BAB I
KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan Kegiatan Structured Product sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4
(1)Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing hanya dapat melakukan transaksi Structured Product yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga.
(2)Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing hanya dapat melakukan transaksi Structured Product yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga.

(1)Bank yang melakukan transaksi Structured Product dengan Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif wajib meminta kepada Nasabah untuk memberikan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi pada saat transaksi.
(2)Pelaksanaan lebih lanjut terkait agunan berupa kas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nasional transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan Nasabah.
(3)Ketentuan mengenai kewajiban pemberian agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Nasabah berupa:
a.bank;
b.Pemerintah Republik Indonesia;
c.Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
d.bank atau lembaga pembangunan multilateral.

Pasal 7
Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/atau kata lain yang dapat memberikan persepsi kepada Nasabah bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pokok Structured Product secara penuh, dalam hal Structured Product yang diterbitkan oleh Bank tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

BAB II
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 8
(1)Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Kegiatan Structured Product.
(2)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b.kecukupan kebijakan dan prosedur;
c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
d.sistem pengendalian intern.

Bagian Kesatu
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:
a.persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Kegiatan Structured Product; dan
b.evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product.

Bagian Kedua
Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

Pasal 11
(1)Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan efektif untuk Kegiatan Structured Product.
(2)Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a.kebijakan penilaian tingkat risiko Structured Product (Structured Product risk level assessment);
b.kebijakan penilaian profil risiko Nasabah;
c.kebijakan kesesuaian tingkat risiko Structured Product (Structured Product risk level assessment) dengan profil risiko Nasabah;
d.kebijakan sumber daya manusia untuk Kegiatan Structured Product;
e.kebijakan struktur insentif pegawai untuk Kegiatan Structured Product;
f.prosedur pelaksanaan Kegiatan Structured Product yang mencakup:
1.pengembangan Structured Product yang mencakup:
a)studi kelayakan;
b)pengembangan fitur produk;
c)analisis risiko;
d)analisis aspek hukum;
e)metode penilaian (valuation);
f)metode pencatatan; dan
g)metode uji coba.
2.pemasaran dan penawaran Structured Product; dan
3.pelaksanaan transaksi Structured Product yang mencakup:
a)inisiasi transaksi;
b)eksekusi transaksi;
c)penyelesaian transaksi (transaction settlement); dan
d)penghentian transaksi Structured Product sebelum jatuh tempo (early termination).
g.prosedur penyelesaian sengketa dari Kegiatan Structured Product; dan
h.prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk Kegiatan Structured Product.

(1)Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko untuk Kegiatan Structured Product.
(2)Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat.

Bagian Keempat
Sistem Pengendalian Intern

Pasal 14
(1)Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.
(2)Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dibuktikan dengan:
a.adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja untuk Kegiatan Structured Product; dan
b.dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern.

BAB III
KLASIFIKASI NASABAH

Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jika terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah.

BAB IV
TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK

Pasal 17
(1)Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan transaksi Structured Product.
(2)Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib:
a.mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada Nasabah;
b.memastikan pemberian informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi Nasabah dari transaksi Structured Product; dan
c.memastikan informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait risiko yang mungkin timbul dari transaksi Structured Product.

Pasal 18
Dalam mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bank wajib mengungkapkan informasi mengenai Structured Product yang paling sedikit meliputi:
a.nama Structured Product dan penerbit Structured Product;
b.karakteristik dan fitur dari Structured Product;
c.ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang dapat diperoleh Nasabah dari Structured Product;
d.ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung Nasabah dari Structured Product;
e.biaya yang melekat dari Structured Product;
f.syarat dan kondisi Structured Product yang meliputi:
1.jangka waktu;
2.tanggal efektif;
3.penyelesaian transaksi (transaction settlement);
4.penghentian transaksi sebelum jatuh tempo (early termination) yang meliputi paling sedikit:
a)kondisi yang dapat menyebabkan penghentian sebelum jatuh tempo;
b)prosedur untuk melakukan penghentian sebelum jatuh tempo; dan
c)mekanisme penyelesaian transaksi, yang meliputi perhitungan dan pembebanan biaya dan kerugian.
5.penyelesaian sengketa.
g.pernyataan bahwa Structured Product tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
h.informasi mengenai kejelasan cakupan program penjaminan atas Structured Product dalam hal Structured Product terkait kegiatan penghimpunan dana; dan
i.informasi lain yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait Structured Product.

Bank wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Nasabah mengenai informasi perkembangan dan kinerja Structured Product maupun informasi material lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja Structured Product.

BAB V
PEMASARAN DAN PENAWARAN STRUCTURED PRODUCT

Bagian Kesatu
Pemasaran Structured Product

Pasal 21
(1)Bank dapat menggunakan media pemasaran dalam pemasaran Structured Product.
(2)Dalam memasarkan Structured Product sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media pemasaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19.
(3)Penyajian informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan media pemasaran yang digunakan tanpa mengurangi substansi informasi yang disajikan.
(4)Informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua
Penawaran

(1)Bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan Nasabah dalam melakukan penawaran Structured Product.
(2)Bank wajib menetapkan secara khusus pegawai yang dapat bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan dan/atau komunikasi dengan Nasabah dalam melakukan kegiatan penawaran Structured Product sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
a.merupakan pegawai tetap Bank; dan
b.telah diberikan pelatihan yang memadai mengenai Structured Product.

Pasal 24
(1)Dalam melakukan penawaran Structured Product sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam penawaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19.
(2)Dalam melakukan penawaran Structured Product, Bank wajib menyampaikan kepada Nasabah dokumen tertulis yang paling sedikit mencakup:
a.prospektus atau term sheet; dan
b.product highlight sheet, dari Structured Product yang ditawarkan.
(3)Kewajiban penyampaian dokumen berupa product highlight sheet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan untuk Nasabah berupa Bank.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia.
(5)Bank wajib mendokumentasikan penjelasan lisan yang disampaikan Bank kepada Nasabah dalam melakukan penawaran Structured Product beserta tanggapan yang diberikan Nasabah.

BAB VI
MASA JEDA (COOLING OFF PERIOD)

(1)Kesepakatan antara Bank dengan Nasabah dalam melakukan transaksi Structured Product wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.
(2)Dalam hal Bank dan Nasabah sepakat mengenai kemungkinan penghentian transaksi Structured Product sebelum jatuh tempo (early termination), klausula penghentian transaksi Structured Product sebelum jatuh tempo (early termination) wajib dicantumkan dalam perjanjian Structured Product.
(3)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tanda tangan basah.
(4)Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum.
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
TATA CARA PENGAJUAN
PERSETUJUAN PRINSIP DAN PERNYATAAN EFEKTIF

Pasal 28
(1)Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dilampiri dokumen pendukung berupa:
a.dokumen kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
b.dokumen persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).
(3)Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29
(1)Untuk memperoleh pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan jika Bank telah memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(3)Pengajuan permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dilampiri dokumen pendukung berupa:
a.dokumen pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, jika ada;
b.dokumen penawaran berupa prospektus atau term sheet dan product highlight sheet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
c.dokumen terkait hasil kajian unit kerja terkait sebagai pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, berupa:
1.penilaian tingkat risiko Structured Product (Structured Product risk level assessment);
2.profil risiko Nasabah;
3.kesesuaian tingkat risiko Structured Product (Structured Product risk level assessment) dengan profil risiko Nasabah; dan
4.pelaksanaan Kegiatan Structured Product.
d.dokumen yang menyatakan bahwa Bank telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang dalam hal 1 (satu) atau lebih dari instrument yang mendasari Structured Product merupakan instrumen yang memerlukan persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang.
(4)Pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30
(1)Ketentuan mengenai kewajiban pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 29 dikecualikan untuk Structured Product yang diterbitkan oleh Bank yang disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.
(2)Penerbitan Structured Product oleh Bank yang disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada tata cara pelaporan untuk produk dan aktivitas baru sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

BAB X
LAPORAN

Pasal 31
(1)Bank menyampaikan laporan mengenai transaksi Structured Product setiap bulan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan rutin setiap bulan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
(3)Penyampaian laporan rutin setiap bulan secara online melalui sistem LKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU.

BAB XI
SANKSI

Pasal 32
Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 atau Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa:
a.teguran tertulis;
b.penurunan tingkat kesehatan Bank;
c.pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan;
d.pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
e.pencantuman pemegang saham, pengurus atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus di bidang perbankan.

Pasal 33
Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Pasal 34
Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Stuctured Product yang dilakukan dan paling banyak sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 35
Selain disebabkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut persetujuan prinsip dan/atau pernyataan efektif yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (4), dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan:
a.penerapan prinsip manajemen risiko untuk Kegiatan Structured Product yang dilakukan Bank tidak memadai; dan/atau
b.risiko yang timbul dari Kegiatan Structured Product yang dilakukan Bank dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Pasal 36
Tata cara penyetoran pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37
Selain mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pengaturan mengenai transaksi Structured Product yang didalamnya mengandung unsur transaksi atau potensi transaksi valuta asing terhadap rupiah mengacu pula pada ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 38
(1)Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) disampaikan kepada:
a.Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional I Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau
b.Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.
(2)Selain disampaikan kepada Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditembuskan kepada Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
(1)Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structrured Product Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structrured Product Bagi Bank Umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 40
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Persetujuan prinsip bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan Kegiatan Structured Product secara menyeluruh dan bukan persetujuan terhadap penerbitan setiap jenis Structured Product. Oleh karena itu, permohonan persetujuan diajukan 1 (satu) kali sebelum Bank melakukan Kegiatan Structured Product.
Huruf b
Pernyataan efektif yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersifat administratif yang didasarkan pada data, informasi, dan dokumen yang disampaikan oleh Bank sehingga bukan merupakan jaminan dalam bentuk apapun atas kesesuaian, manfaat, risiko, dan kerugian yang mungkin timbul di antara para pihak yang melakukan transaksi.
Pada dasarnya pihak yang perlu untuk memastikan kesesuaian, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dari Structured Product adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, yaitu Bank dan Nasabah.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rencana bisnis Bank" adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis Bank.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pengelompokan" terdiri atas:
1.penghimpunan dana, jika Structured Product diterbitkan dalam kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana;
2.penyediaan dana, jika Structured Product diterbitkan sebagai bagian dari fasilitas penyediaan dana yang diberikan Bank kepada Nasabah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perhitungan nilai nosional" adalah nilai nosional awal yang ditetapkan sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nosional yang ditetapkan, nilai nosional yang digunakan sebagai dasar pengukuran untuk penentuan jumlah agunan adalah nilai nosional terbesar.
Agunan yang diberikan bukan merupakan substitusi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bank" adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "bank atau lembaga pembangunan multilateral" adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi advising untuk tujuan pembangunan, seperti World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Islamic Development Bank, Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund), Corporación Andina de Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (CDB), Central American Bank for Economic Integration (CABEI), East African Development Bank (EADB), West African Development Bank (BOAD), dan Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB).

Pasal 7
Berkenaan dengan larangan dimaksud, Structured Product yang diterbitkan oleh Bank dan tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo, tidak diperkenankan untuk dicatat dalam akun "giro", "tabungan", dan "simpanan berjangka" dalam pelaporan Bank.

Pasal 8
Ayat (1)
Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Rencana Bank dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis Bank.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 10
Huruf a
Persetujuan rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product dianggap telah dilakukan apabila dalam rencana bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris mencakup rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product.
Huruf b
Evaluasi atas pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product dapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana bisnis Bank.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Tingkat risiko adalah tinggi, sedang, dan rendah, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.
Huruf b
Profil risiko Nasabah meliputi risk appetite Nasabah yang terdiri dari risk averse, risk neutral, dan risk taker, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Termasuk dalam kebijakan sumber daya manusia adalah persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk Kegiatan Structured Product.
Huruf e
Dalam menetapkan kebijakan struktur insentif, Bank wajib memastikan bahwa struktur insentif yang disusun dapat menciptakan keselarasan (alignment) antara kepentingan pegawai, kepentingan Nasabah, dan kepentingan Bank. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank harus menghindari penetapan kebijakan struktur insentif yang semata-mata didasarkan oleh volume penjualan tanpa diiringi oleh mekansime kontrol lainnya.
Huruf f
Prosedur pelaksanaan Kegiatan Structured Product memberikan kerangka formal dalam pelaksanaan Kegiatan Structured Product yang mencakup penetapan proses pelaksanaan kegiatan, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta keterkaitan antar unit kerja, mulai dari tahap pengembangan sampai dengan komersialisasi.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tujuan Nasabah" antara lain untuk:
1.mendapatkan tambahan pendapatan (yield enhancement) dalam melakukan transaksi Structured Product;
2.tetap menjaga keutuhan pokok dalam melakukan transaksi Structured Product;
3.tujuan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang; dan
4.memiliki alat investasi likuid dalam melakukan investasi.
Huruf b
Angka 1
Penilaian terhadap karakteristik usaha mencakup penilaian terhadap jenis kegiatan usaha, industri usaha, pasar beserta pangsa pasar yang dimiliki, dan siklus usaha.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "karakteristik dari sumber dana (source of funds)" mencakup kesinambungan (sustainability) dan jangka waktu sumber dana.
Angka 3
Termasuk dalam pengertian "aset atau kekayaan" adalah kas, surat berharga, efek, dan aset tetap yang dimiliki.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait Kegiatan Structured Product dituangkan dalam pedoman kebijakan dan prosedur.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk mengetahui tingkat pemahaman Nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko Structured Product dapat dilakukan melalui:
a.wawancara yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
b.kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "perusahaan efek" adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "perusahaan pembiayaan" adalah perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan.
Angka 4
Yang dimaksud dengan "pedagang kontrak berjangka" adalah pedagang kontrak berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan "modal" adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "bank atau lembaga pembangunan multilateral" adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi advising untuk tujuan pembangunan, seperti World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Islamic Development Bank, Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund), Corporación Andina de Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (CDB), Central American Bank for Economic Integration (CABEI), East African Development Bank (EADB), West African Development Bank (BOAD), dan Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB).
Ayat (4)
Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko Structured Product dapat dilakukan melalui:
a.wawancara yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
b.kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan "dana pensiun" adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "perusahaan perasuransian" adalah perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan "modal" adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Transparansi informasi bertujuan agar Nasabah dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai produk sebelum mengambil keputusan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
1.Untuk Structured Product yang merupakan kombinasi instrumen keuangan non derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur Structured Product meliputi:
a)jenis instrumen non derivatif;
b)jenis derivatif; dan
c)variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan dasar (underlying variable) untuk Structured Product.
2.Untuk Structured Product yang merupakan kombinasi dari derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur Structured Product meliputi:
a)jenis-jenis derivatif; dan
b)variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan dasar (underlying variable) untuk Structured Product.
Huruf c
Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang dapat diperoleh, Bank paling sedikit mengungkapkan:
1.metode perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan;
2.asumsi-asumsi yang digunakan; dan
3.ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan Structured Product dalam beberapa skenario.
Huruf d
Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung, Bank paling sedikit mengungkapkan:
1.risiko yang mungkin dihadapi;
2.metode perhitungan kerugian yang mungkin terjadi;
3.komponen leverage;
4.asumsi-asumsi yang digunakan; dan
5.ilustrasi perhitungan kerugian dalam beberapa skenario yang mencakup skenario kerugian terbesar yang mungkin terjadi.
Huruf e
Biaya yang melekat dari Structured Product antara lain biaya administrasi, premi, provisi, komisi, dan/atau penalti.
Dalam memberikan informasi mengenai biaya yang melekat, Bank harus mengungkapkan metode penentuan perhitungan biaya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas Structured Product yang ditawarkan.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "media pemasaran" antara lain berupa iklan, brosur, leaflet atau media pemasaran elektronis.
Yang dimaksud dengan "pemasaran" adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik yang tidak selalu diikuti dengan kegiatan penawaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Pelaksanaan pengaturan merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Kondisi di mana potensi kerugian dapat melebihi nilai pokok yang ditanamkan, umumnya terjadi dalam hal Structured Product mengandung unsur leverage.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Termasuk dalam pengertian bertindak sebagai agen penjual mencakup:
a.mewakili Bank untuk menindaklanjuti permintaan Nasabah untuk Structured Product; dan/atau
b.menjadi referral agent.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Tujuan pemberian pelatihan mengenai Structured Product adalah agar pegawai memiliki pemahaman yang memadai dan mampu menjelaskan kepada Nasabah dengan baik mengenai karakteristik, fitur, dan risiko atas Structured Product yang ditawarkan. Dengan demikian, Bank bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan, frekuensi, dan materi yang diberikan dalam pelatihan dapat mencapai tujuan pelatihan tersebut di atas, antara lain dengan mempertimbangkan kompleksitas produk yang ditawarkan dan kompetensi pegawai.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "prospektus atau term sheet" adalah dokumen resmi yang memberikan seluruh informasi material yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait Structured Product yang ditawarkan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "product highlight sheet" adalah dokumen yang bertujuan membantu Nasabah untuk memahami informasi utama mengenai Structured Product yang tercantum dalam prospektus atau term sheet. product highlight sheet disajikan dalam bentuk yang jelas, singkat, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Nasabah.
Oleh karena itu, product highlight sheet dapat disusun dalam bentuk "tanya-jawab" dan paling sedikit dapat menjawab pertanyaan tentang Structured Product:
1.produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah;
2.manfaat dari produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah;
3.pihak lawan dengan Nasabah yang akan membeli atau berinvestasi;
4.perbedaan produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah dengan giro, simpanan, dan deposito konvensional;
5.risiko utama yang berpengaruh terhadap produk;
6.keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau dibebankan kepada Nasabah, dalam berbagai skenario termasuk kerugian terburuk;
7.kesesuaian produk dimaksud sesuai untuk:
a)Nasabah yang tidak ingin mengalami kerugian pokok;
b)Nasabah yang mungkin memerlukan likuiditas dalam jangka pendek;
c)Nasabah yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan transaksi derivatif.
8.biaya yang harus dibayar Nasabah dalam membeli produk;
9.frekuensi penilaian terhadap produk dilakukan dan dinformasikan kepada Nasabah;
10.tata cara Nasabah untuk dapat ke luar atau menghentikan transaksi dan risiko dan/atau biaya yang harus diketahui oleh Nasabah terkait penghentian transaksi;
11.pihak yang dapat ditanya oleh Nasabah di Bank untuk memperoleh informasi, dan/atau mengadukan permasalahan, komplain atau perselisihan; dan
12.kepastian produk termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
Product highlight sheet disajikan dengan ukuran huruf (font) paling sedikit 10 (sepuluh) serta tidak melebihi 4 (empat) halaman.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "bank" adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dokumentasi yang dilakukan oleh Bank antara lain dalam bentuk rekaman suara.

Pasal 25
Ayat (1)
Pemberian waktu bertujuan agar Nasabah dapat melakukan penilaian terhadap kesesuaian Structured Product yang ditawarkan Bank dengan kebutuhan Nasabah.
Ayat (2)
Pemberian waktu diberikan untuk penawaran atas setiap jenis produk.
Ayat (3)
Huruf a
Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.
Huruf b
Jangka waktu 2 (dua) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "bank" adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu" adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu" adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]