BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan, atau dipertanggungkan secara apapun juga baik kepada orang atau pihak lain maupun kepada Bank Indonesia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.
(2)Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali oleh Bank.

Pasal 4
(1)Bank yang memerlukan FLIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a.perjanjian penggunaan FLIS;
b.fotokopi anggaran dasar Bank atau kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank bagi cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Bank; dan
c.dokumen pendukung lainnya.

(1)Bank Indonesia berwenang untuk menolak permohonan FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan tatacara yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan penggunaan FLIS dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 7
(1)Perhitungan nilai SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang dapat direpokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)Nilai FLIS yang dapat digunakan Bank paling banyak sebesar nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
(1)Pelaksanaan repo atas surat berharga dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan/atau FLIS-Kliring dilakukan melalui sarana BI-SSSS dengan cara sebagai berikut:
a.Untuk FLIS-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS pada sarana BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI-RTGS pada saat Bank menilai adanya kebutuhan FLIS untuk kelancaran transaksi di Sistem BI-RTGS (self assessment); dan
b.Untuk FLIS-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-Kliring pada sarana BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (prefund) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
(2)Surat berharga yang telah direpokan dalam rangka FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk FLIS-RTGS.

Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLIS.

Pasal 11
Bank Indonesia dapat mengenakan biaya atas penggunaan FLIS dan/atau mengenakan biaya lainnya yang terkait dengan penggunaan FLIS kepada Bank.

BAB IV
PENYELESAIAN

(1)Bank dapat memindahkan kembali surat berharga yang dipergunakan untuk memperoleh FLIS dari rekening FLIS ke rekening surat berharga Bank dalam hal:
a.FLIS telah diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
b.surat berharga yang telah dipergunakan untuk FLIS-RTGS tidak sedang digunakan untuk FLIS-Kliring.
(2)Pemindahan kembali surat berharga yang dipergunakan untuk memperoleh FLIS-Kliring dari rekening FLIS-Kliring ke rekening surat berharga Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal l4
Dalam hal terjadi kegagalan Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS yang mengakibatkan Bank tidak dapat menyelesaikan FLIS maka penyelesaian FLIS dilakukan secara otomatis jika terdapat transaksi masuk (incoming transaction) oleh Sistem BI-RTGS segera setelah sistem BI-RTGS dan atau BI-SSSS berfungsi kembali.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2009
Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S.GOELTOM
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Surat berharga yang dapat direpokan adalah yang dimiliki oleh Bank pengguna FLIS dan tercatat dalam sarana BI-SSSS.
Surat berharga syariah lainnya yang dapat direpokan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan berstatus aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System.
Huruf c
Yang dimaksud dengan berstatus aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement.
Kriteria pengenaan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dalam hal UUS, yang dimaksud dengan anggaran dasar adalah anggaran dasar bank umum konvensional dari UUS yang bersangkutan.
Dalam hal Bank berbadan hukum perusahaan daerah, Bank melampirkan peraturan daerah sebagai dasar pendirian bank.
Huruf c
Yang dimaksud dengan dokumen pendukung lainnya antara lain adalah fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penggunaan FLIS-RTGS dilakukan secara otomatis adalah FLIS-RTGS langsung diberikan kepada Bank pada saat terdapat ketidakcukupan saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia untuk melakukan transaksi ke luar (outgoing transaction).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Besarnya biaya atas penggunaan FLIS dan biaya lainnya yang terkait penggunaan FLIS ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12
Ayat (1)
Dalam hal Bank masih menggunakan sebagian atau seluruh FLIS yang disetujui Bank Indonesia maka Sistem BI-RTGS secara otomatis menggunakan dana yang berasal dari transaksi masuk (incoming transaction) untuk terlebih dahulu menyelesaikan FLIS.
Proses penggunaan dan penyelesaian FLIS berlangsung terus sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian FLIS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-RTGS adalah kegagalan RTGS Central Computer (RCC) sehingga seluruh Bank Peserta BI-RTGS dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari terminal RTGS (RT) ke RCC.
Gangguan pada salah satu atau beberapa RT dan/atau gangguan pada jaringan RTGS yang mengakibatkan satu atau beberapa Bank Peserta BI-RTGS tidak dapat mengirimkan transaksi ke RCC, tidak dianggap sebagai kegagalan Sistem BI-RTGS.
Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-SSSS adalah kegagalan SSSS Central Computer (SCC) pada sarana BI-SSSS sehingga seluruh Bank dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari SSSS System Terminal (ST) ke SCC.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia meliputi antara lain:
1.Tata cara penyampaian permohonan FLIS, termasuk dokumen pendukungnya;
2.Batas akhir waktu penggunaan dan penyelesaian FLIS;
3.Tata cara pemindahan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring dan sebaliknya;
4.Mekanisme transaksi repo dengan Bank Indonesia dalam rangka FLIS; dan
5.Tata cara perhitungan dan pengenaan biaya atas penggunaan FLIS dan/atau biaya lainnya terkait penggunaan FLIS;

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]