BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Indonesia dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan antara lain:
a.menambah modal,
b.menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya,
c.mengganti anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR,
d.melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain,
e.menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban BPR,
f.menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain,
g.menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain, dan/atau
h.menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4
BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:
a.menyampaikan rencana tindak (action plan) penyehatan BPR yang realistis sesuai dengan permasalahan yang dihadapi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR;
b.melaksanakan action plan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.menyampaikan laporan pelaksanaan action plan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan action plan;
d.melakukan penyesuaian action plan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a atas permintaan Bank Indonesia.

(1)BPR dalam status pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen), dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.
(2)Larangan penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPR ke luar dari status pengawasan khusus.

Pasal 7
(1)Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Indonesia dapat menempatkan petugas Bank Indonesia untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional BPR.
(2)Penempatan petugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggungjawab pengurus dan/atau pemegang saham BPR terhadap kegiatan operasional dan kewajiban BPR.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 8
(1)Jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dari Bank Indonesia.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan penelitian terhadap upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila waktu yang digunakan untuk penelitian melampaui batas waktu pengawasan khusus.
(3)Dalam hal jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka jangka waktu pengawasan khusus tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya.

BAB V
PENAMBAHAN MODAL DAN PENCAIRAN SETORAN MODAL
PADA ESCROW ACCOUNT

(1)Jangka waktu status pengawasan khusus BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus.
(2)BPR dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat BPR telah meningkatkan:
a.rasio KPMM paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai rasio KPMM 4% (empat persen) dan rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen); dan/atau
b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai CR 3% (tiga persen) dan CR lebih dari 1% (satu persen).
(3)BPR yang tidak memenuhi ayat (2) namun sumber dana setoran modalnya berasal dari APBD dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus disertai dengan komitmen pemegang saham untuk menambah setoran modal sehingga meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang 3% (tiga persen).
(4)Permohonan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dalam batas waktu 150 (seratus lima puluh) hari sejak BPR ditetapkan dalam pengawasan khusus.
(5)Apabila BPR menyampaikan permohonan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dianggap tidak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus.
(6)Dalam hal batas waktu 150 (seratus lima puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka penyampaian permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(7)Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus setelah melakukan penelitian atas permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII
BPR DIKELUARKAN DARI STATUS PENGAWASAN KHUSUS

Pasal 11
(1)Bank Indonesia menetapkan BPR dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:
a.Rasio KPMM paling kurang sebesar 4% (empat persen), dan
b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 3% (tiga persen).
(2)Bank Indonesia memberitahukan kepada BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa:
a.BPR tersebut dikeluarkan dari status pengawasan khusus Bank Indonesia, dan
b.larangan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dicabut.
(3)Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus.

BAB VIII
PEMBERITAHUAN KEPADA LPS DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bank Indonesia mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

Pasal 14
(1)Bank Indonesia memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada BPR yang bersangkutan dan LPS.
(2)Penyelesaian lebih lanjut BPR yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENGUMUMAN

(1)BPR dalam status pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan neraca harian secara mingguan kepada Bank Indonesia.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan pada hari kerja pertama minggu berikutnya.

BAB XI
SANKSI

Pasal 17
(1)Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pegawai BPR dalam status pengawasan khusus yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
(2)BPR dalam status pengawasan khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 15 ayat (3) dan/atau Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
a.teguran tertulis; dan/atau
b.pencantuman anggota pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
(1)Tindak lanjut penanganan terhadap BPR yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)Jangka waktu pengawasan khusus yang telah dilalui oleh BPR yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
(3)Larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berlaku sampai dengan BPR ke luar dari status pengawasan khusus.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi Bank Perkreditan Rakyat eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 21
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2009
Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Penilaian Bank Indonesia dilakukan berdasarkan penelitian yang mendalam atas laporan dan pemeriksaan.
Ayat (2)
Huruf a
Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan dan/atau pemeriksaan terakhir.
Huruf b
CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR selama 6 (enam) bulan terakhir.
Ayat (3)
Pemberitahuan mengenai penetapan status BPR dalam pengawasan khusus dilakukan melalui surat yang dapat disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan/atau pemegang saham BPR, atau disampaikan secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain.

Pasal 3
Pelaksanaan perintah Bank Indonesia didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud action plan yang realistis adalah telah mempertimbangkan kemampuan BPR untuk melakukan penyehatan terutama perbaikan permodalan dan/atau likuiditas sehingga dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Dalam hal batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan action plan yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan action plan tersebut melampaui batas akhir jangka waktu pengawasan khusus maka laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat pada tanggal berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus.
Huruf d
Permintaan penyesuaian action plan oleh Bank Indonesia dilakukan antara lain apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dan/atau target waktu penyelesaian yang disusun BPR tidak sesuai dengan perkembangan kondisi BPR sehingga action plan BPR menjadi tidak realistis dan berpotensi tidak mencapai target.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kegiatan penghimpunan dana yang dilarang adalah penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang sumber dananya berasal dari:
a.Fresh money, berupa setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening BPR di bank lain, kecuali untuk angsuran/pelunasan kredit;
b.Pemindahbukuan selain dari:
1)akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama,
2)akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan BPR yang bersangkutan ke akun tabungan.
Yang dimaksud dengan kegiatan penyaluran dana yang dilarang adalah penyaluran kredit baru, termasuk komitmen penyaluran kredit yang belum direalisasikan, kecuali dalam rangka restrukturisasi kredit.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Upaya perbaikan yang dilakukan oleh BPR antara lain berupa penambahan modal.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penambahan modal adalah dana setoran modal dari pemilik/calon pemilik yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq BPR yang bersangkutan" dengan mencantumkan keterangan "Pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia".
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penambahan modal telah sesuai dengan ketentuan permodalan yang berlaku adalah:
a.Sumber dana setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
b.Bagi calon pemegang saham, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administratif, antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.
c.Bagi calon pemegang saham pengendali, yang bersangkutan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Permohonan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus disertai dengan alasan yang mendukung dan action plan yang telah disesuaikan dengan adanya perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus.
Ayat (2)
Contoh:
Untuk dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus:
1.BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan rasio KPMM 1%, wajib meningkatkan rasio KPMM sebesar 75% x (4%-1%) atau sama dengan 2,25%, sehingga menjadi 3,25% pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus.
2.BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan rasio KPMM -14%, wajib meningkatkan rasio KPMM paling kurang sebesar 75% x [4%-(-14%)] atau sama dengan 13,5% sehingga menjadi-0,5%. Karena BPR wajib meningkatkan rasio KPMM lebih besar 0% maka BPR wajib meningkatkan rasio KPMM lebih dari 14% pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus.
Ayat (3)
Bentuk komitmen antara lain berupa surat dari pemegang saham (gubernur/walikota/bupati) kepada Bank Indonesia yang menyatakan akan menambah modal disetor sesuai action plan paling lambat sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan yang diberikan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Bank Indonesia adalah permohonan perpanjangan status pengawasan khusus telah diterima Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.
Dalam hal permohonan perpanjangan status pengawasan khusus disampaikan melalui pos, BPR dalam status pengawasan khusus wajib pula mengirimkan surat beserta dokumen terkait melalui faksimili kepada Bank Indonesia pada hari yang sama.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Penetapan BPR dikeluarkan dari status pengawasan khusus dilakukan tanpa menunggu penyelesaian proses hukum.
Yang termasuk dalam proses hukum adalah proses yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain dalam rangka penambahan modal disetor, merger, konsolidasi, dan/atau akuisisi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Apabila pelaksanaan action plan BPR dinilai tidak sesuai, tidak terdapat perbaikan kondisi keuangan dan/atau kondisi keuangan semakin memburuk maka Bank Indonesia setelah memberikan surat pembinaan kepada BPR, meminta kepada LPS untuk memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal 15
Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman di kantor BPR. Dalam hal dianggap perlu, selain pengumuman di kantor BPR, dapat pula dilakukan pengumuman pada kantor kelurahan/kecamatan tempat kedudukan BPR yang bersangkutan dan/atau melalui media massa setempat antara lain media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal batas waktu penyampaian laporan neraca harian secara mingguan yaitu paling lambat pada hari kerja pertama minggu berikutnya melampaui batas akhir jangka waktu pengawasan khusus maka laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]