BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pengawas Bibit Ternak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup pertanian pada instansi pemerintah.
(2)Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4
Tugas pokok Pengawas Bibit Ternak adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Bibit Ternak yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
1.Pendidikan, meliputi:
a.Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
b.Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
c.Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2.Pengawasan proses produksi bibit/benih, meliputi:
a.Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan;
b.Persiapan proses produksi bibit/benih;
c.Proses produksi bibit ternak;
d.Proses produksi embrio;
e.Proses produksi semen; dan
f.Proses produksi dan seleksi telur tetas.
3.Pelaksanaan pengawasan mutu bibit/benih, meliputi:
a.Pengawasan mutu bibit ternak;
b.Pengawasan mutu benih; dan
c.Pengawasan peredaran bibit dan benih.
4.Pengembangan metode, meliputi:
a.Evaluasi metode pengawasan bibit dan benih; dan
b.Pengembangan metode pengawasan bibit.
5.Pengembangan profesi, meliputi:
a.Melakukan kegiatan karya tulis/ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak;
b.Pengalih bahasaan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan bibit ternak; dan
c.Pembuatan dan penyusunan bahan informasi di bidang pengawasan bibit ternak.
6.Penunjang kegiatan pengawasan bibit ternak, meliputi:
a.Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan bibit ternak;
b.Pengajaran/pelatihan dalam bidang pengawasan bibit ternak;
c.Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep;
d.Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengawas Bibit Ternak;
e.Perolehan penghargaan/tanda jasa;
f.Keanggotaan dalam organisasi profesi;
g.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
h.Pelaksanaan kegiatan penunjang lain terkait pengawasan bibit ternak.

BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7
(1)Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, terdiri atas:
a.Pengawas Bibit Ternak Terampil; dan
b.Pengawas Bibit Ternak Ahli.
(2)Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
a.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana;
b.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan; dan
c.Pengawas Bibit Ternak Penyelia.
(3)Jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
a.Pengawas Bibit Ternak Pertama;
b.Pengawas Bibit Ternak Muda; dan
c.Pengawas Bibit Ternak Madya.
(4)Jenjang pangkat Pengawas Bibit Ternak Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana:
1.Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2.Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3.Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
b.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan:
1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
c.Pengawas Bibit Ternak Penyelia:
1.Penata, golongan ruang III/c; dan
2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(5)Jenjang pangkat Pengawas Bibit Ternak Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.Pengawas Bibit Ternak Pertama:
1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b.Pengawas Bibit Ternak Muda:
1.Penata, golongan ruang III/c; dan
2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.Pengawas Bibit Ternak Madya:
1.Pembina, golongan ruang IV/a;
2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(6)Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
(7)Penetapan jenjang jabatan Pengawas Bibit Ternak untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(8)Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM
PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8
(1)Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana:
1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2.menyiapkan bahan dan alat di lapangan tanpa perlakuan;
3.menyiapkan bahan dan alat di lapangan dengan perlakuan;
4.menyiapkan bahan dan alat di laboratorium tanpa perlakuan;
5.menyiapkan bahan dan alat di laboratorium dengan perlakuan;
6.melakukan pengelompokan ternak berdasarkan identitas, rumpun, kualitas dan periodenya dalam rangka pemeliharaan ternak;
7.memasang penomoran/penandaan pada ternak dalam rangka pemeliharaan ternak;
8.melakukan thawing dalam rangka transfer embrio (direct/stepwise);
9.mengawasi dan mempersiapkan kelahiran ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
10.melakukan penimbangan berat lahir ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
11.melakukan identifikasi anak yang dilahirkan oleh ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran;
12.menyiapkan dan memberikan kolostrum untuk ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
13.menyiapkan dan memberikan susu pengganti untuk ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
14.melakukan persiapan alat penetasan untuk ternak unggas dalam rangka penanganan penetasan pada proses produksi bibit ternak;
15.melakukan penyusunan telur tetas dalam mesin tetas/hatcher, pemutaran, pengaturan suhu dan kelembaban dalam rangka penanganan penetasan ternak unggas;
16.melakukan pemeriksaan kelayakan brooder dalam rangka penanganan penetasan ternak unggas;
17.melakukan pemeriksaan kontinyuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan pada proses produksi embrio;
18.menyiapkan kelayakan bull teaser/dummy dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen;
19.menyiapkan pejantan yang akan ditampung dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen;
20.melakukan teasing dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
21.melakukan perhitungan jumlah straw;
22.melakukan prefreezing/freezing;
23.melakukan penyimpanan semen dalam kontainer;
24.melakukan pemeriksaan kontinyuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan pada proses produksi semen;
25.mengumpulkan dan mencatat telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas; dan
26.membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas.
27.melakukan pemeriksaan bentuk, kulit, berat telur dan ukuran telur dalam rangka seleksi telur tetas;
28.melakukan candling telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas;
29.melakukan pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat);
30.melakukan pengemasan DOC/DOD bibit induk pada unggas;
31.melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel telur tetas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih;
32.melakukan pengemasan telur tetas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih; dan
33.memeriksa kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih.
b.Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan:
1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2.melakukan sanitasi ternak, kandang dan lingkungan dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
3.melakukan pemasangan alat keluh (ring nose) dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
4.melakukan pemotongan bulu, tanduk dan paruh dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
5.melakukan pengukuran pertumbuhan ternak dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
6.melakukan pengamatan birahi dalam rangka kawin alam untuk pembiakan ternak;
7.memasang dan mencatat pejantan dan betina yang akan dikawinkan dalam rangka kawin alam pada proses produksi bibit ternak;
8.melakukan pengamatan birahi dalam rangka inseminasi buatan (IB) pada proses produksi bibit ternak;
9.melakukan inseminasi buatan (IB) pada ternak (ternak besar, kecil dan unggas) pada proses produksi bibit ternak;
10.melakukan pengamatan birahi dalam rangka transfer embrio (TE) pada proses produksi bibit ternak;
11.melakukan pemotongan tali pusar dan/atau taring untuk ternak babi dalam rangka penanganan kelahiran ternak besar/kecil;
12.melakukan penilaian kelayakan terhadap penyimpanan bahan, peralatan dan media dalam rangka proses produksi embrio;
13.menyiapkan alat dan bahan untuk pengambilan ovarium secara in vitro dalam rangka melakukan produksi embrio;
14.melakukan penampungan semen dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
15.membuat buffer dan pengencer dalam rangka proses produksi semen;
16.melakukan pengenceran semen dalam rangka proses produksi semen;
17.melakukan filling sealing dalam rangka proses produksi semen;
18.melakukan pemeriksaan kualitas straw yang sudah berisi semen beku dalam rangka proses produksi semen;
19.melakukan pengukuran performans dalam rangka pengawasan mutu bibit ternak;
20.menyiapkan embrio yang akan didistribusikan dalam rangka pengawasan mutu embrio;
21.menyiapkan semen yang akan didistribusikan dalam rangka pengawasan mutu semen;
22.memeriksa kelayakan sarana angkutan ternak besar/ternak kecil dalam rangka pengawasan peredaran bibitl;
23.melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel bibit unggas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih unggas;
24.memeriksa kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih unggas; dan
25.melakukan pemeriksaan sarana angkutan, kontainer dan ketersediaan N2 cair dalam rangka pengawasan peredaran embrio/semen.
c.Pengawas Bibit Ternak Penyelia:
1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2.melakukan pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan;
3.melakukan anastesi dan transfer embrio dalam rangka pembiakan ternak melalui transfer embrio;
4.melakukan seleksi dan sexing DOC/DOD bibit induk pada ternak unggas;
5.melakukan penilaian kelayakan terhadap peralatan flushing, evaluasi, freezing dalam rangka proses produksi embrio;
6.melakukan penilaian kelayakan terhadap obat-obatan dan hormon dalam rangka proses produksi embrio;
7.Melakukan pengawasan pelaksanaan superovulasi dan penyerentakan birahi dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
8.melakukan pengambilan ovarium dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
9.melakukan pemasukan embrio ke dalam straw dan labelisasi dalam rangka produksi embrio;
10.melakukan pembekuan embrio tanpa mesin dalam rangka produksi embrio;
11.melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan embrio dalam rangka proses produksi embrio;
12.melakukan pemeriksaan kelayakan alat dan bahan dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
13.melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara makroskopis;
14.melakukan printing straw;
15.melakukan uji pewarnaan dalam rangka pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku;
16.melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat dalam rangka pengawasan mutu bibit ternak; dan
17.melakukan pemeriksaan penyimpanan, penempatan, dan pencatatan semen beku sebelum didistribusikan.
(2). Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a.Pengawas Bibit Ternak Pertama:
1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2.melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui kawin alam;
3.melakukan pengecekan kode semen dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan (IB);
4.melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan (IB);
5.melakukan evaluasi dan memasukan embrio ke dalam straw dalam rangka transfer embrio (direct/stepwise);
6.melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui transfer embrio (TE);
7.menangani kelahiran ternak besar/kecil;
8.melakukan penilaian kelayakan terhadap media flushing, evaluasi, dan freezing dalam rangka proses produksi embrio;
9.melakukan pemeriksaan siklus dan interval birahi donor dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
10.melakukan pemeriksaan sperma secara mikroskopis dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
11.melakukan flushing/panen embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
12.melakukan aspirasi/pengambilan sel telur ovarium dari ternak mati dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
13.melakukan pembekuan embrio dengan mesin dalam rangka produksi embrio;
14.melakukan penilaian kelayakan pejantan dalam rangka proses produksi semen;
15.melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara mikroskopis dalam rangka proses produksi semen;
16.melakukan pemeriksaan mutu bahan pengencer dalam rangka proses produksi semen;
17.melakukan pemeriksaan kualitas semen beku secara mikroskopis, Post Thawing Motility dan water incubator test dalam rangka proses produksi semen;
18.melakukan pemeriksaan kualitas tetua dalam rangka proses produksi dan seleksi telur tetas;
19.melakukan pencatatan ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat;
20.melakukan penilaian kondisi tubuh ternak besar/ternak kecil (BCS);
21.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur manajemen pemeliharaan ternak bibit;
22.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur tatacara dan data rekording;
23.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur produksi embrio;
24.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur penampungan semen/produksi/distribusi;
25.melakukan pengawasan penanganan semen;
26.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional prosedur penanganan telur tetas; dan
27.melakukan pemeriksaan semen/embrio setelah thawing di lapangan.
b.Pengawas Bibit Ternak Muda:
1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2.mengolah dan menganalisa data pada proses produksi bibit/benih;
3.melakukan pengamatan penyerentakan birahi resipien dalam rangka transfer embrio (TE);
4.melakukan seleksi ternak besar/kecil/unggas (pullet) meliputi memilih ternak sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM);
5.melakukan seleksi terhadap donor dalam rangka proses produksi embrio;
6.melakukan filtrasi/penyaringan embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
7.melakukan pencarian (searching) embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
8.melakukan pembelahan/splitting embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
9.melakukan penilaian kualitas sel telur dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
10.melakukan maturasi dan kultur sel telur dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
11.melakukan persiapan, pencucian sel telur dan fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
12.melakukan pengamatan perkembangan hasil fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
13.melakukan evaluasi/seleksi embrio berdasarkan Fase/umur dan kualitas embrio (morulla, compact morulla, early blastosis, blastosis, expand blastosis);
14.memisahkan sel jantan dan betina (sexing);
15.melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku secara motilitas;
16.melakukan penilaian kualitatif ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat;
17.melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran performans;
18.melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat);
19.melakukan penilaian kemampuan kelayakan reproduksi ternak;
20.melakukan penilaian bibit ternak untuk standar klasifikasi;
21.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun);
22.melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan;
23.melakukan pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit ternak besar/ternak kecil;
24.melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran bibit unggas; dan
25.melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran embrio/semen.
c.Pengawas Bibit Ternak Madya:
1.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai Anggota;
2.menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai Ketua;
3.melakukan seleksi hasil uji performans;
4.melakukan seleksi hasil uji zuriat;
5.menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu bibit;
6.menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embrio;
7.menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu semen;
8.menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas;
9.menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit ternak besar/ternak kecil;
10.menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit unggas;
11.menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen;
12.menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran telur tetas;
13.melakukan evaluasi metode pengawasan bibit ternak;
14.melakukan evaluasi metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas);
15.melakukan penyusunan konsep penyempurnaan peraturan di bidang perbibitan ternak;
16.melakukan penyusunan konsep peraturan di bidang bibit/benih ternak;
17.melakukan analisa potensi wilayah pengembangan sumber bibit;
18.melakukan penyusunan konsep kebijakan di bidang perbibitan; dan
19.melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan.
(3)Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Bibit Ternak diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
(4)Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Bibit Ternak diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
a.Pengawas Bibit Ternak yang melaksanakan tugas Pengawas Bibit Ternak satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
b.Pengawas Bibit Ternak yang melaksanakan tugas Pengawas Bibit Ternak satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11
(1)Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
a.Unsur utama; dan
b.Unsur penunjang.
(2)Unsur utama terdiri dari:
a.Pendidikan;
b.Pengawasan proses produksi bibit/benih;
c.Pelaksanaan pengawasan mutu bibit/benih;
d.Pengembangan profesi.
(3)Unsur penunjang terdiri dari:
a.Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan bibit ternak;
b.Pengajaran/pelatihan dalam bidang pengawasan bibit ternak;
c.Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep;
d.Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengawas Bibit Ternak;
e.Perolehan penghargaan/tanda jasa;
f.Keanggotaan dalam organisasi profesi;
g.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
h.Pelaksanaan kegiatan penunjang lain terkait pengawasan bibit ternak.
(4)Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

(1)Pengawas Bibit Ternak yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(2)Pengawas Bibit Ternak pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Bibit Ternak.

Pasal 14
(1)Pengawas Bibit Ternak Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
(2)Pengawas Bibit Ternak Madya, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan penulisan karya tulis ilmiah.

(1)Pengawas Bibit Ternak yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pertanian, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a.apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
b.apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
c.apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
(2)Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17
(1)Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Bibit Ternak wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
(2)Setiap Pengawas Bibit Ternak mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
(3)Pengawas Bibit Ternak yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Bagian Pertama
Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
a.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
b.Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian, bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama dan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
c.Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
d.Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tim Penilai

(1)Tim Penilai Jabatan Pengawas Bibit Ternak terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan bibit ternak, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.
(2)Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
a.seorang Ketua merangkap anggota;
b.seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c.seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d.paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(3)Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.
(4)Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah:
a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak yang dinilai;
b.memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak; dan
c.dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21
(1)Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Bibit Ternak dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.
(2)Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Bibit Ternak dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
(3)Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Pusat;
b.Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian;
c.Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
d.Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Bibit Ternak ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi pembina.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 24
Usul penetapan angka kredit Pengawas Bibit Ternak diajukan oleh:
a.Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Kementerian Pertanian yang membidangi pengawasan bibit ternak, Sekretaris Daerah Provinsi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
b.Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
c.Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Provinsi.
d.Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

(1)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Terampil harus memenuhi syarat:
a.berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan;
b.pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli harus memenuhi syarat:
a.berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan;
b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berijazah (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) angka kredit yang ditetapkan adalah 40 (empat puluh).
(4)Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada unsur utama terdiri dari pendidikan formal dan tugas pokok.
(5)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) harus lulus uji kompetensi.
(6)Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.
(7)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Pengawas Bibit Ternak.
(8)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat dasar fungsional Pengawas Bibit Ternak, diberhentikan dari jabatan Pengawas Bibit Ternak.
(9)Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28
(1)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan bibit ternak paling kurang 2 (dua) tahun;
c.usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
d.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
e.telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Pengawas Bibit Ternak.
(2)Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(3)Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29
(1)Pengawas Bibit Ternak Terampil yang memperoleh ijasah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;
b.ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;
c.telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok jabatan Pengawas Bibit Ternak; dan
d.memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
(2)Pengawas Bibit Ternak Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Bibit Ternak Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Pasal 30
(1)Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengawas Bibit Ternak yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(2)Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina.

BAB X
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BIBIT TERNAK

Pasal 31
(1)Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pengawas Bibit Ternak dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Bibit Ternak yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
b.Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Bibit Ternak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
(2)Formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b diatur sebagai:
1)Formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak di Kantor Pusat: 15 sampai dengan 25 orang Pengawas Bibit Ternak Ahli.
2)Formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak di seluruh UPT Pusat:
1.Tingkat Terampil: 80 sampai dengan 150 orang
2.Tingkat Ahli: 60 sampai dengan 100 orang
3)Formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi:
1.Tingkat Terampil: 10 sampai dengan 30 orang
2.Tingkat Ahli: 10 sampai dengan 20 orang
4)Formasi jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
1.Tingkat Terampil: 10 sampai dengan 30 orang
2.Tingkat Ahli: 10 sampai dengan 20 orang
(3)Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada indikator, antara lain:
a.jumlah peternak;
b.produksi bibit;
c.populasi ternak.

BAB XI
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Pertama
Pembebasan Sementara

Pasal 32
(1)Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Bibit Ternak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengawas Bibit Ternak Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Bibit Ternak.
(3)Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
(4)Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengawas Bibit Ternak dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
a.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
b.diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c.ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak;
d.menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
e.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 33
(1)Pengawas Bibit Ternak yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.
(2)Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 34
(1)Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Pengawas Bibit Ternak yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak.
(3)Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
(4)Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
(5)Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit dari yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 35
Pengawas Bibit Ternak diberhentikan dari jabatannya, apabila:
1.Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
2.Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 36
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
(1)Pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam jabatan/pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.
(2)Pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi ini ditetapkan telah 1 (satu) tahun atau lebih dalam pembebasan sementara dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38
Pengawas Bibit Ternak yang mendapat penghargaan sebagai Pengawas Bibit Ternak Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan:
1. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Bibit Ternak Teladan Tingkat Nasional.
2. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Bibit Ternak Teladan Tingkat Provinsi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 40
Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, Keputusan Menko Wasbangpan Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41
Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

Pasal 42
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2011
MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

E.E. MANGINDAAN


[tulis] » komentar « [baca]