info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan:
a.pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
b.syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
d.Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

BAB II
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pendirian Bank

Pasal 4
(1)Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
b.izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

(1)Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
b.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
c.pemerintah daerah.
(2)Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip

Pasal 7
(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan pemenuhan setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8
(1)Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(2)Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b.analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank dan Unit Usaha Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank dan Unit Usaha Syariah serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
c.uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi, serta wawancara terhadap calon anggota DPS.
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

(1)Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11
(1)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(2)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b.uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan wawancara terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dalam hal terdapat penggantian.

(1)Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata Syariah sesudah kata Bank atau setelah nama bank pada penulisan namanya.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Bank yang mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB III
KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

Pasal 14
Kepemilikan Bank oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, yang paling kurang mencakup:
a.memiliki akhlak dan moral yang baik;
b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan
c.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (sustainable).

Pasal 17
(1)Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
(2)Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Pasal 18
(1)Perubahan pemilik Bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) bank dan/atau mengenai pembelian saham bank umum.
(2)Perubahan PSP sebagai akibat adanya pewarisan tidak diperlakukan sebagai pengambilalihan (akuisisi) namun tetap wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

(1)Perubahan modal dasar wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21
(1)Penerbitan saham Bank melalui penawaran umum di bursa efek (go public) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
(2)Rencana penerbitan saham Bank melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(3)Pelaporan penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan penawaran umum disertai dengan dokumen pendukung.
(4)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(1)Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
(2)Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Pasal 24
(1)Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
(2)Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan good corporate governance yang berlaku bagi Bank.

(1)Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
(2)Pengelolaan Bank oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan good corporate governance yang berlaku bagi Bank.

Pasal 28
(1)Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
(2)Setiap anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.
(3)Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
(4)Presiden Direktur atau Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP.

Pasal 29
(1)Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
a.Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau
b.Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.
(3)Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
(4)Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 30
(1)Bank wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
(2)Direktur Kepatuhan bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Direktur Kepatuhan.

Pasal 31
(1)Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
(3)Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32
(1)Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b.uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
(3)Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(4)Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi menjadi tidak berlaku.
(5)Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.
(6)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 33
Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 34
(1)Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat Bank.
(2)Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Integritas, yang paling kurang mencakup:
1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
3.memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (sustainable); dan
4.tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b.Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
c.Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
1.tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
2.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 35
(1)DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2)Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a.menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
b.mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
c.meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
d.melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
e.meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
(3)Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 36
(1)Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
(2)DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
(3)Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 37
(1)Bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya.
(2)Pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
(3)Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 38
(1)Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b.wawancara terhadap calon anggota DPS (3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota DPS diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(4)Calon anggota DPS yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota DPS menjadi tidak berlaku.
(5)Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.
(6)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 39
Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

Bagian Ketiga
Pejabat Eksekutif

Pasal 40
(1)Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian efektif disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam daftar antara lain Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Daftar Kredit Macet, dan pertimbangan lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas, maka Bank wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Tenaga Kerja Asing

Pasal 41
(1)Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan:
a.Dewan Komisaris;
b.Direksi; dan/atau
c.Pejabat Eksekutif.
(2)Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib berkewarganegaraan Indonesia.
(3)Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib berkewarganegaraan Indonesia kecuali untuk jabatan yang memerlukan keahlian khusus yang belum tersedia di Indonesia.
(4)Hal-hal lain terkait pemanfaatan tenaga kerja asing wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR BANK

Bagian Kesatu
Pembukaan KC di Dalam Negeri

Pasal 42
(1)Pembukaan KC di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Rencana pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pasal 43
(1)Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b.analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank; dan
c.analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko.
(4)Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.
(5)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 44
(1)Pelaksanaan pembukaan KC wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.
(2)Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
(3)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, maka izin pembukaan KC yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 45
(1)Rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
(2)Bank wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan KC tidak beroperasi.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dokumen permohonan diterima.
(4)Rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal tidak beroperasi.

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor di Bawah KC dan KPK di Dalam Negeri

Pasal 46
(1)Rencana pembukaan Kantor di bawah KC di dalam negeri wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(2)Pembukaan Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
a.dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia yang sama dengan kantor induknya;
b.dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank dan Unit Usaha Syariah; dan
c.dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri Bank.
(3)Pembukaan Kantor di bawah KC dapat beralamat yang sama dengan kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan antara lain:
a.terdapat pemisahan kantor antara Kantor di bawah KC dengan kantor lain;
b.tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi Bank; dan
c.terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.
(4)Laporan keuangan Kantor di bawah KC wajib digabungkan dengan laporan keuangan KC induknya pada hari yang sama.

Pasal 47
(1)Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan Kantor di bawah KC kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kantor disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
(4)Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

Pasal 48
(1)Rencana Kantor di bawah KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
(2)Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh KC yang menjadi induk dari Kantor di bawah KC dengan memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 45.

Pasal 49
(1)Rencana pembukaan KPK wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(2)Realisasi pembukaan, pemindahan alamat, dan penutupan KPK wajib dilaporkan Bank dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

Bagian Ketiga
Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 50
(1)Pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila Bank:
a.telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan;
b.telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam Rencana Bisnis Bank;
c.memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko; dan
d.mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas.

Pasal 51
(1)Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b.analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank; dan
c.analisis atas kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko.
(4)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 52
(1)Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.
(2)Pelaksanaan pembukaan kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan disertai dengan dokumen pendukung.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(4)Dalam hal 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia diterbitkan Bank belum melaksanakan pembukaan Kantor di Luar Negeri, Bank wajib melaporkan alasan belum dibukanya kantor dimaksud.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak batas waktu 6 (enam) bulan berakhir.

BAB VI
PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS
KANTOR BANK

Pasal 53
Peningkatan status Kantor di bawah KC menjadi KC wajib dilakukan dengan cara memenuhi ketentuan pembukaan KC.

Pasal 54
(1)Penurunan status KC menjadi kantor di bawah KC wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dimaksud disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK

Pasal 55
(1)Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(3)Pemindahan alamat KC yang dilakukan ke luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan KC dan pembukaan KC.

Pasal 56
(1)Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b.analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku untuk permohonan pemindahan alamat KC yang dilakukan dalam kotamadya/kabupaten yang sama dengan kantor sebelumnya.
(5)Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor dan memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.
(6)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 57
(1)Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC di dalam negeri wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.
(2)Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam:
a.surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau
b.surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KC, bagi pemindahan alamat KC, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
(3)Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
(4)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka izin pemindahan alamat kantor yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 58
(1)Rencana pemindahan alamat:
a.Kantor di bawah KC di dalam negeri; atau
b.KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Pemindahan alamat Kantor di bawah KC yang dilakukan ke luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan Kantor di bawah KC dan pembukaan Kantor di bawah KC.

Pasal 59
(1)Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
(2)Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KC induknya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
(3)Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC di dalam negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
(4)Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat disertai dengan dokumen pendukung.
(5)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN NAMA

Bagian Kesatu
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 60
Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap perubahan anggaran dasar Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Perubahan Nama Bank

Pasal 61
(1)Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung.
(4)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(5)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(6)Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

BAB IX
PENUTUPAN KANTOR BANK

Bagian Kesatu
Penutupan KC di Dalam Negeri

Pasal 62
(1)Penutupan KC di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Permohonan untuk memperoleh izin penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal rencana penutupan disertai dengan dokumen pendukung.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(4)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 63
(1)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) disetujui Bank Indonesia, maka Bank wajib untuk:
a.menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank pada KC dimaksud;
b.mengumumkan rencana penutupan KC dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KC paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan penutupan; dan
c.segera menyelesaikan seluruh kewajiban KC;
(2)Pelaksanaan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan KC disertai dengan dokumen pendukung.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penutupan Kantor di Bawah KC di Dalam Negeri

Pasal 64
(1)Rencana penutupan Kantor di bawah KC wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Pelaksanaan penutupan Kantor di bawah KC wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan disertai dengan dokumen pendukung.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Penutupan Kantor di Luar Negeri

Pasal 65
(1)Penutupan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan kantor disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN BANK

Pasal 66
(1)Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha atas permintaan Bank.
(2)Permintaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 67
Bank yang dapat mengajukan permintaan pencabutan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.

Pasal 68
Pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah.

Pasal 69
Pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a.Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;
b.Keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 70
(1)Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a diajukan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 71
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disetujui, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank, dan mewajibkan Bank untuk:
a.menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank;
b.mengumumkan rencana pembubaran badan hukum Bank dan rencana penyelesaian kewajiban Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank;
c.segera menyelesaikan seluruh kewajiban Bank; dan
d.menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban Bank.

Pasal 72
(1)Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(3)Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank dan meminta Bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Segala kewajiban yang belum diselesaikan Bank dan ditemukan dikemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham Bank.

Pasal 73
Status badan hukum Bank hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya badan hukum Bank dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI
LAIN-LAIN

Pasal 74
Unit Pelayanan Syariah yang telah mendapat penegasan Bank Indonesia dan telah beroperasi sebelum berlakunya ketentuan ini ditetapkan menjadi KCP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 75
Pengaturan bagi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XII
SANKSI

Pasal 76
(1)Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 48 Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 55, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 64 ayat (1), Pasal 77, dan Pasal 78 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
(2)Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33, Pasal 38 ayat (5), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 54, Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 59 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 60, Pasal 61 ayat (6), Pasal 63 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 65 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
a.teguran tertulis dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan atau paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap laporan dan/atau pengumuman;
b.teguran tertulis dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman.
(3)Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pengumuman.
(4)Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77
Permohonan izin yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 78
Anggaran dasar Bank wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat tanggal 16 Juli 2009.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 80
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4434) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4536) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2009
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan "perseroan terbatas" adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pokok-pokok pengaturan tugas Direksi Bank dalam anggaran dasar antara lain:
a.tugas dan tanggung jawab b. pelaporan; dan
c.perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dalam hal, Presiden Komisaris atau Komisaris Utama berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "modal disetor" adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Ayat (3)
Hal-hal yang harus dipresentasikan antara lain: tujuan dan alasan pendirian Bank, sumber permodalan dan kepemilikan, pangsa utama penghimpunan dana, pangsa utama penyaluran dana, serta rencana struktur dan personil organisasi.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.
Huruf b
Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Contoh: Bank Syariah XYZ atau Bank XYZ Syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah:
a.penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
b.penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi; atau
c.perhitungan modal sendiri bersih atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan, bagi badan hukum lainnya.

Pasal 15
Huruf a
Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelamatan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "memiliki komitmen yang tinggi" antara lain kesediaan untuk membantu mengembangkan Bank agar menjadi sehat, tangguh dan berkembang (sustainable).

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tidak diperlakukan sebagai pengambilalihan (akuisisi)" adalah penggantian PSP yang tidak melalui persyaratan dan tata cara pengambilalihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya.

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "lembaga nirlaba" adalah semua lembaga yang tidak mencari keuntungan (non profit motive).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
1.Orang tua kandung/tiri/angkat;
2.Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3.Anak kandung/tiri/angkat;
4.Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5.Cucu kandung/tiri/angkat;
6.Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7.Suami/istri;
8.Mertua;
9.Besan;
10.Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11.Kakek atau nenek dari suami atau istri;
12.Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13.Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "independen" adalah tidak terdapat keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "lembaga nirlaba" adalah semua lembaga yang tidak mencari keuntungan (non profit motive).
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan perusahaan lain, antara lain meliputi perusahaan-perusahaan lain di luar Bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pembiayaan, atau perusahaan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
1.orang tua kandung/tiri/angkat;
2.saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3.anak kandung/tiri/angkat;
4.kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5.cucu kandung/tiri/angkat;
6.saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7.suami/istri;
8.mertua;
9.besan;
10.suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11.kakek atau nenek dari suami atau istri;
12.suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13.saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya.
Ayat (2)
Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang belum atau tidak mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan yang berlaku" antara lain ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas atau ketentuan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 32
Ayat (1)
Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris diajukan paling kurang oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama kepada Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Direksi diajukan paling kurang oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama kepada Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 33
Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "memiliki komitmen" antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada Bank dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan "daftar kredit macet" adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.
Angka 2
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional adalah dalam rangka membantu bank untuk memenuhi prinsip syariah yang tertuang dalam pedoman operasional.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 40
Ayat (1)
Pejabat Eksekutif yang wajib dilaporkan antara lain adalah Pejabat Eksekutif yang memiliki peranan dalam pelaksanaan kebijakan dan operasional Bank dalam kegiatan pembiayaan, treasury, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.
Pejabat Eksekutif dinyatakan efektif menduduki jabatannya apabila yang bersangkutan:
a.telah menerima surat pengangkatan dan/atau pemberian kuasa atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
b.telah melakukan serah terima jabatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas" antara lain informasi track record yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal ini antara lain adalah:
a.Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan pelaksanaannya;
b.Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturan-aturan pelaksanaannya; dan
c.Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kantor lain adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Tidak termasuk dalam KPK adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen, dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tabungan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 53
Dengan diterbitkannya izin pembukaan KC maka status kantor Bank berubah dari Kantor di bawah KC menjadi KC tanpa perlu memenuhi ketentuan penutupan Kantor di bawah KC.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas Bank baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada rekening administratif (off balance sheet) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas Bank baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada rekening administratif (off balance sheet) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank diterbitkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Bank yang bersangkutan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan ketentuan yang berlaku lainnya.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas Bank baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada rekening administratif (off balance sheet) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Syariah adalah kantor Bank setingkat KCP yang kegiatan usahanya membantu KC induknya dan berlokasi di luar ibukota provinsi dan di luar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam hal Bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak lagi dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas