info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas LJKNB.

Pasal 4
(1)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi LJKNB berupa perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib diterapkan untuk:
a.Risiko Strategi;
b.Risiko Operasional;
c.Risiko Aset dan Liabilitas;
d.Risiko Kepengurusan;
e.Risiko Tata Kelola;
f.Risiko Dukungan Dana; dan
g.Risiko Asuransi.
(2)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi LJKNB berupa perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi wajib diterapkan untuk:
a.Risiko Strategi;
b.Risiko Operasional;
c.Risiko Kepengurusan; dan
d.Risiko Tata Kelola.
(3)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi LJKNB berupa dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib diterapkan untuk:
a.Risiko Strategi;
b.Risiko Operasional;
c.Risiko Aset dan Liabilitas;
d.Risiko Kepengurusan;
e.Risiko Tata Kelola;dan
f.Risiko Dukungan Dana.
(4)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi LJKNB berupa perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib diterapkan untuk:
a.Risiko Strategi;
b.Risiko Operasional;
c.Risiko Aset dan Liabilitas;
d.Risiko Kepengurusan;
e.Risiko Tata Kelola;
f.Risiko Dukungan Dana; dan
g.Risiko Pembiayaan.

(1)LJKNB wajib menyusun penilaian sendiri (self assesment) penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sekali dalam setahun untuk posisi per tanggal 31 Desember.
(2)LJKNB wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
(3)Apabila batas akhir penyampaian laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
(4)Hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penilaian tingkat Risiko LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat risiko LJKNB.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 7
(1)OJK melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada LJKNB.
(2)LJKNB wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada OJK.

BAB IV
SANKSI

Pasal 8
(1)OJK mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada LJKNB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 7 ayat (2) Peraturan OJK ini.
(2)Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
a.teguran tertulis pertama;
b.teguran tertulis kedua; dan
c.teguran tertulis ketiga.
(3)Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan jika LJKNB melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu pemenuhan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dimaksud.
(4)Sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan jika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama atau kedua dimaksud, LJKNB belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama atau kedua dimaksud.
(5)Dalam hal LJKNB telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK dapat mewajibkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada LJKNB dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Prosedur dan penetapan limit Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap Risiko LJKNB.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Evaluasi atas pedoman penerapan Manajemen Risiko dilakukan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun apabila tidak terdapat perubahan Risiko yang signifikan pada LJKNB.Apabila terdapat perubahan Risiko yang signifikan pada LJKNB, evaluasi atas pedoman tersebut harus dilakukan segera setelah terjadinya perubahan Risiko yang signifikan.
Yang dimaksud dengan "perubahan Risiko yang signifikan" antara lain ditunjukkan dengan peningkatan Risiko LJKNB ke tingkat yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian tingkat Risiko.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh OJK merupakan bagian dari kegiatan pengawasan terhadap LJKNB, antara lain dalam rangka melakukan penilaian tingkat Risiko LJKNB. Hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK mengenai penilaian tingkat risiko LJKNB.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penyesuaian penerapan Manajemen Risiko LJKNB yang dimaksud pada ketentuan ini termasuk pula penyesuaian pedoman penerapan Manajemen Risiko LJKNB.

Pasal 10
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]