BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2)Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
(3)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Perusahaan Perasuransian:
a.pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
b.sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
c.berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
(4)Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
(5)Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberlakukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu tersebut, yaitu menjadi:
a.paling lama 6 (enam) bulan, dalam hal:
1.perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan minimum tingkat solvabilitas dan/atau ekuitas minimum; atau
2.perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, atau perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan ekuitas minimum; atau
b.paling lama 3 (tiga) bulan, dalam hal penyebab pengenaan sanksi administratif selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 4
(1)Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat (5).
(2)Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
(3)Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dalam hal kondisi kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk dan/atau Perusahaan Perasuransian dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
(4)Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis apabila melakukan pelanggaran baru selain yang telah menjadi dasar pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
(5)Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha bagi Perusahaan Perasuransian adalah:
a.paling lama 1 (satu) tahun untuk pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha; atau
b.paling lama 3 (tiga) bulan untuk pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha,
sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

(1)Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain, dalam hal:
a.kondisi keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk secara drastis;
b.pemegang saham Perusahaan Perasuransian tidak kooperatif;
c.direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS pada Perusahaan Perasuransian tidak memiliki jalan ke luar untuk mengatasi permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
d.diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau
e.kondisi lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
(3)Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

Pasal 7
(1)Perusahaan Perasuransian dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu.
(2)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(3)Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
(4)Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

Bagian Kedua
Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, Akuntan Publik, atau
Pihak Lain yang Merupakan Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Perasuransian

Pasal 8
(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2)Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
(3)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian:
a.pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
b.sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan seluruh kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
c.berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
(4)Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

(1)Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Akuntan Publik mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
(3)Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

Bagian Ketiga
Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau
Pihak Lain yang Bukan Merupakan Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Perasuransian

Pasal 11
(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2)Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran.
(3)Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

(1)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS dari Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2)Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
(3)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
(4)Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

Pasal 14
(1)Pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS dikenai sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
(2)Sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian dapat dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.
(3)Sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau pengendali dikenakan untuk jangka waktu:
a.3 (tiga) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
1.mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau asas usaha perasuransian yang sehat;
2.terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu;
3.tidak mampu melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan permodalan atau likuiditas; atau
4.terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
b.5 (lima) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
1.mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi;
2.mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, DPS, pejabat eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian; atau
3.melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara berulang, lebih dari 1 (satu) pelanggaran, dan/atau terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau
c.20 (dua puluh) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
1.terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2.terbukti menyebabkan Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau dapat membahayakan industri perasuransian; atau
3.terbukti dinyatakan pailit dan/atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan Perasuransian dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Sanksi administratif berupa larangan menjadi direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian dikenakan untuk jangka waktu:
a.3 (tiga) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
1.melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perasuransian dan/atau asas usaha perasuransian yang sehat;
2.terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu;
3.tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan Perasuransian yang sehat; atau
4.terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
b.5 (lima) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
1.menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi;
2.memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, DPS, pejabat eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian; atau
3.melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara berulang, lebih dari 1 (satu) pelanggaran, dan/atau terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau
c.20 (dua puluh) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
1.terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2.terbukti menyebabkan Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau dapat membahayakan industri perasuransian; atau
3.terbukti dinyatakan pailit dan/atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan Perasuransian dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(5)Dalam hal kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS berkaitan dengan integritas, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, dan menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi secara lintas jabatan.

(1)Setiap Orang dapat dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
(2)Pelanggaran yang menyebabkan timbulnya sanksi administratif berupa denda administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
(3)Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit:
a.besaran denda administratif; dan
b.pelanggaran yang menyebabkan dikenakan denda administratif.
(4)Tata cara pembayaran sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA
PENGAJUAN KEBERATAN ATAS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17
(1)Setiap Orang yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan yang kuat mengenai keberatan atas sanksi administratif yang dikenakan dan disertai dengan bukti yang mendukung.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif.
(4)Otoritas Jasa Keuangan mengabulkan atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pembatalan pengenaan sanksi administratif.
(6)Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penolakan atas keberatan yang diajukan yang disertai dengan alasan penolakan dan penegasan bahwa sanksi administratif tetap berlaku.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA
PENGAKHIRAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18
(1)Sanksi administratif berakhir apabila Setiap Orang yang dikenai sanksi administratif menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa yang bersangkutan telah mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif dalam jangka waktu yang diberikan dan Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa yang bersangkutan telah mengatasi pelanggaran dimaksud.
(2)Pengakhiran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan surat pencabutan sanksi administratif, kecuali apabila pada saat sanksi administratif diterbitkan, yang bersangkutan diketahui Otoritas Jasa Keuangan telah mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif dimaksud.
(3)Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengakhiran sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBLOKIRAN KEKAYAAN
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Bagian Kesatu
Prosedur dan Tata Cara Pemblokiran

(1)Penyampaian perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
a.dasar hukum kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta Pemblokiran Kekayaan;
b.identitas pihak yang akan diblokir kekayaannya;
c.daftar Kekayaan yang akan diblokir; dan
d.jangka waktu Pemblokiran.

Pasal 21
(1)Atas perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pihak yang melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) membuat berita acara Pemblokiran yang paling sedikit memuat:
a.nomor dan tanggal surat permintaan Pemblokiran;
b.hari dan tanggal diterimanya surat permintaan Pemblokiran;
c.hari dan tanggal dilakukannya Pemblokiran; dan
d.identitas pihak yang diblokir kekayaannya.
(2)Berita acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang diblokir kekayaannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan Pemblokiran.

Bagian Kedua
Pencabutan Blokir

Atas perintah atau permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pihak yang melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menindaklanjuti perintah atau permintaan dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah atau surat permintaan pencabutan blokir.

Pasal 24
(1)Atas perintah atau permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pihak yang melakukan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) membuat berita acara pencabutan blokir yang paling sedikit memuat:
a.nomor dan tanggal surat permintaan pencabutan blokir;
b.hari dan tanggal diterimanya surat permintaan pencabutan blokir;
c.hari dan tanggal dilakukannya pencabutan blokir; dan
d.identitas pihak yang dicabut blokir kekayaannya.
(2)Berita acara pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut blokir kekayaannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pencabutan blokir.
(3)Pencabutan blokir dianggap efektif pada saat pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menerbitkan berita acara pencabutan blokir.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya dapat diketahui dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, baik pengawasan langsung (on-site) maupun pengawasan tidak langsung (off-site).
Ayat (2)
Ketentuan pada ayat ini mengatur mengenai berbagai jenis sanksi administratif yang berlaku di bidang perasuransian. Adapun pengaturan mengenai penerapan jenis sanksi administratif untuk setiap kelompok subyek hukum yang dikenai sanksi administratif terdapat dalam bab selanjutnya.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dapat diberlakukan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha antara lain berupa larangan bagi perusahaan untuk melakukan jenis kegiatan usaha tertentu, misalnya melakukan kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (fee-based).
Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dilakukan antara lain dalam bentuk:
1.larangan penutupan pertanggungan atau pertanggungan ulang baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
2.larangan melakukan jasa keperantaraan bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; atau
3.larangan melakukan jasa penilaian kerugian bagi perusahaan penilai kerugian asuransi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dalam ketentuan ini termasuk pencabutan izin unit syariah.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris" adalah pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir diberikan secara berurutan. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua akan diberikan apabila pihak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis pertama sampai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga akan diberikan apabila pihak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.
Ayat (3)
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua yang merupakan peringatan tertulis terakhir dikenakan dengan disertai penegasan bahwa tidak ada sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pelanggaran yang sama" adalah pelanggaran yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif.
Contoh: pada tanggal 1 Maret 2017, PT Asuransi Jiwa A dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama karena terlambat menyampaikan laporan bulanan untuk bulan Januari 2017. Pada bulan November 2017, perusahaan tersebut diketahui melakukan pelanggaran yaitu terlambat menyampaikan laporan bulanan untuk bulan September 2017. Otoritas Jasa Keuangan dapat menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir atas pelanggaran yang terjadi pada bulan September 2017.
Huruf b
Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dalam ketentuan ini dapat berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh penyebab pengenaan sanksi administratif antara lain:
1.tidak terpenuhinya ketentuan terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia;
2.pelanggaran yang disebabkan penempatan investasi yang tidak likuid; dan/atau
3.pelanggaran ketentuan terkait sistem informasi.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh kondisi kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk antara lain turunnya tingkat solvabilitas hingga berada di bawah tingkat minimum yang harus dijaga atau tingkat likuiditas Perusahaan Perasuransian tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban.
Contoh Perusahaan Perasuransian dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta antara lain direksi, dewan komisaris, atau DPS pada Perusahaan Perasuransian tidak memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada prinsipnya apabila perusahaan yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atas seluruh kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif baru berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain, perusahaan harus mengatasi penyebab seluruh sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dalam batas waktu yang ditetapkan dalam sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha yang pertama.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Kondisi tersebut dapat dilihat antara lain melalui tingkat solvabilitas Perusahaan Perasuransian yang menurun secara drastis dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang sehingga mencapai tingkat di bawah batas minimum berdasarkan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian.
Huruf b
Pemegang saham dinilai tidak kooperatif apabila tidak melaksanakan perintah atau rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
Huruf c
Contoh keadaan yang tidak memiliki solusi adalah dalam hal direksi, dewan komisaris, atau yang setara tidak dapat mengupayakan lagi penambahan modal pada saat perusahaan membutuhkan penambahan modal agar dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Huruf d
Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dapat mengatur kriteria selain huruf a sampai dengan huruf c sebagai dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu berbeda dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Perasuransian untuk tidak memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu dalam rangka aktivitas pengawasan (supervisory action).
Ayat (2)
Sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu merupakan sanksi administratif tambahan pada saat Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian" adalah pihak selain Konsultan Aktuaria, Penilai, atau Akuntan Publik yang diwajibkan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembatasan seluruh kegiatan usaha" adalah pembatasan pemberian jasa kepada lembaga jasa keuangan non-bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembatalan pernyataan pendaftaran" adalah pembatalan pernyataan pendaftaran sebagai pemberi jasa kepada lembaga jasa keuangan non-bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian" adalah pihak yang diwajibkan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian dalam rangka perolehan bisnis dan/atau pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang dinilai dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, misalnya Agen Asuransi yang menahan premi asuransi atau Pialang Asuransi yang memberikan informasi yang tidak benar kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Masa penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun dibutuhkan dalam rangka mencari investor atau pengendali baru.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sebagai contoh pelanggaran ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang berdampak pada pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keberatan" adalah keberatan atas sanksi administratif yang dikenakan Otoritas Jasa Keuangan karena pemohon memiliki dasar yang kuat yang menunjukkan bahwa seharusnya pemohon tidak dikenai sanksi administratif tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut termasuk untuk konfirmasi dan klarifikasi bukti pendukung.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "lembaga penyimpanan dan penyelesaian" adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pihak lain yang berwenang melakukan Pemblokiran" antara lain pihak yang melakukan penyimpanan dan/atau pengadministrasian Kekayaan dan berwenang untuk melakukan Pemblokiran.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Identitas paling sedikit memuat nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat perusahaan yang diblokir kekayaannya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Contoh kondisi yang menyebabkan Pemblokiran Kekayaan tidak terpenuhi lagi adalah sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha telah dicabut dan perusahaan telah memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.
Huruf b
Contoh kondisi yang dinilai Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan tidak diperlukannya lagi Pemblokiran adalah Otoritas Jasa Keuangan menunjuk pengelola statuter untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh dari ketentuan ini adalah pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, perusahaan sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga. Apabila sampai dengan batas waktu pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga tersebut perusahaan masih belum dapat mengatasi pelanggaran tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan sanksi administratif lanjutan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]