BAB I
KETENTUAN UMUM

Pemeriksaan Langsungbertujuan untuk:
a.memperoleh gambaran mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
b.memperoleh keyakinan yang memadai mengenai tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan/atau
c.menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

BAB IV
FREKUENSI DAN LINGKUP PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 4
(1)Frekuensi Pemeriksaan Langsung ditetapkan OJK sesuai rencana pengawasanberbasis risiko.
(2)Frekuensi Pemeriksaan Langsung bagi lembaga penunjang industri keuangan non-bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, ditetapkan OJK dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(3)Lingkup Pemeriksaan Langsung adalah seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atau terhadap aspek-aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

BAB V
KRITERIA PEMERIKSA

(1)OJK dapat menunjuk akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa.
(2)Penunjukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perintah kerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

BAB VI
KEWAJIBAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Pasal 7
(1)Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada Pemeriksa:
a.buku-buku, berkas-berkas, catatan, disposisi, memorandum;
b.dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinannya;
c.segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
d.kesempatan meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha; dan
e.hal-hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung.
(2)Lembaga Jasa Keuangan Non-Bankdan pihak-pihak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (2) wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan Pemeriksa.
(3)Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/atau pihak-pihak lain dilarang untuk menghambat proses Pemeriksaan Langsung serta mempengaruhi pendapat, penilaian atau hasil kerja dari Pemeriksa.

BAB VII
TATA CARA PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 8
(1)Pemeriksaan Langsung dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Langsung yang diterbitkan oleh OJK.
(2)Pemeriksa wajib menyampaikan surat perintah Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
(3)Sebelum dilakukan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
(4)Surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi sebagai berikut:
a.nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan Langsung;
b.nama Pemeriksa;
c.tujuan Pemeriksaan Langsung;
d.jangka waktu Pemeriksaan Langsung;
e.dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan Langsung; dan
f.batas waktu penyampaian dokumen kepada Pemeriksa.
(5)OJK dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Langsung kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan Langsung apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Langsung diduga akan mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan Langsung, atau akan memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Langsung.

(1)OJK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan Langsung final kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau sejak tanggal pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2)Laporan hasil Pemeriksaan Langsung final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

BAB VIII
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LANGSUNG

Pasal 11
(1)Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(2)Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling sedikit setiap bulan atau sesuai laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila OJK menilai bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank telah melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penilaian OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank melalui surat.
(5)OJK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari kegiatan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

BAB IX
KEWAJIBAN BAGI PEMERIKSA

(1)Pemeriksaan Langsung terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh lembaga keuangan asing yang dilakukan oleh pemeriksa dari otoritas pengawas sektor jasa keuangan dari negara lain hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari OJK.
(2)Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukannya Pemeriksaan Langsung.
(3)Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasejak surat permohonan diterima secara lengkap oleh OJK.
(4)OJK dapat meminta kepada pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar dalam Pemeriksaan Langsung sekaligus memeriksa hal-hal yang dibutuhkan oleh OJK.
(5)OJK dapat memerintahkan pegawai OJK untuk mendampingi pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama kegiatan Pemeriksaan Langsung berlangsung.
(6)Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut asas timbal balik yang dituangkan secara tertulis.
(7)Pemeriksa dari otoritas pengawas sektor jasa keuangan dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada OJK.

BAB XI
SANKSI

Pasal 14
(1)Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:
a.peringatan tertulis;
b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.kewajiban bagi direksi atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
d.pembatasan kegiatan usaha;
e.pembekuan kegiatan usaha; dan
f.pencabutan izin kegiatan usaha.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
(4)Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administrative berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
(5)Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 17
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan "pemegang saham atau yang setara" pada ayat ini adalah pemegang saham bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang berbentuk perseroan terbatas, dan pendiri bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang berbentuk koperasi atau dana pensiun.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak selain pemegang saham atau yang setara maupun perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank antara lain pihak yang melakukan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan pemasaran produknya.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Pemeriksaan Langsung merupakan salah satu aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Frekuensi Pemeriksaan Langsung ditetapkan OJK berdasarkan rencana pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berbasis risiko.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam hal Pemeriksaan Langsung dilakukan terhadap aspek-aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Pemeriksa hanya menilai satu atau lebih aspek penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
Yang dimaksud dengan aspek kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank antara lain strategi, kepengurusan, tata kelola, aset dan liabilitas, operasional, dan dukungan dana.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b dan huruf c
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah orang selain pegawai OJK.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Surat Edaran OJK mengatur antara lain kriteria akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang dapat ditunjuk sebagai Pemeriksa dan tata cara penunjukan pihak-pihak tersebut.

Pasal 7
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk segera memperlihatkan dan/atau memperlihatkan dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan Langsung kepada Pemeriksa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pemeriksa.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan" dalam ayat ini termasuk menghadirkan pihak ketiga dalam rangka memperoleh keterangan yang dibutuhkan Pemeriksa.
Ayat (3)
Larangan untuk menghambat proses Pemeriksaan Langsung termasuk pula larangan bagi Lembaga Jasa Keuangan Non- Bank untuk menolak adanya proses Pemeriksaan Langsung.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Waktu Pemeriksaan Langsung berakhir adalah waktu berakhirnya surat tugas pemeriksaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Dalam hal tidak terdapat pertemuan dalam rangka pembahasan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara, penyampaian laporan Pemeriksaan Langsung final harus dilakukan paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian tanggapan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara. Namun, dalam hal terdapat pertemuan dalam rangka pembahasan laporan hasil Pemeriksaan Langsung sementara, penyampaian laporan Pemeriksaan Langsung final harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pertemuan tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan OJK dapat memuat kewajiban bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menyampaikan laporan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada OJK. Apabila laporan hasil pemeriksaan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai batas waktu kewajiban pelaporan tersebut, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling sedikit setiap bulan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK antara lain prosedur internal OJK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Langsung.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Pengenaan sanksi atas pelanggaran Peraturan OJK ini disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Permintaan OJK kepada pemegang saham atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk membubarkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah dalam hal Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berbentuk koperasi atau dana pensiun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]