Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16
(1)Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Laporan per hari kerja keterlambatan.
(2)Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
(3)Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan.
(4)Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas dasar temuan Bank Indonesia setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan.
(5)Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan atas dasar inisiatif Bank atau temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan.
(6)Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan.
(7)Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.
(8)Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena menyampaikan koreksi Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) yang berdampak pada koreksi Laporan Gabungan dan Laporan Konsolidasi maka koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi tersebut tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar."

2.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sampai dengan data bulan Desember 2009."

3.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22A
Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dalam masa peralihan yaitu untuk data bulan Mei 2009 yang disampaikan pada bulan Juni 2009 sampai dengan data bulan Desember 2009 yang disampaikan pada bulan Januari 2010 diatur sebagai berikut:
a.Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
b.Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lambat pada tanggal 22 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
c.Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan paling lambat pada tanggal 7 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
d.Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan paling lambat pada tanggal 7 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 22B
Dalam masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, Bank Pelapor dinyatakan terlambat apabila:
a.menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf a, sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
b.menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf b, sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
c.menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf c, sampai dengan tanggal 12 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
d.menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf d, sampai dengan tanggal 12 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 22C
Dalam masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22B."

4.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24
Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak pelaporan data bulan Januari 2010."

5.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25
(1)Ketentuan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Oktober 2009 yang disampaikan pada bulan November 2009.
(2)Ketentuan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan kepada Bank Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan dan/atau menyampaikan Laporan yang tidak benar dan tidak lengkap sejak data bulan Mei 2009 yang disampaikan pada bulan Juni 2009."

Pasal II
Peraturan Bank Indonesia ini berlaku surut sejak tanggal 29 Mei 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2010
Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I

Angka 1
Pasal 16
Ayat (1)
Contoh:
Laporan per Kantor:
Tanggal 10 April 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor periode data bulan Maret 2010 pada hari Selasa tanggal 13 April 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (tanggal 12 dan 13 April 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Laporan Gabungan:
Tanggal 15 Mei 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan periode data bulan April 2010 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan selama 1 hari kerja yaitu Senin (17 Mei 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Gabungan sebesar 1 hari x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Ayat (2)
Contoh:
Koreksi Laporan per Kantor:
Tanggal 10 April 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan per Kantor periode data bulan Maret 2010 pada hari Senin tanggal 12 April 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan per Kantor selama 1 hari kerja, yaitu Senin (tanggal 12 April 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Koreksi Laporan Gabungan:
Tanggal 15 Mei 2010 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Gabungan periode data bulan April 2010 pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Gabungan selama 2 hari kerja kerja, yaitu Senin dan Selasa (17 dan 18 Mei 2010), sehingga Bank A dikenakan Sanksi keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Gabungan sebesar 2 hari x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "per item kesalahan atau item yang seharusnya dilaporkan" adalah kesalahan per field data. Apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu field, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya field yang salah dalam baris yang bersangkutan.
Contoh:
Pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan, dalam satu baris terdapat kesalahan pada kolom Kolektibilitas, Sektor Ekonomi dan Jumlah, maka dihitung sebagai 3 item kesalahan.
Selanjutnya apabila terdapat 200 item kesalahan, maka perhitungan Sanksi adalah 200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan Sanksi maksimum, yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Contoh:
Laporan per Kantor:
Tanggal 13 Juni 2010 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor periode data bulan Mei 2010 pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010, sehingga Bank A dikenakan Sanksi tidak menyampaikan Laporan per Kantor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Laporan Gabungan:
Tanggal 21 Maret 2010 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan periode data bulan Februari 2010 pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010, sehingga Bank A dikenakan Sanksi tidak menyampaikan Laporan Gabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Angka 2
Pasal 22
Cukup jelas

Angka 3
Pasal 22A
Huruf a
Contoh:
Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Oktober 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 17 November 2009.
Huruf b
Contoh:
Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Oktober 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 22 November 2009.
Yang dimaksud dengan "bulan Laporan" adalah bulan di mana data yang tercatat pada akhir bulan yang bersangkutan wajib dilaporkan, misalnya bulan Laporan Oktober 2009 maka yang wajib dilaporkan adalah data akhir Oktober 2009 atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Oktober 2009.
Huruf c
Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Contoh:
Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Desember 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2010.
Huruf d
Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Contoh:
Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan laporan Desember 2009 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2010.

Pasal 22B
Huruf a
Contoh:
Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Oktober 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 18 November 2009 sampai dengan tanggal 20 November 2009.
Huruf b
Contoh:
Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan Oktober 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 23 November 2009 sampai dengan tanggal 25 November 2009.
Huruf c
Contoh:
Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Desember 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010.
Huruf d
Contoh:
Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan laporan Juni 2009 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010.

Pasal 22C
Contoh:
Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor:
Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Mei 2009 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 20 Juni 2009.
Laporan Gabungan dan/atau dan/atau koreksi Laporan Gabungan:
Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan Mei 2009 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 25 Juni 2009.
Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak:
Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan laporan Juni 2009, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 12 Agustus 2009.
Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi:
Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Juni 2009, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 12 Agustus 2009.

Angka 4
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 25
Ayat (1)
Untuk periode data bulan Oktober 2009 yang disampaikan pada bulan November 2009 sampai dengan data bulan Desember 2009 yang disampaikan pada bulan Januari 2010, berlaku ketentuan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C.
Mulai periode data Januari 2010 yang disampaikan pada bulan Februari 2010 berlaku ketentuan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
Ayat (2)
Untuk periode data bulan Mei 2009 yang disampaikan pada bulan Juni 2009 sampai dengan data bulan September 2009 yang disampaikan pada bulan Oktober 2009, bagi bank yang tidak menyampaikan Laporan dan/atau menyampaikan Laporan yang tidak benar dan tidak lengkap akan dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank.
Yang dimaksud dengan Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C.

Pasal II
Cukup Jelas


[tulis] » komentar « [baca]