info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LJK wajib:
a.melakukan identifikasi terhadap:
1.nasabah; atau
2.calon nasabah,
untuk memastikan bahwa nasabah atau calon nasabah dimaksud memenuhi kriteria Nasabah Asing atau calon Nasabah Asing;
b.meminta informasi dan/atau dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi bahwa nasabah atau calon nasabah memenuhi kriteria Nasabah Asing atau calon Nasabah Asing;
c.meminta Nasabah Asing dan/atau calon Nasabah Asing untuk menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela kepada LJK untuk memberikan informasi Nasabah Asing dan/atau calon Nasabah Asing kepada otoritas pajak Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan
d.melakukan penyaringan Nasabah Asing yang memiliki saldo rekening atau nilai paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.

Pasal 4
Dalam hal calon Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi, pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, LJK wajib:
a.menjelaskan ketentuan terkait Pertukaran Informasi secara Otomatis; dan
b.menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah Asing tersebut.

Penyampaian laporan informasi Nasabah Asing oleh LJK kepada otoritas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan:
a.melalui Otoritas Jasa Keuangan; atau
b.langsung kepada otoritas pajak.

Pasal 7
(1)Penyampaian laporan informasi Nasabah Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat 60 hari sebelum batas waktu pelaporan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berdasarkan perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.
(2)Dalam hal batas waktu pelaporan informasi Nasabah Asing jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja setelahnya.

Pasal 8
Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, LJK wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan nama pejabat yang bertanggung jawab (responsible officer) atas pelaporan informasi Nasabah Asing.

LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "otoritas pajak Indonesia" adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "nilai rekening" antara lain nilai tunai kontrak asuransi, atau nilai anuitas atau surrender value.
Ayat (3)
Huruf a
"Informasi nasabah" termasuk antara lain informasi mengenai nama dan nomor rekening.
"Nomor rekening" antara lain berupa:
1)rekening bagi Bank;
2)polis asuransi bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah; dan/atau
3)nomor sub rekening efek bagi Perusahan Efek dan Bank Kustodian.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Informasi dan/atau dokumen yang diminta antara lain adalah alamat korespondensi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, nomor identitas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan informasi dan/atau dokumen lainnya sesuai perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf c
Pernyataan persetujuan/instruksi/pemberian kuasa tertulis Nasabah Asing perlu diperoleh agar pemberian informasi kepada otoritas pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kerahasiaan data nasabah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "nilai" termasuk nilai tunai kontrak asuransi, atau nilai anuitas atau "surrender value".

Pasal 4
Ketentuan terkait Pertukaran Informasi secara Otomatis antara lain:
a.penyampaian informasi Nasabah Asing kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
b.pentingnya pernyataan persetujuan/instruksi/pemberian kuasa untuk dapat menyampaikan informasi Nasabah Asing kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "transaksi" adalah transaksi keuangan, termasuk:
a.setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan;
b.pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal;
c.penutupan polis baru bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
Ayat (2)
Huruf a
Contoh pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara lain:
1)pembayaran premi asuransi;
2)pembayaran angsuran kredit.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Contoh pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain:
1)pemenuhan kewajiban pajak;
2)pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan.
Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Yang dimaksud "ketentuan lebih lanjut" antara lain mengenai:
a.penunjukan "responsible officer";
b.tata cara pelaporan informasi Nasabah Asing;
c.informasi Nasabah Asing yang harus dilaporkan.

Pasal 12
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]