http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, PBI, PBPK, dan POJK (dan juga Inpres)Berita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi a.l. peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga lain yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKPeraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah atau pernah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. masih dalam tahap awal)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945HomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
  help
Lembaran Negara• Berita Negara• Tabel LN• Tabel BN• UU ke MK• Peraturan ke MA• Prolegnas• Peraturan Jepang• Home•  Home

UU YANG DIUBAH / DIBATALKAN OLEH MK


cData: 102
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
# UU & No Judul Pasal yg berubah
01.Stb 732-1915KUHP
02.UU 5-1960Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
03.Penpres 4-1963Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum
04.UU 1-1974Perkawinan
05.UU 8-1981Hukum Acara Pidana
06.UU 5-1986Peradilan Tata Usaha Negara
07.UU 2-1992Usaha Perasuransian
08.UU 3-1992Jaminan Sosial Tenaga Kerja
09.UU 12-1992Sistem Budidaya Tanaman
10.UU 3-1997Pengadilan Anak
11.UU 10-1998Perubahan UU 7-1992 Tentang Perbankan
12.UU 5-1999Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13.UU 31-1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
14.UU 41-1999Kehutanan
15.UU 45-1999Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
16.UU 21-2001Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
17.UU 22-2001Minyak dan Gas Bumi
18.UU 14-2002Pengadilan Pajak
19.UU 25-2002Pembentukan Prov. Kepulauan Riau
20.UU 30-2002Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
21.UU 32-2002Penyiaran
22.UU 12-2003Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
23.UU 13-2003Ketenagakerjaan
24.UU 16-2003Penetapan Perpu 2-2002 Tentang Pemberlakuan Perpu 1-2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi UU
25.UU 17-2003Keuangan Negara
26.UU 18-2003Advokat
27.UU 20-2003Sistem Pendidikan Nasional
28.UU 24-2003Mahkamah Konstitusi
29.UU 40-2003Pembentukan Kab. Seram Timur, Seram Barat, Dan Kep. Aru di Prov. Maluku
30.UU 1-2004Perbendaharaan Negara


[tulis]» komentar « [baca]