BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
(2)Penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(3)Bank wajib melakukan pengkinian self assessment Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
(5)Bank wajib menyampaikan hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
a.untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
b.untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.

Pasal 4
(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(2)Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

(1)Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
a.profil risiko (risk profile);
b.Good Corporate Governance;
c.rentabilitas (earnings); dan
d.permodalan (capital).
(2)Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko (risk profile).

Pasal 7
(1)Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu:
a.risiko kredit;
b.risiko pasar;
c.risiko likuiditas;
d.risiko operasional;
e.risiko hukum;
f.risiko stratejik;
g.risiko kepatuhan;
h.risiko reputasi;
i.risiko imbal hasil; dan
j.risiko investasi.
(2)Penilaian terhadap faktor Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
(3)Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (sustainability Learnings) Bank Umum Syariah.
(4)Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah.

Pasal 8
(1)Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.
(2)Peringkat setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
a.peringkat 1;
b.peringkat 2;
c.peringkat 3;
d.peringkat 4; dan
e.peringkat 5.
(3)Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a.penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
b.penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
c.penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
(4)Penetapan peringkat faktor Good Corporate Governance dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan informasi lain yang terkait dengan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah.
(5)Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank Umum Syariah.
(6)Penetapan peringkat faktor permodalan Bank Umum Syariah dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank Umum Syariah.

Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

BAB IV
MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BANK UMUM SYARIAH SECARA KONSOLIDASI

Pasal 11
(1)Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
a.profil risiko (risk profile);
b.Good Corporate Governance;
c.rentabilitas (earnings); dan
d.permodalan (capital).
(2)Penetapan peringkat faktor profil risiko Bank Umum Syariah secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
a.signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi; dan/atau
b.permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko Bank Umum Syariah secara konsolidasi.
(3)Penetapan peringkat faktor Good Corporate Governance secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
a.signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi; dan/atau
b.permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
(4)Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
a.signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi; dan/atau
b.permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
(5)Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank Umum Syariah secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
a.signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank Umum Syariah secara konsolidasi; dan/atau
b.permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

(1)Dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil self assessment oleh Bank terdapat:
a.Peringkat faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
b.Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
c.Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Bank wajib menyampaikan action plan:
a.sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk rencana tindak (action plan) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b.paling lambat pada tanggal 15 Agustus, untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember, untuk rencana tindak (action plan) yang merupakan tindak lanjut dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan hasil self assessment Bank.

Pasal 14
Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat:
a.10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian action plan; dan/atau
b.10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak (action plan) secara tepat waktu.

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a.teguran tertulis;
b.penurunan Tingkat Kesehatan Bank;
c.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
d.pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 17
(1)Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi, Bank Umum Syariah wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah akhir bulan Maret 2014.
(2)Dalam rangka persiapan penerapan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual secara efektif, Unit Usaha Syariah wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk posisi penilaian tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah akhir bulan Maret 2014.
(3)Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta hasil uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS
JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi diterapkan bagi Bank Umum Syariah yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
Ayat (4)
Penilaian tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengkinian self assessment Tingkat Kesehatan Bank dilakukan sewaktu-waktu antara lain dalam hal:
a.kondisi keuangan Bank memburuk;
b.Bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan; atau
c.kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dalam hal batas waktu penyampaian hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank jatuh pada hari libur maka hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengkinian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal:
a.kondisi keuangan Bank memburuk;
b.Bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan; atau
c.kondisi lainnya yang dinilai Otoritas Jasa Keuangan memerlukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.
Ayat (3)
Informasi lain dapat berupa:
a.informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang;
b.informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media massa; dan/atau
c.data atau informasi terkait kantor cabang Bank asing mengenai kondisi keuangan dan peringkat (rating) dari kantor pusatnya di luar negeri yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang atau lembaga pemeringkat internasional.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "prudential meeting" adalah pertemuan yang dilakukan antara pengawas dengan Bank dalam rangka menggali informasi terkait proses pelaksanaan self assessment penilaian Tingkat Kesehatan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank bagi Bank Umum Syariah dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.
Ayat (2)
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank bagi Unit Usaha Syariah dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Unit Usaha Syariah.

Pasal 7
Ayat (1)
Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.
Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek: (i) tata kelola risiko, (ii) kerangka manajemen risiko, (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
Definisi dan cakupan terhadap masing-masing risiko mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.
Ayat (2)
Penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dinilai dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome.
Fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank Umum Syariah.
Ayat (3)
Penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitasBank Umum Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, trend, struktur, dan stabilitas rentabilitas, dengan memperhatikan kinerja peergroup serta manajemen rentabilitas Bank Umum Syariah, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.
Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah.
Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi rentabilitasdalam meningkatkan modal, dan prospek rentabilitas.
Ayat (4)
Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan dilakukan Bank Umum Syariah dengan mempertimbangkan profil risiko, tingkat, trend, struktur, dan stabilitas permodalan, dengan memperhatikan kinerja peer group serta manajemen permodalan Bank Umum Syariah, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.
Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, dengan mempertimbangkan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah.
Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.
Ayat (3)
Huruf a
Tingkat risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko.
Huruf b
Penetapan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penetapan peringkat faktor permodalan Bank Umum Syariah dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan tambahan beban modal (capital charge) yang dikaitkan dengan profil risiko Bank Umum Syariah mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 9
Ayat (1)
Analisis secara komprehensif dilakukan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
Ayat (2)
Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kondisi Bank yang secara umum sangat sehat" adalah keadaan Bank yang dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, untuk Bank Umum Syariah berupa profil risiko, penerapan Good Corporate Governance, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah berupa profil risiko yang secara umum sangat baik.
Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kondisi Bank yang secara umum sehat" adalah keadaan Bank yang dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, untuk Bank Umum Syariah berupa profil risiko, penerapan Good Corporate Governance, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah berupa profil risiko yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "kondisi Bank yang secara umum cukup sehat" adalah keadaan Bank yang dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, untuk Bank Umum Syariah berupa profil risiko, penerapan Good Corporate Governance, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah berupa profil risiko yang secara umum cukup baik.
Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "kondisi Bank yang secara umum kurang sehat" adalah keadaan Bank yang dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, untuk Bank Umum Syariah berupa profil risiko, penerapan Good Corporate Governance, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah berupa profil risiko yang secara umum kurang baik.
Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "kondisi Bank yang secara umum tidak sehat" adalah keadaan Bank yang dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, untuk Bank Umum Syariah berupa profil risiko, penerapan Good Corporate Governance, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah berupa profil risiko yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.

Pasal 10
Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal berikut:
a.dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan kelangsungan usaha/kinerja Bank;
b.terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan;
c.terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau
d.jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran.
Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain adalah rekayasa termasuk window dressing dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

Pasal 11
Ayat (1)
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.
Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara Bank dengan Perusahaan Anak.
Ayat (2)
Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.
Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.
Ayat (3)
Faktor-faktor penilaian Good Corporate Governance Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap Good Corporate Governance Bank secara konsolidasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rencana tindak" (action plan) adalah komitmen Bank yangmemuat rencana langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Batas waktu tertentu penyampaian rencana tindak (action plan) ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas dan signifikansi permasalahan Bank.
Huruf b
Dalam hal batas waktu penyampaian rencana tindak (action plan) atas hasil self assessment jatuh pada hari libur maka rencana tindak (action plan) atas hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14
Huruf a
Target waktu penyelesaian rencana tindak (action plan) meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan rencana tindak (action plan) maupun penyelesaian secara keseluruhan.
Laporan pelaksanaan rencana tindak (action plan) yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (action plan), disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.
Huruf b
Laporan pelaksanaan rencana tindak (action plan) yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak (action plan) disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan setelah melalui proses penilaian sesuai ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlaku.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]