info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Departemen Agama;
(2)Penghulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4
Tugas pokok Penghulu, adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, /pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Unsur dan sub unsur kegiatan Penghulu yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:
1.Pendidikan, meliputi:
a.Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
b.Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional kepenghuluan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
c.Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat.
2.Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, meliputi:
a.Perencanaan kegiatan kepenghuluan;
b.Pengawasan pencatatan nikah/rujuk;
c.Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk;
d.Penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
e.Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
f.Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
g.Pembinaan keluarga sakinah;
h.Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan.
3.Pengembangan kepenghuluan, meliputi:
a.Pengkajian masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat dan ahwal assyakhsiyah);
b.Pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk;
c.Pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk;
d.Penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat;
e.Koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.
4.Pengembangan profesi, meiiputi:
a.Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
b.Penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang kepenyhuluan dan hukum Islam;
c.Penyusunan pedoman/petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam;
d.Pelayanan konsultasi kepenghuluan dan hukum Islam.
5.Penunjang tugas Penghulu, meliputi:
a.Pembelajaran dan atau pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
b.Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya atau konferensi;
c.Keanggotaan dalam organisasi profesi Penghulu;
d.Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penghulu;
e.Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat;
f.Keanggotaan dalam delegasi misi keagamaan;
g.Perolehan penghargaan/tanda jasa;
h.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7
(1)Jenjang jabatan Penghulu dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
a.Penghulu Pertama;
b.Penghulu Muda;
c.Penghulu Madya.
(2)Jenjang pangkat Penghulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:
a.Penghulu Pertama:
1.Penata Muda, golongan ruang III/a;
2.Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b.
b.Penghulu Muda:
1.Penata, golongan ruang III/c;
2.Penata tingkat I, golongan ruang Ill/d.
c.Penghulu Madya:
1.Pembina, golongan ruang IV/a;
2.Pembina tingkat I, golongan ruang IV/b;
3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(3)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan;
(4)Penetapan jenjang jabatan Penghulu untuk pengangkatan dalam jabatan Penghulu ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BABV
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8
(1)Rincian kegiatan Penghulu sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a.Penghulu Pertama, yaitu:
1.Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan;
2.Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan;
3.Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk;
4.Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin;
5.Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk;
6.Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media;
7.Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk;
8.Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk;
9.Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim;
10.Memberikan khutbah/nasihatf doa nikah/rujuk;
11.Memandu pembacaan sighat taklik talak;
12.Mengumpulkan data kasus pernikahan;
13.Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
14.Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah;
15.Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah I;
16.Membentuk kader pembina keluarga sakinah;
17.Melatih kader pembina keluarga sakinah;
18.Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah;
19.Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan;
20.Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.
b.Penghulu Muda, yaitu:
1.Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan;
2.Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan;
3.Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di Balai Nikah;
4.Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di luar Balai Nikah;
5.Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi;
6.Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya;
7.Menganalisis pengantin;kebutuhan konseling/penasihatan calon;
8.Menyusun materi dan disain pelaksanaan konseling/penasihatan calon pengantin;
9.Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasihatan calon pengantin;
10.Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasihatan calon pengantin;
11.Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk;
12.Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim;
13.Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk;
14.Memandu pembacaan sighat taklik talak;
15.Mengidentifikasi, memverifikasi, dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
16.Menyusun monografi kasus;
17.Menyusun jadwal penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
18.Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
19.Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat;
20.Menyusun materi bimbingan muamalah;
21.Membentuk kader pembimbing muamalah;
22.Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II;
23.Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III;
24.Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah;
25.Membentuk kader pembina keluarga sakinah;
26.Melatih kader pembina keluarga sakinah;
27.Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah;
28.Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan;
29.Menyusun materi bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah;
30.Melakukan uji coba hasil pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk;
31.Melakukan uji coba hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk;
32.Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.
c.Penghulu Madya, yaitu:
1.Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan;
2.Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan;
3.Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk menetapkan legalitas akad nikah/rujuk;
4.Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim;
5.Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk;
6.Memandu pembacaan sighat taklik talak;
7.Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga;
8.Menyusun materi dan metode penasihatan dan konsultasi;
9.Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk;
10.Mengidentifikasi pelanggaran peraturan perundangan nikah/rujuk;
11.Melakukan verifikasi pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
12.Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan nikah/rujuk;
13.Mengamankan dokumen nikah/rujuk;
14.Melakukan telaahan dan pemecahan masalah pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
15.Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
16.Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum;
17.Melatih kader pembimbing muamalah;
18.Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III plus;
19.Menganalisis bahan/data pembinaan keluarga sakinah;
20.Membentuk kader pembina keluarga sakinah;
21.Melatih kader pembina keluarga sakinah;
22.Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah;
23.Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan;
24.Melaksanakan bahsul masail dan ahwal as syakhsiyah;
25.Mengembangkan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk;
26.Merekomendasi hasil pengembangan metode penasihatan, konseling pelaksanaan nikah/rujuk;
27.Mengembangkan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk;
28.Merekomendasi hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk;
29.Mengembangkan sistim pelayanan nikah/rujuk;
30.Mengembangkan instrumen pelayanan nikah/rujuk;
31.Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat;
32.Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.
(2)Penghulu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penghulu diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Penilaian angka kredit Penghulu yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:
1.Penghulu yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
2.Penghulu yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 11
(1)Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari:
a.Unsur utama; dan
b.Unsur penunjang.
(2)Unsur utama terdiri dari:
a.Pendidikan;
b.Pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk;
c.Pengembangan kepenghuluan; dan
d.Pengembangan profesi Penghulu.
(3)Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penghulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 5.
(4)Rincian kegiatan Penghulu dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I.

(1)Penghulu yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang agama Islam, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
a.60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
b.40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu,
(2)Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14
(1)Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Penghulu wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
(2)Apabila hasil catatan atau inventarisir seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Penghulu dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
(3)Penilaian dan penetapan angka kredit Penghulu dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

(1)Anggota Tim Penilai Jabatan Penghulu, adalah Penghulu dengan susunan sebagai berikut:
a.Seorang Ketua merangkap anggota;
b.Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c.Seorang Sekretaris merangkap anggota;
d.Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(2)Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Penghulu, adalah a. Jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penghulu yang dinilai;
b.Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penghulu; dan
c.Dapat aktif melakukan penilaian.
(3)Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dan Penghulu, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipll lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penghulu.
(4)Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan o!eh:
a.Menteri Agama bagi Tim Penilai Direktorat Jenderal;
b.Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi bagi Tim Penilai Provinsi masing-masing;
c.Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota masing-masing.
(5)Masa jabatan tim penilai Jabatan Fungsional Penghulu adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal l7
(1)Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(2)Apabila terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.

Pasal 18
Tata kerja dan tata cara penilaian tim penilai Penghulu ditetapkan oleh Menteri Agarna selaku Pimpinan Instansl Pembina Jabatan Fungsional Penghulu.

(1)Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk pertimbangan kenaikan jabatan/pangkat Penghulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Penghulu yang bersangkutan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGHULU

Pasal 21
Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penghulu, adalah Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, pengangkatan dalam jabatan Penghulu, harus:
a.Sesuai dengan formasi jabatan Penghulu yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
b.Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 24
(1)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penghulu dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
b.Memiliki pengalaman di bidang kepenghuluan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
c.Usia paling tinggi 5 (lims) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan Penghulu ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang diperoleh dari pendidikan, pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk, pengembangan kepenghuluan, pengembangan profesi, dan tugas penunjang Penghulu.

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Penghulu diberhentikan dari jabatannya apabila:
a.Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
b.Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
c.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 28
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Penghulu sebagaimana dimaksud Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ditetapkan oleh Menteri Agama selaku pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB IX
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT

Pasal 29
(1)Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang kepenghuluan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/42/M.PAN/4/2004 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan Penghulu dengan ketentuan:
a.Berijazah serendah-rendahnya S1 atau yang setingkat;
b.Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang Ill/a; dan
c.Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II;
(3)Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran II, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing;
(4)Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30
Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penghulu dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 31
Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Penghulu sehingga ketentuan dalam Peraturan ini tidak sesuai lagi, maka Peraturan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 32
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/42/M.PAN/4/2004 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33
Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34
Peraturan inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 3 Juni 2005
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA

TAUFIQ EFFENDI


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas