info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Efek memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal sehingga menjadi Efek Syariah apabila:
a.kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usaha dari Pihak yang menerbitkan Efek;
b.akad, cara pengelolaan, dan kekayaan Reksa Dana;
c.akad, cara pengelolaan, dan aset keuangan yang membentuk portofolio Efek Beragun Aset yang diterbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
d.akad, cara pengelolaan, dan kekayaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
e.akad dan portofolionya yang berupa Kumpulan Piutang atau pembiayaan pemilikan rumah;
f.akad, cara pengelolaan, dan/atau aset yang mendasari Sukuk; atau
g.akad, cara pengelolaan, dan/atau aset yang mendasari Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
(2)Akad-akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam penerbitan Efek wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB II
PIHAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN SYARIAH DI PASAR MODAL

Pasal 4
Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal meliputi:
a.Pihak yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
b.Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun:
1.pihak tersebut memiliki unit usaha syariah;
2.merupakan Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah;
3.merupakan Kustodian dari investasi syariah;
4.sebagian aktifitas operasional usaha Pihak tersebut dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
5.memberikan jasa syariah lainnya.
c.Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun menerbitkan Efek Syariah dan/atau berperan membantu penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal wajib mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan lain di sektor Pasar Modal.

Pasal 7
Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib:
a.menyatakan dalam anggaran dasar atau dokumen sejenis bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
b.mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 8
Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib:
a.mempunyai Dewan Pengawas Syariah, untuk Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah; atau
b.mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau paling sedikit 1 (satu) direktur atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, untuk pihak yang melakukan kegiatan selain Manajer Investasi yang mengelola investasi syariah.

(1)Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib menyampaikan laporan yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
(2)Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang disusun oleh:
a.Dewan Pengawas Syariah, untuk Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah; atau
b.Dewan Pengawas Syariah, direktur, atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, untuk pihak yang melakukan kegiatan selain Manajer Investasi yang mengelola investasi syariah.

Pasal 11
(1)Laporan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan.
(2)Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban menyampaikan lebih dari 1 (satu) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh waktu kewajiban penyampaian laporan mengikuti kewajiban penyampaian laporan yang paling akhir.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil reviu atas pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a.peringatan tertulis;
b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.pembatasan kegiatan usaha;
d.pembekuan kegiatan usaha;
e.pencabutan izin usaha;
f.pembatalan persetujuan; dan
g.pembatalan pendaftaran.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 14
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, angka 1 Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh jasa keuangan ribawi antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "gharar" adalah ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan.
Contoh jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) antara lain asuransi konvensional dan transaksi derivatif (forward, futures, swap) atau opsi yang mengandung spekulasi.
Yang dimaksud dengan "maisir" adalah setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya.
Huruf d
Angka 1
Contoh barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi) antara lain minuman keras, hewan yang diharamkan secara syariah, dan produk turunannya.
Angka 2
Contoh barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) antara lain daging dari binatang yang halal secara syariah namun disembelih tanpa membaca basmalah.
Angka 3
Contoh barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat antara lain rokok, media dan/atau penyedia jasa yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.
Ayat (2)
Huruf a
Contoh perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu (najsy) antara lain:
1.Transaksi Efek yang diawali pergerakan harga cenderung naik (uptrend), yang disebabkan oleh serangkaian transaksi yang dengan sengaja dilakukan oleh inisiator beli agar membentuk harga naik hingga level tertinggi yang diinginkannya. Setelah harga Efek mencapai level tertinggi yang diinginkannya, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga tersebut, melakukan transaksi sebagai inisiator jual Efek dengan volume yang signifikan (pump and dump).
2.Transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga cenderung naik (uptrend) yang disebabkan oleh serangkaian transaksi yang dengan sengaja dilakukan oleh inisiator beli agar membentuk harga naik hingga mencapai level tertinggi yang diinginkannya yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, menyesatkan (misleading).
Setelah harga mencapai level tertinggi yang diinginkannya, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga tersebut melakukan serangkaian transaksi sebagai inisiator jual Efek dengan volume yang signifikan (hype and dump).
3.Permintaan atau penawaran palsu (creating fake demand/supply), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli atau jual yang dipasang sudah mencapai harga terbaik (best price) maka order tersebut dihilangkan (deleted) atau diganti (amended) baik dari jumlah dan/atau harganya diturunkan secara berulang kali. Hal ini dilakukan untuk memberi kesan adanya permintaan atau penawaran yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Contoh perdagangan atas barang yang belum dimiliki adalah perdagangan Efek Syariah yang belum dimiliki (bai' al-ma'dum/short selling).
Pengertian "barang" mencakup pula Efek Syariah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "informasi orang dalam" adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 95 Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Yang dimaksud dengan "orang dalam" adalah orang dalam sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 95 Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "penimbunan (ihtikar)" adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.
Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori penimbunan (ihtikar) antara lain:
1.Pooling interest, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan likuid (liquid), baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan acuan (benchmark).
2.Cornering, yaitu pola transaksi yang dimaksudkan untuk menciptakan penawaran (supply) semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan penjualan saham namun belum memiliki saham yang dijual (short selling). Kemudian ada upaya pembelian yang menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku penjualan saham namun belum memiliki saham yang dijual (short selling) mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "suap (risywah)" adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "penipuan (tadlis)" adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
Tindakan yang tergolong penipuan (tadlis) antara lain:
1.melakukan transaksi lebih dahulu atas dasar adanya informasi bahwa seseorang akan melakukan transaksi dalam volume besar (front running).
2.informasi menyesatkan (misleading information), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek.
Yang dimaksud dengan "menyembunyikan kecacatan (ghisysy)" adalah penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori upaya memaparkan keunggulan atau keistimewaan dan menyembunyikan kecacatan (ghisysy) antara lain:
1.Pembentukan harga penutupan (marking at the close), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan.
2.Transaksi dari sekelompok pelaku dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar sehingga memberi kesan bahwa suatu Efek aktif diperdagangkan (alternate trade).
Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori upaya mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir) antara lain:
1.Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan dalam rangka membentuk harga dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar dan untuk aktif diperdagangkan (wash sale).
2.Transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya dalam rangka membentuk harga atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa (pre-arrange trade).

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Akad mencakup baik Akad Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun akad lainnya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "aset keuangan" adalah kumpulan tagihan/piutang.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "portofolio" adalah Kumpulan Piutang yang terdiri dari piutang-piutang yang timbul dari pembiayaan pemilikan rumah termasuk agunan/jaminan beserta hak tanggungan yang melekat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.
Yang dimaksud dengan "Kumpulan Piutang" di atas adalah Kumpulan Aset Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.
Sedangkan yang dimaksud dengan "Aset Keuangan" sebagaimana tersebut di atas adalah piutang yang diperoleh Kreditur Asal dari pemberian Kredit Pemilikan Rumah kepada debitur, termasuk agunan/jaminan beserta hak tanggungan yang melekat padanya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.
Huruf f
Pemenuhan seluruh atau sebagian unsur kesyariahan atas akad, aset, dan/atau cara pengelolaan yang mendasari Sukuk dalam huruf ini tergantung dari akad Sukuk.
Sebagai contoh untuk Sukuk dengan akad mudharabah, unsur akad, aset, dan cara pengelolaan aset yang mendasari Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Contoh Pihak yang menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah perusahaan yang menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.
Huruf b
Contoh Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha dan/atau cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal namun memiliki unit usaha syariah adalah perusahaan konvensional yang memiliki unit usaha syariah.
Contoh Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha dan/atau cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah adalah Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah.
Contoh Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha dan/atau cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun sebagian aktifitas operasional usaha Pihak tersebut dilakukan berdasarkan prinsip syariah adalah Perusahaan Efek yang memberikan jasa online trading syariah.
Huruf c
Contoh Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun menerbitkan Efek Syariah dan/atau berperan membantu penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal antara lain Emiten yang menerbitkan Sukuk atau Perusahaan Efek yang memberikan jasa penjaminan emisi Sukuk.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam hal Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal merupakan Kantor Cabang Bank Asing, yang dimaksud dengan "Direksi" adalah pimpinan tertinggi pada Kantor Cabang Bank Asing tersebut.
Yang dimaksud dengan "memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan syariah" antara lain mengetahui hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Laporan terkait pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian:
a.Laporan tahunan diperuntukan antara lain bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
b.Laporan keuangan tahunan diperuntukan antara lain bagi Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana syariah.
Ayat (2)
Sebagai contoh, Emiten A mempunyai kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan paling lambat 31 Maret 2015 dan kewajiban penyampaian laporan tahunan paling lambat 30 April 2015, jatuh waktu kewajiban penyampaian laporan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah 30 April 2015.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif dalam rangka Penawaran Umum Sukuk.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]