BAB I
KETENTUAN UMUM

Kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bagi Pengurus dan Pejabat Bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).

Pasal 4
(1)Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko.
(2)Program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana bisnis Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

BAB II
TINGKATAN SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO

(1)Pengurus dan Pejabat Bank wajib mengikuti ujian pada setiap tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara berjenjang dari tingkat 1 sampai dengan tingkat sertifikat yang dipersyaratkan.
(2)Kewajiban mengikuti ujian secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Direksi dan Pejabat Bank yang sesuai dengan jenjang jabatan, struktur organisasi dan skala usaha bank dipersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 dan tingkat 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
(3)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kesempatan mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
(4)Dalam hal Direksi dan Pejabat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lulus ujian tingkat 4 atau tingkat 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka yang bersangkutan wajib mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko secara berjenjang sesuai ketentuan yang ditetapkan pada ayat (1)

Pasal 7
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dimiliki oleh:
a.setiap Komisaris;
b.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
c.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
d.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 4 (empat) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
e.setiap Pejabat Bank yang berada pada jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Supporting Risk Taking Unit.

Pasal 8
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib dimiliki oleh:
a.setiap komisaris independen;
b.setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang membawahi Supporting Risk Taking Unit;
c.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
d.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
e.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib dimiliki oleh:
a.setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
b.setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Supporting Risk Taking Unit;
c.setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Pasal 11
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e wajib dimiliki oleh setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

BAB III
PROGRAM PEMELIHARAAN

(1)Pengurus dan Pejabat Bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko wajib mengikuti Program Pemeliharaan paling kurang:
a.1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1;
b.1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 2;
c.1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3;
d.1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 4;
e.1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 5;
(2)Jangka waktu Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Sertifikat Manajemen Risiko terakhir diterbitkan atau sejak Program Pemeliharaan yang terakhir kali diikuti.
(3)Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan, learning center bank, lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen risiko, atau atasan langsung pemilik Sertifikat Manajemen Risiko.
(4)Bank wajib mengadministrasikan Program Pemeliharaan bagi Pengurus dan Pejabat Bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko.

BAB IV
PENYELENGGARA SERTIFIKASI

Pasal 14
Sertifikasi Manajemen Risiko hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakui oleh Bank Indonesia.

(1)Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib meminta persetujuan Bank Indonesia dalam hal:
a.menetapkan atau merubah kurikulum, silabus dan materi Sertifikasi Manajemen Risiko;
b.menetapkan persyaratan pengakuan (recognition) Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri;
c.mengatur persyaratan Sertifikasi Manajemen Risiko;
d.melakukan penyusunan atau perubahan kode etik profesi.
(2)Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas dan wewenang:
a.Menyelenggarakan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada international best practices;
b.Menyesuaikan materi Sertifikasi Manajemen Risiko dengan perkembangan pengetahuan di bidang Manajemen Risiko, kebutuhan industri perbankan, dan international best practices;
c.menerbitkan Sertifikat Manajemen Risiko;
d.mencabut Sertifikat Manajemen Risiko apabila pemilik Sertifikat Manajemen Risiko terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi;
e.melaporkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Sertifikasi Manajemen Risiko secara berkala kepada Bank Indonesia.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Dewan Kode Etik, Dewan Sertifikasi dan Pengurus Harian ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

BAB V
PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO LAIN

Pasal 18
(1)Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
(2)Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.Lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional;
b.Penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.

BAB VI
LAIN-LAIN

Bank wajib mengganti Pengurus dan Pejabat Bank yang tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 21
Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh suatu Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia, dinyatakan berlaku setara pada Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya pada tingkatan yang sama tanpa memerlukan proses penyetaraan.

BAB VII
SANKSI

(1)Dalam hal pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan pasal 11 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka Sertifikat Manajemen Risiko tingkat terakhir yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)Tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko dari pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui adalah satu tingkat di bawah Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya dapat menduduki jabatan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 sesuai tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 28
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4522) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4622) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2009
Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Uraian tentang program pengembangan sumber daya manusia berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Pasal 5
Termasuk dalam pengertian 1 (satu) jenjang jabatan dan struktur organisasi adalah pimpinan dan wakil pimpinan satuan unit kerja, misalnya wakil kepala divisi berada dalam satu jenjang jabatan dengan kepala divisinya atau wakil pemimpin cabang berada dalam satu jenjang dengan pemimpin cabangnya.
Mengingat adanya keragaman jenjang jabatan dan struktur organisasi dari berbagai Bank maka Bank Indonesia dapat menetapkan pegawai-pegawai tertentu sebagai Pejabat Bank sesuai dengan batasan kewenangan yang bersangkutan.
Huruf a
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 mencakup pemahaman dasar mengenai Manajemen Risiko perbankan.
Huruf b
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko Bank.
Huruf c
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 3 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang cukup kompleks.
Huruf d
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang kompleks.
Huruf e
Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang lebih kompleks.

Pasal 6
Ayat (1)
Sebagai contoh, untuk menduduki jabatan kepala divisi kredit dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang mensyaratkan pemilikan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4, maka yang bersangkutan harus memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tingkat 4.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberian kesempatan mengikuti ujian sertifikasi langsung pada tingkat 4 atau tingkat 5 ditujukan untuk memperoleh keyakinan atas kompetensi dan keahlian Direksi dan Pejabat Bank dalam bidang Manajemen Risiko. Pemberian kesempatan 1 (satu) kali mengikuti ujian dianggap cukup untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud di atas.
Ayat (4)
Ujian sertifikasi secara berjenjang bagi Direksi dan Pejabat Bank yang tidak lulus ujian tingkat 4 atau tingkat 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan tingkatan sertifikat terakhir yang dimiliki.
Contoh 1:
Apabila Direksi Bank tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko dan jenjang jabatan yang bersangkutan mempersyaratkan kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5, maka yang bersangkutan wajib mengikuti ujian sertifikasi mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 5 secara berjenjang.
Contoh 2:
Apabila Direksi dan Pejabat Bank sudah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 yang masih berlaku dan jenjang jabatan yang bersangkutan mempersyaratkan kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4, maka yang bersangkutan wajib mengikuti ujian sertifikasi tingkat 3 dan tingkat 4 secara berjenjang.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud dengan komisaris independen adalah salah seorang Komisaris yang diwajibkan berasal dari pihak yang independen terhadap pemilik Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Program Pemeliharaan bertujuan agar Pengurus dan Pejabat Bank mengikuti perkembangan terbaru dan melakukan pengkinian aspek teknis dan manajerial serta pengawasan di bidang Manajemen Risiko.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kompetensi di bidang Manajemen Risiko dibuktikan antara lain dengan kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko, pengalaman sebagai pembicara seminar Manajemen Risiko atau penelitian di bidang Manajemen Risiko.
Huruf c
Visi, misi, dan strategi Lembaga Sertifikasi Profesi dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang Lembaga Sertifikasi Profesi.
Huruf d
Pengertian independen adalah mampu untuk menolak pengaruh dan intervensi dari pihak manapun juga.
Huruf e
Pengalaman penyelenggaraan program sertifikasi profesi dibuktikan dengan laporan penyelenggaraan program sertifikasi profesi yang paling kurang memuat jumlah kegiatan sertifikasi profesi yang telah dilaksanakan dan daftar peserta yang telah mengikuti program sertifikasi.
Huruf f
Angka 1
Dewan Kode Etik merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas antara lain memutuskan pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko serta menjaga kredibilitas dan integritas Sertifikasi Manajemen Risiko.
Angka 2
Dewan Sertifikasi merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas menetapkan kebijakan Sertifikasi Manajemen Risiko.
Angka 3
Pengurus Harian merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas di bidang teknis, administrasi dan operasional Lembaga Sertifikasi Profesi serta mewakili Lembaga Sertifikasi Profesi di dalam maupun di luar pengadilan.
Huruf g
Independensi dan tidak memiliki jabatan rangkap di Bank dimaksudkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada international best practices adalah sertifikasi yang telah mendapat pengakuan secara internasional dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional, misalnya Bank Risk and Regulation Certificate (BRRC) dari Global Association of Risk Professional (GARP) dan Professional Risk Manager (PRM) dari Professional Risk Managers' International Association (PRMIA).
Huruf b
Penyesuaian dan pengkinian materi Sertifikasi Manajemen Risiko diperlukan agar materi yang diujikan sesuai dengan perkembangan terakhir Manajemen Risiko, memenuhi kebutuhan perbankan dalam menerapkan manajemen risiko serta sejalan dengan international best practices.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Laporan kegiatan-kegiatan yang terkait antara lain berupa laporan mengenai pelaksanaan dan jumlah peserta yang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Huruf a
Termasuk dalam hasil pengawasan dan pemeriksaan antara lain hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program Sertifikasi Manajemen Risiko maupun materi yang diujikan tidak menyimpang dari tujuan Sertifikasi Manajemen Risiko yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pengurus dan pejabat Bank dalam bidang Manajemen Risiko. Pengawasan juga ditujukan untuk menjaga standar kualitas pelaksanaan program Sertifikasi Manajemen Risiko.
Huruf d
Bank Indonesia dapat meninjau kembali daftar lembaga sertifikasi profesi bidang manajemen risiko yang diakui Bank Indonesia.

Pasal 20
Perhitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari berlaku sejak yang bersangkutan tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan.
Untuk pertama kali perhitungan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak berlakunya kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 21
Penetapan kesetaraan Sertifikat Manajemen Risiko pada setiap Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko dimaksudkan untuk memberikan kepastian atas status Sertifikat Manajemen Risiko yang sudah diterbitkan.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberian surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]