BAB I
KETENTUAN UMUM

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaksanakan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan Bursa Efek, dan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 4
Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami setiap pihak sebagai akibat keterlambatan Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam penyelesaian Transaksi Bursa yang dijaminnya.

(1)Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memastikan bahwa semua pesanan Transaksi Bursa Anggota Kliring sebelum dilaksanakan mempunyai Agunan yang cukup dan dikendalikan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
(2)Kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Efek yang tidak dapat dijual dengan cepat atau yang dihentikan sementara dari perdagangannya di Bursa Efek tidak dapat digunakan sebagai Agunan pada Rekening Jaminan kecuali untuk menjamin penyelesaian penjualan Efek itu sendiri;
b.Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan Anggota Kliring menyetor Agunan tambahan pada Rekening Jaminan apabila nilai pasar Agunan tersebut jatuh di bawah batas nilai Agunan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak menolak pesanan Transaksi Bursa Anggota Kliring sampai Agunan tambahan tersebut dipenuhi; dan
c.Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menolak pesanan baru Transaksi Bursa Anggota Kliring yang mempunyai saldo debit pada Agunan sampai saldo Agunannya positif atau yang gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sampai kewajiban tersebut dipenuhi.

Pasal 7
(1)Dalam rangka menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan membentuk Cadangan Jaminan.
(2)Pembentukan Cadangan Jaminan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.besarnya penyisihan dari laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan tahun berjalan, yang dialokasikan ke Cadangan Jaminan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan
b.penggunaan Cadangan Jaminan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 8
(1)Bursa Efek wajib membuat kontrak dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan mengenai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
(2)Kontrak antara Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
a.Lembaga Kliring dan Penjaminan berwenang menentukan Anggota Kliring yang dapat melakukan Transaksi Bursa dan Anggota Kliring yang dilarang melakukan Transaksi Bursa berdasarkan hasil analisis risiko penjaminan;
b.Bursa Efek wajib memastikan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan memiliki fasilitas untuk menganalisis tingkat risiko Anggota Kliring dan berhak menyetujui atau menolak setiap pesanan sebelum pesanan tersebut dapat dilaksanakan di Bursa Efek;
c.Lembaga Kliring dan Penjaminan berhak untuk mengetahui informasi berkaitan dengan Rekening Jaminan setiap Anggota Kliring dan wajib memiliki fasilitas untuk menerima informasi dimaksud setiap saat serta wajib menetapkan persyaratan Agunan yang wajib dipenuhi setiap Anggota Kliring;
d.Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan saham Bursa Efek yang dimilikinya sebagai Agunan;
e.Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mensyaratkan setiap Anggota Kliring untuk memastikan pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham utama Anggota Kliring menyerahkan sebagian atau seluruh saham Anggota Kliring yang dimilikinya sebagai Agunan;
f.Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mensyaratkan setiap Anggota Kliring untuk menerima tanggung jawab Jaringan Kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
g.Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan persyaratan dan tata cara penetapan Efek Tidak Dijamin berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
h.Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan persyaratan dan tata cara penetapan Transaksi Dipisahkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
i.Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan parameter penghentian sementara perdagangan atas Efek tertentu dan/atau Anggota Kliring tertentu dalam rangka melaksanakan pengelolaan risiko penjaminan; dan
j.Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan parameter kondisi Anggota Kliring yang dinyatakan gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa dan tindakan yang diambil oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka penanganan kegagalan Anggota Kliring tersebut.

(1)Anggota Kliring wajib membayar sejumlah uang sebagai kontribusi untuk Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali guna menjamin kelancaran dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa.
(2)Kewajiban Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.kontribusi Dana Jaminan berasal dari kontribusi awal Anggota Kliring baru dan kontribusi yang didasarkan pada nilai transaksi setiap Anggota Kliring;
b.penetapan besaran nilai kontribusi awal Anggota Kliring baru termasuk tata cara pemungutannya, ditetapkan dalam peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
c.kontribusi yang didasarkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar paling lambat pada hari penyelesaian Transaksi Bursa melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
d.penetapan besaran nilai kontribusi yang didasarkan pada nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11
(1)Dana Jaminan hanya dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
(2)Penggunaan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.jika sumber keuangan berupa Cadangan Jaminan dan kredit bank telah digunakan tetapi tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa; dan
b.sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank yang hanya ditujukan untuk Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
(3)Dana Jaminan yang digunakan untuk memperoleh kredit bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
(4)Setiap penggunaan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah penggunaan Dana Jaminan.

Dana Jaminan bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak didistribusikan kepada siapapun untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 14
(1)Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengelola Dana Jaminan.
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan berpendapat Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak sanggup untuk mengelola Dana Jaminan dan tidak dapat melanjutkan fungsinya atau tidak ada pihak lain yang mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab Lembaga Kliring dan Penjaminan, Dana Jaminan wajib diserahkan Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

(1)Dana Jaminan hanya dapat diinvestasikan dalam deposito bank dan/atau Surat Berharga Negara.
(2)Investasi Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.komposisi dan batasan nilai investasi sesuai dengan penetapan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko; dan
b.Surat Berharga Negara tersebut dapat dijadikan dasar atau jaminan dalam transaksi jual Efek dengan janji beli kembali (repurchase agreement) dan/atau transaksi pinjam meminjam Efek dengan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Pasal 17
Dalam mengelola Dana Jaminan, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara aset Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan aset Dana Jaminan;
b.menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas aset Dana Jaminan;
c.Dana Jaminan yang diinvestasikan dalam deposito bank wajib ditempatkan pada bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko; dan
d.Dana Jaminan yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara wajib disimpan di Rekening Efek pada Kustodian yang disetujui oleh Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.

Pasal 18
Hasil investasi Dana Jaminan wajib ditambahkan ke dalam Dana Jaminan setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan investasi oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Anggota Kliring dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa apabila Anggota Kliring tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya untuk menyelesaikan Transaksi Bursa sesuai dengan waktu dan cara yang telah diatur dalam peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 21
(1)Dalam hal terjadi kegagalan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaksanakan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
(2)Fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sumber keuangan dan urutan sebagai berikut:
a.Cadangan Jaminan;
b.Kredit bank, jika sudah ada kontrak antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan bank;
c.Dana Jaminan;
d.sumber keuangan dari anggota Jaringan Kredit yang lain, apabila seluruh sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c telah digunakan tetapi tidak mencukupi, dengan pembagian sebagai berikut:
1. 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi sama rata di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa;
2. 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan dibagi di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa secara proporsional berdasarkan nilai Kliring masing-masing anggota Jaringan Kredit dimaksud selama 6 (enam) bulan terakhir; dan
3.jumlah yang tidak dibayar dalam 30 (tiga puluh) hari oleh anggota Jaringan Kredit tertentu, dibagi kembali di antara anggota Jaringan Kredit yang tersisa sesuai dengan ketentuan angka 1 dan angka 2.

(1)Setiap penggunaan sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib dibayar kembali dari sumber keuangan Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa.
(2)Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan proses permintaan setoran dana dan/atau menggunakan sumber keuangan Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa yang berada di bawah penguasaan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 2 (dua) hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
b.Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan proses penjualan Efek dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa paling lambat 10 (sepuluh) hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan;
c.Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan permintaan pencabutan keanggotaan Bursa Efek Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa diikuti dengan penjualan saham Bursa Efek dan/atau penjualan saham Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa yang dimiliki pemegang saham mayoritas paling lambat 60 (enam puluh) hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan; dan
d.Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan proses pengajuan permohonan pailit terhadap Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan diikuti dengan likuidasi dan/atau penjualan aset Anggota Kliring.
(3)Pengembalian sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:
a.Dana Jaminan;
b.Jaringan Kredit;
c.Kredit bank; dan
d.Cadangan Jaminan.
(4)Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat melakukan proses permintaan setoran dana dan/atau likuidasi sumber keuangan lain milik Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pada hari yang sama dengan penggunaan sumber keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 24
Dalam hal sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) belum mencukupi untuk membayar kembali penggunaan Dana Jaminan yang digunakan untuk menyelesaikan kegagalan Anggota Kliring dalam penyelesaian Transaksi Bursa, kekurangan pengembalian Dana Jaminan dilakukan dengan menggunakan sumber keuangan anggota Jaringan Kredit yang lain dengan mekanisme pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penggunaan Dana Jaminan.

BAB V
TRANSAKSI BURSA YANG DIKECUALIKAN

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
(2)Pembentukan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.keanggotaan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko wajib terdiri dari 5 (lima) direktur dari Anggota Kliring yang tidak saling terafiliasi; dan
b.keanggotaan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan calon yang diajukan oleh para Anggota Kliring.
(3)Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas dan kewajiban antara lain:
a.merekomendasikan kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan;
b.memantau kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa;
c.merekomendasikan persentase laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan yang wajib disisihkan untuk membentuk Cadangan Jaminan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
d.menetapkan kebijakan penggunaan dan investasi Dana Jaminan.
(4)Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko wajib mengadakan rapat paling kurang sekali dalam 2 (dua) bulan atau setiap saat jika terjadi kondisi tertentu yang memerlukan keputusan dan/atau rekomendasi Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
(5)Setiap rapat Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko wajib dibuat minuta atau risalah rapat yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota komite dan disimpan.

Pasal 28
Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan kepada Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) sesuai dengan cara yang ditetapkan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.

Pasal 29
Persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dan tata cara pengambilan keputusan dan/atau rekomendasi Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 30
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
a.peringatan tertulis;
b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu c. pembatasan kegiatan usaha d. pembekuan kegiatan usaha e. pencabutan izin usaha f. pembatalan persetujuan, dan
g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g.

Pasal 31
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 32
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib telah menetapkan peraturan dan sarana terkait dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 34
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a.Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, beserta Peraturan Nomor III.B.6 yang merupakan lampirannya; dan
b.Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Dana Jaminan, beserta Peraturan Nomor III.B.7 yang merupakan lampirannya;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali ketentuan angka 3 huruf a Peraturan Nomor III.B.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Dana Jaminan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Transaksi Efek adalah Peraturan Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat keterlambatan penyelesaian Transaksi Bursa apabila keterlambatan dimaksud terjadi karena suatu keadaan kahar (force majeure) yang tidak dapat dihindarkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud "sebagian atau seluruh saham Anggota Kliring yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dan/atau pemegang saham utama" adalah terbatas pada saham yang dimiliki pada Anggota Kliring.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Dana Jaminan wajib dikembalikan terlebih dahulu oleh Anggota Kliring yang gagal, dalam hal pengembalian dari Anggota Kliring gagal tidak mencukupi maka akan ditanggung bersama oleh Anggota Jaringan Kredit.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Aset Dana Jaminan adalah deposito, uang tunai, Surat Berharga Negara (SBN) dan rekening giro.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Tindakan hukum tertentu dapat berupa pengajuan permohonan kepailitan terhadap anggota Jaringan Kredit. Tindakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Efek dan Pihak lain yang menjadi Anggota Jaringan Kredit.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Saham milik pemegang saham mayoritas yang dapat dijual oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan hanya saham yang dijaminkan Anggota Kliring pada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Huruf d
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengumuman kepada publik antara lain dapat dilakukan melalui situs web Bursa Efek dan situs web Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Transaksi yang tidak wajar termasuk tapi tidak terbatas pada tindak pidana Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman penetapan Transaksi Dipisahkan kepada publik antara lain dapat dilakukan melalui situs web Bursa Efek dan situs web Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Ayat (5)
Keputusan untuk menunda Penyelesaian Transaksi Bursa dan/atau tidak melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Transaksi Dipisahkan berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dokumentasi terhadap minuta atau risalah rapat sewaktu-waktu dapat diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]