BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum terintegrasi lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Konglomerasi Keuangan menghadapi risiko yang membutuhkan penyediaan modal lebih besar.
(2)Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta anggota Konglomerasi Keuangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan permodalan Konglomerasi Keuangan untuk meningkatkan modal dan melakukan hal-hal lain sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan.
(3)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai terdapat kecenderungan penurunan modal yang berpotensi menyebabkan modal Konglomerasi Keuangan berada di bawah kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4
LJK anggota Konglomerasi Keuangan dilarang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1)

BAB II
TOTAL MODAL AKTUAL KONGLOMERASI KEUANGAN
(AGGREGATE NET EQUITY)

Modal aktual masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang diperhitungkan dalam TMA Konglomerasi Keuangan yaitu:
a.bagi bank adalah modal inti aktual dan modal pelengkap aktual;
b.bagi perusahaan pembiayaan adalah modal yang disesuaikan aktual;
c.bagi perusahaan asuransi/reasuransi adalah nilai aktual dari selisih antara aset/kekayaan yang diperkenankan dengan liabilitas;
d.bagi perusahaan efek adalah Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan (MKBD) aktual.

BAB III
TOTAL MODAL MINIMUM KONGLOMERASI KEUANGAN
(AGGREGATE REGULATORY CAPITAL REQUIREMENT)

Pasal 7
(1)Dalam menghitung Rasio KPMM Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Entitas Utama menghitung Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan dengan cara menjumlahkan nilai nominal dari modal minimum masing-masing LJK secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang wajib dipenuhi oleh masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan.
(2)Dalam hal suatu sektor keuangan memiliki pengaturan perhitungan permodalan konsolidasi terhadap Perusahaan Anak, modal minimum yang diperhitungkan dalam TMM Konglomerasi Keuangan adalah modal minimum secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan.
(3)Dalam hal pengaturan perhitungan permodalan konsolidasi tidak memperhitungkan modal suatu Perusahaan Anak, modal minimum Perusahaan Anak dimaksud diperhitungkan dalam TMM Konglomerasi Keuangan.

Pasal 8
Modal minimum masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang diperhitungkan dalam TMM Konglomerasi Keuangan yaitu:
a.bagi bank adalah modal minimum sesuai profil risiko;
b.bagi perusahaan pembiayaan adalah modal yang disesuaikan minimum;
c.bagi perusahaan asuransi/reasuransi adalah nilai minimum dari selisih antara aset/kekayaan yang diperkenankan dengan liabilitas;
d.bagi perusahaan efek adalah nilai minimum Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan (MKBD).

BAB IV
MANAJEMEN PERMODALAN TERINTEGRASI

(1)Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
a.menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur permodalan secara terintegrasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Konglomerasi Keuangan; dan
b.melaksanakan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
a.mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi; dan
b.mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.

Pasal 11
Dalam rangka penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi, Entitas Utama wajib paling sedikit:
a.memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi;
b.melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi;
c.memantau dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi;
d.memiliki sistem pengendalian intern yang memadai terkait dengan permodalan secara terintegrasi; dan
e.melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala.

(1)Dalam melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Entitas Utama wajib mengidentifikasi:
a.indikasi double atau multiple gearing dalam Konglomerasi Keuangan;
b.indikasi excessive leverage;
c.hambatan melakukan transfer modal dari satu LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan; dan
d.risiko yang signifikan mempengaruhi Konglomerasi Keuangan.
(2)Penilaian kecukupan modal secara terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
(3)Entitas Utama wajib mendokumentasikan hasil penilaian kecukupan modal secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14
(1)Dalam melakukan pemantauan dan penyampaian laporan modal secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Entitas Utama wajib memiliki sistem informasi yang dapat menghasilkan informasi dan laporan yang memadai termasuk dampak risiko terhadap kebutuhan modal Konglomerasi Keuangan.
(2)Pemantauan dan penyampaian laporan modal secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
(3)Laporan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direksi Entitas Utama dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.

Kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT).

BAB V
PELAPORAN

Pasal 17
(1)Entitas Utama wajib menyusun Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
(2)Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.modal aktual dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
b.TMA Konglomerasi Keuangan;
c.modal minimum yang wajib dipenuhi oleh masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
d.TMM Konglomerasi Keuangan;
e.Rasio KPMM Terintegrasi;
f.Rincian penyertaan modal antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
g.Rincian penempatan dana LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan yang diakui sebagai instrumen modal (regulatory capital) oleh LJK lain dimaksud.
(3)Entitas Utama wajib menyampaikan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:
a.tanggal 15 (lima belas) bulan Agustus untuk laporan posisi akhir bulan Juni;
b.tanggal 15 (lima belas) bulan Februari untuk laporan posisi akhir bulan Desember.
(4)Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(5)Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Pengawasan atau Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang bertanggung jawab mengawasi LJK Entitas Utama.
(6)Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi dibuat sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18
Entitas Utama wajib menyampaikan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi sewaktu-waktu dalam hal diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI
SANKSI

Entitas Utama yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 21
Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi LJK pada masing-masing sektor keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Kewajiban penyampaian Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) pertama kali dilakukan untuk laporan posisi akhir bulan Desember 2015.

Pasal 24
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mulai berlaku pada:
a.1 Januari 2019, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
b.1 Juli 2019, untuk Entitas Utama bukan bank dan Entitas Utama berupa bank selain Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

[tulis] » komentar « [baca]