BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
(2)Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih kriteria:
a.rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;
b.rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK;
c.rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, namun berdasarkan penilaian OJK Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
d.rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing Loan/NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (Non Performing Financing/NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan;
e.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau
f.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata kelola 5 (lima).

Pasal 4
(1)Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.
(2)Jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh OJK paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria:
a.rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan, dan penyelesaiannya bersifat kompleks;
b.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau
c.tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata kelola 5 (lima).
(3)Perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c disertai peningkatan tindakan pengawasan.

(1)Dalam hal Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan, Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada OJK.
(2)Tata cara penyampaian rencana tindak (action plan) dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank selain Bank Sistemik yang dimuat dalam rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Bagian Kedua
Bank selain Bank Sistemik dalam Pengawasan Intensif

Pasal 7
(1)Bank selain Bank Sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai:
a.penetapan Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
b.penetapan perpanjangan jangka waktu Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 8
(1)Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK.
(2)Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a.menghapusbukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank selain Bank Sistemik dengan modal Bank selain Bank Sistemik;
b.membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
c.tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap;
d.tidak melakukan atau menunda distribusi laba;
e.memperkuat atau menambah modal Bank selain Bank Sistemik termasuk melalui setoran modal;
f.tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK;
g.membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
h.tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
i.menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada bank dan/atau pihak lain;
j.tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
k.tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;
l.menutup jaringan kantor Bank selain Bank Sistemik;
m.tidak melakukan transaksi antar bank;
n.melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan bank lain;
o.mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank selain Bank Sistemik;
p.menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain;
q.menjual Bank selain Bank Sistemik kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
r.menempatkan pengelola statuter; dan/atau
s.tindakan pengawasan lain.

Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif.

Pasal 11
(1)Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Bank selain Bank Sistemik disertai jangka waktu penyelesaian.
(2)Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rencana tindak (action plan) diterima secara lengkap.
(3)Dalam hal rencana tindak (action plan) yang disampaikan ditolak oleh OJK, Bank selain Bank Sistemik wajib mengajukan revisi rencana tindak (action plan) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.

(1)Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan kepada OJK realisasi rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau realisasi rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ketujuh bulan berikutnya.
(2)Realisasi rencana tindak (action plan) dan/atau realisasi rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a.permasalahan Bank selain Bank Sistemik;
b.tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank selain Bank Sistemik; dan
c.waktu pelaksanaan perbaikan.

Pasal 14
(1)Bank selain Bank Sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi Bank selain Bank Sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Penetapan sebagai Bank selain Bank Sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada Bank selain Bank Sistemik.

Bagian Ketiga
Bank selain Bank Sistemik dalam Pengawasan Khusus

(1)Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan/atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Bank selain Bank Sistemik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 17
(1)Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK.
(2)Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a.melarang Bank selain Bank Sistemik menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat Berharga Bank Indonesia Valuta Asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar Bank, dan/atau Surat Berharga Negara;
b.melarang Bank selain Bank Sistemik mengubah kepemilikan bagi:
1.pemegang saham yang memiliki saham Bank selain Bank Sistemik sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih; dan/atau
2.PSP termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap Bank selain Bank Sistemik dalam struktur kelompok usaha Bank selain Bank Sistemik, kecuali telah memperoleh persetujuan OJK; dan/atau
c.memerintahkan Bank selain Bank Sistemik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Bank selain Bank Sistemik kurang dari 10% (sepuluh persen) kepada OJK.

Pasal 18
(1)Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, OJK berwenang memerintahkan Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku.

(1)OJK membatasi kegiatan usaha tertentu Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus paling lama 1 (satu) bulan dalam periode pengawasan khusus, apabila:
a.OJK menilai kondisi Bank selain Bank Sistemik semakin memburuk; dan/atau
b.terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dewan pengawas syariah dan/atau PSP.
(2)Pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh OJK kepada Bank selain Bank Sistemik dan LPS.

Pasal 21
(1)Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu dapat diumumkan oleh OJK pada situs OJK.
(2)Pengumuman Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
a.alasan pembatasan kegiatan usaha tertentu; dan
b.tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh Bank selain Bank Sistemik dan/atau larangan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
(3)Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5, diumumkan oleh OJK pada situs OJK.

Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan, apabila:
a.jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum terlampaui namun kondisi Bank selain Bank Sistemik menurun sehingga:
1.rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% (empat persen) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau
2.rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% (nol persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b.jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terlampaui dan:
1.rasio KPMM Bank selain Bank Sistemik kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau
2.rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 24
Dalam hal Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai Bank selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan, OJK memberitahukan secara tertulis kepada:
a.Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan tidak dapat disehatkan; dan
b.LPS untuk memperoleh keputusan terhadap penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(1)Dalam hal Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan, Bank Sistemik wajib:
a.menerapkan rencana aksi (recovery plan) untuk permasalahan keuangan; dan/atau
b.menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada OJK untuk permasalahan selain permasalahan keuangan.
(2)Tata cara penyampaian rencana tindak (action plan) dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank Sistemik yang dimuat dalam rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Bagian Kedua
Bank Sistemik dalam Pengawasan Intensif

Pasal 28
(1)Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai:
a.penetapan Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
b.penetapan perpanjangan jangka waktu Bank Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank Sistemik.

Pasal 29
(1)Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif, wajib:
a.menerapkan rencana aksi (recovery plan) untuk mengatasi permasalahan keuangan; dan/atau
b.menyampaikan rencana tindak (action plan) untuk mengatasi selain permasalahan keuangan.
(2)Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap.
(3)Ketentuan mengenai penyampaian rencana tindak (action plan) dan laporan realisasi rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13.

Pasal 30
Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif selain menerapkan rencana aksi (recovery plan) dan rencana tindak (action plan), wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 31
(1)Dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, OJK memberitahukan penetapan Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif kepada LPS.
(2)Dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian aset dan/atau kewajiban (due diligence) Bank Sistemik dalam pengawasan intensif dilakukan oleh LPS setelah berkoordinasi dengan OJK.

Pasal 32
(1)Bank Sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi Bank Sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Penetapan sebagai Bank Sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada Bank Sistemik yang bersangkutan.
(3)Pemberitahuan penetapan sebagai Bank Sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena permasalahan solvabilitas disampaikan juga kepada LPS.

Bagian Ketiga
Bank Sistemik dalam Pengawasan Khusus

Pasal 33
Bank Sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 34
Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menerapkan rencana aksi (recovery plan) untuk mengatasi permasalahan keuangan.

Pasal 35
(1)Penetapan Bank Sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada Bank Sistemik yang bersangkutan.
(2)Pemberitahuan kepada Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh Bank Sistemik.
(3)Selain pemberitahuan kepada Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Bank Sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS.

Pasal 36
(1)Dalam hal Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, OJK meminta LPS untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dalam pengawasan khusus.
(2)Dalam rangka peningkatan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat melakukan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah berkoordinasi dengan OJK.

Pasal 37
(1)Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan/atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 38
(1)Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
(2)Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan, data atau informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 39
(1)OJK meminta penyelenggaraan Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam hal Bank Sistemik dalam pengawasan khususmemenuhi kriteria:
a.jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum terlampaui namun:
1.rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen) namun kurang dari 8% (delapan persen) dan OJK menilai Bank Sistemik sudah tidak dapat disehatkan; dan/atau
2.rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% (nol persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b.jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terlampaui dan:
1.rasio KPMM Bank Sistemik kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau
2.rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank Sistemik.
(2)OJK meminta penyelenggaraan Rapat KSSK untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan Bank Sistemik dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40
Dalam hal Bank Sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diputuskan oleh KSSK diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan, OJK memberitahukan kepada Bank Sistemik mengenai keputusan KSSK tersebut.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41
Penyampaian laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini disampaikan kepada OJK dengan alamat:
a.Departemen Pengawasan Bank, Departemen Pengawasan Perbankan Syariah atau Kantor Regional OJK di Jakarta, bagi Bank yang berkantor Pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
b.Kantor Regional atau Kantor OJK setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V
SANKSI

Pasal 42
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan/atau Pasal 38 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
a.teguran tertulis; dan/atau
b.pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, jangka waktu bagi Bank yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan intensif dan jangka waktu Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus tetap mengacu pada jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh OJK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan OJK ini:
a.Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5190); dan
b.Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5417),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pengawasan normal" adalah pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria sebagai Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau tidak memenuhi kriteria sebagai Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pengawasan intensif" adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Bank.
Tindakan untuk mengembalikan kondisi Bank dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (supervisory actions) yang sesuai dengan permasalahan Bank.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pengawasan khusus" adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau intensif dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Bank.
Tindakan untuk mengembalikan kondisi Bank dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (supervisory actions) yang sesuai dengan permasalahan Bank.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Kewajiban Bank untuk memiliki rasio KPMM sesuai dengan profil risiko Bank mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
Huruf b
Perhitungan rasio modal inti (tier 1) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
Modal inti (tier 1) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah dana usaha yang telah dialokasikan menjadi Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "GWM dalam rupiah" adalah GWM primer bagi bank umum dan GWM dalam rupiah bagi bank umum syariah.
Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.
Yang dimaksud dengan "permasalahan likuiditas mendasar" adalah:
1.perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (net lender) menjadi posisi penerima pinjaman (net borrower);
2.posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat maturity mismatch yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
3.upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar atau suku bunga pasar;
4.ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana;
5.peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo; dan/atau
6.permasalahan likuiditas mendasar lain.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kredit bermasalah (NPL) atau pembiayaan bermasalah (NPF)" adalah kredit atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Formula perhitungan rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) adalah:

Formula perhitungan rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net) adalah:
Huruf e
Yang dimaksud dengan "peringkat komposit tingkat kesehatan Bank" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "peringkat faktor tata kelola" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 4
Ayat (1)
Perhitungan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak (action plan).
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penyelesaian bersifat kompleks" antara lain penyelesaian kredit bermasalah (NPL) atau pembiayaan bermasalah (NPF) untuk kredit sindikasi atau pembiayaan sindikasi dan/atau kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi secara menyeluruh yang mencakup kegiatan usaha dari hulu sampai dengan hilir.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "peringkat komposit tingkat kesehatan Bank" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "peringkat faktor tata kelola" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "peningkatan tindakan pengawasan" adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi Bank dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "rasio KPMM" adalah rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "rasio GWM dalam rupiah" adalah rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.
Angka 1
Yang dimaksud dengan "permasalahan likuiditas mendasar" adalah:
a)perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi pemberi pinjaman (net lender) menjadi posisi penerima pinjaman (net borrower);
b)posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat maturity mismatch yang besar, terutama pada skala waktu jangka pendek;
c)upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tinggi dari suku bunga wajar atau suku bunga pasar;
d)ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana;
e)peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo; dan/atau
f)permasalahan likuiditas mendasar lain.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk" adalah apabila kecenderungan dari rasio GWM Bank semakin menurun.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan" adalah Bank yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Rencana tindak (action plan) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank selain Bank Sistemik dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaian permasalahan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK disesuaikan dengan permasalahan Bank selain Bank Sistemik.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Bagi Bank selain Bank Sistemik umum konvensional, yang dimaksud dengan "remunerasi" adalah remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.
Bagi Bank selain Bank Sistemik umum syariah, yang dimaksud dengan "remunerasi" adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah dan/atau pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "distribusi laba" antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "transaksi tertentu" antara lain pencairan dana, pemberian fasilitas penyediaan dana seperti kredit atau pembiayaan, surat berharga, letter of credit, standby letter of credit, atau yang sejenis dengan itu.
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah orang perseorangan atau badan hukum tertentu yang bukan pihak terkait.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas" antara lain penerbitan surat utang, sekuritisasi aset, dan kerjasama pemasaran.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha" adalah usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank selain Bank Sistemik dapat dilakukan sebagian atau seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Yang dimaksud dengan "pengelola statuter" adalah pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
Huruf s
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Contoh tindakan lainnya antara lain mengkinikan rencana bisnis (business plan).
Ayat (2)
Rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) dapat merupakan bagian dari rencana tindak (action plan).

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Penambahan modal Bank selain Bank Sistemik dapat dilakukan baik oleh pemegang saham Bank selain Bank Sistemik maupun dari investor baru.
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan "memiliki" adalah:
a.pemegang saham yang secara sendiri atau bersama-sama dengan pemegang saham terkait lain;
b.pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain yang menyebabkan pemegang saham tersebut; atau
c.pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pemegang saham tersebut,
mempunyai saham Bank selain Bank Sistemik sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih. Termasuk pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham terkait lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah pemegang saham yang mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham lain dalam bentuk hubungan kepemilikan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, dan/atau melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank selain Bank Sistemik (acting in concert).
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Laporan struktur kelompok usaha memuat orang perseorangan dan/atau badan hukum pemegang saham Bank selain Bank Sistemik sampai dengan ultimate shareholders.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "laporan proyeksi arus kas" adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Tindakan membatasi kegiatan usaha tertentu dimaksudkan antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugian, memberikan perlindungan kepada nasabah, dan/atau meminimalisasi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan.
Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha Bank" adalah kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan atau Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kondisi Bank semakin memburuk" yaitu:
1)rasio KPMM Bank selain Bank Sistemik menurun dengan cepat dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau
2)GWM dalam rupiah Bank selain Bank Sistemik menurun dengan cepat dan tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Pilihan bentuk penyelamatan oleh LPS dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan, seperti penyertaan modal sementara, pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima, atau pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada bank perantara.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Bank Sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan" adalah Bank Sistemik yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Huruf a
Penerapan rencana aksi (recovery plan) mengacu kepada ketentuan OJK mengenai rencana aksi (recovery plan) bagi Bank Sistemik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "permasalahan selain permasalahan keuangan" adalah permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Penerapan rencana aksi (recovery plan) untuk mengatasi permasalahan terkait kesulitan keuangan bertujuan agar Bank Sistemik dalam status pengawasan intensif dapat kembali menjadi Bank Sistemik dalam status pengawasan normal.
Huruf b
Rencana tindak (action plan) memuat langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang tidak terkait dengan kesulitan keuangan dan bertujuan agar Bank Sistemik dalam status pengawasan intensif dapat kembali dalam pengawasan normal.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Persiapan penanganan permasalahan solvabilitas antara lain berupa pelaksanaan penilaian aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik (due diligence).
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Penambahan modal Bank Sistemik dapat dilakukan oleh pemegang saham Bank Sistemik atau dari investor baru.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Bank Sistemik dinilai sudah tidak dapat disehatkan apabila penerapan rencana aksi (recovery plan) selama jangka waktu Bank Sistemik dalam pengawasan khusus sudah tidak memungkinkan lagi untuk meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit sesuai profil risiko.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]