info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 4
Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib memenuhi prinsip-prinsip:
a.kegiatan Trust dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan Bank lainnya;
b.harta yang dititipkan Settlor untuk dikelola oleh Trustee terbatas pada aset keuangan;
c.harta yang dititipkan Settlor untuk dikelola oleh Trustee dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta Bank;
d.dalam hal Bank yang melakukan kegiatan Trust dilikuidasi, semua harta Trust tidak dimasukkan dalam harta pailit (boedel pailit) dan dikembalikan kepada Settlor atau dialihkan kepada trustee pengganti yang ditunjuk Settlor;
e.kegiatan Trust dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Trustee dengan Settlor;
f.Trustee menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan Trust sebagaimana diatur dalam perjanjian Trust, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
g.Bank yang melakukan kegiatan Trust mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEGIATAN TRUST

Kegiatan Trustee sebagai agen pembayar (paying agent) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mencakup:
a.membuka dan menutup rekening untuk dan atas nama Settlor;
b.menerima dan menyimpan dana ke dalam rekening Settlor;
c.melakukan pembayaran dari rekening Settlor kepada Beneficiary dan/atau pihak lain;
d.mencatat, mendokumentasikan, dan mengadministrasikan dokumen terkait dengan rekening Settlor; dan/atau
e.melakukan kegiatan lain dalam rangka menjalankan fungsi sebagai agen pembayar (paying agent).

Pasal 7
(1)Kegiatan Trustee sebagai agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan instruksi tertulis yang jelas dan rinci dari Settlor, yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan/atau instrumen yang digunakan.
(2)Dalam hal Settlor menginstruksikan Trustee untuk melakukan kegiatan investasi dana selain kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, investasi dana harus dilakukan oleh manajer investasi.
(3)Dalam hal investasi dana dilakukan oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Trustee bertindak sebagai:
a.agen pembayar (paying agent); atau
b.agen pembayar (paying agent) dan agen yang menghubungkan manajer investasi dengan Settlor.
(4)Trustee tidak bertanggung jawab atas kerugian dari investasi dana sepanjang investasi dana telah sesuai instruksi Settlor dalam perjanjian Trust.

Pasal 8
Kegiatan Trustee sebagai agen peminjaman secara konvensional (borrowing agent) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup:
a.memperoleh pinjaman secara konvensional atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang dibuktikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
b.melakukan transaksi lindung-nilai (hedging) atau tahawwuth berdasarkan prinsip syariah;
c.mencadangkan dana untuk membayar pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai mekanisme yang ditetapkan Settlor; dan/atau
d.melakukan kegiatan lainnya yang terkait dengan peminjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam melaksanakan kegiatan trust, Trustee memperoleh fee atau ujroh sesuai perjanjian trust.

BAB III
PENCATATAN KEGIATAN trust

Pasal 11
(1)Trustee wajib membuat pencatatan kegiatan trust yang terpisah dari pembukuan Bank.
(2)Pencatatan kegiatan trust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pencatatan mengenai transaksi dan posisi harta trust.
(3)Tata cara pencatatan kegiatan trust mengacu pada standar akuntasi keuangan yang berlaku.

(1)Kegiatan trust wajib diaudit oleh auditor intern dan auditor ekstern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Bank wajib memastikan kegiatan trust merupakan bagian dari objek audit umum terhadap Bank.

BAB IV
PARA PIHAK DALAM KEGIATAN TRUST

Pasal 14
Para pihak dalam kegiatan trust adalah:
a.Bank sebagai Trustee;
b.Settlor; dan
c.Beneficiary.

(1)Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan kegiatan trust, dengan persyaratan:
a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f; dan
b.memenuhi Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
(2)Selama melakukan kegiatan trust, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi persyaratan:
a.memenuhi Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
b.memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko; dan
c.memiliki tingkat kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2.

Pasal 17
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) tidak terpenuhi, Bank:
a.dilarang membuat perjanjian trust baru;
b.wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran persyaratan terjadi; dan
c.wajib mengembalikan harta trust kepada Settlor atau mengalihkan harta trust kepada trustee pengganti yang ditunjuk oleh Settlor sesuai perjanjian trust, apabila Trustee tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 18
Penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f paling sedikit mencakup:
a.manajemen risiko Bank yang memadai khususnya untuk sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk seluruh kegiatan trust yang diperkenankan;
b.Bank tidak sedang dikenakan tindakan pengawasan Bank; dan
c.kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada saat Bank menyampaikan permohonan untuk melakukan kegiatan trust.

(1)Settlor wajib memenuhi kriteria:
a.nasabah korporasi; dan
b.bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Bank.
(2)Settlor dapat bertindak sebagai Beneficiary.

BAB V
PERJANJIAN trust

Pasal 21
(1)Penunjukan Bank sebagai Trustee dan penunjukan Beneficiary harus disampaikan secara tertulis oleh Settlor kepada Bank.
(2)Bank yang ditunjuk sebagai Trustee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pernyataan tertulis atas kesanggupannya sebagai Trustee.
(3)Penunjukan Bank sebagai Trustee dan penunjukan Beneficiary sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hak dan kewajiban antara Bank dengan Settlor dan Beneficiary wajib dituangkan dalam perjanjian trust secara tertulis.

Perjanjian trust paling sedikit mencakup:
a.penunjukan Bank sebagai Trustee;
b.penunjukan Beneficiary;
c.hak dan kewajiban para pihak, yaitu Trustee, Settlor, dan Beneficiary;
d.kewajiban Trustee untuk menjaga kerahasiaan data dan transaksi Settlor dan Beneficiary, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
e.harta trust tidak termasuk dalam harta pailit dan wajib dikembalikan kepada Settlor;
f.pencatatan harta trust dilakukan secara terpisah dari harta Bank;
g.pembebasan Trustee dari tanggung jawab (indemnification) terhadap kerugian, kecuali karena kelalaian (negligence) dan pelanggaran (willful misconduct) yang dilakukan Trustee;
h.mekanisme penghentian perjanjian trust;
i.penunjukan trustee pengganti;
j.penyelesaian sengketa;
k.pilihan hukum (choice of law);
l.yurisdiksi pengadilan apabila penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur hukum;
m.klausul yang menyatakan bahwa kegiatan yang diperjanjikan dalam perjanjian trust adalah kegiatan trust sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
n.klausul bahwa perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak;
o.tidak bertujuan untuk pencucian uang dan/atau terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
p.tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI
PERSETUJUAN PRINSIP DAN SURAT PENEGASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24
(1)Bank yang melakukan kegiatan trust wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a.persetujuan prinsip; dan
b.surat penegasan.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip

(1)Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mengajukan permohonan untuk memperoleh surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Permohonan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
a.struktur organisasi, pembagian kewenangan serta tanggung jawab pejabat yang menangani kegiatan trust termasuk daftar penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang trust;
b.daftar pegawai dan pembagian kerja serta komposisi pegawai lokal dan tenaga kerja asing, baik pada level manajemen maupun operasional; dan
c.penilaian tingkat risiko kegiatan trust dan profil risiko calon Settlor.
(3)Persetujuan atau penolakan pemberian surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28
(1)Surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk satu kantor.
(2)Dalam hal Bank akan melakukan kegiatan trust di kantor lainnya, Bank wajib memperoleh surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Tata cara pengajuan permohonan surat penegasan untuk kegiatan trust di kantor lainnya mengacu pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29
(1)Dalam hal Bank yang melakukan kegiatan trust melakukan merger atau konsolidasi, Bank hasil merger atau konsolidasi wajib memenuhi persyaratan sebagai Trustee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16.
(2)Dalam hal Bank hasil merger atau konsolidasi tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16, Bank sebagai Trustee:
a.dilarang membuat perjanjian trust baru;
b.wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil merger atau konsolidasi dinyatakan efektif; dan
c.wajib mengembalikan harta trust kepada Settlor atau mengalihkan harta trust kepada Trustee pengganti yang ditunjuk oleh Settlor sesuai dengan perjanjian trust, apabila Trustee tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB VII
MANAJEMEN RISIKO KEGIATAN TRUST

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30
(1)Dalam melakukan kegiatan trust, Bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
(2)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a.pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;
b.kecukupan kebijakan dan prosedur;
c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
d.sistem pengendalian intern.

Bagian Kedua
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
serta Dewan Pengawas Syariah

Pasal 31
Pengawasan aktif Direksi paling sedikit mencakup:
a.penetapan Rencana Bisnis Bank untuk kegiatan trust;
b.penetapan kebijakan dan prosedur Bank untuk kegiatan trust; dan
c.pemantauan dan pengevaluasian kegiatan trust.

Pasal 32
Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:
a.persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank untuk melakukan kegiatan trust; dan
b.evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan trust.

Pasal 33
Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup:
a.memastikan kegiatan trust sesuai prinsip syariah; dan
b.memastikan prosedur Bank untuk kegiatan trust sesuai prinsip syariah.

Bagian Ketiga
Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

Pasal 34
(1)Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur yang komprehensif dan efektif untuk kegiatan trust.
(2)Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a.kebijakan penilaian tingkat risiko kegiatan trust;
b.kebijakan sumber daya manusia untuk kegiatan trust;
c.prosedur pelaksanaan kegiatan trust yang mencakup:
1.penunjukan Bank sebagai Trustee;
2.penilaian profil risiko Settlor yang paling sedikit meliputi tujuan dan profil keuangan Settlor;
3.pernyataan kesanggupan Bank sebagai Trustee;
4.penyusunan perjanjian trust;
5.pelaksanaan kegiatan trust yang berpedoman pada perjanjian trust;
d.prosedur penyelesaian sengketa; dan
e.prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk kegiatan trust.

Bagian Keempat
Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian,
dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 35
(1)Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko untuk Kegiatan trust.
(2)Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat.

Bagian Kelima
Sistem Pengendalian Intern

Pasal 36
Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.

BAB VIII
TRANSPARANSI INFORMASI

Pasal 37
(1)Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan kegiatan trust dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan trust.
(2)Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan.

Pasal 38
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) paling sedikit mencakup:
a.jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai Trustee;
b.tanggung jawab Bank terhadap risiko dan kerugian; dan
c.fee atau ujroh dari kegiatan trust.

Pasal 39
Bank yang melakukan kegiatan trust wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Settlor mengenai kinerja Trustee dalam pengelolaan harta trust.

BAB IX
LAPORAN

Pasal 40
(1)Bank yang melakukan kegiatan trust wajib menyampaikan laporan kegiatan trust kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan untuk kegiatan trust yang dilakukan oleh setiap kantor Bank.
(2)Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41
Laporan kegiatan trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup informasi paling sedikit mengenai:
a.sumber daya manusia unit kerja Trustee;
b.perjanjian trust dan Settlor;
c.kegiatan trust; dan
d.posisi aset dan kewajiban trust.

Pasal 42
Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta informasi lain terkait kegiatan trust.

Pasal 43
(1)Laporan kegiatan trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan pertama kali pada akhir bulan sejak kantor Bank memperoleh surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan trust.
(2)Dalam hal tidak terdapat kegiatan trust selama periode pelaporan, Bank tetap wajib menyampaikan laporan dengan keterangan nihil.

Pasal 44
(1)Laporan kegiatan trust disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja Trustee dan diketahui oleh pejabat yang membawahi unit kerja Trustee.
(2)Pengisian format laporan kegiatan trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mengacu pada Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 45
Laporan kegiatan trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

Pasal 46
(1)Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, apabila Bank menyampaikan laporan kegiatan trust setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
(2)Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, apabila Bank belum menyampaikan laporan kegiatan trust dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB X
SANKSI

Pasal 47
(1)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39 Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa:
a.teguran tertulis;
b.penurunan tingkat kesehatan Bank;
c.larangan kegiatan trust; dan/atau
d.pencabutan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan trust.
(2)Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dan Pasal 29 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi pencabutan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan trust.

Pasal 48
(1)Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda bagi:
a.Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan; dan/atau
b.Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Pengenaan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke Rekening Otoritas Jasa Keuangan di bank umum.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49
Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan Bank (self liquidation) atau yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank atau Tim Likuidasi harus:
a.mengembalikan harta trust kepada Settlor; atau
b.mengalihkan harta trust kepada trustee pengganti, sesuai dengan perjanjian trust.

Pasal 50
Bank menyampaikan:
a.permohonan persetujuan prinsip dan permohonan surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27;
b.laporan kegiatan trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui:
1)Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten; atau
2)Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
1.Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust); dan
2.Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Yang dimaksud dengan "mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme" antara lain Trustee harus melakukan:
a.Customer Due Dilligence;
b.Enhanced Due Dilligence; dan/atau
c.pelaporan transaksi keuangan mencurigakan,
untuk memastikan harta trust tidak berasal dari kejahatan dan/atau tidak bertujuan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "aset keuangan" adalah aset berupa dana, tagihan dan/atau surat berharga.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kegiatan trust mengikuti bankruptcy remote.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "agen pembayar (paying agent)" adalah kegiatan menerima dan melakukan pemindahan uang dan/atau dana, serta mencatat arus kas masuk dan ke luar untuk dan atas nama Settlor.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "agen investasi dana secara konvensional dan/atau investasi dana berdasarkan prinsip syariah" adalah kegiatan menempatkan, mengkonversi, melakukan lindung-nilai (hedging), dan mengadministrasikan penempatan dana untuk dan atas nama Settlor.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "agen peminjaman secara konvensional (borrowing agent) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah" adalah kegiatan perantara dalam rangka mendapatkan sumber-sumber pendanaan antara lain dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Instruksi tertulis yang jelas dan rinci memuat antara lain:
a.jenis mata uang;
b.jenis/instrumen penempatan;
c.jangka waktu;
d.jumlah nominal;
e.counterparty;
f.counterparty limit;
g.penjamin; dan/atau
h.peringkat instrumen investasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Yang dimaksud dengan "manajer investasi" adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Bagi Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan trust, hanya dapat bertindak sebagai agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Bagi Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan trust, fee atau ujroh disesuaikan dengan akad yang digunakan.

Pasal 11
Ayat (1)
Pencatatan kegiatan trust yang terpisah dari pembukuan Bank dilakukan termasuk untuk rincian masing-masing kegiatan trust.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Penggunaan rekening pada bank di dalam negeri antara lain untuk menerima seluruh pendapatan, membayarkan seluruh kewajiban Settlor, dan/atau pemindahan dana dari rekening Settlor kepada Beneficiary.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "auditor ekstern" adalah kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Peringkat Komposit 2" adalah sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Peringkat Komposit 2" adalah sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tindakan pengawasan Bank" antara lain adalah Cease and Desist Order (CDO).
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kebijakan sumber daya manusia yang mengelola unit kerja Trustee" antara lain berupa penentuan persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk kegiatan trust.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pegawai Bank" adalah pegawai tetap Bank.
Ayat (5)
"Integritas" antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pihak terafiliasi" adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Penunjukan trustee pengganti dengan trustee lain dilakukan antara lain dalam hal Bank dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau penutupan Bank atas kemauan sendiri (self liquidation) atau dicabut persetujuan prinsipnya untuk melakukan kegiatan trust.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
"Persetujuan prinsip" sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bertujuan untuk menilai kelengkapan dokumen dan kesiapan Bank dalam melakukan kegiatan trust.
Huruf b
Surat penegasan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersifat administratif yang didasarkan pada analisis terhadap kelengkapan data, informasi, dan dokumen yang disampaikan oleh Bank untuk menilai kesiapan operasional dalam melakukan kegiatan trust.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Informasi umum mengenai kegiatan trust antara lain meliputi rencana waktu pelaksanaan dan target pasar.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penyampaian daftar pegawai disertai dengan dokumen antara lain:
1.daftar riwayat hidup;
2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3.fotokopi bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing; dan
4.fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing bagi Warga Negara Asing.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Huruf a
Persetujuan Dewan Komisaris dapat tercermin dalam Rencana Bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris.
Huruf b
Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan trust antara lain dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:
a.adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja untuk kegiatan trust;
b.dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern.
Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan kegiatan trust dituangkan dalam kebijakan dan prosedur.

Pasal 37
Ayat (1)
Transparansi informasi bertujuan agar Settlor dan/atau Beneficiary memperoleh informasi yang memadai mengenai kegiatan trust.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank kepada Settlor diatur dalam perjanjian trust.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Huruf a
Informasi umum mengenai sumber daya manusia unit kerja Trustee antara lain memuat:
1)Jumlah pimpinan unit kerja Trustee;
Informasi mengenai pimpinan unit kerja Trustee disampaikan berikut informasi status pegawai, yang berupa pegawai tetap atau tidak tetap dan Warga Negara Indonesia atau tenaga kerja asing.
2)Jumlah pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja Trustee;
Informasi mengenai pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja Trustee disampaikan berikut informasi status pegawai, yang berupa pegawai tetap atau tidak tetap dan Warga Negara Indonesia atau tenaga kerja asing.
3)Jumlah sumber daya manusia lainnya;
Informasi mengenai sumber daya manusia lainnya disampaikan berikut informasi status pegawai, yang berupa pegawai tetap atau tidak tetap dan Warga Negara Indonesia atau tenaga kerja asing; dan
4)Nama pemimpin unit kerja Trustee serta nama penanggung jawab penyusun laporan kegiatan trust berikut nomor telepon, nomor faksimili, dan alamat surat elektronik masing-masing pihak dimaksud.
Informasi pada angka 1) dan 2) disampaikan untuk unit kerja Trustee pada setiap kantor Bank:
1)setelah Bank menerima surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan trust yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan trust bulanan yang pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
2)dalam hal terdapat perubahan sumber daya manusia.
Format penyampaian informasi umum mengenai sumber daya manusia unit kerja Trustee mengacu pada Formulir 1-Sumber Daya Manusia dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Huruf b
Informasi umum mengenai perjanjian trust antara lain meliputi nomor, tanggal penandatanganan dan tanggal berakhirnya perjanjian, jenis kegiatan trust, sandi sektor ekonomi, dan sandi perjanjian trust.
Pengelompokan sandi sektor ekonomi dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
Informasi umum mengenai Settlor antara lain meliputi nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan sandi negara.
Sandi negara meliputi sandi negara residensial yang mengacu pada negara residen dan sandi negara nasionalitas yang mengacu pada pemegang saham utama.
Pengelompokan sandi negara dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
Informasi umum mengenai perjanjian trust dan Settlor disampaikan:
1)setelah Bank menerima surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan trust yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan trust bulanan yang pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
2)dalam hal terdapat perubahan perjanjian antara trust dan Settlor.
Informasi disampaikan Bank untuk unit kerja Trustee pada setiap kantor Bank.
Format penyampaian informasi umum mengenai perjanjian trust dan Settlor mengacu pada Formulir 2-Daftar Perjanjian antara trust dan Settlor dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Huruf c
Informasi umum mengenai kegiatan trust memuat rincian kegiatan trust, yaitu:
1)Penerimaan dana, yang terdiri atas:
a)setoran dana;
b)hasil penjualan atau devisa hasil ekspor;
c)pokok investasi;
d)imbal hasil investasi;
e)utang atau pembiayaan yang diterima; dan
f)lain-lain.
2)Pengeluaran dana, yang terdiri atas:
a)pembayaran pajak;
b)pembayaran pada supplier atau vendor;
c)pembayaran pada Beneficiary, yang terdiri atas:
(1)pemerintah;
(2)Settlor sebagai Beneficiary; dan
(3)lainnya.
d)Investasi, yang terdiri atas:
(1)investasi yang dilakukan oleh Trustee; dan
(2)investasi yang dilakukan melalui manajer investasi.
e)Pembayaran utang atau pembiayaan yang diterima, yang terdiri atas:
(1)pokok utang atau pembiayaan yang diterima; dan
(2)bunga utang atau imbal hasil pembiayaan yang diterima.
f)fee atau ujroh kepada Trustee; dan
g)lain-lain.
3)Selisih antara penerimaan dan pengeluaran.
Pencatatan nilai nominal kegiatan trust disajikan dalam valuta asal dan nilai konversi dalam Rupiah. Tata cara pencatatan kegiatan trust mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku.
Format Penyampaian Informasi umum mengenai kegiatan trust memuat rincian kegiatan trust dibuat untuk setiap perjanjian trust dengan mengacu pada Formulir 3-Rincian Kegiatan trust dalam Lampiran I dan seluruh perjanjian trust dengan mengacu pada Formulir 4-Rekapitulasi Kegiatan trust dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Huruf d
Informasi umum mengenai posisi aset dan kewajiban trust antara lain memuat:
1)Informasi posisi aset trust terdiri atas:
a)giro;
b)investasi yang dilakukan oleh Trustee, yang terdiri atas:
(1)tabungan;
(2)deposito;
(3)Sertifikat Bank Indonesia/Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
(4)Surat Berharga Negara/Surat Berharga Syariah Negara; dan
(5)lain-lain,
c)Investasi yang dilakukan melalui Manajer Investasi, yang terdiri atas:
(1)saham;
(2)obligasi atau sukuk korporasi;
(3)reksadana atau reksadana syariah;
(4)Efek Beragun Aset;
(5)Medium Term Notes; dan
(6)lain-lain.
d)aset keuangan lainnya.
2)Informasi posisi kewajiban trust terdiri atas:
a)kewajiban kepada Settlor;
b)dana usaha; dan
c)kewajiban lainnya.
Pencatatan nilai nominal posisi aset dan kewajiban trust disajikan dalam valuta asal dan nilai konversi dalam Rupiah. Tata cara pencatatan posisi aset dan kewajiban trust mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku.
Format penyampaian informasi umum mengenai posisi aset dan kewajiban trust mengacu pada Formulir 5-Posisi Aset dan Kewajiban trust dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Laporan kegiatan trust disampaikan dengan melampirkan:
a.hardcopy laporan kegiatan trust; dan
b.softcopy laporan kegiatan trust dalam format spreadsheet dengan menggunakan compact disc, flash disk, atau media perekaman data elektronik lainnya,
yang dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]