info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh:
a.Penyelenggara telekomunikasi;
b.Penyedia Menara; dan/atau
c.Kontraktor Menara.
(2)Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dan instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pemberian Izin Mendirikan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan tentang penaataan ruang sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Penyelenggara Telekomunikasi, Penythia Menara, dan atau Kontraktor Menara dalam mengajukan Izin Mendinikan Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama.
(5)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 4
(1)Pemenintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemerintah Daerah dalam menyusun pengaturan penempatan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan Menara Bersama.
(3)Pengaturan penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:
a.tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama:
b.ketinggian Menara;
c.struktur Menara;
d.rangka struktur Menara;
e.pondasi Menara; dan
f.kekuatan angin.

Pasal 7
(1)Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
a.pentanahan (grounding);
b.penangkal petir;
c.catu daya;
d.lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
e.marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
(3)Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.nama pemilik Menara;
b.lokasi Menara;
c.tinggi Menara;
d.tahun pembuatan/pemasangan Menara;
e.Kontraktor Menara; dan
f.beban maksimum Menara.

BAB III
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA DI KAWASAN TERTENTU

Pasal 8
Izin Mendirikan Menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara, atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 11
Calon pengguna Menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:
a.nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
b.izin penyelenggaraan telekomunikasi;
c.maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi tekns perangkat yang digunakan; dan
d.kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

(1)Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
(2)Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
(3)Penyelenggara Telekomunikasi yang memihki Menara Penyedia Menara, dan/atau Pengetola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 14
(1)Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal.
(2)Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

(1)Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menaranya.
(2)Biaya penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
PENGECUALIAN

Pasal 18
Ketentuan penggunaan Menara Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk:
a.Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; atau
b.Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

(1)Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan telah membangun Menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku.
(2)Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun Menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

BAB X
SANKSI

Pasal 21
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi admministratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesual dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 17 MARET 2008
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas