info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Permohonan izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit diajukan menurut jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.
(2)Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi.
(3)Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(4)Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(5)Tata cara pemberian izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Izin Mendirikan

Pasal 4
(1)Untuk memperoleh izin mendirikan, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
a.studi kelayakan;
b.master plan;
c.status kepemilikan;
d.rekomendasi izin mendirikan;
e.izin undang-undang gangguan (HO);
f.persyaratan pengolahan limbah;
g.luas tanah dan sertifikatnya;
h.penamaan;
i.Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
j.Izin Penggunaan Bangunan (IPB); dan
k.Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
(2)Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

(1)Untuk mendapatkan izin operasional, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
a.sarana dan prasarana;
b.peralatan;
c.sumber daya manusia;dan
d.Administrasi dan manajemen.
(2)Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7
(1)Izin operasional sementara diberikan kepada Rumah Sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan lampiran Peraturan ini.
(2)Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8
(1)Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional sementara harus mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
a.Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi;
b.Profil dan data Rumah Sakit; dan
c.Isian Instrument Self Assessment penetapan kelas.
(3)Dalam rangka penetapan kelas Rumah Sakit, Menteri membentuk Tim penilai klasifikasi Rumah Sakit.
(4)Berdasarkan hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan klasifikasi Rumah Sakit.

(1)Setiap Rumah Sakit yang telah mendapakan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan akreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Izin Rumah Sakit Dalam Rangka Penanaman Modal

Pasal 11
(1)Izin Rumah Sakit Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) diberikan oleh Menteri.
(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Penanaman Modal Asing (PMA) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
b.mengadakan kerjasama dengan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang perumahsakitan;
c.hanya untuk menyelenggarakan Rumah Sakit;
d.pelayanan yang diberikan adalah pelayanan spesialistik dan/atau subspesialistik;
e.jumlah tempat tidur minimal 200 buah untuk PMA yang berasal dari negara-negara ASEAN dan minimal 300 buah untuk PMA yang berasal dari negara-negara Non ASEAN.
f.lokasi di seluruh wilayah Indonesia g. besaran modal asing maksimal 67% h. direktur Rumah Sakit harus Warga Negara Indonesia (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi lokasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Rumah Sakit Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) wajib mengikuti program-program Pemerintah sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 14
(1)Permohonan diajukan kepada Departemen Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dengan melampirkan data-data:
a.Studi kelayakan (feasibility study); dan
b.Formulir isian mendirikan Rumah Sakit yang telah dilengkapi (2) Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik mengeluarkan surat rekomendasi apabila permohonan memenuhi persyaratan.
(3)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, pemohon mengajukan persetujuan penanaman modal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD).
(4)Setelah diterbitkannya persetujuan, maka pemohon wajib mengajukan izin mendirikan dan operasional Rumah Sakit sesuai ketentuan.

BAB III
PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Umum

(1)Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini terhadap Rumah Sakit diwilayahnya.
(2)Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini pada pemerintah daerah kabupaten/kota diwilayahnya.
(3)Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini pada pemerintah daerah provinsi.
(4)Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

Pasal 17
(1)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.teguran lisan,
b.teguran tertulis, atau
c.pencabutan izin.
(3)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Izin Rumah Sakit yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
(2)Pada saat peraturan ini mulai berlaku, izin Rumah Sakit yang sedang dalam proses, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2010
Menteri,

Dr.Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH


Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor: 147/MENKES/PER/I/2010
Tanggal: 27 Januari 2010



A.PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT

1.Studi Kelayakan Rumah Sakit pada dasarnya adalah suatu awal kegiatan perencanaan rumah sakit secara fisik dan non fisik yang berisi tentang:
a.Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit, meliputi:
1)Demografi, yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan);
2)Sosio-ekonomi, yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto;
3)Morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan 10 penyakit utama (Rumah Sakit, Puskesmas, Rawat jalan, Rawat inap), angka kematian (GDR, NDR), angka persalinan, dan seterusnya;
4)Sarana dan prasarana kesehatan yang mempertimbangkan jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan, jumlah spesialisasi dan kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang (canggih, sederhana dan seterusnya); dan
5)Peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kebijakan sektor kesehatan dan perumah sakitan.
b.Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan, meliputi:
1)Sarana dan fasilitas fisik yang mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari kajian kebutuhan dan permintaan (program fungsi dan pogram ruang);
2)Peralatan medik dan non medik yang mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan;
3)Tenaga/sumber daya manusia yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualifikasi; dan
4)Pendanaan yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dana investasi.
c.Kajian kemampuan pembiayaan yang meliputi:
1)Prakiraan pendapatan yang mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
2)Prakiraan biaya yang mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia;
3)Proyeksi Arus Kas (5 -10 tahun); dan
4)Proyeksi Laba/Rugi (5 - 10 tahun).

2.Master plan adalah strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya sepuluh tahun ke depan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan.

3.Status kepemilikan.
Rumah Sakit dapat didirikan oleh:
a.Pemerintah, harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum,
b.Pemerintah Daerah, harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, atau
c.Swasta, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan
1)Badan hukum dapat berbentuk Yayasan, Perseroan, perseroan terbatas, Perkumpulan dan Perusahaan Umum.
2)Badan hukum dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri harus mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.

4.Persyaratan pengolahan limbah meliputi Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Luas tanah untuk Rumah Sakit dengan bangunan tidak bertingkat, minimal 1 (satu setengah) kali luas bangunan dan untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar. Luas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Penamaan Rumah Sakit:
a.harus menggunakan bahasa Indonesia, dan
b.tidak boleh menambahkan kata "internasional", "kelas dunia", "world class", "global" dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan bagi masyarakat.

7.Memiliki Izin undang-undang gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

B.PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Untuk mendapatkan izin operasional RS harus memiliki persyaratan:

1.Memiliki izin mendirikan.

2.Sarana prasarana
Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, operasi/bedah, tenaga kesehatan, radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit; ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, laundry, kamar jenazah, taman, pengolahan sampah, dan pelataran parkir yang mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.

3.Peralatan
a.Tersedia dan berfungsinya peralatan/perlengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
b.Memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu, misalnya; penggunaan peralatan radiologi harus mendapatkan izin dari Bapeten.

4.Sumber daya manusia
Tersedianya tenaga medis, dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya.

5.Administrasi manajemen
a.Memiliki organisasi paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsure penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
1)Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.
2)Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
3)Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit.
b.membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
c.Memiliki dan menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws dan medical staf by laws).
d.Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Rumah Sakit.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas