info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...home
database peraturan
http://ngada.org

.
homeinfo PRINTUU ke MKProlegnasTabel LNTabel BN

mencabut: PBI 7/52/PBI/2005, PBI 10/8/PBI/2008
diubah: PBI 14/2/PBI/2012


≡ http://ngada.org

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Pada prinsipnya baik Bank maupun Lembaga Selain Bank mempunyai kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai Prinsipal, seperti mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pemenuhan keandalan sistem dan penetapan prosedur serta persyaratan yang fair dan obyektif jika jaringannya digunakan oleh Penerbit lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "obyektif" adalah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal dan menerapkan perlakuan yang setara (equal treatment) kepada seluruh Penerbit dan/atau Acquirer.
Yang dimaksud dengan "transparan" adalah harus tersedia informasi yang memadai kepada Penerbit dan/atau Acquirer terhadap proses penyusunan, pelaksanaan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal.
Pengawasan yang dilakukan Prinsipal terhadap keamanan dan keandalan jaringan yang digunakan oleh Penerbit dan/atau Acquirer dilakukan secara efektif baik melalui pemantauan atau dengan pemeriksaan di lokasi Penerbit dan/atau Acquirer. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara rutin atau insidentil tanpa harus menunggu adanya suatu kejadian atau jika Penerbit dan/atau Acquirer akan melakukan kerjasama dengan pihak lain.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer" adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan switching, perusahaan personalisasi, perusahaan pencetakan kartu, dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dibuktikan dengan stempel tanggal dari perusahaan jasa pengiriman dokumen atau stempel tanggal terima dari Bank Indonesia.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan penghimpunan dana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut antara lain koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai koperasi.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian "tindakan yang merugikan" adalah tindakan Pedagang yang merugikan Prinsipal, Penerbit, Acquirer dan/atau Pemegang Kartu, antara lain Pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan (fraudster), memproses penarikan/gesek tunai (cash withdrawal transaction) Kartu Kredit, atau memproses tambahan biaya transaksi (surcharge).
Ayat (3)
Kewajiban tukar menukar informasi dan data antar Acquirer, baik oleh Acquirer Kartu Kredit maupun Acquirer Kartu Debet, tentang nama dan data Pedagang ditindaklanjuti dengan mengusulkan nama Pedagang dalam suatu daftar hitam Pedagang (merchant black list). Pengelolaan informasi tentang merchant black list dapat dilakukan oleh asosiasi Acquirer dan/atau Penerbit Kartu Kredit atau Kartu Debet.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir apabila jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai APMK.
Pemberitahuan tertulis mengenai belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang bekerjasama dalam Pasal ini adalah Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan switching, perusahaan personalisasi, perusahaan pencetakan kartu, dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "tanda tangan" dalam Pasal ini adalah tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.
Tanda tangan basah dari calon Pemegang Kartu diperlukan bagi calon Pemegang Kartu yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan Kartu Kredit pada Penerbit, dan Penerbit tersebut sama sekali belum pernah mempunyai data tentang calon Pemegang Kartu tersebut (Customer Information File/CIF).
Persyaratan tersebut diperlukan sebagai bagian dari perlindungan kepada calon Pemegang Kartu.
Tanda tangan dalam bentuk lainnya seperti tanda tangan elektronik dapat dipersyaratkan jika Penerbit telah mempunyai data Pemegang Kartu misalnya untuk pemberian Kartu Kredit yang bersifat add-on, up-grade, atau conversion.
Yang dimaksud dengan "add-on" adalah pemberian kartu kredit yang kedua dan seterusnya kepada Pemegang Kartu yang sama. Yang dimaksud dengan "up-grade" adalah peningkatan fasilitas kartu seperti dari silver ke gold. Yang dimaksud dengan "conversion" adalah pengubahan fasilitas Kartu Kredit dari satu jenis fasilitas ke fasilitas lainnya, seperti dari silver card ke clear card.
Dalam mengimplementasikan tanda tangan elektronik, Penerbit harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "manajemen risiko" dalam ayat ini antara lain meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Penerbit atau Acquirer diharuskan juga memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu Kredit.
Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit atau Acquirer Kartu Kredit yang berupa Bank, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Sementara itu khusus untuk penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Penerbit atau Acquirer Kartu Kredit yang berupa Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit atau Aquirer Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank tersebut. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank, maka penerapan manajemen risiko bagi Penerbit atar Acquirer yang berupa Lembaga Selain Bank dapat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank termasuk manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
Ayat (2)
Dalam mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum termasuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok seperti prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Penerbit Kartu Kredit berupa Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank Umum.
Ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Penerbit Kartu Kredit berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank tersebut. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank, maka penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Penerbit Kartu Kredit berupa Lembaga Selain Bank dapat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank Umum.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "aspek keadilan dan kewajaran" adalah bahwa Penerbit mengikuti kesepakatan tata cara perhitungan yang telah disepakati oleh industri dan terikat untuk menyampaikan secara transparan prinsip-prinsip perhitungan tersebut kepada Pemegang Kartu. Contoh mempertimbangkan asas keadilan dan kewajaran antara lain, Penerbit tidak mengenakan bunga atas tagihan yang telah dibayar sebelum tanggal cetak tagihan (early payment).
Ayat (3)
Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank Umum, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.
Ayat (4)
Untuk kepentingan internal, Penerbit Kartu Kredit dapat melakukan penghitungan kolektibilitas yang lebih hati-hati (prudent) daripada ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan otoritas yang berwenang terhadap Lembaga Selain Bank, namun untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan penghitungan kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemberian kredit oleh Bank.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan "fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya" dalam pasal ini antara lain adalah program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan.
Yang dimaksud dengan "fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit" antara lain adalah memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang benar-benar diperlakukan seperti simpanan biasa yang dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank.
Yang dimaksud dengan "persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu" adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk email, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

Pasal 19
Ayat (1)
Pelaksanaan tukar-menukar informasi atau data tentang pemegang Kartu Kredit tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.
Ayat (2)
Data Pemegang Kartu berupa negative list, antara lain berupa informasi mengenai identitas Pemegang Kartu Kredit, data transaksi Kartu Kredit dalam kurun waktu tertentu, kolektibilitas kredit, plafond kredit, dan saldo kredit.
Ayat (3)
Pusat pengelola informasi dalam ayat ini antara lain pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, asosiasi Penerbit Kartu Kredit dan/atau suatu credit bureau.
Ayat (4)
Larangan pemberian informasi data Pemegang Kartu pada ayat ini misalnya pemberian informasi data Pemegang Kartu oleh Penerbit kepada pihak lain seperti Pedagang dan perusahaan asuransi.
Yang dimaksud dengan "persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu" adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk e-mail, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

Pasal 20
Ayat (1)
Pelaporan produk baru Kartu Kredit dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan sebelum kegiatan produk baru Kartu Kredit dilaksanakan.
Produk baru Kartu Kredit antara lain berupa varian baru dari Kartu Kredit (silver, gold, platinum, co-branding, dan lain-lain) atau penambahan fungsi Kartu Kredit.
Ayat (2)
Penjelasan karakteristik produk baru Kartu Kredit antara lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak-pihak di luar pihak lain" dalam ayat ini misalnya perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran (sales agent) atau jasa penagihan (debt collector).
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "manajemen risiko" dalam ayat ini antara lain meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet juga diharuskan memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang berupa Bank, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya.
Sementara itu khusus untuk penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank tersebut. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank, maka penerapan manajemen risiko bagi Penerbit yang berupa Lembaga Selain Bank dapat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank termasuk manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Pelaporan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan sebelum kegiatan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilaksanakan.
Ayat (2)
Penjelasan karakteristik produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet antara lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Penggunaan uang rupiah dalam kegiatan APMK sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
Yang dimaksud menggunakan uang rupiah adalah satuan uang rupiah sebagaimana yang telah digunakan dalam transaksi pembayaran dengan alat pembayaran non tunai.
Pelaksanaan transaksi menggunakan uang rupiah antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya bukti transaksi dalam uang rupiah, seperti yang tercantum dalam sales draft atau bukti transaksi lainnya.

Pasal 26
Ayat (1)
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank atau Lembaga Selain Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Bank atau Lembaga Selain Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada dua atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank atau sebagian aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada satu atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh informasi termasuk memberikan akses pada sistem teknologi informasi.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 28
Yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam pasal ini adalah pihak-pihak yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, antara lain akuntan publik dan konsultan teknologi informasi.
Pengawasan oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pengawas dari Bank Indonesia.

Pasal 29
Ayat (1)
Keamanan teknologi APMK meliputi keamanan dalam proses penerbitan kartu, pengelolaan data, keamanan pada kartu, dan keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK.
Yang dimaksud dengan "aman" adalah sistem elektronik yang digunakan terlindungi secara fisik dan non fisik.
Yang dimaksud dengan "andal" adalah sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
Ayat (2)
Pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dapat dilakukan oleh auditor independen.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Keharusan penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan APMK.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Perubahan informasi pada dokumen tertentu yang harus dilaporkan antara lain meliputi susunan pengurus atau pemilik dari badan usaha yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Pengaturan sendiri oleh forum atau institusi (Self-Regulation Organization/SRO) dimaksudkan untuk melengkapi aturan dan kebijakan Bank Indonesia.
Ayat (2)
Untuk mencegah agar aturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia, maka materi aturan yang akan dikeluarkan oleh forum atau institusi tersebut dikonsultasikan kepada Bank Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36
Pencantuman daftar nama Bank atau Lembaga Selain Bank dalam website Bank Indonesia dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam penyelenggaran APMK.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang dapat berasal dari pengawas bank, pengawas sistem pembayaran atau pengawas dari Lembaga Selain Bank yang bersangkutan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas