info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Jabatan Fungsional Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada unit Direktorat Perundang-undangan dan atau Biro/Bagian/Bidang Hukum di lingkungan instansi pemerintah.
(2)Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4
Tugas pokok Pejabat Fungsional Perancang adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

(1)Jenjang Jabatan Fungsional Perancang terdiri atas:
a.Perancang Pertama;
b.Perancang Muda;
c.Perancang Madya;
d.Perancang Utama.
(2)Pangkat dan golongan ruang dari jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a.Perancang Pertama terdiri atas:
1.Penata Muda golongan ruang III/a;
2.Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
b.Perancang Muda terdiri atas:
1.Penata golongan ruang III/c;
2.Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
c.Perancang Madya terdiri atas:
1.Pembina golongan ruang IV/a;
2.Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
3.Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
d.Perancang Utama terdiri atas:
1.Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
2.Pembina Utama golongan ruang IV/e.

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7
(1)Rincian kegiatan Perancang Pertama adalah sebagai berikut:
1.mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
2.mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari unit teknis;
3.mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun konsep usul prakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU), Racangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA);
4.mengumpulkan bahan dalam rangka meneliti usul prakarsa dari instansi terkait;
5.mengumpulkan bahan untuk menyusun kerangka dasar peraturan perundang-undangan;
6.menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
7.merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
8.merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
9.menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
10.mengumpulkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan;
11.menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
12.menyusun konsep instruksi;
13.menyusun kosnep surat edaran;
14.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan perjanjian internasional;
15.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan persetujuan internasional;
16.mengumpulkan mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan kontrak internasional;
17.mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional;
18.menyusun naskah dasar kontrak nasional;
19.menyiapkan konsep tanggapan terhadap rancangan sandingan (counter draft);
20.mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
21.mengikuti sidang gugatan;
22.menyusun laporan hasil sidang gugatan;
23.mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan jawaban gugatan;
24.mengikuti sidang jawaban gugatan;
25.menyusun laporan hasil sidang jawaban gugatan;
26.mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan akta;
27.merekam hasil perundingan persiapan penyusunan akta;
28.mengumpulkan bahan penyusunan akta;
29.mengolah bahan rancangan konsep akta;
30.menyusun konsep legal opinion;
(2)Rincian kegiatan Perancang Muda, sebagai berikut:
1.menganalisis data dalam rangka melakukan studi kelayakan penyusunan peraturan perundang-undangan;
2.menyusun laporan dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
3.menganalisis telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
4.merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
5.menginventarisasi masalah dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademis;
6.melakukan pengkajian masalah dalam rangka penyusunan naskah akademis;
7.mengidentifikasi dan mengumpulkan data tambahan dalam rangka penyempurnaan naskah akademis;
8.menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa RUU atau RAPERDA;
9.merumuskan konsep awal usul prakarsa RUU atau RAPERDA;
10.menyempurnakan konsep awal usul prakarsa RUU atau RAPERDA;
11.menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
12.merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
13.menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
14.merumuskan rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
15.menyajikan rancangan dalam pembahasan di dalam tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
16.menyajikan rancangan dalam pembahasan di luar tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
17.mengidentifikasi dan mengumpulkan data tambahan dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
18.menyusun konsep Keterangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka membahas RUU atau RAPERDA;
19.menyusun konsep Jawaban Pemerintah atau Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam rangka membahas RUU atau RAPERDA;
20.menyusun konsep jawaban atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rangka membahas RUU atau RAPERDA;
21.mengikuti sidang Tim Perumus (TIMUS) atau Tim Kecil (TIMCIL) dalam rangka mengikuti sidang di DPR atau DPRD;
22.mengikuti sidang Tim Sinkronisasi (TIMSIN) dalam rangka mengikuti sidang di DPR atau DPRD;
23.menyusun konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan;
24.menyusun konsep Sambutan Singkat Menteri atau Kepala Daerah dalam sidang Panitia Khusus (PANSUS);
25.menyusun konsep sambutan Menteri atau Kepala Daerah dalam sidang Paripurna DPR atau DPRD;
26.menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada Pemerintah Pusat atas pembatalan PERDA Propinsi atau PERDA Kabupaten/kota;
27.menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada Mahkamah Agung atas pembatalan PERDA oleh Pemerintah Pusat;
28.menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
29.menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
30.menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
31.menelaah konsep Instruksi Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
32.menelaah konsep surat edaran;
33.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan rancangan perjanjian internasional;
34.menyusun naskah dasar perjanjian dalam rangka penyusunan naskah perjanjian internasional;
35.menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
36.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan persetujuan internasional;
37.menyusun naskah dasar persetujuan dalam rangka penyusunan naskah persetujuan internasional;
38.menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
39.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak internasional;
40.menyusun naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak internasional;
41.menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
42.menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan kontrak nasional dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional;
43.menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional;
44.menelaah naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak nasional;
45.menyempurnakan naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak nasional;
46.menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
47.menyempurnakan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
48.menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
49.menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
50.menyusun konsep gugatan;
51.menelaah konsep gugatan;
52.menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan;
53.menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan;
54.menyusun konsep jawaban gugatan;
55.menelaah konsep jawaban gugatan;
56.turut-serta melakukan perundingan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan konsep akta;
57.membahas konsep akta;
58.menelaah konsep akta;
59.menelaah konsep tanggapan akta.
(3)Rincian kegiatan Perancang Madya, sebagai berikut:
1.mengadakan kaji ulang dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
2.menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
3.menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
4.merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
5.merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
6.menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
7.merumuskan dan menyusun naskah akademis;
8.menyajikan naskah akademis dalam rangka pembahasan naskah akademis;
9.menyajikan naskah pembanding dalam rangka pembahasan naskah akademis;
10.merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan naskah akademis;
11.menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa RUU;
12.merumuskan konsep awal usul prakarsa RUU;
13.menyempurnakan konsep awal usul prakarsa RUU;
14.menganalisa dan menyusun jawaban usul prakarsa RPP atau RUU dari instansi terkait;
15.menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
16.merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
17.menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
18.merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
19.memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam pembahasan perancangan peraturan perundang-undangan;
20.memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam rangka pembahasan di ekstern tim atau panitia;
21.merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan;
22.menelaah konsep Keterangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan RUU atau RAPERDA;
23.menelaah konsep Jawaban Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan RUU atau RAPERDA;
24.menelaah konsep jawaban atas DIM;
25.mengikuti sidang tingkat PANJA;
26.membahas konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan;
27.menelaah konsep sambutan dalam rangka menyiapkan sambutan singkat Menteri atau Kepala Daerah dalam sidang tingkat PANSUS;
28.menyempurnakan konsep sambutan Menteri atau Kepala Daerah dalam sidang PANSUS;
29.menelaah konsep sambutan Menteri atau Kepala Daerah dalam Sidang Paripurna;
30.menyempurnakan konsep sambutan Menteri atau Kepala Daerah dalam sidang paripurna;
31.menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
32.menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
33.menyempurnakan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
34.menyempurnakan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
35.menyempurnakan konsep Instruksi Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerntah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Jaksa Agung, Kepala Kepolosian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Gubernur, dan Bupati/Walikota;
36.menyempurnakan konsep surat edaran;
37.menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan perjanjian internasional;
38.menelaah naskah dasar perjanjian internasional;
39.menyempurnakan naskah dasar perjanjian internasional;
40.menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft perjanjian internasional;
41.mengikuti pembahasan naskah perjanjian internasional;
42.membuat laporan hasil pembahasan naskah perjanjian internasional;
43.menyusun naskah akhir perjanjian internasional;
44.menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan persetujuan internasional;
45.menelaah naskah dasar persetujuan internasional;
46.menyempurnakan konsep tanggapan persetujuan internasional dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft persetujuan internasional;
47.mengikuti pembahasan naskah persetujuan internasional;
48.membuat laporan hasil pembahasan naskah persetujuan internasional;
49.menyusun naskah akhir persetujuan internasional;
50.menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan kontrak internasional;
51.menelaah naskah dasar kontrak internasional:
52.menyempurnakan naskah dasar kontrak internasional;
54.menelaah konsep tanggapan terhadap counter draft kontrak internasional;
56.menyempurnakan konsep tanggapan terhadap counter draft kontrak internasional;
57.mengikuti pembahasan naskah kontrak internasional;
58.membuat laporan hasil pembahasan kontrak internasional;
59.menyusun naskah akhir kontrak internasional;
60.mengikuti pembahasan naskah kontrak nasional;
61.membuat laporan hasil pembahasan naskah kontrak nasional;
62.menyusun naskah akhir kontrak internasional;
63.menyempurnakan konsep gugatan;
64.menyempurnakan konsep jawaban gugatan;
65.menelaah usul dari unit teknis tentang pembuatan akta;
66.merumuskan hasil perundingan dalam rangka melakukan persiapan pembuatan akta;
67.menyusun kerangka dasar akta;
68.menelaah konsep akta dalam rangka menyusun akta;
69.menyempurnakan naskah akta;
70.menyempurnakan konsep tanggapan akta;
71.menyempurnakan legal opinion;
(4)Rincian kegiatan Perancang Utama, sebagai berikut:
1.menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
2.menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
3.menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
4.membahas kembali rancangan dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
5.menyempurnakan konsep Keterangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan RUU atau RAPERDA;
6.menyempurnakan konsep Jawaban Keterangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi dalam rangka pembahasan RUU atau RAPERDA;
7.menyempurnakan konsep jawaban atas DIM dalam rangka pembahasan RUU atau RAPERDA;
8.mengikuti sidang tingkat PANSUS;
9.menyempurnakan konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan;
10.menyempurnakan konsep tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
(5)Perancang Pertama sampai dengan Perancang Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Perancang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 8
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perancang yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4), Perancang lain yang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(1)Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari:
a.unsur utama;
b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama terdiri dari:
a.pendidikan;
b.penyusunan peraturan perundang-undangan;
c.penyusunan instrumen hukum;
d.pengembangan profesi.
(3)Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
(4)Rincian kegiatan Perancang dan angka kredit masing-masing butir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 11
(1)Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan atau pangkat Perancang adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini dengan ketentuan:
a.sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
b.sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
(2)Untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Perancang Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Perancang Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
(3)Perancang yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat berikutnya.
(4)Perancang yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan atau pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan instrumen hukum.
(5)Perancang Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e setiap tahun diwajibkan mengmpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(1)Penilaian prestasi kerja Perancang oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Penilaian angka kredit Perancang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.

Pasal 14
(1)Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah sebagai berikut:
a.Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, bagi Perancang Utama yang ada di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan instansi lainnya di luar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
b.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan bagi Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
c.Pimpinan instansi yang bersangkutan di luar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, bagi Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya yang ada di lingkungan instansi masing-masing.
(2)Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:
a.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Pusat bagi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai Pusat;
b.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bagi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai Direktor Jenderal;
c.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perancang Instansi bagi Pimpinan instansi, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai Instansi.

(1)Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, dan Tim Penilai Instansi 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(2)Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, dan Tim Penilai Instansi ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
(3)Dalam hal Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit bagi Perancang yang ada di lingkungan instansi masing-masing, dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan jenjang jabatan atau pangkat Perancang yang dinilai.

Pasal 17
Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Menteri Kehakiman   dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 18
Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:
a.Pimpinan instansi yang bersangkutan di luar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sepanjang mengenai angka kredit Perancang Utama yang ada di lingkungan masing-masing;
b.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sepanjang mengenai angka kredit Perancang Perancang Utama yang ada di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
c.Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sepanjang mengenai angka kredit Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya yang ada di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
d.Kepala Biro Hukum, atau pejabat lain yang setingkat dan bertanggungjawab dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kepada Pimpinan instansi masing-masing, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, sepanjang mengenai angka kredit Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya yang ada di lingkungan masing-masing.

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Perancang, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 21
(1)Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melakukan tugas perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dianggap telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Perancang, dengan ketentuan:
a.berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana lain di bidang Hukum;
b.sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
c.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Perancang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

BAB IX
SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

(1)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Perancang, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana lain di bidang Hukum;
b.pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
c.telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancangan peraturan perundang-undangan; dan
d.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Untuk menentukan jenjang jabatan Perancang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan instrumen hukum, pengembangan profesi dan penunjang tugas Perancang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24
(1)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Perancang, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1);
b.mempunyai pengalaman melakukan kegiatan Perancang sekurang-kurangy 2 (dua) tahun
c.usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
d.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan Perancang ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari pendidikan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan instrumen hukum, dan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perancang.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Perancang diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a.dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan bagi Perancang Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Perancang Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d; atau
b.dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) yang berasal dari unsur utama bagi Perancang Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; atau
c.dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI
PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 28
Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karir, Perancang dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabataan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 29
Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30
Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 31
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

RYAAS RASYID


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas