http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, PBI, PBPK, dan POJK (dan juga Inpres)Berita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi a.l. peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga lain yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKPeraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. saat ini belum dibuat)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
  help
Lembaran Negara• Berita Negara• Tabel LN• Tabel BN• UU ke MK• Peraturan ke MA• Prolegnas• Peraturan Jepang• Home•  Home

UU YANG DIUBAH / DIBATALKAN OLEH MK


cData: 93
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
# UU & No Judul Pasal yg berubah
31.UU 16-2004Kejaksaan RI
32.UU 18-2004Perkebunan
33.UU 22-2004Komisi Yudisial
34.UU 27-2004Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
35.UU 29-2004Praktik Kedokteran
36.UU 30-2004Jabatan Notaris
37.UU 32-2004Pemerintahan Daerah
38.UU 37-2004Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
39.UU 39-2004Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri
40.UU 40-2004Sistem Jaminan Sosial Nasional
41.UU 11-2006Pemerintahan Aceh
42.UU 15-2006Badan Pemeriksa Keuangan
43.UU 18-2006APBN TA 2007
44.UU 23-2006Administrasi Kependudukan
45.UU 22-2007Penyelenggara Pemilihan Umum
46.UU 27-2007Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
47.UU 25-2007Penanaman Modal
48.UU 39-2007Perubahan UU 11-1995 tentang Cukai
49.UU 40-2007Perseroan Terbatas
50.UU 10-2008Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
51.UU 11-2008Informasi dan Transaksi Elektronik
52.UU 12-2008Perubahan Kedua UU 32-2004 tentang Pemerintahan Daerah
53.UU 21-2008Perbankan Syariah
54.UU 37-2008Ombudsman RI
55.UU 39-2008Kementerian Negara
56.UU 42-2008Pemilu Presiden/Wakil Presiden
57.UU 56-2008Pembentukan Kab. Tambrauw di Prov. Papua Barat
58.UU 3-2009Perubahan Kedua UU 14-1985 Tentang Mahkamah Agung
59.UU 4-2009Pertambangan Mineral dan Batu Bara
60.UU 9-2009Badan Hukum Pendidikan


[tulis]» komentar « [baca]