BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dalam rangka pengawasan, OJK melakukan penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
(2)Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian tingkat risiko yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

BAB III
METODE PENILAIAN TINGKAT RISIKO
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Pasal 4
(1)Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan penilaian terhadap probabilitas kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dan pihak lain.
(2)Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dilakukan melalui penilaian terhadap:
a.risiko strategi;
b.risiko operasional;
c.risiko aset dan liabilitas;
d.risiko kepengurusan;
e.risiko tatakelola;
f.risiko dukungan dana;
g.risiko asuransi, khusus untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; dan
h.risiko pembiayaan, khusus untuk perusahaan pembiayaan.

(1)Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyusun laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
(2)Direksi, komisaris, atau organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan pengawasan pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan isi, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko.
(3)Laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nilai risiko dan tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pasal 7
(1)Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada OJKdengan ketentuan:
a.untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya; dan
b.untuk penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh OJK.
(2)Dalam hal tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jatuh pada hari libur, maka laporan hasil penilaian tingkat risiko wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB V
TINDAK LANJUT PENILAIAN TINGKAT RISIKO
LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Pasal 8
(1)Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4).
(2)Dalam hal tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Tinggi atau Sangat Tinggi, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan rencana tindak lanjut kepada OJK.
(3)Rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat langkah-langkah untuk menurunkan tingkat risiko dan jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut.
(4)Penyampaian rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat:
a.tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk penilaian tingkat risiko untuk posisi akhir tahun; dan
b.sesuai tanggal yang ditetapkan OJK untuk penilaian tingkat risiko atas permintaan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
(5)Dalam hal tanggal 31 Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a jatuh pada hari libur, maka rencana tindak lanjut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1)Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi berupa:
a.peringatan tertulis;
b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.kewajiban bagi direksi atauyang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
d.pembatasan kegiatan usaha;
e.pembekuan kegiatan usaha; dan
f.pencabutan izin kegiatan usaha.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
(4)Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
(5)OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
(1)Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2015 yaitu untuk penilaian tingkat risiko posisi per 31 Desember 2014.
(2)Penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 12
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus2014
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penilaian tingkat risiko merupakan proses evaluasi terhadap risiko kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang diukur dalam bentuk tingkat risiko dan nilai risiko.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "posisi akhir tahun" adalah posisi per 31 Desember.
Ayat (4)
Berdasarkan hasil pengawasan, OJK dapat meminta Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penilaian tingkat risiko pada waktu tertentu selain akhir tahun.

Pasal 3
Ayat (1)
OJK melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Salah satu tahap kegiatan pengawasan berbasis risiko adalah penilaian tingkat risiko.
Ayat (2)
Dalam melakukan penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, OJK menggunakan berbagai informasi, antara lain laporan berkala seperti laporan keuangan dan penilaian tingkat risiko, laporan non-berkala seperti laporan perubahan kepengurusan, dan informasi lain seperti informasi pengaduan.

Pasal 4
Ayat (1)
Penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank merupakan suatu alat untuk mendeteksi potensi kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah atau pihak lain. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, risiko diartikan sebagai potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis dan tertanggung.Bagi dana pensiun, risiko diartikan sebagai potensi kegagalan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak yang berhak lainnya. Adapun bagi perusahaan pembiayaan, risiko diartikan sebagai potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.
Ayat (2)
huruf a
Penilaian risiko strategi dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
huruf b
Penilaian risiko operasional dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
huruf c
Penilaian risiko aset dan liabilitas dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
huruf d
Penilaian risiko kepengurusan dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang dapat muncul sebagai akibat kegagalan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya, yaitu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
huruf e
Penilaian risiko tata kelola dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
huruf f
Penilaian risiko dukungan dana dilakukan dengan menilai kecukupan dana/modal yang ada pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, termasuk ketersediaan akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
huruf g
Penilaian risiko asuransi dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.
huruf h
Penilaian risiko pembiayaan dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menentukan tingkat risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Rendah apabila secara umum sehat dan memiliki risiko kegagalan yang rendah.
huruf b
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Sedang Rendah apabila Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara umum sehat, namun terdapat beberapa permasalahan minor yang dihadapi dan bila dibiarkan akan meningkatkan risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
huruf c
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Sedang Tinggi apabila Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara umum cukup sehat, namun terdapat beberapa permasalahan yang cukup signifikan yang berpotensi menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berisiko tinggi.
huruf d
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Tinggi apabila Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara umum kurang sehat dan memiliki risiko kegagalan yang tinggi.
huruf e
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berada pada tingkat risiko Sangat Tinggi apabila Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank secara umum tidak sehat dan memiliki risiko kegagalan yang sangat tinggi.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "analisis yang komprehensif" adalah analisis terhadap seluruh jenis risiko, sedangkan "terstruktur" berarti mengikuti pedoman penilaian tingkat risiko.
Ayat (4)
Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain pedoman penilaian setiap jenis risiko dan pedoman penentuan nilai dan tingkat risiko.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Permintaan OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penyesuaian atas rencana tindak lanjut dapat disampaikan secara tertulis melalui surat maupun melalui rapat atau pertemuan dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Batas waktu 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya surat dari OJK atau sejak tanggal rapat atau pertemuan dimaksud.

Pasal 10
Penerapan sanksi atas pelanggaran Peraturan OJK ini disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]