang perbankan syariah; dan/atau
c.komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk tidak menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari Bank Syariah dimaksud.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "komitmen" adalah kesiapan dan kesungguhan untuk melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya secara konsisten dan konsekuen.
Huruf c
Angka 1)
Yang dimaksud dengan rekayasa adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau untuk kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain berupa:
1)penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan Bank Syariah;
2)transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank Syariah serta transaksi rekening administratif;
3)kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan Bank Syariah;
4)praktik bank dalam bank atau usaha bank di luar pembukuan Bank Syariah; atau
5)window dressing dalam pembukuan atau laporan Bank Syariah yang secara materil berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank Syariah sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank Syariah.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan "pegawai" adalah setiap orang yang bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank Syariah.
Yang dimaksud dengan "merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah" adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan yang dapat menimbulkan kesulitan keuangan atau potensi kesulitan keuangan di masa yang akan datang.
Angka 3)
Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Kualitas Aktiva, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Penyaluran Dana, Posisi Devisa Neto dan Giro Wajib Minimum Bank Umum Syariah.
Angka 4)
Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidakmampuan keuangan PSP dalam memenuhi kelangsungan usaha Bank Syariah antara lain:
a.tidak memiliki sumber penghasilan utama yang dalam jangka menengah dan jangka panjang tidak dapat mendukung perkembangan bisnis Bank Syariah;
b.memiliki sumber-sumber dana yang berasal dari pinjaman langsung dan/atau tindak pidana pencucian uang (money laundering);
c.dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
d.tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank Syariah;
e.memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tercantum dalam daftar kredit macet. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum di mana PSP menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud; dan/atau
f.tidak bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar Bank Syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "independen" adalah perbuatan yang dilakukan secara objektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun termasuk mengemukakan pandangan, pemikiran, mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank Syariah.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1)
Yang dimaksud dengan "pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah" adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
Yang dimaksud dengan "pengalaman di bidang operasional perbankan syariah" adalah berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah.
Angka 2)
Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.
Angka 3)
Memiliki pengetahuan dan pemahaman menajemen risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Huruf b
Angka 1)
Yang dimaksud dengan "pengetahuan, pemahaman di bidang operasional perbankan syariah" adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
Yang dimaksud dengan "pengalaman di bidang operasional perbankan syariah" adalah berupa pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah.
Angka 2)
Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah.
Huruf c
Angka 1)
Yang dimaksud dengan "pengetahuan, pemahaman di bidang perbankan syariah" adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan "pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau keuangan atau keuangan syariah" adalah berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.
Angka 3)
Yang dimaksud dengan "kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis" antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi BUS dan analisis situasi industri perbankan.
Angka 4)
Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta memiliki kemampuan dalam penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional BUS.
Huruf d
Angka 1)
Yang dimaksud dengan "pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah" adalah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan "pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau keuangan atau keuangan syariah" adalah berupa pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.
Angka 3)
Yang dimaksud dengan "kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis" antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi BPRS dan analisis situasi industri perbankan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan tingkat reputasi keuangan yang bersangkutan menurun" antara lain:
a.dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan; dan/atau
b.memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tercantum dalam daftar kredit macet. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum di mana anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud.

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Data dan informasi dapat berdasarkan hasil pengawasan maupun informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.
Huruf b
Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau secara bersamaan dengan pemeriksaan lainnya dan dapat mencakup pemeriksaan sebelumnya.
Huruf c
Dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan kelompok usaha, maka konfirmasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh anggota kelompok usaha yang terkait dengan Bank Syariah.
Dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan badan hukum, maka konfirmasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada pengurus badan hukum yang terkait.
Huruf d
Penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya dilakukan secara tertulis. Pihak terkait lainnya di antaranya adalah pemegang saham mayoritas dan/atau PSP.
Huruf e
Penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan.
Yang dimaksud dengan "pengkajian atas tanggapan" antara lain termasuk penyesuaian hasil penilaian sementara uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia dalam hal tanggapan yang diajukan oleh pihak yang dinilai dapat diterima oleh Bank Indonesia.
Huruf f
Penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya dilakukan secara tertulis.
Huruf g
Penyampaian tanggapan kedua oleh pihak-pihak yang dinilai dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta didukung bukti-bukti yang diperlukan.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "komitmen" antara lain kesediaan untuk menyelesaikan seluruh proses uji kemampuan dan kepatutan yang dinyatakan secara tertulis.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah yang terkait dengan PSP yang diuji" adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak terkait dapat bertindak independen terhadap PSP yang diuji.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Pihak-pihak yang memperoleh predikat Memenuhi Persyaratan (Lulus) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Pernyataan tertulis ditandatangani di atas materai yang cukup dan dilegalisasi oleh Notaris. Sejak adanya surat pernyataan dimaksud maka yang bersangkutan dilarang menggunakan segala hak dan wewenang sebagai PSP.
Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
Ayat (2)
Tidak termasuk perbuatan menurunkan kepemilikan adalah melakukan hibah dan/atau penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 1. Orangtua kandung/tiri/angkat;
 2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 3. Anak kandung/tiri/angkat;
 4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 5. Cucu kandung/tiri/angkat;
 6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orangtua beserta suami atau istrinya;
 7. Suami/istri;
 8. Mertua;
 9. Besan;
10.Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11.Kakek atau nenek dari suami atau istri;
12.Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13.Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.
Perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tidak memperoleh hak-haknya" antara lain hak suara tidak diperhitungkan dalam RUPS, hak suara tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS, dan hak memperoleh dividen.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) namun tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif.
Pengumuman kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui website Bank Indonesia.
Ayat (2)
Larangan untuk melakukan tugas operasional dimulai sejak diterimanya surat pemberitahuan Bank Indonesia bahwa yang bersangkutan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

Pasal 34
Ayat (1)
Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Kewajiban atas Direksi Bank Syariah dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat Eksekutif.
Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama dari anggota Direksi yang terbukti tidak memberhentikan Pejabat Eksekutif yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
Pengumuman kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui website Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dinyatakan tidak bersedia mengundurkan diri apabila yang bersangkutan belum mengundurkan diri pada saat diberhentikan oleh pemegang saham.

Pasal 37
Ayat (1)
Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "bertanggungjawab menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan", antara lain adalah:
1)memanfaatkan Bank Syariah untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau
2)melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, yang menyebabkan Bank Syariah bermasalah berat sehingga diambil alih oleh Pemerintah, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak-pihak lain yang berkepentingan" antara lain adalah Pemerintah dan pemegang saham.
Dalam hal Bank Syariah, pihak yang dinilai dan pihak-pihak lain memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak ketiga, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Keputusan persetujuan atau penolakan bersifat independen dengan mendasarkan pada keyakinan dan bukti-bukti yang kuat dan relevan yang dimiliki atau diperoleh Bank Indonesia. Informasi atau keputusan dari instansi atau lembaga lain dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan keputusan Bank Indonesia tersebut.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Wawancara hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan uji kemampuan dan kepatutan untuk bank umum konvensional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]