BAB I
KETENTUAN UMUM

FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad Mudharabah.

Pasal 4
FPJPS wajib dijamin oleh BPRS dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(1)Nilai agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:
a.dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, nilai agunan tersebut ditetapkan paling kurang sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan yang diagunkan.
b.dalam hal agunan berupa SBI, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI yang diagunkan;
c.dalam hal agunan berupa SUN atau SBSN, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga tersebut.
d.dalam hal agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, nilai agunan ditetapkan sesuai dengan jenis surat berharga paling kurang sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga.
(2)Ketentuan mengenai nilai jual dan nilai pasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7
(1)Agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.
(2)BPRS wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJPS apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal terjadi penurunan kolektibilitas aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BPRS wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS.
(4)Untuk keperluan perpanjangan FPJPS, BPRS dapat menjaminkan kembali aset Pembiayaan yang sedang menjadi agunan FPJPS.

Pasal 8
(1)Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(2)Dokumen-dokumen agunan FPJPS ditatausahakan oleh Bank Indonesia.

(1)Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan apabila:
a.BPRS memenuhi persyaratan permohonan FPJPS;
b.BPRS memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan FPJPS; dan
c.berdasarkan analisis Bank Indonesia diperkirakan bahwa BPRS tidak dapat memenuhi kewajiban pendanaan jangka pendek.
(2)Persetujuan pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJPS secara notariil antara Bank Indonesia dengan BPRS penerima FPJPS.
(3)Perjanjian pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan perjanjian pengikatan agunan FPJPS secara gadai dan/atau fidusia.
(4)Realisasi pemberian FPJPS oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mengkredit rekening BPRS yang bersangkutan pada bank umum, setelah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemberian FPJPS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11
Bank Indonesia dapat menolak permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, apabila permohonan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara dan/atau persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
a.imbalan atas FPJPS yang jatuh tempo dilunasi terlebih dahulu;
b.BPRS tidak dapat memenuhi Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen); dan
c.agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 14
(1)BPRS dapat mengajukan tambahan plafon FPJPS yang dibutuhkan untuk menutupi kewajiban yang tidak dapat diselesaikan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang:
a.BPRS menambah agunan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; dan
b.penggunaan FPJPS belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
(2)Penambahan plafon FPJPS dapat dilakukan sepanjang Rasio Kebutuhan Kas kurang dari 10% (sepuluh persen).
(3)Jangka waktu setiap tambahan plafon FPJPS adalah sampai dengan jatuh tempo FPJPS.

BAB III
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN IMBALAN

(1)Pada saat FPJPS jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet rekening BPRS di bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau bank umum konvensional sebesar pokok FPJPS ditambah imbalan FPJPS.
(2)Dalam hal FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening BPRS yang bersangkutan di bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau bank umum konvensional tidak mencukupi untuk membayar pokok dan imbalan FPJPS dan/atau BPRS tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJPS, maka dilakukan eksekusi agunan FPJPS.
(3)Bank Indonesia tetap mengenakan beban imbalan sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan.
(4)Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh BPRS, maka BPRS wajib membayar kekurangannya kepada Bank Indonesia.
(5)Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh BPRS, maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada BPRS.
(6)Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 17
(1)BPRS wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (action plan) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian pemberian FPJPS atau addendumnya ditandatangani.
(2)BPRS wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada Bank Indonesia, berupa:
a.perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian;
b.kolektibilitas harian aset Pembiayaan yang diagunkan; dan
c.penggunaan FPJPS harian.

Pasal 18
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus penggunaan FPJPS terhadap BPRS penerima FPJPS.

BAB VI
BIAYA PEMBERIAN FPJPS

Dalam hal BPRS tidak melunasi FPJPS, melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diketahui adanya penyimpangan penggunaan FPJPS, maka BPRS dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus BPRS.

Pasal 21
Apabila anggota dewan komisaris, direksi, pemegang saham pengendali dan/atau pegawai BPRS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan BPRS terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau dengan sengaja memberikan keterangan atau dokumen yang diwajibkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini secara tidak benar, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2009
Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.
Huruf b
Penilaian faktor manajemen didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS dihitung berdasarkan posisi Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal pengajuan permohonan FPJPS.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kolektibilitas lancar" adalah kualitas lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva BPRS.
Huruf c
Adanya agunan dimaksudkan untuk memberi tambahan keyakinan mengenai kualitas aset Pembiayaan yang dijadikan agunan FPJPS.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Huruf e
Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya" adalah obligasi syariah korporasi (sukuk korporasi).
Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.
Ayat (4)
Apabila BPRS memiliki aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS maka BPRS dapat menggunakan surat berharga milik pemegang saham untuk menambah kekurangan nilai agunan.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penggantian atau penambahan agunan FPJPS dimaksudkan agar nilai agunan FPJPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gadai atau fidusia.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumen-dokumen agunan FPJPS" antara lain akad Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah, bukti pengikatan agunan dan bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Pembiayaan BPRS.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perhitungan jumlah kebutuhan pendanaan jangka pendek" adalah perhitungan Rasio Kebutuhan Kas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain akad Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah, pengikatan agunan atas Pembiayaan tersebut baik secara notariil maupun di bawah tangan, bukti kepemilikan agunan dari aset Pembiayaan antara lain bukti kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, surat keputusan pengangkatan pegawai dan dokumen lain yang dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan agunan.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penandatanganan perjanjian pemberian FPJPS dan perjanjian pengikatan agunan dilakukan pada waktu bersamaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Apabila saat jatuh tempo FPJPS bertepatan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka pendebetan saldo rekening BPRS di bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau bank umum konvensional dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Ayat (2)
Jangka waktu perpanjangan FPJPS sama dengan jangka waktu pemberian FPJPS yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJPS, agunan yang telah diagunkan BPRS untuk menjamin FPJPS yang diterima BPRS sebelumnya akan dinilai kembali, sehingga BPRS perlu menyesuaikan jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan FPJPS.

Pasal 14
Ayat (1)
Tambahan plafon FPJPS yang diajukan akan diakumulasikan terhadap jumlah FPJPS yang belum dilunasi.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Sebagai contoh:
FPJPS diberikan pada tanggal 1 Desember 2008 dengan jangka waktu 30 hari kalender sehingga jatuh tempo FPJPS adalah tanggal 30 Desember 2008.
Tambahan FPJPS diberikan kepada BPRS pada tanggal 15 Desember 2008, maka jatuh tempo tambahan plafon FPJPS adalah tetap pada tanggal 30 Desember 2008.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rumus perhitungan besarnya imbalan FPJPS adalah sebagai berikut:
X = P x R x k x t/360
di mana:
X: Besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia;
P: Jumlah pokok FPJPS;
R: Realisasi tingkat imbalan sebelum distribusi pada BPRS penerima FPJPS;
k: Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia; dan
t: Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jatuh tempo" adalah berakhirnya jangka waktu FPJPS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan wajib disampaikan pada hari kerja pertama pada minggu berikutnya.

Pasal 18
Pemeriksaan terhadap BPRS yang menerima FPJPS dapat dilakukan selama jangka waktu FPJPS atau setelah jatuh tempo FPJPS.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan "biaya" antara lain biaya notaris untuk pengikatan perjanjian FPJPS, pengikatan jaminan gadai atau fidusia, biaya eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJPS.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas


[tulis] » komentar « [baca]