BAB I
KETENTUAN UMUM

FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad Mudharabah.

Pasal 4
FPJPS wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(1)Nilai aset yang digunakan sebagai agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:
a.dalam hal agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal surat berharga tersebut;
b.dalam hal agunan berupa SBSN, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga tersebut.
c.dalam hal agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, nilai agunan ditetapkan sesuai dengan jenis surat berharga paling kurang sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga.
d.dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, nilai agunan tersebut ditetapkan paling kurang sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan.
(2)Ketentuan mengenai nilai nominal dan nilai pasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7
(1)Agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Direksi Bank kepada Bank Indonesia.
(2)Bank yang telah memperoleh FPJPS dilarang untuk memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan surat berharga yang masih dalam status sebagai agunan FPJPS.
(3)Bank wajib mengganti dan/atau menambahkan agunan FPJPS apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan FPJPS secara berkala yang penentuan periode penilaiannya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(5)Dalam hal terjadi penurunan nilai agunan FPJPS setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau terjadi penurunan kolektibilitas aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bank wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS.
(6)Untuk keperluan perpanjangan FPJPS, Bank dapat menjaminkan kembali aset yang sedang menjadi agunan FPJPS.

Pasal 8
(1)Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan FPJPS ditatausahakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
(3)Ketentuan mengenai bentuk pengikatan agunan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(1)Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan apabila:
a.Bank memenuhi persyaratan permohonan FPJPS;
b.Bank memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan FPJPS;
c.Berdasarkan analisis Bank Indonesia diperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan.
(2)Persetujuan pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJPS antara Bank Indonesia dengan Bank penerima FPJPS.
(3)Perjanjian pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan perjanjian pengikatan agunan FPJPS.
(4)Realisasi pemberian FPJPS oleh Bank Indonesia dilakukan melalui rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemberian FPJPS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11
Bank Indonesia dapat menolak permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan tatacara yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
a.imbalan atas FPJPS yang jatuh tempo dilunasi terlebih dahulu;
b.Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan;
c.agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 14
Dalam rangka perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bank dapat mengajukan tambahan nilai FPJPS yang dibutuhkan untuk menutup kewajiban yang tidak dapat diselesaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang:
a.agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; dan
b.penggunaan FPJPS belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB III
PERHITUNGAN IMBALAN

(1)Pada saat FPJPS jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar nilai FPJPS dan imbalan FPJPS.
(2)Dalam hal FPJPS jatuh tempo dan saldo giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan imbalan FPJPS dan Bank tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJPS, maka agunan FPJPS dieksekusi.
(3)Bank Indonesia tetap mengenakan imbalan sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan.
(4)Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh Bank, maka Bank wajib membayar kekurangannya kepada Bank Indonesia.
(5)Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh Bank, maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.
(6)Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 17
(1)Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (action plan) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS.
(2)Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penggunaan FPJPS dan kondisi likuiditas Bank pada setiap akhir hari kerja.

Pasal 18
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus atas penggunaan FPJPS terhadap Bank penerima FPJPS.

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan perjanjian, pengikatan dan eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJPS menjadi beban Bank.

BAB VII
SANKSI

Pasal 21
Dalam hal Bank tidak melunasi FPJPS dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 diketahui adanya penyimpangan penggunaan FPJPS, maka Bank dapat dikenakan sanksi berupa:
a.tidak dapat menerima FPJPS dalam jangka waktu tertentu; dan
b.sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank.

Ketentuan lebih lanjut mengenai FPJPS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
a.Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah; dan
b.Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2009
Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA,
MIRANDA S. GOELTOM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Apabila terdapat unit usaha syariah yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek, maka unit usaha syariah wajib meminta tambahan dana dari bank umum konvensional yang menjadi induknya.
Ayat (2)
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.
Ayat (3)
Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling lama 14 hari kalender ke depan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kewajiban GWM" adalah berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya" adalah obligasi syariah korporasi (sukuk korporasi).
Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.
Ayat (3)
Huruf a
Kolektibilitas lancar adalah kualitas lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.
Huruf d
Adanya agunan di sini dimaksudkan untuk memberi tambahan keyakinan mengenai kualitas Pembiayaan yang dijadikan agunan FPJPS.
Huruf e
Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Apabila Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS maka Bank dapat menggunakan aset Pembiayaan untuk menambah kekurangan nilai agunan.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penggantian atau penambahan agunan FPJPS dimaksudkan agar nilai aset agunan FPJPS sesuai dengan ketentuan Pasal 6.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah antara lain peraturan yang mengatur gadai atau fidusia.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan FPJPS" adalah antara lain akad Pembiayaan antara Bank dengan nasabah, bukti pengikatan agunan dan kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Pembiayaan Bank.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah antara lain akad Pembiayaan antara Bank dengan nasabah dan perjanjian pengikatan agunan atas Pembiayaan tersebut dan dokumen lain yang dapat membuktikan terpenuhinya persyaratan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hari pada ayat ini" adalah hari kalender.
Apabila saat jatuh tempo FPJPS bertepatan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka pendebetan saldo rekening giro Bank pada Bank Indonesia dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "hari" pada ayat ini adalah hari kalender.
Huruf c
Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJPS, agunan yang telah diagunkan Bank untuk menjamin FPJPS yang diterima Bank sebelumnya akan dinilai kembali, sehingga Bank perlu menyesuaikan jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan FPJPS.

Pasal 14
Tambahan nilai FPJPS yang diajukan akan diakumulasikan terhadap nilai FPJPS yang belum dilunasi.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Rumus perhitungan besarnya imbalan FPJPS adalah sebagai berikut:
X = P x R x k x t/360
Dimana:
X: Besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia.
P: Jumlah pokok FPJPS.
R: Realisasi tingkat imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS.
k: Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia t: Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan jatuh tempo adalah berakhirnya jangka waktu FPJPS dan tidak terdapat perpanjangan atas FPJPS dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Pemeriksaan terhadap Bank yang menerima FPJPS dapat dilakukan pada periode diterimanya atau setelah jatuh tempo FPJPS.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Yang dimaksud biaya dalam pasal ini antara lain adalah biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan pengikatan agunan dalam rangka pemberian FPJPS serta biaya-biaya lainnya yang timbul karena eksekusi agunan FPJPS.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]