info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Pasal 4
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
b.disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
c.dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:
a.memuat hak dan kewajiban Konsumen;
b.dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
c.memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.
(2)Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
(3)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.
(4)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.
(5)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 8
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
(2)Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
a.manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
b.syarat dan ketentuan.

(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
(2)Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

Pasal 11
(1)Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.
(2)Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan
b.prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 14
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
(2)Rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Pasal 17
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 18
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (bundling product/service).
(2)Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
a.Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan
b.Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.
(3)Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan Konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggung jawab Konsumen.

(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan:
a.nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan
b.pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal penjualan produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam penawaran atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan pernyataan bahwa orang perorangan dimaksud terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual, dan pengurus/pegawai dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menghindari benturan kepentingan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen.
(2)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan informasi mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan.

Pasal 24
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada Konsumen dengan kebutuhan khusus.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 28
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 30
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
a.memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
b.menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya,
yang dapat merugikan Konsumen.
(2)Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
(3)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 31
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
a.Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
b.diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
(4)Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.

Pasal 32
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen.
(2)Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen.

Pasal 33
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang mengenakan biaya apapun kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan.

Pasal 34
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Kepala Eksekutif yang melakukan pengawasan atas kegiatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

Pasal 35
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
(2)Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a.kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut;
b.transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan/atau
c.terdapat hal-hal lain di luar kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen.
(4)Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 36
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen.
(2)Kewenangan unit kerja dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(3)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menunjuk 1 (satu) orang pegawai di setiap kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menangani penyelesaian pengaduan Konsumen.

Pasal 37
Dalam hal pengaduan Konsumen terkait transaksi atau kegiatan melibatkan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan atau pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyelesaikan pengaduan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian pengaduan wajib dilakukan oleh pegawai lain.

Pasal 38
Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:
a.pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
b.melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
c.menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.

Pasal 39
(1)Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
(2)Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
(3)Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB III
PENGADUAN KONSUMEN DAN PEMBERIAN FASILITAS
PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 40
(1)Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.

Pasal 41
Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
1.Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2.Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
b.Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
c.Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
d.pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbritrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
e.pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
f.pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
g.pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Pasal 42
Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

Pasal 43
Otoritas Jasa Keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan.

Pasal 44
Otoritas Jasa Keuangan memulai proses fasilitasi setelah Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sepakat untuk difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam perjanjian fasilitasi yang memuat:
a.kesepakatan untuk memilih penyelesaian pengaduan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
b.persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45
(1)Pelaksanaan proses fasilitasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan menandatangani perjanjian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
(2)Jangka waktu proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Akta Kesepakatan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 46
(1)Kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dihasilkan dari proses fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, maka ketidaksepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil fasilitasi Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 47
(1)Direksi atau pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan bertanggung jawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini.
(2)Dewan Komisaris atau pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 48
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi Direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan Konsumen.
(2)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib membentuk sistem pelaporan untuk menjamin optimalisasi pengawasan Direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 49
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
(3)Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditaati oleh pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 50
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen.
(2)Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
a.kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan
b.sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen.

BAB V
PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 51
(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 52
(1)Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen.
(2)Permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 53
(1)Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
a.Peringatan tertulis;
b.Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c.Pembatasan kegiatan usaha;
d.Pembekuan kegiatan usaha; dan
e.Pencabutan izin kegiatan usaha.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
(4)Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
(5)Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54
Perjanjian baku yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang mengatur perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 56
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki kelengkapan internal untuk melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 57
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2013
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "transparansi" dalam huruf ini adalah pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada Konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti Huruf b
Yang dimaksud dengan "perlakuan yang adil" dalam huruf ini adalah perlakuan Konsumen secara adil dan tidak diskriminatif (Diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras).
Huruf c
Yang dimaksud dengan "keandalan" dalam huruf ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen" dalam huruf ini adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "penanganan pengaduan" dalam huruf ini adalah pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan.
Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa" adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sebagai contoh kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak menyampaikan alasan penolakannya adalah sebagai berikut:
Calon Konsumen tabungan yang setelah dilakukan due dilligence ternyata diindikasikan terlibat tindak pidana pencucian uang maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak diwajibkan untuk memberikan alasan penolakan (ketentuan anti tipping off).

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bahasa lain" dalam ayat ini adalah bahasa yang dapat digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh Konsumen.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "bahasa asing" di ayat ini adalah bahasa asing yang digunakan dalam perjanjian internasional.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sebagai contoh larangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen adalah sebagai berikut:
Pelaku Usaha Jasa Keuangan Bank mempunyai fasilitas short message system banking yang diberikan kepada nasabahnya tanpa persetujuan tertulis dengan memberikan tambahan biaya.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perubahan" dalam ayat ini adalah perubahan yang meliputi penambahan dan pengurangan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Penyampaian informasi dapat dilakukan menggunakan sarana fisik maupun elektronik, baik secara langsung kepada setiap Konsumen maupun dalam bentuk pengumuman.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Konsumen dianggap tidak menyetujui" dalam ayat ini adalah Konsumen yang menyatakan tidak setuju dalam waktu 30 hari kerja. Dalam hal Konsumen tidak setuju maka Konsumen tidak dikenakan ganti rugi atau penalti. Sebagai contoh, deposito yang terjadi perubahan suku bunga di tahun berjalan masa deposito sehingga apabila Konsumen tidak setuju maka Konsumen dapat memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan penalti.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan kewajaran biaya atau harga, dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pasal 14
Ayat (1)
Penyelenggaraan edukasi dimaksudkan untuk meningkatkan literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan akses di sektor jasa keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
Ayat (2)
Pada prinsipnya laporan mengenai rencana penyelenggaraan edukasi dilaporkan setahun sekali yang pelaporannya diusahakan dijadikan satu dengan pelaporan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan misalnya pelaporan yang dilakukan oleh Perbankan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
Penyampaian laporan tentang rencana penyelenggaraan edukasi dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan lainnya yang bersifat tahunan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16
Sebagai contoh memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen antara lain adalah sebagai berikut:
Konsumen yang diperhatikan sesuai dengan kebutuhan yang ditujukan untuk Konsumen yang menempatkan dananya atau kreditur (suitability) sedangkan Konsumen yang diperhatikan sesuai dengan kemampuan yaitu konsumen yang meminjam dana atau debitur (affordability).

Pasal 17
Sebagai contoh, Konsumen yang sedang mengalami musibah anaknya sakit dan Konsumen sedang tidak mempunyai uang, pada saat yang bersamaan Konsumen ditawari oleh pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan Kredit Tanpa Agunan karena Konsumen tidak memiliki uangnya untuk biaya rumah sakit akhirnya Kredit tersebut diambil juga tanpa memikirkan kemampuan untuk membayarnya.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Contoh ketentuan pada huruf b ini adalah Perusahaan Pembiayaan menawarkan paket layanan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan menambahkan layanan asuransi kerugian yang bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi A.
Perusahaan Pembiayaan dimaksud tidak dapat memaksa Konsumen untuk memilih layanan asuransi dari Perusahaan Asuransi A, namun Konsumen dapat memilih layanan asuransi selain Perusahaan Asuransi A.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dimaksud dengan "sarana komunikasi pribadi" dalam ayat ini adalah sarana komunikasi yang bersifat personal misalnya antara lain email, short message system, dan voicemail.

Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "terdaftar" pada huruf ini adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
"Keseimbangan" dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen telah memberikan informasi dan dokumen yang jujur dan tidak menyesatkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyimpan dan menggunakan informasi dan dokumen tersebut semata-mata untuk kepentingan Konsumen.
"Keadilan" dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen telah sepakat untuk membayar produk dan/atau layanan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga harus memberikan produk dan/atau layanan dimaksud sesuai dengan perjanjian.
Sebagai contoh "kewajaran" dalam membuat perjanjian, misalnya penetapan harga atau biaya yang dikenakan atas produk dan/atau layanan harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Pasal 22
Ayat (1)
"Perjanjian baku" sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang mengeluarkan produk dan/atau layanan dilarang memuat klausula baku yang menyatakan bahwa produk dan/atau layanan yang digunakan Konsumen bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan apabila terdapat permasalahan.
Dalam Perjanjian penerbitan kartu kredit yang menyatakan:
"Pemegang kartu membebaskan Penerbit Kartu Kredit dari tanggungjawab dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun yang mungkin timbul dari dari keluhan, atau gugatan yang diajukan oleh pemegang kartu atau kuasanya."
Klausula baku ini mengalihkan tanggung jawab yang secara hukum merupakan tanggung jawab pelaku usaha, dibebankan kepada Konsumen melalui perjanjian.
Huruf b
Konsumen tidak dapat membatalkan pembelian produk dan/atau layanan dan meminta penyerahan uangnya karena produk dan/atau layanannya tidak sesuai dengan perjanjian.
Contoh klausula baku pada perjanjian pengikatan jual beli rumah, yang menyatakan bahwa:
"booking fee berlaku 7 hari dan apabila lewat 7 hari tidak melakukan pembayaran dianggap sudah mengundurkan diri dan developer berhak menjual kembali barang tersebut."
Huruf c
Ketentuan ini menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan sepihak atas benda yang diagunkan oleh Konsumen, jika antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terikat perjanjian tersendiri yang bersifat accessoir terhadap perikatan pokok tentang pembelian produk dan/atau layanan jasa keuangan.
Contoh:
Jika dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang dibebani dengan jaminan fidusia, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tanpa persetujuan dari Konsumen pembiayaan, karena jaminan fidusia dilakukan berdasarkan undang-undang mengenai jaminan fidusia.
Huruf d
Contoh dari klausula baku yang dilarang pada huruf ini adalah:
"Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya di mana Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa suatu kerusakan atau kerugian secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan diatur dalam ketentuan ini, maka merupakan kewajiban Konsumen untuk membuktikan sebaliknya."
Klausula baku semacam ini bertentangan dengan asas hukum pembuktian yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Contoh dari klausula baku yang dilarang pada huruf ini adalah:
Perjanjian pembukaan rekening baru di Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang menyatakan: "Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi rekening ini."
Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.
Huruf g
Pelaku Usaha Jasa Keuangan apabila melakukan pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli Konsumen secara angsuran, harus menggunakan surat kuasa terpisah dengan perjanjian pokoknya.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Yang dimaksud dengan "kebutuhan khusus" dalam pasal ini khusus dibatasi pada tuna netra, tuna rungu, dan usia lanjut dengan umur 60 tahun atau lebih.
Yang dimaksud dengan "layanan khusus" dalam pasal ini antara lain adalah memberikan formulir yang menggunakan huruf braille.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Yang dimaksud dengan "kesalahan dan/atau kelalaian" pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
"Pelayanan dan penyelesaian pengaduan" sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk jika setelah menerima pengaduan dari Konsumen terjadi sengketa, yaitu perbedaan pendapat antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau melalui mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagai contoh, jika Bank Kustodian menerima pengaduan dari Konsumen, nasabah pemegang rekening Efek, maka laporan beserta tindak lanjutnya disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mengajukan dokumen" dalam ayat ini adalah pengajuan dokumen secara langsung datang ke kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau pengajuan dokumen secara tertulis.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Huruf a
"Kerugian finansial" yang dimaksudkan di sini adalah nilai sengketa.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Jenis sanksi administratif ini merupakan jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran Peraturan OJK ini, dengan memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak yang akan dikenakan sanksi dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Yang dimaksud dengan "kelengkapan internal" pada ayat ini antara lain pedoman penetapan biaya atau harga produk dan layanan jasa keuangan, kode etik pelayanan Konsumen, peraturan tentang mekanisme pengaduan konsumen, standar prosedur operasi mengenai kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen, sistem pengendalian intern terkait dengan perlindungan Konsumen, serta unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan Konsumen.

Pasal 57
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas