info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Setiap Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerinitah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
(3)Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi:
a.Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.
b.Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
c.Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpacu dan terarah serta berkesinambungan.
d.Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
e.Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
f.Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik lndonesia.
g.Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
h.Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
i.Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
j.Penyelenggara Usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 4
(1)Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
(2)Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan politik dan agama.

BAB V
KEORGANISASIAN

(1)Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:
a.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b.Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
c.Dapat membaca dan menulis.
d.Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna.
e.Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
f.Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap.
g.Berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun.
(2)Susunan pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(3)Kepengurusan Karang Taruna sesuai dengan keorganisasiannya diatur sebagai berikut:
a.Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas adat Sederajat yang terpilih dan disahkan dalam Temu Karya diwilayahnya adalah sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Kepala/Ketua Komunitas Adat Sederajat setempat.
b.Pengurus di lingkup Kecamatan yang disahkan dalam Temu Karya Kecamatan adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat.
c.Pengurus dilingkup Kabupaten/Kota yang disahkan dalam Temu Karya Kabupaten/Kota adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat.
d.Pengurus dilingkup Provinsi yang disahkan dalam Temu Karya Provinsi adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur setempat.
e.Pengurus di lingkup Nasional yang disahkan dalam Temu Karya Nasional adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial.
(4)Susunan pengurus di setiap lingkup Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lingkup.

BAB VII
MEKANISME KERJA

Pasal 7
(1)Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat melaksanakan fungsi-fungsi operasional di bidang Kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok Karang Taruna dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah dan komponen terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pengurus di setiap lingkup yang ditetapkan sebagai pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna mulai dari pengurus di lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional melaksanakan fungsi sebagai berikut:
a.Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi.
b.Pemberdaya, mengembangkan dan memperkuat sistem jaringan kerjasama (networking) antar Karang Taruna serta dengan pihak lain yang terkait.
c.Penyelenggara mekanisme pengambilan keputusan organisasi, pendampingan, dan advokasi.
d.Konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka memelihara solidaritas, konsistensi dan citra organisasi.
(3)Mekanisme hubungan komunikasi, Informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna dengan wadah pengurus di lingkup Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional adalah bersifat koordinatif, konsultatif dan kolaboratif secara fungsional serta bukan operasional.
(4)Untuk mendayagunakan pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka diadakan Forum pertemuan Karang Taruna yang diatur sebagai berikut:
a.Bentuk-bentuk Forum terdiri dari:
1)Temu Karya;
2)Rapat Kerja;
3)Rapat Pimpinan;
4)Rapat Pengurus Pleno;
5)Rapat Konsultasi;
6)Rapat Pengurus Harian.
b.Mekanisme Forum pertemuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Karang taruna.
c.Forum-forum pertemuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pedoman pelaksanaan Karang Taruna.
d.Pengambilan keputusan dalam setiap Forum pertemuan Karang Taruna wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila hal itu tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
e.Forum Pertemuan Karang Taruna yang diadakan secara Nasional dan khusus dalam rangka usulan untuk bahan perubahan Pedoman Dasar/Pedoman pelaksanaan Karang Taruna, diatur sebagai berikut:
1)Minimal 2/3 (dua pertiga) dari Jumlah peserta/pengurus dari lingkup Provinsi di seluruh wilayah indonesia harus hadir ditambah unsur dari Departemen Sosial selaku Pembina Fungsional;
2)Usulan perubahan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dapat dinyatakan sah apabila didasarkan pada persetujuan minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Provinsi peserta yang hadir dan mendapat persetujuan dari Pembina Fungsional Pusat (Departemen Sosial);
3)Rekomendasi usulan guna perubahan tersebut, diusulkan sebagai bahan untuk disahkan atau ditetapkan oleh Menteri Sosial Rl;
(5)Kedudukan, pemilihan dan masa bakti pengurus sebagai berikut:
a.Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat setempat. Pengurus di lingkup Kecamatan, Kabupaton/Kota dan Provinsi berkedudukan di lbukota masing-masing dan pengurus di lingkup Nasional berkedudukan di lbukota Negara.
b.Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya serta wajiib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
c.Masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajit paling lama 3 (tiga) tahun dan Pengurus lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional, masing-masing selama 5 (lima) tahun serta dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya, serta memenuhi persyaratan yang berlaku.

BAB VIII
PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 8
(1)Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat dan Pengurus di lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional dilakukan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan lingkupnya.
(2)Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tersebut pada ayat (1) di atas adalah:
a.Surat Keputusan Kepala desa/Lurah atau Komunitas adat sederajat untuk Pengukuhan Pengurus Karang Taruna setempat.
b.Surat Keputusan Camat untuk pengukuhan Pengurus, dilingkup Kecamatan setempat.
c.Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk pengukuhan Pengurus dilingkup Kabupaten/Kota setempat.
d.Surat Keputusan Gubernur untuk pengukuhan Pengurus dilingkup Provinsi setempat.
e.Surat Keputusan Menteri Sosial untuk Pengukuhan Pengurus dilingkup Nasional.
(3)Pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas adat Sederajat dan Pengurus dilingkup Kecamatan sampai dengan Nasional dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan lingkupnya masing-masing.

BAB IX
PEMBINA

Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari:
1.Iuran warga Karang Taruna.
2.Usaha Sendiri yang diperoleh secara syah.
3.Bantuan Masyarakat yang tidak mengikat.
4.Bantuan/Subsidi dari Pemerintah.
5.Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN UNIT TEKNIS KARANG TARUNA

Pasal 11
(1)Setiap Karang Taruna dapat membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) pada forum tertinggi (Temu Karya) di masing-masing wilayahnya yang kemudian dikukuhkan oleh forum tersebut.
(2)Majelis Pertimbangan Karang Taruna dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris (sesuai kebutuhan) merangkap anggota, dan para anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan jumlah mantan aktivis Karang Taruna di wilayahnya masing-masing ditambah beberapa tokoh yang dianggap layak apabila memungkinkan.

(1)Karang Taruna dapat memiliki identitas lambang bendera, panji, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 65/HUK/KEP/XI/1982, dan lagu mars serta hymne.
(2)Identitas yang telah ditetapkan dan/atau digunakan tersebut menjadi identitas resmi Karang Taruna dan hanya dapat dirubah dengan Keputusan Menteri Sosial.
(3)Mekanisme penggunaan identitas Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Karang Taruna.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 14
(1)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
(2)Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2005
MENTERI SOSIAL RI,

H.BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:
1.Bapak Presiden Republik Indonesia;
2.Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
3.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat;
4.Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial;
5.Gubernur Provinsi di seluruh lndonesia;
6.Kepala Dinas/instansi Sosial Provinsi di seluruh Indonesia;
7.Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8.Para Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan dan Kepala Pusat di lingkungan Departemen Sosial;
9.Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota di seluruh lndonesia;
10.Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi-Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas