BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
(2)Dalam hal Rencana Aksi (Recovery Plan) disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) pada RUPS berikutnya.

Pasal 4
Penyampaian Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan PSP.

(1)Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
(2)Dewan Komisaris wajib melakukan:
a.pengawasan terhadap implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan); dan
b.evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan).

BAB II
PEDOMAN RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)

Pasal 7
(1)Bank Sistemik harus memiliki pedoman Rencana Aksi (Recovery Plan) yang paling sedikit memuat:
a.pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam:
1.menyusun Rencana Aksi (Recovery Plan);
2.menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan); dan
3.mengkomunikasikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank Sistemik;
b.pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi (Recovery Plan); dan
c.pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan).
(2)Untuk mendukung implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pedoman Rencana Aksi (Recovery Plan) juga memuat paling sedikit:
a.prosedur untuk memastikan implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan) tepat waktu; dan
b.prosedur pengambilan keputusan dan prosedur eskalasi dalam pengambilan keputusan.
(3)Dalam hal diperlukan, Bank Sistemik dapat membentuk grup manajemen krisis untuk mengimplementasikan Rencana Aksi (Recovery Plan).
(4)Grup manajemen krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman yang paling sedikit memuat prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8
Pedoman Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola pada Bank.

Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
a.ringkasan eksekutif;
b.gambaran umum Bank Sistemik;
c.Opsi Pemulihan (Recovery Options); dan
d.pengungkapan Rencana Aksi (Recovery Plan).

Bagian Kesatu
Ringkasan Eksekutif

Pasal 11
Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit meliputi ringkasan mengenai:
a.gambaran umum Bank Sistemik;
b.Opsi Pemulihan (Recovery Options); dan
c.pengungkapan Rencana Aksi (Recovery Plan).

Bagian Kedua
Gambaran Umum Bank Sistemik

Kondisi Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menguraikan paling sedikit mengenai:
a.kepemilikan;
b.aspek bisnis dan kinerja;
c.rencana bisnis;
d.strategi pengelolaan risiko;
e.jaringan kantor; dan
f.perusahaan anak.

Pasal 14
(1)Lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik yang material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b menguraikan mengenai lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik yang memiliki kriteria paling sedikit:
a.berkontribusi dalam aktivitas pencapaian laba, penghimpunan dana, penyaluran dana, termasuk terhadap kinerja keuangan Bank Sistemik secara signifikan;
b.menanggung risiko besar dalam skenario terburuk yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik secara individu dan secara konsolidasi;
c.tidak dapat dibubarkan atau ditutup tanpa memicu risiko yang besar terhadap Bank Sistemik;
d.berperan penting bagi stabilitas keuangan Bank Sistemik; dan/atau
e.melakukan aktivitas operasional dan aktivitas pengelolaan risiko yang mendukung langsung pelaksanaan fungsi bisnis, termasuk keterkaitan operasional terhadap suatu fungsi dengan fungsi lain dalam Bank Sistemik.
(2)Bank Sistemik harus mengungkapkan kriteria material dari lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1)Keterkaitan usaha Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi keterkaitan usaha yang material baik secara intra-grup maupun secara eksternal.
(2)Keterkaitan usaha Bank Sistemik yang material secara intra-grup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menguraikan hubungan keuangan, penyertaan modal, dan kesepakatan dukungan keuangan intra-grup.
(3)Keterkaitan usaha Bank Sistemik yang material secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menguraikan mengenai eksposur, kewajiban, produk dan/atau jasa, yang signifikan kepada mitra bisnis utama.
(4)Bank Sistemik harus mengungkapkan kriteria material dari keterkaitan usaha Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17
Analisis skenario dampak perubahan kondisi Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi analisis skenario terhadap kondisi stress yang terjadi pada Bank Sistemik:
a.secara individu (idiosyncratic); dan
b.secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (market-wide shock), terhadap kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset.

Bagian Ketiga
Opsi Pemulihan (Recovery Options)

Pasal 18
(1)Bank Sistemik wajib menyusun dan menetapkan Opsi Pemulihan (Recovery Options) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c secara rinci disertai tahapan pelaksanaan secara realistis.
(2)Penetapan Opsi Pemulihan (Recovery Options) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
a.indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (Recovery Plan); dan
b.trigger level dari setiap indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mengaktivasi implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan).

(1)Selain indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bank Sistemik dapat menetapkan indikator lain yang bersifat kualitatif, yang menurut penilaian Bank Sistemik dapat menimbulkan permasalahan terhadap kondisi keuangan Bank Sistemik secara signifikan.
(2)Bank Sistemik menetapkan Opsi Pemulihan (Recovery Options) terhadap indikator lain yang bersifat kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21
(1)Bank Sistemik menetapkan trigger level dari setiap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, untuk melaksanakan Opsi Pemulihan (Recovery Options).
(2)Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai indikator permodalan, likuiditas, rentabilitas dan/atau kualitas aset, Bank Sistemik wajib menetapkan trigger level paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Trigger level yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan Rencana Aksi (Recovery Plan) untuk tujuan:
a.pencegahan sehingga Bank Sistemik tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pemulihan sehingga Bank Sistemik tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.

(1)Dalam penetapan Opsi Pemulihan (Recovery Options) untuk permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, Bank Sistemik wajib menetapkan Opsi Pemulihan (Recovery Options) berupa:
a.penambahan modal Bank Sistemik dan mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal Bank Sistemik, yang menjadi kewajiban PSP dan/atau ultimate shareholders; dan/atau
b.penambahan modal Bank Sistemik dan mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal Bank Sistemik, yang mengikutsertakan pihak lain.
(2)Kewajiban penambahan modal oleh PSP dan/atau ultimate shareholders sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
a.setoran modal;
b.menunda pembagian dividen;
c.pembagian dividen saham (stock dividend); dan/atau
d.memperhitungkan akumulasi kerugian menjadi beban pemegang saham sesuai dengan urutan tanggung jawab pemegang saham berdasarkan jenis saham yang dimiliki.
(3)Kewajiban dalam mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal oleh PSP dan/atau ultimate shareholders sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a.konversi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pemegang saham menjadi saham biasa; dan/atau
b.write-down bagi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pemegang saham.
(4)Kewajiban penambahan modal yang mengikutsertakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
a.penerbitan saham melalui penawaran umum (right issue); dan/atau
b.penerbitan saham tidak melalui penawaran umum (private placement).
(5)Kewajiban dalam mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal yang mengikutsertakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
a.konversi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pihak lain menjadi saham biasa; dan/atau
b.write-down bagi instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pihak lain.
(6)Bank Sistemik wajib terlebih dahulu melaksanakan Opsi Pemulihan (Recovery Options) berupa peningkatan modal yang menjadi kewajiban PSP dan/atau ultimate shareholders sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 24
(1)Dalam rangka penerapan Opsi Pemulihan (Recovery Options) berupa kewajiban dalam mengubah jenis utang atau investasi tertentu menjadi modal Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5), Bank Sistemik wajib memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal.
(2)Penetapan jumlah instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang wajib dimiliki oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
a.ketahanan permodalan Bank Sistemik berdasarkan analisis skenario dampak perubahan dari kondisi Bank Sistemik secara individu (idiosyncratic) dan kondisi Bank Sistemik secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (market-wide shock); dan
b.dampak penerbitan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal terhadap rentabilitas.

Dalam penetapan Opsi Pemulihan (Recovery Options) untuk permasalahan kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, Bank Sistemik dapat menetapkan Opsi Pemulihan (Recovery Options) berupa:
a.restrukturisasi kredit;
b.hapus buku aset produktif; dan/atau
c.Opsi Pemulihan (Recovery Options) lain.

Bagian Keempat
Pengungkapan Rencana Aksi (Recovery Plan)

Pasal 28
(1)Pengungkapan Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disampaikan kepada:
a.pihak internal; dan
b.pihak eksternal;
(2)Pengungkapan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada pihak internal dan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambaran umum mengenai:
a.tindakan yang akan dilakukan oleh Bank Sistemik untuk mengatasi permasalahan keuangan yang akan terjadi di Bank Sistemik; dan
b.mekanisme pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif dalam hal Rencana Aksi (Recovery Plan) diimplementasikan.

BAB IV
IMPLEMENTASI, EVALUASI DAN PENGUJIAN (STRESS TESTING),
SERTA PENGKINIAN RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)

Pasal 29
Bank Sistemik wajib mengimplemen­tasikan Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada saat trigger level yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terpenuhi.

Pasal 30
(1)Direksi wajib melakukan evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala untuk menilai kelayakan Rencana Aksi (Recovery Plan).
(2)Evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi (Recovery Plan) secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank Sistemik.
(3)Penetapan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas penilaian Bank Sistemik atau atas penilaian OJK.
(4)Hasil evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

Pasal 31
(1)Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat perubahan:
a.trigger level;
b.Opsi Pemulihan (Recovery Options); dan/atau
c.pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
(3)Dalam hal pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada OJK belum memperoleh persetujuan dalam RUPS, Bank Sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) pada RUPS berikutnya.

BAB V
PENYAMPAIAN RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)

Pasal 32
Bagi Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebelum Peraturan OJK ini berlaku, wajib menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada OJK untuk pertama kali paling lambat tanggal 29 Desember 2017.

Pasal 33
Bagi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik pada saat atau setelah berlakunya Peraturan OJK ini, wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sebagai Bank Sistemik.

Pasal 34
(1)Bank Sistemik wajib menyampaikan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada OJK paling lama:
a.akhir bulan November bagi pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) secara berkala; dan/atau
b.1 (satu) bulan setelah evaluasi dan pengujian (stress testing) Rencana Aksi (Recovery Plan) berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi Bank Sistemik.
(2)Penyampaian pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil evaluasi dan pengujian (stress testing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disertai dengan:
a.kelayakan trigger level;
b.kelayakan Opsi Pemulihan (Recovery Options); dan
c.pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik.
(3)Penyampaian pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.
(4)Dalam hal pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) meliputi perubahan:
a.trigger level;
b.Opsi Pemulihan (Recovery Options); dan/atau
c.pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, penyampaian pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain wajib ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama juga ditandatangani oleh PSP.

Pasal 35
(1)OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas kelengkapan Rencana Aksi (Recovery Plan) yang disampaikan oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1).
(2)Dalam hal berdasarkan penilaian oleh OJK, Rencana Aksi (Recovery Plan) yang disampaikan oleh Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Bank Sistemik wajib melakukan perbaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) dan menyampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak perintah perbaikan Rencana Aksi (Recovery Plan).

Pasal 36
Dalam hal batas waktu penyampaian Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian Rencana Aksi (Recovery Plan) paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
PEMENUHAN KEWAJIBAN INSTRUMEN UTANG ATAU
INVESTASI YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK MODAL

Pasal 37
(1)Pemenuhan kewajiban memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal untuk Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib dipenuhi oleh Bank Sistemik paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
(2)Pemenuhan kewajiban memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal untuk Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib dipenuhi oleh Bank Sistemik paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Rencana Aksi (Recovery Plan) diterima secara lengkap oleh OJK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38
Dalam hal Bank Sistemik telah melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) namun kondisi Bank Sistemik tidak menunjukkan perbaikan, OJK dapat menetapkan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 39
Bank Sistemik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (6), Pasal 24, Pasal 29 Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), dan/atau Pasal 37 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
a.teguran tertulis;
b.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
c.larangan pembukaan jaringan kantor;
d.penurunan tingkat kesehatan Bank Sistemik;
e.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
f.pencantuman anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan/atau pemegang saham Bank Sistemik dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Pasal 40
(1)Bank Sistemik yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Aksi (Recovery Plan) untuk pertama kali, pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan), dan/atau perbaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Bank Sistemik untuk menyampaikan Rencana Aksi (Recovery Plan), pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan), atau perbaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (2).

Pasal 41
Bank Sistemik yang terlambat memenuhi kewajiban memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenakan sanksi administratif berupa:
1.penurunan terhadap penilaian faktor tata kelola dalam tingkat kesehatan Bank; dan
2.pengumuman mengenai ketidakpatuhan Bank Sistemik dalam pemenuhan kewajiban kepemilikan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, dalam situs OJK.

Pasal 42
Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 30 ayat (1) atau Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a.teguran tertulis; dan/atau
b.pencantuman anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Kewajiban Rencana Aksi (Recovery Plan) memperoleh persetujuan RUPS mengingat dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) memuat peranan pemegang saham khususnya PSP untuk memperbaiki kondisi keuangan melalui penambahan modal.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Persetujuan dari Dewan Komisaris atas Rencana Aksi (Recovery Plan) diberikan sebelum persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pihak yang berperan dan bertanggung jawab dalam implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan)", antara lain adalah pihak internal dan pihak terkait lain, termasuk satuan kerja terkait, sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Bank Sistemik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Grup manajemen krisis (crisis management group) dapat berbentuk satuan kerja khusus atau gugus tugas (task force) yang terdiri dari pihak internal, dan pihak yang mempunyai kompetensi mengatasi permasalahan keuangan Bank Sistemik jika diperlukan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Termasuk kriteria "perusahaan anak" adalah grup usaha dari perusahaan anak.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Yang dimaksud dengan "ultimate shareholders" mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
Yang dimaksud dengan "perusahaan terelasi (sister company)" mengacu pada Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kesepakatan dukungan keuangan intra-grup antara lain termasuk jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh Bank Sistemik dari grup usahanya.
Ayat (3)
Mitra bisnis (counterparties) antara lain nasabah, pemasok, rekanan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "trigger level" adalah tingkatan di mana Opsi Pemulihan (Recovery Options) mulai dilaksanakan.

Pasal 19
Ayat (1)
Indikator Rencana Aksi (Recovery Plan) yang ditetapkan oleh Bank Sistemik harus mampu mewakili dan mengidentifikasi kerentanan utama (key vulnerabilities) terkait permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Bank Sistemik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "rasio kecukupan likuiditas (LCR)" mengacu pada Peraturan OJK mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) bagi bank umum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan {"rasio pendanaan stabil bersih (NSFR)" adalah perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (available stable funding) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (required stable funding).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Indikator lain yang bersifat kualitatif antara lain:
a.permintaan percepatan pelunasan kewajiban Bank Sistemik oleh mitra bisnis (counterparties);
b.keputusan pengadilan yang berpengaruh negatif bagi Bank Sistemik;
c.pemberitaan atau publikasi negatif terhadap Bank Sistemik; dan/atau
d.penurunan reputasi Bank Sistemik secara signifikan.
Ayat (2)
Opsi Pemulihan (Recovery Options) terhadap indikator kualitatif bertujuan agar permasalahan yang terjadi pada Bank Sistemik tidak mengarah dan/atau menyebabkan memburuknya kondisi keuangan Bank Sistemik.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Contoh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menetapkan trigger level antara lain ketentuan mengenai KPMM, CET 1, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, LCR, dan/atau NSFR.
Ayat (3)
Huruf a
Sebagai contoh pencegahan sehingga Bank Sistemik tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk indikator permodalan, yaitu rasio KPMM, Bank Sistemik menetapkan trigger level agar tidak melanggar ketentuan tambahan modal sebagai penyangga (buffer) berupa ketentuan permodalan terkait dengan Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer, dan Capital Surcharge untuk Bank Sistemik.
Huruf b
Sebagai contoh pemulihan sehingga Bank Sistemik tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk indikator permodalan, yaitu rasio KPMM, Bank Sistemik menetapkan trigger level agar tidak melanggar rasio KPMM yaitu rasio KPMM di bawah profil risiko meskipun masih di atas 8% (delapan persen).
Huruf c
Sebagai contoh perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik untuk indikator permodalan, yaitu rasio KPMM, Bank Sistemik menetapkan trigger level agar tidak melanggar rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen).

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Urutan pilihan pelaksanaan Opsi Pemulihan (Recovery Options) bertujuan agar Bank Sistemik dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi, dalam hal ini terkait tindakan untuk pencegahan, pemulihan atau perbaikan dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Analisis atau penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi:
1.pihak internal dan pihak eksternal yang mungkin akan terpengaruh oleh Opsi Pemulihan (Recovery Options); dan/atau
2.pihak internal dan pihak eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan Opsi Pemulihan (Recovery Options).
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penilaian kecukupan dukungan operasional misalnya sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia.
Penilaian kecukupan dukungan operasional ini meliputi juga analisis operasional internal Bank Sistemik, akses Bank Sistemik dan perusahaan anak yang dicakup dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) pada infrastruktur pasar, misalnya kliring, fasilitas settlement, dan sistem pembayaran.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "investasi tertentu" adalah jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal yang hanya terdapat pada bank umum syariah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "investasi tertentu" adalah jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal yang hanya terdapat pada bank umum syariah.
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak selain PSP dan/atau ultimate shareholders.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal hanya terdapat pada bank umum syariah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Jenis instrumen investasi yang memiliki karakteristik modal hanya terdapat pada bank umum syariah.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Huruf a
Dalam hal ini yang dimaksud dengan "credit line" merupakan fasilitas yang dapat diterima oleh Bank Sistemik dari pihak lain yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan/atau menutupi kebutuhan likuiditas Bank Sistemik dalam hal diperlukan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pihak internal" antara lain seluruh unit kerja dan seluruh pegawai, terutama yang akan terlibat dalam implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pihak eksternal" antara lain investor, mitra bisnis (counterparties), dan pihak lain yang berkepentingan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Implementasi Rencana Aksi (Recovery Plan) bertujuan untuk mencegah, memulihkan, atau memperbaiki kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "evaluasi dan pengujian (stress testing)" adalah penilaian kondisi Bank Sistemik pada saat pelaksanaan evaluasi dibandingkan dengan Rencana Aksi (Recovery Plan) yang sudah ditetapkan, serta penilaian kelayakan atas Rencana Aksi (Recovery Plan) untuk mengantisipasi berbagai kondisi (skenario) stress secara individu (idiosyncratic) dan secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (market-wide shock).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank Sistemik" adalah perubahan kondisi Bank Sistemik secara individu (idiosyncratic) dan secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (market-wide shock) yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank Sistemik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal" adalah ketersediaan baik berdasarkan jumlah maupun jangka waktu instrumen utang atau investasi dimaksud untuk menghadapi kondisi tekanan keuangan (financial stress).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Yang dimaksud dengan "penyampaian Rencana Aksi (Recovery Plan)" adalah penyampaian pertama kali, penyampaian pengkinian dan penyampaian perbaikan.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]