Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5781) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku jika Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:
a.perbaikan posisi keuangan;
b.selain perbaikan posisi keuangan;
c.penerbitan Saham Bonus yang:
1)merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
2)bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal."

3.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8A
(1)Dalam melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
(2)Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
a.RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
b.Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
c.Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggotaDireksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
d.Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
e.Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
f.Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegangsaham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
(3)Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8B
Penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:
a.Perusahaan Terbuka adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi pemerintah yang berwenang;
b.Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut; atau
c.Perusahaan Terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Pasal 8C
(1)Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.penambahan modal selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka dimaksud; dan
b.penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud.
(2)Perhitungan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada perhitungan yang mengakibatkan dilusi yang lebih kecil pada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas.
(3)Apabila pada saat Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masih terdapat pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang belum selesai jangka waktunya, penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal Perusahaan Terbuka untuk Program Kepemilikan Saham yang belum dilaksanakan.
(4)Apabila pada saat Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih terdapat pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum selesai jangka waktunya, penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum dilaksanakan."

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9
(1)Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
(2)Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
b.menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang;
(3)Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan."

5.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11A
Harga saham pada Pelaksanaan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b untuk Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek paling rendah sama dengan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai."

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12
Jika Perusahaan Terbuka bermaksud melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD."

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 6 (enam) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), dan ayat (1f) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15
(1)Perusahaan Terbuka yang melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi prinsip keterbukaan yang paling sedikit memuat:
a.jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD termasuk Efek yang menyertainya;
b.perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal apabila sudah dapat ditentukan;
c.analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham;
d.perkiraan secara garis besar penggunaan dana; dan
e.informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang termasuk informasi mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, jika terdapat penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang.
(1a)Perusahaan Terbuka yang melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b wajib mengumumkan informasi tentang penambahan modal tersebut kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi prinsip keterbukaan yang paling sedikit memuat:
a.alasan dan tujuan penambahan modal;
b.perkiraan periode pelaksanaan, jika periode pelaksanaan sudah direncanakan;
c.rencana penggunaan dana hasil penambahan modal, jika telah dapat ditentukan;
d.analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan Terbuka sebelum dan sesudah penambahan modal;
e.risiko atau dampak penambahan modal kepada pemegang saham termasuk dilusi;
f.keterangan dalam bentuk tabel tentang rincian struktur modal saham sebelum dan sesudah penambahan modal yang paling sedikit mencakup:
1.modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh beserta informasi mengenai jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal;
2.rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih, direktur, dan komisaris yang meliputi informasi mengenai nama, jumlah kepemilikan sahamnya, jumlah nilai nominal, dan persentase kepemilikan sahamnya;
3.saham dalam simpanan (portepel), yang meliputi informasi mengenai jumlah saham dan nilai nominal; dan
4.proforma modal saham apabila Efek dikonversikan, jika terdapat proforma saham; dan
g.keterangan mengenai calon pemodal, jika terdapat calon pemodal termasuk ada atau tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka.
(1b)Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b digunakan untuk pelunasan utang dan/atau konversi utang Perusahaan Terbuka, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:
a.riwayat utang yang akan dilunasi; dan
b.penggunaan dana atas utang yang akan dilunasi dan/atau dikonversi.
(1c)Dalam hal pemodal yang melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b adalah pihak terafiliasi, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:
a.sifat hubungan Afiliasi; dan
b.penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya penambahan modal oleh pemodal yang merupakan pihak terafiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan bukan oleh pihak terafiliasi.
(1d)Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b mengakibatkan perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka oleh Pengendali baru yang berupa orang perseorangan, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman mengenai calon Pengendali baru tersebut berupa:
a.nama;
b.alamat;
c.kewarganegaraan;
d.pemilik manfaat, jika terdapat pemilik manfaat; dan
e.hubungan Afiliasi-nya dengan Perusahaan Terbuka, jika terdapat hubungan Afiliasi.
(1e)Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b mengakibatkan perubahan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka oleh Pengendali baru yang berupa Pihak selain orang perseorangan, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman mengenai calon pengendali baru tersebut berupa:
a.nama Pihak;
b.alamat domisili atau alamat kantor pusat;
c.bidang usaha;
d.bentuk hukum Pihak;
e.susunan pengurus dan/atau pengawas;
f.struktur permodalan;
g.pemilik manfaat; dan
h.hubungan Afiliasi-nya dengan Perusahaan Terbuka, jika terdapat hubungan afiliasi.
(1f)Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:
a.keterangan tentang kreditur yang menyetujui dan akan berpartisipasi dalam restrukturisasi utang Perusahaan Terbuka;
b.syarat dan kondisi restrukturisasi utang;
c.harga saham pada saat Pelaksanaan Penambahan Modal; dan
d.penjelasan atas akun yang menyebabkan posisi keuangan Perusahaan Terbuka mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), dan ayat (1f) wajib dilakukan paling sedikit melalui:
a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
b.situs web Perusahaan Terbuka.
(3)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud."

8.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15A
(1)Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 beserta dokumen pendukungnya wajib disampaikan Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan elektronik dari dokumen pendukung dimaksud bersamaan dengan pengumuman RUPS.
(2)Informasi beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS sampai dengan pelaksanaan RUPS.

Pasal 15B
(1)Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan kepada pemegang saham dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1a) sampai dengan ayat (1f) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui:
a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
b.situs web Perusahaan Terbuka.
(3)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud."

9.Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB XA
PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN"

10.Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 43A dan Pasal 43B sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 43A
(1)Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan Penambahan Modal.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang melalui:
a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
b.situs web Perusahaan Terbuka.
(3)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 43B
(1)Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hasil Pelaksanaan Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, yang meliputi informasi:
a.pihak yang melakukan penyetoran;
b.jumlah dan harga saham yang diterbitkan;
c.rencana penggunaan dana; dan/atau
d.informasi lain yang relevan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pelaksanaan Penambahan Modal tersebut.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui:
a.1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
b.situs web Perusahaan Terbuka.
(3)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah informasi tersebut diumumkan."

11.Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 44A, Pasal 44B, dan Pasal 44C sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 44A
(1)Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memenuhi kriteria Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka tidak wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum.
(2)Penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang dilaksanakan melalui Penawaran Umum wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum.

Pasal 44B
Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dan huruf b merupakan Transaksi Afiliasi, Perusahaan Terbuka dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 44C
Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dan huruf b merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Perusahaan Terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu."

Pasal II
1.Perusahaan Terbuka yang telah menyampaikan mata acara rapat mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2.Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 395, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5652), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal I

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 3
Yang dimaksud dengan "Efek bersifat ekuitas lainnya" antara lain Efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham.

Pasal 8A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "afiliasi" adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8B
Cukup jelas

Pasal 8C
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Menteri" adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "terkait langsung dengan rencana penggunaan dana" adalah penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang yang memiliki manfaat dan nilai yang terbaik untuk Perusahaan Terbuka.
Contoh:
1.Sesuai dengan rencana bisnis Perusahaan Terbuka.
2.Perusahaan Terbuka akan mengembangkan usaha dan memerlukan akuisisi saham atau aset tertentu sehingga yang dapat disetorkan adalah yang terkait langsung dengan upaya pengembangan Perusahaan Terbuka tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Penilai" adalah Penilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11A
Cukup jelas

Pasal 12
Contoh nilai tertentu yang telah ditetapkan antara lain Perusahaan Terbuka membutuhkan dana dalam jumlah yang pasti untuk mengakuisisi perusahaan X sehingga membutuhkan penambahan modal dengan jumlah yang pasti.
Yang dimaksud dengan "sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya" adalah jumlah saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD dari total saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang direncanakan untuk diterbitkan dalam penambahan modal.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "prinsip keterbukaan" adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut.
Huruf a
Contoh Efek yang menyertai HMETD adalah waran, sehingga informasi yang harus diungkapkan adalah jumlah maksimal HMETD dan jumlah maksimal waran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penambahan modal dalam ketentuan ini adalah penambahan modal melalui penerbitan saham baik sebagai pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD maupun pelaksanaan Efek Bersifat Ekuitas yang menyertainya menjadi saham oleh pemegangnya.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (1b)
Cukup jelas.
Ayat (1c)
Cukup jelas.
Ayat (1d)
Cukup jelas.
Ayat (1e)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Dalam praktiknya "pemilik manfaat" dimaksud dikenal juga dengan sebutan beneficial owner.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (1f)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15A
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" antara lain bukti yang mendukung kondisi modal kerja negatif atau kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15B
Cukup jelas

Pasal 43A
Cukup jelas

Pasal 43B
Cukup jelas

Pasal 44A
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum antara lain:
1.Peraturan Nomor IX.A.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran;
2.Peraturan Nomor IX.A.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6028); dan
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6029).

Pasal 44B
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum adalah Peraturan Nomor IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 44C
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum adalah Peraturan Nomor IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal II
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]