BAB I
KETENTUAN UMUM

Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa:
a.Perseroan Terbatas;
b.Perusahaan Daerah; atau
c.Koperasi.

BAB II
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pendirian Bank

Pasal 4
(1)Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
b.izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

(1)Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
b.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
(2)Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

Pasal 7
(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan:
a.rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat:
1.nama dan tempat kedudukan;
2.kegiatan usaha sebagai Bank;
3.permodalan;
4.kepemilikan;
5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan
6.persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
b.data kepemilikan berupa:
1.daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
2.daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;
c.daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:
1.pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
2.fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
3.riwayat hidup;
4.surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang tercantum dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
5.surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
d.rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
e.rencana bisnis (business plan) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:
1.studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
2.rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
3.proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
f.rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan);
g.pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance;
h.sistem dan prosedur kerja;
i.bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
j.surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
1.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
2.tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
(2)Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
a.dalam hal perorangan wajib disertai dengan:
1.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
2.dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
b.dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
1.akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
2.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
3.rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
4.daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
5.laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
6.seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
7.dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
c.dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan:
1.fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;
2.dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
4.dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8
(1)Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b.analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
c.Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan:
a.akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
b.data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kepemilikan;
c.daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:
1.contoh tanda tangan dan paraf;
2.identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; dan
3.fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing:
i.untuk anggota Direksi; dan/atau
ii.untuk anggota Dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia;
d.dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
e.bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
f.bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa:
1.daftar aktiva tetap dan inventaris;
2.bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
3.foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
4.contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
5.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
g.surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
1.tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan/atau
2.tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering);
h.surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank;
i.surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank;
j.surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank;
k.surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank.

Pasal 11
(1)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b.Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dalam hal terdapat penggantian atas calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang diajukan sebelumnya.

(1)Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Bank" pada penulisan namanya.
(2)Dalam hal Bank menggunakan logo sebagai identitas tambahan dalam melaksanakan hubungan hukum, Bank wajib mencantumkan nama Bank sebagai identitas utama.

BAB III
KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK

Pasal 14
Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank dilarang:
a.berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
b.berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham Pengendali dilarang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 17
(1)Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi syarat:
a.memiliki akhlak dan moral yang baik;
b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
d.tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
(2)Dalam hal pemilik Bank berbentuk badan hukum maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik maupun pengurus dari badan hukum tersebut.

Pasal 18
(1)Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi persyaratan:
a.Integritas, yang paling kurang mencakup:
l.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
4.tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham dan/atau Pengurus Bank dan/atau BPR;
b.Kelayakan keuangan, yang paling kurang mencakup:
1.persyaratan kemampuan keuangan;
2.pemenuhan persyaratan administratif dalam rangka penilaian kemampuan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; dan
3.tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.
(2)Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7, atau Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 4.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank dan/atau PSP tunduk kepada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank dan/atau PSP yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian.

Pasal 21
Perubahan modal disetor yang disebabkan oleh adanya deviden yang dibagikan dalam bentuk saham Bank wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan dilampiri dengan:
a.data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan
b.risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

(1)Perubahan kepemilikan saham Bank yang disebabkan oleh hibah atau waris saham yang tidak menyebabkan perubahan modal disetor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan, dengan dilampiri:
a.akta hibah atau akta waris;
b.data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan
c.dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5.
(2)Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan penerima hibah atau waris saham menjadi PSP maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

Pasal 24
(1)Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, disertai dengan:
a.Risalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan
b.akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.
(2)Penambahan modal bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, disertai dengan:
a.Risalah Rapat Anggota; dan
b.akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.
(3)Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan:
a.Integritas, yang paling kurang mencakup:
1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
4.tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
b.Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
1.pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
2.pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
3.kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
c.Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
1.tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
2.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Pasal 28
(1)Bank wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan.
(2)Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director).

Pasal 29
Susunan, jumlah dan persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya.

Pasal 30
(1)Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya.
(2)Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k.
(3)Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
(5)Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan terpenuhi.
(6)Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(7)Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dianggap belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
(8)Dewan Komisaris atau Anggota Direksi yang dinyatakan belum efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
(9)Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.
(10)Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.

Pasal 31
Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif, disertai dengan alasan pemberhentian dan/atau pengunduran diri.

Pasal 32
(1)Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian efektif, disertai dengan:
a.surat pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif dari Direksi Bank atau pejabat yang berwenang;
b.dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1; dan
c.berita acara serah terima jabatan.
(2)Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan efektif menduduki jabatannya apabila yang bersangkutan:
a.telah menerima surat pengangkatan dan/atau pemberian kuasa atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
b.telah melakukan serah terima jabatan.
(3)Apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak negatif maka Bank wajib segera membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dari jabatan sebagai Pejabat Eksekutif paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

Pasal 33
(1)Penggantian sementara Pejabat Eksekutif karena:
a.adanya kekosongan jabatan dan Pejabat Eksekutif yang baru belum diangkat atau belum efektif menjalankan tugasnya; atau
b.Pejabat Eksekutif yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penggantian.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan dokumen:
a.surat penunjukan, pemberian kuasa, berita acara serah terima jabatan sementara sebagai Pejabat Eksekutif dari Direksi Bank atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
b.identitas Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1.
(3)Bank wajib menunjuk atau mengangkat Pejabat Eksekutif permanen atas penggantian sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34
Bank yang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing wajib mengikuti persyaratan dan tata cara pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR BANK

Bagian Kesatu
Pembukaan Kantor Bank di Dalam Negeri

Paragraf 1
Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 35
(1)Pembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
(2)Rencana pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(3)Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
a.laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
b.rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC;
c.hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank; dan
d.rencana bisnis KC paling kurang selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh pejabat selain Direksi Bank sepanjang telah diatur dalam kebijakan mengenai pendelegasian wewenang Bank.
(5)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b.analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
c.analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko.
(6)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 36
(1)Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Bank Indonesia diterbitkan.
(2)Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan.
(3)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Paragraf 2
Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Pasal 37
(1)Pembukaan KCP hanya dapat dilakukan apabila telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.
(2)Rencana pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(3)Pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
a.dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia; dan
b.dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
(4)Laporan keuangan KCP wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama.

Pasal 38
(1)Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KCP kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.
(2)Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
(3)Pelaksanaan pembukaan KCP wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

Paragraf 3
Pembukaan Kantor Kas atau Kegiatan Pelayanan Kas

Pasal 39
(1)Pembukaan KK atau KPK hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
(2)Rencana pembukaan KK atau KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(3)Pelaksanaan pembukaan KK atau KPK wajib dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.
(4)Laporan keuangan KK atau KPK wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama, kecuali untuk kegiatan PPE.
(5)Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank untuk menunda pembukaan KK atau KPK.
(6)Tidak termasuk sebagai pembukaan KPK adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening.

Paragraf 4
Pembukaan Kantor Fungsional

Pasal 40
(1)Pembukaan KF hanya dapat dilakukan apabila telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.
(2)Rencana pembukaan KF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(3)Jenis KF terdiri dari:
a.KF yang melakukan kegiatan operasional; atau
b.KF yang tidak melakukan kegiatan operasional.
(4)KF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib menggabungkan laporan keuangannya dengan laporan keuangan:
a.KC Bank yang berada dalam 1 (satu) wilayah kerja Bank Indonesia;
b.KC Bank terdekat atau Kantor Pusat Bank, apabila dalam wilayah kerja Bank Indonesia di mana KF tersebut berada tidak terdapat KC Bank, dengan persetujuan Bank Indonesia.
(5)Laporan keuangan KF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Pusat Bank.
(6)Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KF kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor.
(7)Penyampaian rencana pembukaan KF yang bersifat operasional untuk pemberian kredit disertai dengan diskripsi rencana bank untuk mengutamakan pemberian kredit pada sektor produktif.
(8)Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
(9)Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan.

Paragraf 5
Pembukaan Kantor Wilayah

Pasal 41
(1)Rencana pembukaan Kanwil wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(2)Bank wajib melaporkan rencana pembukaan Kanwil kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, paling kurang disertai dengan dokumen yang memuat:
a.alasan pembukaan Kanwil;
b.cakupan wilayah kerja dan struktur organisasi; dan
c.tugas dan kewenangan Kanwil.
(3)Pelaksanaan pembukaan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.
(4)Pembukaan Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC dengan kewenangan yang lebih luas dilakukan dengan mengikuti prosedur pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 42
(1)Pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun yang non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
(2)Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup penghimpunan dana dan sistem pembayaran.
(3)Kegiatan yang dapat dilakukan oleh kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup kegiatan pemasaran.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak izin dari Pimpinan Bank Indonesia diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Rencana pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(6)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila:
a.telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan;
b.telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam Rencana Bisnis Bank;
c.memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal dan profil risiko; dan
d.mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas.
(7)Permohonan izin membuka KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d serta hasil studi kelayakan yang memuat paling kurang peluang pasar dan potensi ekonomi.
(8)Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang tidak bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen berupa laporan keuangan gabungan 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan serta alasan pembukaan kantor.
(9)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), Bank Indonesia melakukan:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b.analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan.
(10)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 43
(1)Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
(2)Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembukaan kantor, dan wajib disertai dengan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat.

Bagian Ketiga
Pencantuman Nama dan Jenis Kantor Bank

Pasal 44
Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor Bank pada masing-masing kantor Bank.

BAB VI
PERUBAHAN STATUS KANTOR BANK

Pasal 45
Perubahan status kantor Bank wajib memperoleh izin dari atau dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 46
Peningkatan status kantor Bank dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai pembukaan kantor Bank yang dikehendaki.

Pasal 47
(1)Penurunan status kantor Bank dari KC menjadi KCP, KK atau KPK wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
(2)Penurunan status kantor Bank dari KCP menjadi KK atau KPK wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.
(3)Permohonan persetujuan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaporan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
a.alasan perubahan;
b.langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
c.surat pernyataan dari Direksi Bank yang menyatakan bahwa apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank.
(4)Persetujuan atas permohonan atau penegasan atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(5)Pelaksanaan perubahan status kantor yang telah mendapat persetujuan atau penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan atau penegasan perubahan status.
(6)Pelaksanaan perubahan status kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan status kantor dimaksud.

Pasal 48
(1)Perubahan jenis kantor dari KF menjadi KC atau KCP dilakukan dengan mengikuti persyaratan dan tata cara pembukaan KC atau KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 atau Pasal 37 dan Pasal 38.
(2)Perubahan jenis kantor dari KF menjadi KK atau KPK dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCP menjadi KK atau KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
(3)Perubahan jenis kantor dari KC menjadi KF dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KC menjadi KCP, KK atau KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
(4)Perubahan jenis kantor dari KCP menjadi KF dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCP menjadi KK atau KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK

Pasal 49
(1)Pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
(2)Rencana pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(3)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat dilaksanakan.
(4)Permohonan izin pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
a.alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank;
b.rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
c.hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.
(5)Pemindahan alamat KC yang dilakukan:
a.dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia, namun berada di lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;
b.dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia yang sama, namun berada di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b;
c.di luar wilayah kerja Bank Indonesia, wajib memenuhi ketentuan penutupan KC dan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, serta Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 50
(1)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat, Bank Indonesia melakukan:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b.analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
(2)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(3)Pemindahan alamat kantor yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
(4)Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan oleh Bank dalam:
a.surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau
b.surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang.
(5)Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
(6)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Pasal 51
(1)Rencana pemindahan alamat Kanwil, KCP, KF, KK dan/atau KPK wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(2)Rencana pemindahan alamat:
a.Kanwil, KCP dan KF di dalam negeri; atau
b.KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
(3)Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disertai dengan:
a.alasan pemindahan alamat dan rencana persiapan operasional kantor Bank;
b.rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan/atau
c.hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.

Pasal 52
(1)Pemindahan alamat Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a.
(2)Pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, yang dilakukan:
a.dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama dan di lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a;
b.dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama dan di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b;
c.di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
(3)Pemindahan alamat KF wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.untuk KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, huruf b, atau memenuhi ketentuan penutupan KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pembukaan KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam hal pemindahan KF di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya.
b.untuk KF yang tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, persyaratan yang wajib disampaikan berupa dokumen mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a.

Pasal 53
(1)Pemindahan alamat KCP atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia. atau KPK di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (2) Pelaksanaan pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan induknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
(3)Pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK wajib diumumkan oleh Bank di lokasi lama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK.
(4)Pelaksanaan pemindahan KCP atau KF yang melakukan kegiatan operasional wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
(5)Pelaksanaan pemindahan alamat Kanwil, KK, KPK atau KF yang tidak melakukan kegiatan operasional wajib dilaporkan dalam laporan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.
(6)Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksaanaan pemindahan alamat, disertai dengan salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

BAB VIII
PEMISAHAN LOKASI KANTOR PUSAT DAN
PEMINDAHAN DIVISI

Pasal 54
(1)Pemisahan Kantor Pusat Bank menjadi 2 (dua) kantor yang masing-masing melakukan kegiatan operasional dan non operasional secara terpisah hanya dapat dilakukan apabila kantor yang melakukan kegiatan operasional menjadi Kantor Cabang Bank, sedangkan kantor yang tidak melaksanakan kegiatan operasional tetap menjadi Kantor Pusat Bank.
(2)Pemisahan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
(3)Pemisahan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia.
(4)Rencana pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(5)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemisahan kantor dilaksanakan disertai dengan:
a.alasan pemisahan kantor;
b.rencana lokasi kantor-kantor hasil pemisahan; dan
c.persiapan operasional kantor yang baru.

Pasal 55
(1)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), Bank Indonesia melakukan:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b.analisis kelayakan.
(2)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(3)Pemisahan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia diterbitkan.
(4)Pelaksanaan pemisahan kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemisahan kantor.
(5)Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank tidak melaksanakan pemisahan kantor, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Pasal 56
(1)Pemindahan lokasi divisi/bagian dari lokasi Kantor Pusat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pemindahan.
(2)Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja Bank Indonesia, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.

BAB IX
PERUBAHAN NAMA, LOGO, BENTUK BADAN HUKUM,
ANGGARAN DASAR, DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Perubahan Nama Bank

Pasal 57
(1)Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan nama disertai dengan:
a.alasan perubahan nama; dan
b.akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.
(4)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia memberikan persetujuan tentang perubahan nama Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(5)Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Perubahan Logo Bank

Pasal 58
(1)Perubahan logo Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan dilakukan.
(2)Pelaksanaan perubahan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan perubahan dengan melampirkan dokumen antara lain berupa desain logo baru.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank

Pasal 59
(1)Perubahan bentuk badan hukum Bank wajib dilakukan dengan persetujuan Gubernur Bank Indonesia.
(2)Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam dua tahap:
a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum Bank; dan
b.persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Pasal 60
(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum Bank, dan wajib disertai dengan:
a.notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama;
b.alasan perubahan bentuk badan hukum;
c.rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar;
d.rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
e.daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan; dan
f.data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan.
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b.Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, dalam hal terjadi perubahan.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(4)Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan.
(5)Dalam hal Bank tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 61
(1)Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
a.akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
b.daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan;
c.data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan; dan
d.rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.
(2)Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
a.penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b.Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dalam hal terjadi perubahan.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(4)Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
a.Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
b.pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(5)Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Dasar dan Dokumen Lainnya

Pasal 62
Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap perubahan Anggaran Dasar Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, sepanjang perubahan Anggaran Dasar dimaksud belum disampaikan sebagai kelengkapan dokumen dalam ketentuan ini atau ketentuan Bank Indonesia lainnya.

Pasal 63
(1)Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, pada:
a.setiap akhir tahun apabila terjadi perubahan; dan
b.setiap saat apabila terjadi perubahan yang bersifat material.
(2)Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu yang ditetapkan atau sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri yang mengatur mengenai penyampaian dokumen tersebut.

Bagian Kelima
Perubahan Kegiatan Usaha

Pasal 64
Perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum mengacu kepada ketentuan mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum.

BAB X
PENUTUPAN KANTOR BANK

Pasal 65
(1)Penutupan KC di dalam negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
(2)Rencana penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal penutupan KC dilakukan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 66
(1)Pemberian izin penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan KC; dan
b.persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan KC.
(2)Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
a.alasan penutupan; dan
b.langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya.
(3)Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan:
a.dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan
b.surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank.
(4)Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada Bank dalam rangka meneliti penyelesaian seluruh kewajiban KC yang akan ditutup.
(5)Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip dan persetujuan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing diberikan dalam batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 67
(1)Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.
(2)Penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari Pimpinan Bank Indonesia.
(3)Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Bank tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan KC, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
(5)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan penutupan KC, maka persetujuan penutupan yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 68
(1)Rencana penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud, disertai dengan:
a.alasan penutupan; dan
b.langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya.
(2)Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
(3)Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan, disertai dengan:
a.dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan
b.surat pernyataan dari pemimpin KC induknya bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin KC induk untuk dan atas nama Bank.
(4)Rencana penutupan KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam Rencana Bisnis Bank dan pelaksanaan penutupan KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

Pasal 69
(1)Rencana penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan disertai dengan alasan penutupan.
(2)Pelaksanaan penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

Pasal 70
(1)Penutupan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.
(2)Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
a.alasan penutupan;
b.langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya; dan
c.langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin penutupan dari otoritas di negara setempat.
(3)Permohonan untuk memperoleh izin penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor yang tidak bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan alasan penutupan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka perolehan izin dari otoritas di negara setempat.
(4)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(5)Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
(6)Pelaksanaan penutupan KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan, disertai dengan:
a.dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan
b.surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan
c.salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.
(7)Pelaksanaan penutupan kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan dan wajib disertai dengan:
a.surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; dan
b.salinan/fotokopi izin penutupan kantor dari otoritas di negara setempat.

BAB XI
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 71
Gubernur Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank atas permintaan pemegang saham sendiri.

Pasal 72
Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Pasal 73
Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.

Pasal 74
Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a.persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;
b.keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 75
Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a diajukan oleh Direksi Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:
a.Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota mengenai rencana penutupan Bank;
b.alasan penutupan;
c.rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah dan kreditur lainnya;
d.laporan keuangan terakhir; dan
e.bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak untuk 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan.

Pasal 76
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank, dan mewajibkan Bank untuk:
a.menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank;
b.mengumumkan rencana pembubaran badan hukum Bank dan rencana penyelesaian kewajiban Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank;
c.segera menyelesaikan seluruh kewajiban Bank; dan
d.menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban Bank.

Pasal 77
(1)Apabila seluruh kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c telah diselesaikan, Direksi Bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan laporan yang paling kurang memuat:
a.pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Bank;
b.pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b;
c.pelaksanaan penyelesaian kewajiban Bank;
d.laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban Bank; dan
e.surat pernyataan dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban Bank telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.
(2)Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank dan meminta Bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
(3)Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham Bank.

Pasal 78
Status badan hukum Bank hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya badan hukum Bank dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XII
S A N K S I

Pasal 79
(1)Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 54 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (4), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 87 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
(2)Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 40 ayat (9), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (5), Pasal 53 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
a.teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dan/atau pemuatan pengumuman untuk setiap laporan dan/atau pengumuman;
b.teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman.
(3)Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan atau Bank tidak menyampaikan laporan secara lengkap, dan/atau belum melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
(4)Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban bank untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
(5)Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dilakukan secara gabungan maka apabila Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi dimaksud dihitung per jumlah laporan dan/atau pengumuman sebagaimana tercantum dalam laporan/pengumuman gabungan.
(6)Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XII
LAIN-LAIN

Pasal 80
Pengaturan bagi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 81
(1)Permohonan izin atau laporan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia.
(2)Petunjuk pelaksanaan dan dokumen operasional Bank wajib ditulis paling kurang dalam bahasa Indonesia.

Pasal 82
Bank wajib menjamin kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 83
(1)Rencana Bank dan/atau sebagian kantor Bank untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.
(2)Rencana Bank untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 84
Bank wajib menyampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang risalah Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud belum disampaikan sebagai kelengkapan dokumen dalam ketentuan ini atau ketentuan Bank Indonesia lainnya.

Pasal 85
Bank wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dan alamat jenis-jenis kantor atau kegiatan Bank yang berbentuk Kanwil, KC, KCP, KK/KPK, KF, dan PPE untuk posisi tanggal 31 Desember 2008 paling lambat pada akhir triwulan pertama tahun 2009.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87
KK yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menyesuaikan kegiatannya paling lambat pada akhir tahun 2009.

Pasal 88
Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
a.Surat Edaran No. 11/30 UM/PU tanggal 27 Agustus 1963 perihal Penutupan Kantor Sdr. pada hari2 jang bukan Hari Raya Resmi atau Hari Minggu;
b.Surat Edaran No. 23/3/BPPB tanggal 13 September 1990 tentang Izin Perubahan Waktu Kerja;
c.Pasal-pasal yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha bank atas permintaan pemegang saham sendiri bagi Bank Umum yang tidak termasuk Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum; dan
d.Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2009
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam Pasal ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini.
Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Pasal 3
Huruf a
Termasuk bentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Modal disetor sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dalam Pasal ini adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai di luar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Modal disetor bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Salah satu calon pemilik ini bertindak mewakili pemilik lainnya. Dalam pelaksanaannya, permohonan dapat diajukan oleh PSP atau pemegang saham mayoritas.
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Salah satu hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar menyangkut kepemilikan antara lain bahwa pemegang saham Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Huruf b
Data kepemilikan harus memuat secara jelas struktur kepemilikan saham sampai dengan pemilik terakhir (ultimate shareholders) dan beneficial owners (apabila ada).
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Termasuk dokumen yang dilampirkan dalam Riwayat Hidup ini adalah surat keterangan atau bukti tertulis dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pengalaman, apabila ada.
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Yang dimaksud dengan tanggal pengajuan permohonan adalah tanggal pada saat calon pemilik mengajukan permohonan pendirian Bank.
Angka 6
Surat keterangan atau bukti tertulis tersebut dapat berupa surat referensi.
Huruf d
Susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi organization chart, garis tanggung jawab horisontal dan vertikal, serta jabatan dan nama-nama personalia paling kurang sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Corporate plan antara lain meliputi rencana-rencana strategis Bank dalam jangka menengah (tiga tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan Bank.
Huruf g
Penyusunan pedoman dan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf ini mengacu kepada masing-masing ketentuan yang mengatur.
Huruf h
Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalah buku pedoman (manual) yang lengkap dan komprehensif yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Bank.
Huruf i
Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf j
Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.
Angka 1
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.
Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank.
Angka 2
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Kewajiban menyampaikan data mengenai struktur kelompok usaha dikecualikan dalam hal pemilik Bank adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Apabila terdapat pemilik lain maka kewajiban menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakukan bagi pemilik lain tersebut.
Angka 7
Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
Surat pernyataan calon PSP berbentuk badan hukum dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.
Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka surat pernyataan disampaikan juga oleh pemegang saham pengendali terakhir atau pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.
Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang selanjutnya disebut dengan PSPT adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari Bank dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal Pemerintah Pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal Pemerintah Daerah.
Angka 4
Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Dalam hal KITAS, KITAP, atau surat izin bekerja masih dalam proses penyelesaian, untuk sementara Bank dapat menyampaikan surat keterangan atau bukti pengurusan dokumen dari instansi berwenang. KITAS, KITAP atau surat izin bekerja yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang disampaikan pada saat melaporkan pengangkatan yang bersangkutan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Bagi calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum maka surat pernyataan dibuat dan disampaikan oleh direksi/pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.
Angka 1
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.
Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.
Huruf b
Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pencantuman nama Bank terkait dengan penggunaan logo dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi nasabah dengan pihak siapa nasabah tersebut melakukan hubungan hukum.
Kewajiban mencantumkan nama Bank terkait dengan penggunaan logo dalam pasal ini antara lain dalam bentuk promosi produk-produk Bank, surat menyurat, papan nama kantor Bank.
Tidak termasuk dalam kewajiban ini adalah penggunaan logo untuk kepentingan identitas kelompok usaha.

Pasal 14
Huruf a
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.
Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih bagi:
a.badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian;
b.badan hukum Koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian;
c.badan hukum lainnya adalah perhitungan modal sendiri bersih atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Tidak termasuk pihak lain adalah otoritas atau lembaga yang berwenang melakukan upaya penyehatan dan/atau penyelamatan Bank, termasuk lembaga lain yang ditunjuk oleh pihak otoritas untuk melaksanakan penyehatan dan/atau penyelamatan Bank.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak-pihak adalah perorangan dan/atau badan hukum.
Bagi PSP yang merupakan badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan PSP terakhir dari badan hukum yang bersangkutan.
Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka PSP terakhir adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.
Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang selanjutnya disebut dengan PSPT adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari Bank dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank.
Dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank tidak memiliki pengendali maka badan hukum tersebut merupakan PSPT. Pihak-pihak yang dapat mewakili PSPT yang berbentuk badan hukum tersebut adalah pihak-pihak yang sesuai Anggaran Dasar berwenang mewakili badan hukum dimaksud.
Ayat (2)
Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perubahan komposisi kepemilikan dalam ayat ini adalah perubahan dalam hal nominal dan/atau prosentase kepemilikan.
Penambahan modal disetor yang berasal dari realisasi Management Stock Option Program (MSOP) dan penambahan modal Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat dilaporkan secara triwulanan.
Ayat (3)
Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubah modal disetor antara lain disebabkan karena jual beli, hibah atau waris saham di antara pemilik lama, dan pembelian langsung saham Bank yang bukan perusahaan publik (bukan Tbk).
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya antara lain adalah:
a.Ketentuan tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum; dan
b.Ketentuan tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan.

Pasal 30
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya.
Khusus bagi anggota Direksi Bank yang menjadi Direktur Kepatuhan (Compliance Director), tata cara persetujuan anggota Direksi dimaksud juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah:
a.Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
b.Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; dan
c.Ketentuan perundang-undangan lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Dengan adanya ketentuan ini maka pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilakukan paling lambat 6 bulan setelah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 31
Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif adalah setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota, serah terima jabatan atau sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan memiliki track record negatif antara lain adalah:
1.termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test); dan
2.termasuk dalam Daftar Kredit Macet (DKM);
Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet adalah daftar pengawasan bank yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia.
Informasi sebagai dasar penilaian track record dapat berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Kekosongan jabatan dapat terjadi antara lain karena Pejabat Eksekutif yang sebelumnya pindah tugas, mengundurkan diri, diberhentikan, atau berhalangan tetap.
Huruf b
Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas antara lain karena yang bersangkutan menjalani cuti, menjalankan ibadah haji, mengikuti pendidikan, atau sakit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34
Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal ini antara lain adalah:
a.Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan pelaksanaannya;
b.Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturan-aturan pelaksanaannya; dan
c.Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa perjanjian sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa menyewa dapat disampaikan kemudian pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Rencana bisnis dimaksud paling kurang memuat rencana penghimpunan dan penyaluran dana, strategi pencapaiannya dan proyeksi keuangan KC.
Ayat (4)
Dalam hal Bank memiliki KC yang tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Pusat, maka pertanggungjawaban KC dan mekanisme pendelegasian wewenang harus diatur dengan jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti kesiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
Pemeriksaan Bank Indonesia berkaitan dengan persiapan operasional dapat mencakup antara lain lokasi KC, bukti kepemilikan/sewa gedung, kesiapan ruangan termasuk ruang khasanah, daftar aktiva tetap inventaris, struktur organisasi kantor cabang dan sumber daya manusia, informasi mengenai jaringan telekomunikasi, dan warkat yang akan dipergunakan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
KK atau KPK berfungsi secara terbatas sebagai sarana pembayaran dan penyetoran dalam hal pelayanan penyediaan dana (misalnya pencairan kredit kepada nasabah) dan/atau penghimpunan dana dari nasabah. Dengan demikian, KK atau KPK tidak berwenang untuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana (pemberian kredit) kepada nasabah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Contoh kegiatan operasional yang dilakukan oleh Kantor Fungsional antara lain loan center dan card center.
Huruf b
Contoh kegiatan non operasional yang dilakukan oleh Kantor Fungsional antara lain kantor perwakilan pemasaran dan IT center.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Mengingat pada dasarnya Kanwil melakukan fungsi administratif dan koordinatif, maka apabila Kanwil juga diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atas penyediaan dana yang dilakukan oleh KC yang berada di bawah koordinatornya, kewenangan dimaksud wajib dicantumkan dalam dokumen yang memuat tugas dan kewenangan Kanwil.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dengan demikian maka ketentuan Bank Indonesia yang berlaku bagi KC berlaku bagi jenis Kanwil yang melakukan kegiatan operasional.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Pencantuman nama dan jenis kantor Bank dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan kantor Bank agar mudah terlihat oleh nasabah.
Contoh:
1.PT Bank XXX
Kantor Cabang YYY.
2.PT Bank XXX
Kantor Cabang Pembantu YYY.

Pasal 45
Yang dimaksud dengan perubahan status kantor Bank adalah peningkatan atau penurunan jenis kantor Bank. Secara struktural hirarki jenis kantor Bank diurut dari yang paling tinggi ke yang paling rendah setelah Kantor Pusat adalah Kanwil, KC, KCP, dan KK. Sedangkan KF dapat mempunyai hirarki pertanggungjawaban tersendiri sesuai fungsi kegiatannya, meskipun secara administratif dan pembukuan menginduk kepada KC.

Pasal 46
Contoh:
Peningkatan status dari KCP menjadi KC dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan pembukaan KC. Selanjutnya, Bank Indonesia akan menerbitkan izin sebagai KC dan dengan diterbitkannya izin dimaksud maka status kantor Bank berubah dari KCP menjadi KC tanpa perlu dilakukan penutupan KCP.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dengan disetujuinya permohonan penurunan status KC menjadi KCP, KK atau KPK maka izin KC dicabut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Contoh:
Perubahan jenis Kantor Fungsional Loan Center menjadi KC dilakukan dengan mengikuti persyaratan dan tata cara pembukaan KC.
Selanjutnya, Bank Indonesia akan menerbitkan izin sebagai KC dan dengan diterbitkannya izin dimaksud maka status kantor Bank berubah dari KF menjadi KC tanpa perlu dilakukan penutupan KF.
Ayat (2)
Contoh:
Perubahan jenis Kantor Fungsional Loan Center menjadi KK atau KPK dilakukan dengan mengacu tata cara penurunan KCP menjadi KK atau KPK.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Dalam hal Bank akan memindahkan alamat Kantor Pusat ke lokasi yang baru dan lokasi yang lama akan digunakan sebagai KC maka pemindahan alamat kantor pusat memenuhi ketentuan dalam ayat ini sedangkan untuk KC di lokasi yang lama memenuhi ketentuan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor.
Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan lokasi yang berdekatan adalah lokasi dalam jarak sekitar radius 5 km.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Huruf a
Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan untuk melakukan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), sesuai dengan jenis kantor yang pindah.
Huruf b dan huruf c
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan lokasi yang berdekatan adalah lokasi dengan jarak paling jauh 5 km dari lokasi awal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengumuman pelaksanaan pemindahan alamat KPK dapat ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh nasabah Bank seperti di kaca depan kantor atau di mesin ATM.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Contoh:
Apabila lokasi KC Bank yang berasal dari pemisahan Kantor Pusat tersebut berada pada lokasi yang sama dengan Kantor Pusat, KC dimaksud dapat disebut dengan nama Kantor Cabang Utama (KCU).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemisahan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Persetujuan Bank Indonesia memuat persetujuan pemisahan kantor dan pemberian izin pembukaan KC baru. Izin pembukaan KC dimaksud diberikan secara otomatis karena kegiatan KC tersebut merupakan konversi dari kegiatan operasional yang selama ini telah dilakukan oleh Kantor Pusat Bank. Dengan dikeluarkannya izin pembukaan KC baru tersebut maka Kantor Pusat Bank tidak lagi melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Tidak termasuk dalam perubahan nama dimaksud adalah pencantuman atau penghapusan status Tbk. di belakang nama Bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.
Huruf b
Ketentuan mengenai materi, tata cara dan penilaian terhadap calon PSP, calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.
Huruf b
Ketentuan mengenai materi, tata cara dan penilaian terhadap calon PSP, calon anggota dewan Komisaris dan calon Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 62
Laporan perubahan Anggaran Dasar oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan fotokopi perubahan Anggaran Dasar.
Yang dimaksud dengan ketentuan ini atau ketentuan Bank Indonesia lainnya antara lain Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 61 ketentuan ini atau ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Umum.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.
Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca KC yang menunjukkan seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan.
Huruf a
Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk:
b.Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
c.Pengalihan kredit kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya;
d.Neraca Kantor Cabang; dan/atau
e.Dokumen lain yang mendukung.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain.
Huruf a
Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk:
a.Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
b.Kredit telah dialihkan kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya;
c.Neraca Kantor Cabang; dan/atau
d.Dokumen lain yang mendukung.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat dilakukan setelah adanya izin dari Bank Indonesia.
Ayat (6)
Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain.
Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.
Huruf a
Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk:
a.Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah;
b.Pengalihan kredit kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya;
c.Neraca Kantor Cabang; dan/atau
d.Dokumen lain yang mendukung.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Huruf a
Risalah RUPS atau Rapat Anggota paling kurang memuat keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum dan memerintahkan kepada direksi untuk menyelesaikan kewajiban Bank.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 76
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Termasuk dalam penyelesaian kewajiban dimaksud antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah kreditur, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang dan biaya-biaya lain yang relevan.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Termasuk penyelesaian kewajiban Bank adalah berupa penyediaan dana tunai yang dititipkan pada Bank Umum di Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban pajak yang masih terutang dan dana nasabah yang belum diambil.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka mengeluarkan surat permohonan pencabutan izin usaha Bank Indonesia memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Bank yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan segala kewajiban kepada nasabah dalam ayat ini antara lain adalah kewajiban kepada debitur dalam hal masih ada agunan yang dikuasai oleh Bank, atau kewajiban di bidang perpajakan.

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila telah disampaikan secara lengkap dengan memuat data, informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya.
a.Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia adalah tanggal:
b.Stempel pos (time stamp), apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos Indonesia; atau
c.Penerimaan laporan di Kantor Bank Indonesia, apabila laporan disampaikan secara langsung oleh Bank atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman selain P.T. Pos Indonesia.
Huruf a
Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:
Jumlah kewajiban membayar = jumlah hari keterlambatan x Rp1.000.000,00 x jumlah laporan/pengumuman.
Huruf b
Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:
Jumlah kewajiban membayar = Rp30.000.000,00 x jumlah laporan/pengumuman.
Bank yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sesuai dengan ayat ini maka petunjuk dan dokumen operasional Bank dapat ditulis dengan lebih dari 1 (satu) bahasa di mana salah satunya adalah bahasa Indonesia.

Pasal 82
Termasuk dalam hal ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pihak ketiga.

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Yang dimaksud dengan ketentuan ini atau ketentuan lainnya antara lain Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 60 dan Pasal 75 ketentuan ini atau ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Umum.

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Dalam pelayanan penyediaan dana kepada nasabah, KK hanya berfungsi secara terbatas sebagai sarana pembayaran. Dengan demikian, KK tidak berwenang untuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana kepada nasabah.
Penyesuaian kegiatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan status KK menjadi KCP sebagaimana diatur dalam Pasal 45 atau dengan menyesuaikan kegiatannya sebagai sarana pembayaran.

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup Jelas


[tulis] » komentar « [baca]