BAB I
KETENTUAN UMUM

Bank Syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Konvensional.

Pasal 4
(1)Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha.

BAB II
PERSYARATAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus:
a.menyesuaikan anggaran dasar;
b.memenuhi persyaratan permodalan;
c.menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
d.membentuk DPS; dan
e.menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Pasal 7
Penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Menjadi Bank Umum Syariah

Pasal 8
Bank Umum Konvensional yang akan melakuan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus:
a.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang sebesar 8% (delapan persen); dan
b.memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

(1)Bank Umum Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum Syariah harus membentuk DPS.
(2)Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah yang berlaku.

Bagian Ketiga
Persyaratan Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pasal 11
BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan BPRS.

(1)BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus membentuk DPS.
(2)Calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPRS yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PERIZINAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 14
(1)Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Konvensional disertai dengan antara lain:
a.misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah;
b.rancangan perubahan anggaran dasar;
c.nama dan data identitas dari calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS;
d.rencana bisnis Bank Syariah;
e.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; dan
f.rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.
(2)Bank Konvensional yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas:
a.kata "Syariah" pada penulisan nama; dan
b.logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.

Pasal 17
(1)Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.
(2)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usaha belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
(3)Rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
(4)Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
(5)Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional.

Pasal 18
Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

BAB IV
SANKSI

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2009
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
BPR atau BPRS yang ingin menjadi Bank Umum Syariah harus mendirikan Bank Umum Syariah terlebih dahulu. Selanjutnya, seluruh hak dan kewajiban (asset and liabilities) BPR atau BPRS dialihkan kepada Bank Umum Syariah baru, kemudian izin usaha BPR atau BPRS dicabut atas permintaan bank (self liquidation).

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Bagi Bank Umum Konvensional dicantumkan dalam rencana bisnis, sedangkan bagi BPR dicantumkan dalam rencana kerja.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah" adalah laporan keuangan sebagai Bank Syariah yang menunjukan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku" adalah antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 8
Ayat (1)
Besarnya rasio KPMM didasarkan pada hasil penilaian Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan "ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan Bank Umum Syariah" antara lain adalah:
-uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlaku bagi Bank Umum Syariah;
-penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku bagi Bank Umum Syariah; dan
-Kelembagaan Bank Umum Syariah.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Yang dimaksud dengan "ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan BPRS" antara lain adalah:
a.uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlaku bagi BPRS;
b.penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku bagi BPRS;
c.kelembagaan BPRS; dan
d.Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Pemberian izin perubahan kegiatan usaha diberikan dengan mempertimbangkan antara lain:
a.analisis atas rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah yang tidak bersedia diubah menjadi nasabah Bank Syariah;
b.analisis atas rencana bisnis jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi Bank Umum Syariah, dan analisis atas rencana kerja tahunan bagi BPRS;
c.hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi; dan
d.hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.
Ayat (2)
Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain:
a.misi dan visi perubahan kegiatan usaha;
b.hasil studi kelayakan mengenai peluang pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
c.rencana bisnis jangka pendek dan menengah bagi Bank Umum Syariah, dan rencana kerja tahunan bagi BPRS;
d.sistem teknologi informasi (IT);
e.jumlah dan lokasi kantor Bank Syariah; dan
f.struktur organisasi dan personalia.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
Pencantuman kata "Syariah" dilakukan sebagai berikut:
1.untuk Bank Umum Syariah, pencantuman kata "Syariah" dapat dilakukan sebelum kata "Bank" atau setelah nama bank;
2.untuk BPRS, pencatuman kata "Syariah" dilakukan dengan penyebutan frase "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" atau "BPR Syariah" atau "BPRS" sebelum nama bank.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ditinjau kembali" adalah:
a.diperpanjang apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (force majeur) atau pertimbangan lain yang dapat diterima. Perpanjangan jangka waktu tersebut diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari.
b.dibatalkan apabila Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usaha tidak dapat memberikan alasan yang relevan atas keterlambatan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
Ayat (3)
Pelaksanan pengumuman dilakukan melalui:
-surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, untuk Bank Umum Syariah;
-surat kabar lokal atau papan pengumuman di tempat kedudukan kantor BPRS, untuk BPRS.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Batas waktu penyelesaian dapat diperpanjang apabila kegagalan penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (force majeur) atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]