http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKPeraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
  help
Lembaran Negara• Berita Negara• Tabel LN• Tabel BN• UU ke MK• Peraturan ke MA• Prolegnas• Peraturan Jepang• Home•  Home

UU YANG DIUBAH / DIBATALKAN OLEH MK


cData: 101
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
# UU & No Judul Pasal yg berubah
31.UU 4-2004Kekuasaan Kehakiman
32.UU 7-2004Sumber Daya Air
33.UU 16-2004Kejaksaan RI
34.UU 18-2004Perkebunan
35.UU 22-2004Komisi Yudisial
36.UU 27-2004Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
37.UU 29-2004Praktik Kedokteran
38.UU 30-2004Jabatan Notaris
39.UU 32-2004Pemerintahan Daerah
40.UU 37-2004Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
41.UU 39-2004Penempatan Dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri
42.UU 40-2004Sistem Jaminan Sosial Nasional
43.UU 11-2006Pemerintahan Aceh
44.UU 15-2006Badan Pemeriksa Keuangan
45.UU 18-2006APBN TA 2007
46.UU 23-2006Administrasi Kependudukan
47.UU 22-2007Penyelenggara Pemilihan Umum
48.UU 25-2007Penanaman Modal
49.UU 27-2007Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
50.UU 39-2007Perubahan UU 11-1995 tentang Cukai
51.UU 40-2007Perseroan Terbatas
52.UU 10-2008Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
53.UU 11-2008Informasi dan Transaksi Elektronik
54.UU 12-2008Perubahan Kedua UU 32-2004 tentang Pemerintahan Daerah
55.UU 14-2008Keterbukaan Informasi Publik
56.UU 21-2008Perbankan Syariah
57.UU 37-2008Ombudsman RI
58.UU 39-2008Kementerian Negara
59.UU 42-2008Pemilu Presiden/Wakil Presiden
60.UU 56-2008Pembentukan Kab. Tambrauw di Prov. Papua Barat


[tulis]» komentar « [baca]