info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan:
a.pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
b.kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
c.pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
d.pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4
Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Karang Taruna mempunyai fungsi:
a.mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
b.menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
c.meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
d.menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e.menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
f.memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
KEORGANISASIAN, KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
Keorganisasian

Pasal 7
(1)Keorganisasian Karang Taruna berada di desa/kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh Warga Karang Taruna setempat.
(2)Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama, dibentuk Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah masing masing.
(3)Karang Taruna dan/atau Forum Pengurus Karang Taruna dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha akademisi dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna, yang mekanisme pembentukkanya diatur melalui keputusan Forum Pengurus Karang Taruna Nasional dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Kerja Nasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Keorganisasian diatur oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dibentuk Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna.

Bagian Kedua
Keanggotaan

(1)Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:
a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
d.memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
e.berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
(2)Kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di desa/kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.
(3)Kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui Temu Karya Forum Pengurus Karang Taruna di kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;
b.Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Temu Karya Karang Taruna kabupaten/kota dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;
c.Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Forum Pengurus Karang Taruna provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur setempat dengan masa bhakti 5 (lima) tahun; dan
d.Forum Pengurus Karang Taruna Nasional dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Nasional Forum Pengurus Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial RI, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Temu Karya diatur oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V
MEKANISME KERJA

(1)Hubungan kerja antara Karang Taruna Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah bersifat pembinaan.
(2)Hubungan kerja Karang Taruna dan Forum Pengurus Karang Taruna dengan Kementerian Sosial dan Instansi Sosial Daerah bersifat pembinaan fungsional.
(3)Hubungan kerja antara Forum Pengurus Karang Taruna dengan Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya bersifat kemitraan.

BAB VI
PEMBINA KARANG TARUNA

Pasal 14
Pembina Karang Taruna meliputi:
a.Pembina Utama;
b.Pembina Umum;
c.Pembina Fungsional; dan
d.Pembina Teknis.

(1)Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
a.Tingkat Pusat adalah Menteri Dalam Negeri;
b.Tingkat Provinsi adalah Gubernur;
c.Tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;
d.Tingkat Kecamatan adalah Camat; dan
e.Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
(2)Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
a.Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum oleh masing-masing Gubernur Provinsi;
b.Gubernur, melakukan pembinaan umum di Provinsi dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Provinsi;
c.Bupati/Walikota, melakukan pembinaan umum di Kab/Kota dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Kabupaten/Kota;
d.Camat, melakukan pembinaan umum di Kecamatan dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Tingkat Kecamatan; dan
e.Kepala Desa/Lurah, melakukan pembinaan umum di desa/kelurahan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan, memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di desa/kelurahan.

Pasal 17
(1)Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
a.Tingkat Pusat adalah Menteri Sosial;
b.Tingkat Provinsi adalah Kepala Instansi Sosial Provinsi;
c.Tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
d.Tingkat Kecamatan adalah Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor Kecamatan.
(2)Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan:
a.secara fungsional;
b.bimbingan keorganisasian Karang Taruna;
c.program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku Orsos kemasyarakatan Kepemudaan di desa/kelurahan; dan
d.secara fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan FPKT Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Nasional.

Pasal 18
(1)Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
a.Tingkat Pusat adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
b.Tingkat Provinsi adalah Instansi/Dinas Terkait tingkat Provinsi; dan
c.Tingkat Kabupaten/Kota adalah Instansi/Dinas terkait tingkat Kabupaten/Kota.
(2)Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

BAB VII
PROGRAM KERJA

(1)Program Kerja Karang Taruna terdiri dari pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan dan lain-lain sesuai kebutuhan.
(2)Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.
(3)Untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Karang Taruna dapat membentuk unit teknis.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 21
(1)Penyelenggaraan Program Karang Taruna menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Tanggung jawab dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:
a.melaksanakan tugas desentralisasi bidang Pemberdayaan Karang Taruna;
b.melaksanakan tugas dekonsentrasi bidang Pemberdayaan Karang Taruna;
c.melakukan program pengembangan;
d.melakukan pembinaan kemitraan dengan Forum Pengurus Karang Taruna;
e.memberikan penghargaan;
f.melakukan sosialisasi;
g.melakukan monitoring; dan
h.melaksanakan koordinasi.

Pasal 24
Tanggung jawab dan wewenang bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:
a.melaksanakan tugas pembantuan;
b.melakukan penumbuhan Karang Taruna;
c.melakukan pemutakhiran data Karang Taruna;
d.melaksanakan pembinaan lanjutan;
e.melakukan pembinaan kemitraan dengan Forum Pengurus Karang Taruna;
f.memberikan penghargaan;
g.melakukan sosialisasi;
h.melakukan monitoring; dan
i.melaksanakan koordinasi.

BAB IX
PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN

Pengelolaan keuangan Karang Taruna wajib dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.

BAB XI
IDENTITAS DAN LAMBANG

Pasal 28
(1)Karang Taruna wajib memiliki identitas lambang bendera, panji, dan lagu mars serta hymne.
(2)Identitas Karang Taruna terdiri atas bendera, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, topi dan atribut Karang Taruna.
(3)Mekanisme penggunaan identitas Karang Taruna diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 29
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2010
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Dr.H. Salim Segaf Al Jufri, MA


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas