info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bobot risiko Pembiayaan beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut:
a.paling rendah 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal atau apartemen atau Pembiayaan konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal atau apartemen yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
1.diberikan kepada nasabah perorangan;
2.agunan diikat dengan hak tanggungan atau fidusia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferensi) kepada Bank Umum Syariah; dan
3.Bank Umum Syariah memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala;
b.paling rendah 20% (dua puluh perseratus) untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal yang merupakan program Pemerintah Indonesia yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
1.dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2.dijamin 100% (seratus perseratus) oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan pengakuan garansi dalam teknik mitigasi Risiko Kredit.

Pasal 4
Persyaratan pengakuan garansi dalam teknik mitigasi Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 adalah sebagai berikut:
a.Bank Umum Syariah memiliki hak tagih langsung kepada pihak pemberi jaminan tanpa harus melakukan tindakan hukum terlebih dahulu terhadap nasabah dalam hal terjadi cedera janji (wanprestasi);
b.Tagihan atau transaksi rekening administratif yang diberikan garansi dinyatakan secara spesifik dan jelas dalam perjanjian garansi;
c.Perjanjian garansi bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);
d.Garansi dicairkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak eksposur telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran margin/bagi hasil/ujrah; dan
e.Garansi yang diterbitkan oleh pihak pemberi jaminan telah diakui sebagai kewajiban dalam pembukuan pihak pemberi jaminan.

Bagian Kedua
Bobot Risiko Pembiayaan kepada UMKM yang Dijamin oleh Lembaga
Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan Berstatus BUMD

(1)Persyaratan skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sebagai berikut:
a.pangsa penjaminan Pembiayaan oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah;
b.Bank Umum Syariah mengajukan klaim kepada lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadi tunggakan pokok, margin/bagi hasil/ujrah, dan/atau tagihan lainnya yang menjadikan kualitas Pembiayaan paling baik dinilai "Diragukan" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku walaupun Pembiayaan belum jatuh tempo;
c.pembayaran penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah klaim diajukan oleh Bank Umum Syariah dan dokumen diterima secara lengkap oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan;
d.jangka waktu penjaminan atau asuransi Pembiayaan paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan; dan
e.penjaminan atau asuransi Pembiayaan bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable).
(2)Persyaratan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus bukan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sebagai berikut:
a.pendirian lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku mengenai lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan;
b.didukung oleh dana penjaminan (modal) dengan gearing ratio mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali;
c.mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
d.bukan merupakan pihak terkait Bank Umum Syariah kecuali keterkaitan tersebut karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah daerah.
(3)Persyaratan skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam perjanjian antara Bank Umum Syariah dengan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan.

Pasal 7
(1)Bobot risiko Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD yang:
a.memiliki peringkat lebih tinggi dari BBB–; dan
b.pengakuan penjaminan atau asuransi Pembiayaan, skema penjaminan atau asuransi Pembiayaan, dan lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), didasarkan pada peringkat lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD sesuai kategori portofolio tagihan kepada entitas sektor publik.
(2)Bobot risiko tagihan kepada entitas sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a.sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk peringkat yang setara BBB+ sampai dengan BBB–;
b.sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk peringkat yang setara A+ sampai dengan A–; atau
c.sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk peringkat yang setara AAA sampai dengan AA–.
(3)Ilustrasi peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan notasi peringkat yang dikeluarkan lembaga pemeringkat Standard and Poor's.

BAB III
PENILAIAN DAN PENETAPAN KUALITAS ASET
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu
Pembiayaan dan Penyediaan Dana Lainnya dalam Jumlah Kecil

Pasal 8
(1)Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah, untuk:
a.Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
b.Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:
1.Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk Risiko Kredit sangat memadai;
b)memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
c)memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3).
2.Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk Risiko Kredit memadai;
b)memiliki rasio KPMM paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
c)memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3).
(2)Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Unit Usaha Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.predikat penilaian KPMR untuk Risiko Kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan KPMR Unit Usaha Syariah; dan
b.Peringkat Komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada Peringkat Komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah UMKM dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan:
a.Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
b.Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.

Bagian Kedua
Penetapan Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11
(1)Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
a.paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
b.tetap atau tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar;
(2)Kualitas Pembiayaan selama masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a.menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran margin/bagi hasil/ujrah selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut sesuai perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau
b.sesuai kualitas Pembiayaan yang lebih buruk antara kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kualitas Pembiayaan yang sebenarnya, apabila terdapat tunggakan pembayaran margin/bagi hasil/ujrah atau tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.
(3)Kualitas Pembiayaan setelah masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok didasarkan atas:
a.ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
b.prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB IV
PENYERTAAN MODAL BAGI BANK UMUM SYARIAH

Permohonan persetujuan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum ketentuan ini berlaku, disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:
a.Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dan masih dalam periode 3 (tiga) kali kewajiban pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah setelah penandatanganan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau
b.Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dan masih dalam masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok setelah penandatanganan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan,
ditetapkan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 17
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud "rumah tinggal atau apartemen" adalah rumah tapak atau rumah susun namun tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor.
Huruf b
Yang dimaksud "Pemerintah Indonesia" adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan "cedera janji" (wanprestasi) adalah kegagalan atau kelalaian nasabah untuk membayar kewajiban keuangan dan memenuhi kewajiban lainnya kepada Bank Umum Syariah; misalnya, kegagalan nasabah membayar pokok dan margin/bagi hasil/ujrah pada saat yang ditentukan (default).
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kriteria lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan yang berstatus BUMD yang mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain memiliki kinerja keuangan yang baik.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penentuan pihak terkait Bank Umum Syariah didasarkan pada hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud "entitas sektor publik" adalah Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia dan badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia.
"Pemerintah Indonesia" adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyediaan dana lainnya" adalah penerbitan jaminan dan/atau pembukaan letter of credit.
Termasuk sebagai "Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya" adalah semua jenis Pembiayaan atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan nasabah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "50 (lima puluh) nasabah terbesar" adalah 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank Umum Syariah secara individu.
Yang dimaksud dengan "50 (lima puluh) nasabah terbesar Unit Usaha Syariah" adalah 50 (lima puluh) nasabah terbesar dari Unit Usaha Syariah, tidak termasuk dari bank induknya.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Faktor penilaian prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kualitas Pembiayaan yang sebenarnya" adalah penilaian kualitas Pembiayaan yang didasarkan atas:
a.Ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
b.Prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar untuk Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]