info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin usaha.

Pasal 4
(1)Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(2)Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disisihkan dalam bentuk tunai.

Bagian Kedua
Persetujuan Izin Usaha

(1)BUK yang telah mendapat izin usaha UUS wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.
(2)UUS wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
(3)Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan BUK belum melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin usaha yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 7
BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib mencantumkan secara jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan.

BAB III
DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH,
DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu
Direktur Unit Usaha Syariah

Pasal 8
(1)Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur UUS) wajib dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dan/atau penggantian efektif.
(2)Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap tugas BUK lainnya sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest).
(3)Direktur UUS wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.
(4)Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara.
(5)Dalam hal Direktur UUS dinilai kurang memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS, maka penunjukan tersebut wajib ditinjau kembali.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas Syariah

(1)DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2)Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
a.menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;
b.mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
c.memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
d.meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya;
e.melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
f.meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
(3)Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11
(1)Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(2)DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
(3)Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

(1)Pengangkatan calon anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.
(2)Dalam hal calon DPS tidak diangkat oleh rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan maka persetujuan terhadap calon anggota DPS dimaksud menjadi tidak berlaku.

Pasal 14
Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

Bagian Ketiga
Pejabat Eksekutif

BUK yang memiliki UUS yang memanfaatkan tenaga kerja asing wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 17
UUS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dengan menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 18
UUS dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dalam bidang devisa dengan izin Bank Indonesia.

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu
Pembukaan Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1
Pembukaan Kantor Cabang Syariah

(1)UUS wajib melaksanakan pembukaan KCS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diberikan.
(2)Pelaksanaan pembukaan KCS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
(3)Dalam hal UUS tidak melaksanakan pembukaan KCS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diberikan maka izin pembukaan KCS yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Paragraf 2
Pembukaan Kantor Di bawah Kantor Cabang Syariah

Pasal 21
(1)Pembukaan KCPS dan KKS hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
(2)Rencana pembukaan KCPS dan KKS harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
(3)Pembukaan KCPS dan KKS hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia di mana lokasi KCS induknya berada.
(4)Pembukaan KCPS dan KKS dapat bertempat di alamat yang sama dengan kantor BUK dan/atau kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan, antara lain:
a.terdapat pemisahan kantor antara KCPS dan KKS dengan kantor BUK dan/atau kantor lain; dan
b.tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi BUK yang memiliki UUS.
(5)Laporan keuangan KCPS dan KKS wajib digabungkan secara otomasi dan online dengan laporan keuangan KCS induknya pada hari yang sama.

(1)Kegiatan Perbankan Elektronik hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
(2)Rencana Kegiatan Perbankan Elektronik harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
(3)Pelaksanaan Kegiatan Perbankan Elektronik wajib dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

Paragraf 4
Kegiatan Pelayanan Kas Syariah

Pasal 24
(1)Rencana Kegiatan Pelayanan Kas Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
(2)Pembukaan, pemindahan alamat dan penutupan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah wajib dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.

Paragraf 5
Layanan Syariah

(1)Pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Rencana pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.
(3)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila:
a.UUS telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan dibidang devisa; dan
b.UUS memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal kerja dan profil risiko yang paling kurang moderate.

Pasal 28
(1)Pelaksanaan pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
(2)Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia diberikan pembukaan kantor di luar negeri belum dilaksanakan, maka UUS wajib memberikan penjelasan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak batas waktu 6 (enam) bulan berakhir.

BAB VI
PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS KANTOR
UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 29
Peningkatan status KCPS dan KKS menjadi KCS wajib dilakukan dengan cara memenuhi ketentuan pembukaan KCS.

Pasal 30
Penurunan status KCS menjadi KCPS atau KKS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu
Pemindahan Alamat Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1
Kantor Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah

Pasal 31
(1)Pemindahan alamat kantor UUS dan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Pemindahan alamat kantor UUS dan KCS harus mempertimbangkan kepentingan nasabah.
(3)Rencana pemindahan alamat kantor UUS dan KCS harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.

Pasal 32
(1)Pemindahan alamat kantor UUS dan KCS wajib diumumkan oleh UUS dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor UUS atau KCS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
(2)Pelaksanaan pemindahan alamat kantor UUS dan KCS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
(3)Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diberikan, UUS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka izin pemindahan kantor UUS atau KCS yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

Paragraf 2
Kantor Di bawah Kantor Cabang Syariah

Pasal 33
(1)Pemindahan alamat KCPS dan KKS hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
(2)Pemindahan alamat KCPS dan KKS hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia di mana lokasi KCS induknya berada.
(3)Pemindahan alamat KCPS dan KKS harus mempertimbangkan kepentingan nasabah.

Pasal 34
(1)Pemindahan alamat KCPS dan KKS wajib diumumkan di lokasi lama oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
(2)Pelaksanaan pemindahan alamat KCPS atau KKS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pemindahan Alamat Kantor di Luar Negeri

Pasal 35
Pelaksanaan pemindahan alamat KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.

BAB VIII
PENUTUPAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu
Penutupan Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1
Kantor Cabang Syariah

Pasal 36
Penutupan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 37
(1)UUS yang telah memperoleh izin penutupan KCS wajib untuk:
a.menyelesaikan seluruh kewajiban KCS;
b.mengumumkan rencana penutupan KCS dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KCS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan penutupan; dan
c.menghentikan seluruh kegiatan usaha pada KCS dimaksud.
(2)Pelaksanaan penutupan KCS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

Paragraf Kedua
Kantor Di bawah Kantor Cabang Syariah

Pasal 38
Pelaksanaan penutupan KCPS dan KKS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

Bagian Kedua
Penutupan Kantor di Luar Negeri

Pasal 39
Pelaksanaan penutupan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan.

BAB IX
PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu
Pemisahan Unit Usaha Syariah Dari Bank Umum Konvensional

Pasal 40
(1)BUK yang memiliki UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila:
a.nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau
b.paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
(2)BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 41
(1)Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan cara:
a.mendirikan BUS baru; atau
b.mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.
(2)Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS.
(3)Pemisahan UUS dengan cara pengalihan kepada BUS yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan kepada BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.
(4)BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) minimal 8% (delapan persen).
(5)Dalam hal Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan memiliki rasio Non Performing Financing (NPF) netto lebih dari 5% (lima persen) dan/atau mengakibatkan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana, maka BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan tersebut wajib menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 42
Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43
(1)BUK yang tidak melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) akan dikenakan pencabutan izin usaha UUS.
(2)BUK yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan hak dan kewajiban UUS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS.
(3)Dengan dicabutnya izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BUK yang memiliki UUS dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44
(1)BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan pencabutan izin usaha UUS dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS diberikan.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang:
a.penghentian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
b.penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS.
(3)Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penyelesaian.

Bagian Kedua
Pemisahan Unit Usaha Syariah
Dengan Cara Pendirian Bank Umum Syariah

Pasal 45
(1)Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
(2)Modal disetor pendirian BUS hasil Pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
(3)Apabila jumlah modal disetor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penambahan atas kekurangan modal disetor tersebut harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional BUS hasil Pemisahan.
(4)Modal disetor BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha BUS diberikan.

Pasal 46
Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil Pemisahan; dan
b.izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BUS hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.

Pasal 47
(1)Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diajukan oleh BUK yang memiliki UUS disertai dengan antara lain rancangan akta pendirian BUS hasil Pemisahan, yang memuat paling kurang:
a.nama dan tempat kedudukan BUS hasil Pemisahan;
b.kegiatan usaha sebagai BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.modal disetor paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
d.ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
f.ketentuan rapat umum pemegang saham BUS yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
g.ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
(2)BUK yang memiliki UUS yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian BUS hasil Pemisahan.

Pasal 48
(1)Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, BUK yang telah mendapat izin prinsip belum mengajukan izin usaha BUS hasil Pemisahan, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
(2)BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.
(3)Pengalihan hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila izin usaha BUS hasil Pemisahan telah diberikan.

Pasal 49
Permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diajukan oleh BUK yang telah memperoleh persetujuan prinsip disertai dengan antara lain akta pendirian BUS hasil Pemisahan.

Pasal 50
(1)BUS hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.
(2)Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS hasil Pemisahan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
(4)Dalam hal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan.

Pasal 51
BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan.

Bagian Ketiga
Pemisahan Unit Usaha Syariah
Dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Bank Umum Syariah

Pasal 52
(1)Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.
(2)Rencana pengalihan wajib diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan.

Pasal 53
(1)BUK yang memiliki UUS wajib mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan pengalihan diberikan.
(2)Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
(3)BUS penerima Pemisahan wajib melaporkan kondisi keuangannya setelah menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan belum dilakukan, maka persetujuan pengalihan yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
(5)Dalam hal persetujuan pengalihan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihan dibatalkan.

Pasal 54
BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS.

BAB XI
PENCABUTAN IZIN USAHA UNIT USAHA SYARIAH
ATAS PERMINTAAN BANK UMUM KONVENSIONAL

Pasal 55
Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha UUS atas permintaan BUK yang memiliki UUS.

Pasal 56
(1)BUK yang telah memperoleh persetujuan pencabutan izin usaha UUS wajib untuk:
a.menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS;
b.mengumumkan rencana penghentian kegiatan izin usaha UUS dan rencana penyelesaian kewajiban UUS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang salah satunya mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan pencabutan izin usaha UUS; dan
c.menyelesaikan seluruh kewajiban BUK yang tercatat dalam laporan keuangan UUS.
(2)Pelaksanaan penghentian kegiatan UUS wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian.

BAB XII
AKUNTANSI

Pasal 57
(1)BUK yang memiliki UUS wajib menggunakan teknologi sistem informasi secara otomasi dan online yang dapat memisahkan secara jelas laporan keuangan UUS dengan laporan keuangan BUK.
(2)Penyusunan laporan keuangan UUS wajib mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia yang berlaku.

BAB XIII
KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
TIDAK BEROPERASI PADA HARI KERJA

Pasal 58
Rencana kantor UUS untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 59
(1)UUS wajib mengajukan permohonan persetujuan atas rencana untuk tidak beroperasi pada hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan tidak beroperasi.
(2)Rencana kantor UUS untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat oleh UUS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal tidak beroperasi.

BAB XIV
PENCANTUMAN STATUS DAN LOGO PADA KANTOR
UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 60
(1)UUS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantornya.
(2)UUS wajib mencantumkan logo iB pada masing-masing kantor, Layanan Syariah dan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah.

BAB XV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 61
UUS wajib memelihara dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 62
(1)BUK yang memiliki UUS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42 Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan (5), Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 57, Pasal 58 Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 64, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
(2)BUK yang memiliki UUS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34, Pasal 35 Pasal 37 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dan Pasal 59, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
a.teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja kelambatan untuk setiap laporan dan/atau pengumuman dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
b.teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila BUK atau UUS tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman.
(3)BUK yang memiliki UUS dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila BUK yang memiliki UUS belum menyampaikan laporan atau BUK yang memiliki UUS tidak menyampaikan laporan secara lengkap, dan/atau belum melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pengumuman.
(4)Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban BUK yang memiliki UUS untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
(5)Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dilakukan secara gabungan maka apabila BUK yang memiliki UUS dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi dimaksud dihitung per jumlah laporan dan/atau pengumuman sebagaimana tercantum dalam laporan/pengumuman gabungan.
(6)BUK yang memiliki UUS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berupa pencabutan izin usaha UUS.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63
UUS yang telah berdiri sebelum berlakunya ketentuan ini ditetapkan telah memiliki izin usaha sebagai UUS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 64
UUS yang belum memenuhi ketentuan mengenai:
a.modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
b.ketentuan rangkap jabatan anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Usaha Syariah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 66
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
a.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional;
b.Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional;
dinyatakan tidak berlaku bagi Unit Usaha Syariah.

Pasal 67
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Maret 2009
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO
Diundangkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Angka 1 sampai dengan angka 15
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "izin usaha" adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
Pemberian izin usaha UUS oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain:
a.penilaian terhadap komitmen BUK dalam pendirian UUS;
b.analisis terhadap studi kelayakan pendirian UUS;
c.analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BUS dan UUS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
d.wawancara terhadap calon Direktur UUS dan calon anggota DPS.

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "modal kerja" adalah dana bersih yang ditempatkan BUK pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada BUK, yang diperlakukan sebagai komponen modal untuk UUS.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tunai" adalah setoran dalam bentuk kas, bukan dalam bentuk tanah, gedung atau bentuk sejenis lainnya.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain:
a.tujuan dan alasan pembukaan UUS;
b.target pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
c.rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
d.sistem teknologi informasi (IT); dan
e.struktur organisasi dan personalia.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Contoh pencantuman frase "Unit Usaha Syariah" adalah PT Bank XYZ Unit Usaha Syariah.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Tim pewawancara terhadap Direktur UUS mayoritas berasal dari pihak eksternal Bank Indonesia (independent).
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "ditinjau kembali" adalah diganti apabila yang bersangkutan dinilai kurang memiliki komitmen dalam pengembangan UUS atau diminta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah apabila yang bersangkutan dinilai kurang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Yang dimaksud dengan "memiliki komitmen" antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada Bank dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan "daftar kredit macet" adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.
Angka 2
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penunjukan ketua DPS dapat dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS, Direktur UUS atau kesepakatan di antara para anggota DPS.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan calon anggota DPS diberikan berdasarkan pada antara lain:
a.penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan kegiatan usaha UUS dan ketersediaan waktu; dan
b.wawancara terhadap calon anggota DPS.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (2)
Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.
Persetujuan Bank Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 15
Ayat (1)
Salah satu Pejabat Eksekutif UUS adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS. Pejabat Eksekutif UUS yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS tersebut memiliki tingkat jabatan sama dengan pejabat BUK yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur BUK.
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas" antara lain informasi track record yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini antara lain adalah:
a.Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan pelaksanaannya;
b.Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturan-aturan pelaksanaannya; dan
c.Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Pemberian izin kegiatan dibidang devisa diberikan apabila UUS telah memenuhi persyaratan antara lain:
a.memiliki sistem informasi teknologi yang memadai;
b.memiliki sumber daya manusia yang memahami aspek syariah dalam kegiatan dibidang devisa;
c.memiliki daftar calon nasabah yang akan melakukan kegiatan devisa.

Pasal 19
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan pembukaan KCS diberikan berdasarkan pada antara lain:
a.penilaian terhadap kesiapan operasional KCS;
b.analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS;
c.analisis atas kinerja keuangan UUS, termasuk tingkat kesehatan;
d.pemenuhan persyaratan modal kerja minimal UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
e.tidak sedang dalam pengawasan intensif, antara lain karena:
terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana;
rasio Non Performing Financing (NPF) netto di atas 5%;
dalam keadaan rugi yang semakin besar; dan
memiliki peringkat komposit 4 atau 5 dalam penilaian tingkat kesehatan UUS.
Ayat (2)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.
Ayat (3)
Huruf a
Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakan dengan jelas antara kantor syariah dengan kantor konvensional.
Pemisahan dapat dilakukan dengan cara antara lain pembedaan warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan ruangan.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Surat penegasan dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan pada antara lain:
a.penilaian terhadap kesiapan operasional KCPS atau KKS;
b.analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS; dan
c.pemenuhan persyaratan modal kerja minimal UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
Ayat (2)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakan dengan jelas antara kantor syariah dengan kantor konvensional.
Pemisahan dapat dilakukan dengan cara antara lain pembedaan warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan ruangan.
Yang dimaksud dengan "kantor" adalah antara lain kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
Yang dimaksud dengan "kantor lain" adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Pemimpin KCS.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Surat penegasan dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan pada antara lain:
a.penilaian terhadap kesiapan sistem teknologi informasi; dan
b.penilaian terhadap sistem pengendalian risiko atas Kegiatan Perbankan Elektronik.
Ayat (2)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.
Ayat (3)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 24
Ayat (1)
Tidak termasuk dalam KPKS adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tabungan.
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "teknologi sistem informasi yang memadai" adalah teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah syariah secara otomasi dan online dan terpisah dengan pencatatan kantor konvensional.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri diberikan berdasarkan pada antara lain:
a.penilaian terhadap kesiapan operasional KCS;
b.analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan; dan
c.analisis atas kemampuan UUS, tingkat kesehatan, kecukupan modal kerja dan profil risiko.
Ayat (2)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Dengan diterbitkannya izin pembukaan KCS maka status kantor UUS berubah dari Kantor Di bawah KCS menjadi KCS tanpa perlu memenuhi ketentuan penutupan Kantor Di bawah KCS.

Pasal 30
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 31
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor UUS dan KCS diberikan berdasarkan antara lain:
a.alasan pemindahan kantor;
b.kesiapan operasional kantor UUS dan KCS; dan
c.hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.
Ayat (2)
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:
a.jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
b.jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
c.infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru Ayat (3)
Rencana bisnis UUS harus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang dapat merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ditinjau kembali" adalah izin pemindahan dibatalkan apabila BUK yang memiliki UUS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan pemindahan kantor atau diperpanjang apabila penundaan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (force majeur) oleh BUK atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

Pasal 33
Ayat (1)
Surat penegasan dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan pada antara lain:
a.alasan pemindahan kantor;
b.kesiapan operasional kantor KCPS dan KKS; dan
c.hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:
a.jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
b.jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
c.infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru.

Pasal 34
Ayat (1)
Pengumuman dapat dilakukan antara lain dengan menempelkan pengumuman di lokasi kantor yang lama.
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Pimpinan KCS induknya.

Pasal 35
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penyampaian laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 38
Laporan ditandatangani oleh Pimpinan KCS induknya.

Pasal 39
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Perhitungan rasio KPMM berdasarkan pada perhitungan Bank Indonesia.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah antara lain Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "menyelesaikan" adalah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban UUS dengan cara antara lain dialihkan menjadi hak dan kewajiban BUK yang memiliki UUS, dijual kepada pihak lain atau dilunasi.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh:
UUS Bank XYZ memiliki modal kerja sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), maka penambahan modal sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) yang dilakukan untuk mencapai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional BUS hasil Pemisahan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46
Huruf a
Persetujuan atas permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS hasil Pemisahan diberikan berdasarkan pada antara lain:
a.pemenuhan aspek legal mengenai tahapan persiapan Pemisahan UUS yang dilakukan oleh BUK;
b.analisis atas proforma laporan keuangan BUS hasil Pemisahan; dan
c.uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Komisaris dan calon Direksi, serta wawancara terhadap DPS.
Huruf b
Persetujuan atas permohonan izin usaha pendirian BUS hasil Pemisahan diberikan berdasarkan pada antara lain:
a.pemenuhan aspek legal baik dalam pemisahan hak dan kewajiban UUS maupun dalam pendirian BUS hasil Pemisahan;
b.analisis terhadap kesiapan operasional BUS hasil Pemisahan;
c.uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pemegang saham pengendali, calon Dewan Komisaris dan calon Direksi, serta wawancara terhadap DPS, apabila terjadi perubahan.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain:
a.tujuan dan alasan pendirian BUS hasil Pemisahan;
b.sumber permodalan dan kepemilikan;
c.pangsa utama penghimpunan dan penyaluran dana; dan
d.rencana struktur organisasi dan personalia.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Yang dimaksud dengan "akta pendirian" adalah akta pendirian yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" adalah kegiatan usaha BUS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 termasuk kegiatan usaha UUS dari hasil Pemisahan.
BUS hasil Pemisahan dapat membuka kantor pelayanan syariah di kantor BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan BUS hasil Pemisahan setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ditinjau kembali" adalah:
a.diperpanjang apabila keterlambatan operasional disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (force majeur) atau pertimbangan lain yang dapat diterima; atau
b.dibatalkan apabila BUS hasil Pemisahan tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan usaha.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada rekening administratif (off balance sheet) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

Pasal 51
Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 52
Ayat (1)
Persetujuan atas permohonan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan diberikan berdasarkan pada antara lain:
a.pemenuhan aspek legal Pemisahan UUS;
b.analisis rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS; dan
c.analisis atas proforma laporan keuangan BUS penerima Pemisahan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "ditinjau kembali" adalah:
a.diperpanjang apabila keterlambatan pengalihan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (force majeur) atau pertimbangan lain yang dapat diterima; atau
b.dibatalkan apabila BUK yang memiliki UUS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pengalihan.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada rekening administratif (off balance sheet) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan bank dan pajak terutang.

Pasal 54
Surat pengajuan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 55
Persetujuan atau penolakan atas permintaan pencabutan izin usaha UUS didasarkan pada antara lain hasil analisis terhadap penjelasan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS mengenai alasan penutupan kegiatan usaha UUS dan/atau dampaknya terhadap masyarakat.
Penjelasan rencana penutupan kegiatan usaha UUS dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS melalui presentasi di Bank Indonesia.

Pasal 56
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada rekening administratif (off balance sheet) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan bank dan pajak terutang.
Ayat (2)
Penyampaian laporan ditandatangani oleh Direktur UUS.

Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan laporan keuangan paling kurang mencakup neraca dan rekening administratif dan perhitungan laba rugi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perlakuan akuntansi meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas transaksi keuangan yang dilakukan.
Untuk perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang belum diatur dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia wajib mengikuti ketentuan akuntansi syariah yang lazim berlaku secara umum (Generally Accepted Islamic Accounting Principles).

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Surat pengajuan ditandatangani oleh pimpinan kantor UUS.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Kantor UUS yang dimaksud meliputi kantor UUS, KCS, KCPS dan KKS.
Pencantuman nama dan jenis kantor UUS dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan jaringan kantor UUS agar mudah terlihat oleh nasabah.
Contoh:
1.Penulisan KCS
PT Bank XXX
Kantor Cabang Syariah YYY
2.Penulisan KCPS
PT Bank XXX
Kantor Cabang Pembantu Syariah YYY.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61
Peningkatan kompetensi dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan sertifikasi sesuai dengan tingkat jabatan.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila telah disampaikan secara lengkap dengan memuat data, informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya.
Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia adalah tanggal:
a.stempel pos (time stamp), apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos Indonesia; atau
b.penerimaan laporan, apabila laporan disampaikan secara langsung oleh BUK atau UUS atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman selain P.T. Pos Indonesia.
Huruf a
Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:
Jumlah kewajiban membayar = jumlah hari kerja keterlambatan x Rp1.000.000,00 x jumlah laporan/pengumuman.
Huruf b
Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:
Jumlah kewajiban membayar = Rp30.000.000,00 x jumlah laporan/pengumuman.
BUK atau UUS yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan/pengumuman, tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan/pengumuman.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Bagi BUK yang sedang mengajukan permohonan izin usaha UUS sebelum diberlakukannya ketentuan ini wajib menyesuaikan ketentuan modal kerja dan ketentuan rangkap jabatan anggota DPS paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin usaha diberikan.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas