BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia paling sedikit wajib memenuhi persyaratan:
a.telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan; dan
b.telah dilaporkan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek yang dapat diageni penjualannya oleh Bank harus berupa Structured Product dan wajib memenuhi persyaratan:
a.diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia;
b.dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
c.bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka yield enhancement yang bersifat spekulatif.
(3)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek yang dapat diageni penjualannya melalui Bank di Indonesia wajib telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada Bank.

Pasal 4
Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat dijadikan mitra kerjasama dengan Bank dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri wajib memenuhi kriteria:
a.terdaftar dan memiliki izin usaha dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan; dan
b.merupakan badan yang menjadi objek pengawasan dari otoritas berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(1)Bank dilarang untuk menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah retail.
(2)Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah non-retail sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun.
(3)Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek kepada Nasabah non-retail sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7
(1)Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(2)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b.kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur;
c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas terkait Produk Keuangan Luar Negeri; dan
d.sistem pengendalian intern atas Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Bagian Kedua
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 8
Pengawasan aktif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
a.menetapkan rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
b.menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
c.memantau dan mengevaluasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

(1)Bank dalam rangka pemenuhan kecukupan kebijakan, sistem, dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memiliki dan menerapkan kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(2)Kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.kebijakan mengenai persyaratan dan kesesuaian profil Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni dengan profil risiko Nasabah;
b.kebijakan penilaian profil risiko Nasabah;
c.prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri yang paling sedikit mencakup:
1.pelaksanaan kerja sama Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri antara Bank dengan penerbit Produk Keuangan Luar Negeri;
2.pelaksanaan penawaran Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni kepada Nasabah termasuk syarat-syarat pengisian formulir tentang profil risiko Nasabah sebelum pembelian Produk Keuangan Luar Negeri; dan
3.eksekusi transaksi Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni dengan Nasabah termasuk sistem pencatatan pada Bank.
d.kebijakan sumber daya manusia yang mengatur penugasan pegawai tetap Bank untuk menangani Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
e.kebijakan mengenai pengelolaan dokumen keagenan termasuk perjanjian kerjasama tertulis antara Bank dengan pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, termasuk dengan penerbit dan/atau kustodian di luar negeri;
f.prosedur penyelesaian sengketa terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
g.prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(3)Perjanjian kerja sama tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit mencakup:
a.kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk waktu pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kondisi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan hak dan kewajiban;
b.penetapan jangka waktu perjanjian kerjasama;
c.penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerja sama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; dan
d.kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal perjanjian kerja sama berakhir dan dalam hal terjadi pembatalan perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat
Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan
Pengendalian Risiko

Pasal 11
Bank dalam rangka pemenuhan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c harus memastikan bahwa:
a.Bank atau lembaga keuangan yang menjadi pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas berwenang di negara tempat kedudukan pihak tersebut;
b.negara tempat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri memiliki ketentuan mengenai perlindungan nasabah yang paling sedikit sama dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia;
c.semua unit kerja terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri telah memahami dan mempertimbangkan risiko Produk Keuangan Luar Negeri dalam menjalankan Aktivitas Keagenan;
d.dokumen penawaran Produk Keuangan Luar Negeri yang disampaikan kepada Nasabah merupakan dokumen tersendiri untuk setiap produk; dan
e.Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek yang diageni, telah terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Sistem Pengendalian Intern

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas dan kesesuaian penerapan manajemen risiko Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

BAB IV
PERLINDUNGAN NASABAH

Pasal 14
(1)Bank wajib melakukan analisis mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang akan ditawarkan antara lain mengenai status, kinerja, dan reputasi penerbit serta karakteristik dan risiko Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan bagi Bank dan Nasabah.
(2)Dalam rangka penawaran, Bank wajib memberikan informasi secara transparan kepada Nasabah mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan termasuk penegasan bahwa Produk Keuangan Luar Negeri bukan produk Bank yang menjadi agen penjual dan tidak digolongkan sebagai simpanan pada Bank sehingga tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
a.penerbit, nama, jenis, spesifikasi, karakteristik, dan fitur produk;
b.fungsi dan kesesuaian produk terhadap kebutuhan Nasabah;
c.perhitungan pendapatan atau imbal hasil (return) dari produk;
d.risiko produk yang ditawarkan termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi Nasabah akibat fluktuasi nilai investasi sesuai kondisi pasar (risiko pasar), kualitas aset yang mendasari (risiko kredit), dan risiko operasional terutama settlement risk;
e.perhitungan perkiraan kerugian terburuk yang mungkin dapat terjadi;
f.syarat dan kondisi produk yang meliputi biaya, jangka waktu, masa jeda (cooling off period), prosedur setelmen, penghentian sebelum jatuh waktu (early termination); dan
g.mekanisme penyelesaian sengketa.
(4)Dalam rangka menjalankan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Bank wajib menatausahakan dokumen penawaran Produk Keuangan Luar Negeri secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
(5)Bank harus memastikan bahwa perjanjian atau kontrak antara Bank dengan Nasabah memiliki kekuatan hukum, memuat informasi mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang akan dibeli Nasabah serta memuat informasi mengenai sarana yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk mengetahui kinerja investasi Produk Keuangan Luar Negeri.
(6)Bank wajib menyampaikan informasi kinerja investasi kepada Nasabah yang disampaikan secara transparan yang mencakup nilai investasi, perubahan nilai investasi, dan alasan perubahan nilai investasi secara berkala.

BAB V
PRINSIP KEHATIAN-HATIAN

(1)Bank yang dapat mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
a.Bank merupakan bank umum yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
b.Bank mencantumkan rencana Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri dalam rencana bisnis Bank; dan
c.Bank memiliki sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk dapat menjalankan manajemen risiko atas Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
(2)Rencana Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.jenis Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni;
b.penjelasan mengenai kelompok Nasabah yang menjadi target Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni; dan
c.estimasi volume Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni.

Pasal 17
(1)Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum melaksanakan Aktivitas Keagenan.
(2)Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
a.tanggal rencana pelaksanaan kegiatan keagenan;
b.dokumen kebijakan, sistem, dan prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
c.struktur organisasi dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab unit atau pejabat yang menangani Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
d.dokumen hasil identifikasi dan analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 termasuk risiko hukum;
e.hasil uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko yang melekat;
f.sistem informasi akuntansi; dan
g.hasil analisis aspek-aspek hukum.
(3)Dalam rangka pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan prinsip atau penolakan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dokumen diterima lengkap.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18
(1)Bank wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni berupa:
a.Produk Keuangan Luar Negeri yang pertama kali ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah; dan
b.Produk Keuangan Luar Negeri baru, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum kegiatan penawaran dimulai.
(2)Laporan Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi:
a.Produk Keuangan Luar Negeri telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan; dan
b.penerbit Produk Keuangan Luar Negeri merupakan lembaga keuangan di luar negeri yang memiliki izin dari otoritas berwenang di negara tempat penerbit berkedudukan.
(3)Pelaporan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip untuk melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4)Bank wajib menyampaikan laporan realisasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan penawaran produk untuk pertama kali dilakukan.
(5)Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Instrumen Investasi Asing Selain Efek berupa transaksi derivatif yang merupakan transaksi hedging murni.

Permohonan persetujuan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Laporan Realisasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, dan Laporan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada:
a.Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Provinsi Banten; atau
b.Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21
Dalam hal Bank akan melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek, selain tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank harus memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai penjualan instrumen investasi asing efek.

BAB IX
SANKSI

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Produk Keuangan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Persetujuan prinsip bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri secara menyeluruh dan bukan persetujuan terhadap setiap jenis produk yang diageni. Dengan demikian, persetujuan prinsip bukan merupakan jaminan dalam bentuk apapun atas kesesuaian, manfaat, risiko, dan kerugian yang mungkin timbul di antara para pihak yang melakukan transaksi. Pada dasarnya pihak yang perlu untuk memastikan kesesuaian, manfaat, risiko, dan kerugian yang mungkin timbul dari Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri adalah pihak yang melakukan transaksi, yaitu Bank, Nasabah, dan mitra kerja sama yang terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, permohonan persetujuan diajukan 1 (satu) kali sebelum Bank melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko Produk Keuangan Luar Negeri dapat dilakukan melalui:
1.wawancara yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
2.kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank.
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "perusahaan efek" adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "perusahaan pembiayaan" adalah perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lembaga pembiayaan.
Angka 4
Yang dimaksud dengan "pedagang kontrak berjangka" adalah pedagang kontrak berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Angka 5
Yang dimaksud dengan "dana pensiun" adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Angka 6
Yang dimaksud dengan "perusahaan perasuransian" adalah perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan "modal" adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a
Rencana Bank dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis Bank.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Persetujuan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri dianggap telah dilakukan jika di dalam rencana bisnis Bank yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris mencakup rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
Huruf b
Evaluasi atas pelaksanaan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri dapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis Bank.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Formulir tentang profil risiko Nasabah memuat informasi paling sedikit mengenai:
1.jangka waktu investasi;
2.tujuan investasi;
3.tingkat risiko yang sanggup ditanggung oleh Nasabah;
4.keadaan keuangan Nasabah terkait dengan jumlah investasi yang dilakukan pada Produk Keuangan Luar Negeri; dan
5.pengalaman investasi Nasabah.
Huruf c
Prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri bertujuan memberikan kerangka formal dalam pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri yang mencakup penetapan proses pelaksanaan kegiatan, penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan keterkaitan antara unit kerja mulai dari tahap perencanaan sampai dengan komersialisasi.
Huruf d
Di dalam kebijakan sumber daya manusia mencakup secara jelas kriteria kompetensi yang harus dimiliki pegawai yang dapat ditugaskan untuk menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri, paling sedikit:
1.memiliki pemahaman memadai mengenai Produk Keuangan Luar Negeri dan risiko terkait serta mampu menjelaskan sifat dan karakteristik dari Produk Keuangan Luar Negeri yang dijual kepada Nasabah; dan
2.memperoleh pelatihan yang memadai dan berkesinambungan sehingga memiliki pengetahuan mengenai fitur dan karakteristik Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan kepada Nasabah.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "cooling off period" adalah masa jeda antara waktu pengajuan penawaran oleh Bank dengan waktu Nasabah mengambil keputusan untuk melakukan investasi.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penyampaian informasi kinerja investasi secara berkala disesuaikan dengan karakteristik Produk Keuangan Luar Negeri dan dilakukan secara konsisten.
Contoh:
Untuk Instrumen Investasi Asing Efek, kinerja investasi dinyatakan sebagai Nilai Aset Bersih yang paling sedikit disajikan secara bulanan.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Persyaratan mengacu pada ketentuan mengenai persyaratan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
Huruf b
Hal-hal yang dimuat di dalam rencana bisnis Bank paling sedikit mencakup mengenai pengembangan produk dan aktivitas baru.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Permohonan persetujuan prinsip yang diajukan kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum rencana tanggal pelaksanaan Aktivitas Keagenan ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang termasuk Produk Keuangan Luar Negeri baru yaitu Produk Keuangan Luar Negeri yang berbeda fitur dan/atau underlying assets dan/atau penerbit yang menyebabkan berubahnya tingkat risiko Produk Keuangan Luar Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]