info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Aset yang menjadi dasar Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat terdiri atas:
a.aset berwujud tertentu (a'yan maujudat);
b.nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a'yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
c.jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada;
d.aset proyek tertentu (maujudat masyru' mu'ayyan); dan/atau
e.kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah).

Pasal 4
Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan peraturan perundang-undangan lain di sektor Pasar Modal.

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum, dan peraturan terkait lainnya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk oleh Emiten wajib disertai dokumen tambahan sebagai berikut:
a.hasil pemeringkatan Sukuk sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
b.perjanjian perwaliamanatan Sukuk;
c.Akad Syariah yang dipergunakan dalam penerbitan Sukuk;
d.surat pernyataan Emiten yang menyatakan bahwa:
1.aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
2.selama periode Sukuk, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
e.surat pernyataan dari Wali Amanat Sukuk yang menyatakan Wali Amanat Sukuk mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
f.surat pernyataan yang menyatakan bahwa Emiten wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, selama aset yang menjadi dasar Sukuk masih ada;
g.pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam Penawaran Umum dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah; dan
h.perjanjian penjaminan Emisi Efek yang memuat bahwa dana hasil Penawaran Umum diterima Emiten paling lambat pada saat penyerahan Sukuk.

Pasal 8
Prospektus dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Sukuk oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengungkapkan informasi tambahan sebagai berikut:
a.aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Emiten menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
b.jenis Akad Syariah dan skema transaksi syariah serta penjelasan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk;
c.ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
d.sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
e.besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
f.rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
g.hasil pemeringkatan Sukuk;
h.rencana penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
i.sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
j.jaminan yang meliputi paling sedikit jenis, nilai, dan status kepemilikan (jika ada);
k.penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah);
l.syarat dan ketentuan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk;
m.ketentuan apabila Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya;
n.mekanisme penanganan dalam hal Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya;
o.ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian perwaliamanatan; dan
p.pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam Penawaran Umum dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah.

(1)Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
a.tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau
b.terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
(2)Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sukuk berubah menjadi utang piutang dan Emiten wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pemegang Sukuk.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pasal 11
Emiten wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk untuk membiayai kegiatan atau melakukan investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB V
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Wali Amanat dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan Efek bersifat utang berlaku mutatis mutandis bagi Wali Amanat Sukuk.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 14
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a.peringatan tertulis;
b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.pembatasan kegiatan usaha;
d.pembekuan kegiatan usaha;
e.pencabutan izin usaha;
f.pembatalan persetujuan; dan
g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
(1)Kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah memiliki izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dapat digantikan oleh orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal sepanjang yang bersangkutan melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
(2)Orang perseorangan yang telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah atau anggota Tim Ahli Syariah meskipun belum memiliki izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Pasal 18
Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini namun belum menjadi efektif tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan "aset yang menjadi dasar Sukuk" adalah aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk maupun selama umur Sukuk.
Contoh aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah barang/jasa/aset tidak berwujud terkait kegiatan:
a.perjudian dan permainan yang tergolong judi;
b.jasa keuangan ribawi;
c.jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir); dan
d.memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
1.barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
2.barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
3.barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Dalam hal Emiten mempunyai Dewan Pengawas Syariah, pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten dapat diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah Emiten dimaksud. Dalam hal Emiten tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah, maka pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam Penawaran Umum dilakukan oleh Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Emiten.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Prospektus" adalah Prospektus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Yang dimaksud dengan "Prospektus Awal" adalah Prospektus Awal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prospektus Awal.
Yang dimaksud dengan "Prospektus Ringkas" adalah Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum.
Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prospektus Awal adalah Peraturan Nomor IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prospektus Ringkas adalah Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum antara lain sebagai berikut:
a.Peraturan Nomor IX.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-44/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Untuk Meminta Perubahan Dan Atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran;
b.Peraturan Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum;
c.Peraturan Nomor IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo;
d.Peraturan Nomor IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
e.Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum;
f.Peraturan Nomor IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum;
g.Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
h.Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran;
i.Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; dan
j.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Pasal 7
Huruf a
Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Huruf b
Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perjanjian perwaliamanatan Sukuk adalah Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Huruf c
Jenis-jenis Akad Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek syariah di Pasar Modal yaitu Ijarah, Istishna, Kafalah, Mudharabah, Musyarakah, Wakalah, dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Yang dimaksud dengan "gagal dalam memenuhi kewajibannya" adalah tidak memenuhi kewajiban keuangan dan/atau gagal mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan Efek bersifat utang adalah Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Uraian tentang aset yang menjadi dasar Sukuk paling sedikit terdiri dari jenis/bentuk aset, lokasi aset, status kepemilikan aset, status aset (sebagai jaminan atau tidak) dan implikasi hukum dan ekonomi yang menyertainya (jika ada), serta nilai aset berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "pelanggaran atas pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal" antara lain berupa pelanggaran atas Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk.
Yang dimaksud dengan "pelanggaran kewajiban dalam Akad Syariah dan/atau perjanjian perwaliamanatan (wanprestasi)" antara lain Emiten tidak membayar bagi hasil, marjin, imbal jasa atau nilai pokok Sukuk sesuai dengan perjanjian.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan" adalah nilai objek yang menjadi dasar Sukuk mengalami perubahan dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi hasil, marjin, imbal jasa (fee), atau nilai pokok Sukuk.
Huruf l
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Contoh mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pembelian kembali Sukuk atau pembatalan terhadap perubahan dimaksud.
Angka 3
Pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah diperoleh sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUP Sukuk).
Huruf m
Yang dimaksud dengan "gagal dalam memenuhi kewajibannya" adalah tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 13
Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan Efek bersifat utang adalah Peraturan Nomor VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain dapat berupa:
a.penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
b.penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]