info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
2.Industri primer hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) adalah pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
3.Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) centi meter atau lebih.
4.Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) centi meter, berupa cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rel, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) centi meter atau lebih berupa kayu sisa pembagian batang (panjang kurang dari 1,30 meter), tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian teras/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).
5.Kayu limbah pembalakan adalah kayu-kayu dengan beragam jenis, bentuk dan ukuran yang tertinggal di dalam hutan/tidak dimanfaatkan dan hanya layak diusahakan secara komersial apabila dilakukan pengolahan terlebih dahulu di dalam hutan, yang menurut sortimennya dikelompokkan ke dalam KBK.
(2)Persyaratan permohonan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.Mengisi Daftar isian permohonan sebagaimana pada lampiran 2 Peraturan ini;
b.Rekomendasi/pertimbangan teknis Bupati bila lokasi industri berada di kabupaten atau Walikota bila lokasi industri berada di kota;
c.Akte pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;
d.NPWP;
e.Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.Izin Gangguan;
g.Izin Lokasi;
h.Izin Tempat Usaha;
i.Laporan kelayakan investasi pembangunan industrinya;
j.Jaminan pasokan bahan baku.
(3)Permohonan IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Gubernur menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(5)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, Gubernur menerbitkan IUIPHHK kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(6)Berdasarkan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemegang IUI wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi.
(7)Kepala Dinas Provinsi menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
(8)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemegang IUI merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka IUI-nya tetap berlaku.
(9)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemegang IUI tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka Gubernur mencabut IUI setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.

Pasal 4
(1)Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun kepada Bupati/Walikota.
(2)Dalam hal kewenangan penerbitan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dilimpahkan kepada Bupati/Walikota:
a.Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota.
b.Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
c.Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan Izin Usaha Industri kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
d.Berdasarkan IUI sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemegang IUI wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
e.Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
f.Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemegang IUI merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka IUI-nya tetap berlaku.
g.Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemegang IUI tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, maka Bupati/Walikota mencabut IUI setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati atau Kepala Dinas Kota atas nama Walikota, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Kedua
IUIPHHK Kapasitas Produksi di atas 6.000 (enam ribu) Meter Kubik per-tahun

(1)Pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas izin produksi yang diberikan.
(2)Pemegang IUIPHHK dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan ketentuan tidak menambah bahan baku dan wajib menyampaikan laporan kepada Pemberi IUI.

Bagian Kedua
Izin Perluasan IPHHK dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan
6.000 (enam ribu) Meter Kubik per-tahun

Pasal 7
(1)Persyaratan permohonan izin perluasan IPHHK dengan total kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun terdiri dari:
a.Mengisi Daftar isian permohonan sebagaimana pada lampiran 4 Peraturan ini;
b.Rekomendasi/pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten bila lokasi industri berada di kabupaten atau Kepala Dinas Kota bila lokasi industri berada di kota;
c.Dokumen Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.Laporan kelayakan investasi untuk perluasan industri;
e.Jaminan pasokan bahan baku;
f.Lokasi perluasan berada dalam satu kecamatan dengan industri awal.
(2)Permohonan izin perluasan IPHHK dengan total kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun diajukan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Gubernur menerbitkan surat penolakan permohonan izin perluasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Gubernur menerbitkan izin perluasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
(5)Berdasarkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemegang Izin wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi.
(6)Kepala Dinas Provinsi menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas realisasi perluasan industri, yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
(7)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang IUI merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan maka Izin Perluasannya tetap berlaku.
(8)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang Izin tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, Gubernur mencabut Izin Perluasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.

Pasal 8
(1)Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Perluasan dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun kepada Bupati/Walikota.
(2)Dalam hal kewenangan pemberian Izin Perluasan usaha industri kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dilimpahkan kepada Bupati/Walikota, maka kewenangan penerbitan izin perluasan diberikan oleh Bupati/Walikota, dengan ketentuan:
a.Permohonan beserta persyaratan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota.
b.Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
c.Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan izin perluasan kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
d.Berdasarkan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemegang Izin wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
e.Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi perluasan industri, yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
f.Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemegang Izin merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, maka Izin Perluasannya tetap berlaku.
g.Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemegang Izin tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan, maka Bupati/Walikota mencabut izin perluasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Ketiga
Izin Perluasan IPHHK dengan Total Kapasitas Produksi
di atas 6.000 (enam ribu) Meter Kubik per-tahun

(1)Industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang diperlakukan sebagai IUIPHHBK.
(2)Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu skala menengah dan skala besar wajib memiliki izin usaha industri atau izin perluasan.
(3)Tanda Daftar Industri untuk industri primer hasil hutan bukan kayu, hanya dapat diberikan kepada:
a.perorangan; atau
b.koperasi.
(4)IUIPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada:
a.perorangan;
b.koperasi;
c.BUMS;
d.BUMD;
e.BUMN.
(5)Persyaratan pemberian TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a.Untuk perorangan berupa copy KTP, surat keterangan tanah (milik/sewa), NPWP, izin/keterangan yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan, dan daftar tenaga kerja;
b.Untuk koperasi berupa akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta perubahannya, surat keterangan tanah (milik/sewa), NPWP, izin/keterangan yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan, dan daftar tenaga kerja.
(6)Persyaratan pemberian IUIPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a.Mengisi Daftar isian permohonan sebagaimana pada lampiran 2 Peraturan ini;
b.Akte pendirian perusahaan/koperasi, atau copy KTP untuk perorangan;
c.Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.Laporan kelayakan investasi pembangunan industrinya;
e.Jaminan pasokan bahan baku;
f.NPWP;
g.Izin Gangguan;
h.Izin Lokasi;
i.Izin Tempat Usaha.
(7)Permohonan TDI dan IUIPHHBK diajukan kepada Bupati atau Walikota, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi.
(8)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) tidak dipenuhi, Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(9)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dipenuhi, Bupati atau Walikota menerbitkan TDI atau IUPHHBK kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(10)Berdasarkan TDI atau IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemegang Izin wajib membangun pabrik dan sarana produksi sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUI, dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(11)Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(12)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Pemegang TDI atau IUI merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam TDI atau IUI, maka TDI atau IUI-nya tetap berlaku.
(13)Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Pemegang Izin tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam TDI atau IUI, maka Bupati/Walikota mencabut TDI atau IUI setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Provinsi.

BAB V
IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 11
(1)Pemegang IUIPHHBK dan TDI wajib mengajukan izin perluasan apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas izin produksi yang diberikan.
(2)Pemegang IUIPHHBK dan TDI dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan ketentuan tidak menambah bahan baku dan wajib menyampaikan laporan kepada Pemberi IUI
(1)IUIPHHK dan izin perluasan IPHHK, tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu, berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.
(2)Beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila industri berproduksi secara kontinyu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(3)Apabila industri tidak beroperasi selama satu tahun dikenakan sanksi pencabutan izin usaha industrinya.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan Menteri secara tersendiri.

BAB VII
PERUBAHAN KOMPOSISI JENIS PRODUKSI, PENURUNAN KAPASITAS
PRODUKSI, SERTA PEREMAJAAN MESIN

Bagian Kesatu
Perubahan Komposisi Jenis Produksi

Pasal 14
(1)Perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi dapat dilakukan oleh Pemegang IUI dengan mengajukan permohonan kepada:
a.Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 meter kubik per-tahun;
b.Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 meter kubik per-tahun;
c.Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dalam hal pemberian IUIPHHK dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon dapat segera melakukan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi dengan kewajiban menyampaikan laporan kemajuan realisasi tiap bulan.
(3)Berdasarkan laporan kemajuan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(4)Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi.

Bagian Kedua
Penurunan Kapasitas Produksi

(1)Dalam hal Pemegang IUI melakukan penurunan kapasitas izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, wajib mengajukan permohonan kepada:
a.Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 meter kubik per-tahun;
b.Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 meter kubik per-tahun;
c.Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dalam hal pemberian IUIPHHK dilimpahkan kepada Bupati/Walikota;
d.Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHBK.
(2)Berdasarkan permohonan pemegang IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IUI dapat segera melakukan penurunan kapasitas produksi dan menyampaikan laporan realisasi penurunan kapasitas produksi.
(3)Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan penurunan kapasitas produksi yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(4)Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan penurunan kapasitas produksi.

Pasal 17
(1)Penurunan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan oleh Pemberi IUI berdasarkan hasil evaluasi.
(2)Pedoman evaluasi industri primer hasil hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga
Peremajaan Mesin

Pasal 18
(1)Peremajaan mesin (reengineering) dapat dilakukan dengan:
a.penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien untuk tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri;
b.penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan diversifikasi bahan baku industri;
c.penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan pengurangan atau pemanfaatan limbah/sisa produksi.
(2)Pemegang IUI yang melakukan peremajaan (reengineering) mesin produksi utama wajib mengajukan permohonan kepada:
a.Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 meter kubik per-tahun;
b.Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 meter kubik per-tahun;
c.Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun dalam hal pemberian IUIPHHK dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.
(3)Mesin produksi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi, yaitu:
a.pada industri penggergajian kayu: break down saw, band saw;
b.pada industri vinir (veneer): rotary lathe, slicer;
c.pada industri kayu lapis (plywood) dan Laminated Veneer Lumber: rotary lathe, slicer, hot press;
d.pada industri serpih kayu (wood chip): chipper.
(4)Berdasarkan surat permohonan peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IUI untuk segera melakukan peremajaan mesin dan menyampaikan laporan realisasi peremajaan mesin tiap bulan.
(5)Berdasarkan laporan realisasi peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan peremajaan mesin yang hasilnya dituangkan dalam BAP dan disampaikan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(6)Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Direktur atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan persetujuan reengineering mesin sepanjang tidak menambah kapasitas produksi.

BAB VIII
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DALAM AREAL
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

(1)Dalam rangka meningkatkan efisiensi bahan baku Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah mempunyai IUIPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari secara mandatory dengan peringkat baik dan sangat baik dan atau memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari secara voluntary yang belum memiliki IUIPHHK, dapat diberikan izin pengolahan limbah pembalakan di dalam areal kerjanya.
(2)Pengolahan limbah pembalakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan melalui tahap izin uji coba.

Pasal 21
(1)Pemegang IUPHHK-Hutan Alam dapat diberikan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan menggunakan mesin pengolah kayu yang tidak bergerak (non-portable) di areal kerjanya.
(2)Pemegang IUPHHK-Hutan Tanaman dapat diberikan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan menggunakan mesin pengolah kayu yang bergerak (portable) atau tidak bergerak (non-portable) di areal kerjanya.
(3)Jenis mesin pengolah kayu yang bergerak (portable) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a.portable band saw atau portable circular saw;
b.portable rotary peeler dan portable slicer;
c.portable chipper.

(1)Permohonan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diajukan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai.
(2)Permohonan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a.Dokumen AMDAL IUPHHK dalam Hutan Alam/Hutan Tanaman;
b.Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
c.Laporan kelayakan investasi pengolahan limbah pembalakan;
d.Akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta NPWP;
e.Sertifikat lacak balak, akte pendirian perusahaan dan perubahannya serta NPWP dari industri pengguna/penerima kayu olahan hasil uji coba pengolahan.
(3)Berdasarkan permohonan izin uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian.
(4)Direktur Jenderal menugaskan Tim untuk melakukan penilaian dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(5)Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan/atau berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan yang lebih buruk, Menteri menyampaikan surat penolakan.
(6)Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan dan berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan yang lebih baik, Menteri menyampaikan Persetujuan Izin Uji Coba Pengolahan Limbah Pembalakan.

Pasal 24
Masa berlaku Persetujuan Izin Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) adalah paling lama 1 (satu) tahun setelah pemasangan alat di lapangan dan tidak dapat diperpanjang.

(1)Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, wajib:
a.menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
b.mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
c.menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun;
d.menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
e.membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHHBK);
f.membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
g.melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
h.melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
i.mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat dalam hal industri dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m3 (enam ribu meter kubik) per-tahun jika pemegang izin tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang bersertifikat; dan
j.memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat, untuk industri hasil hutan kayu dengan kapasitas lebih dari 6.000 m3 (enam ribu meter kubik).
(2)Ketentuan pedoman penyusunan dan penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28
Pemegang IUIPHH dilarang:
a.memperluas usaha industri tanpa izin;
b.memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
c.melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
d.menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
e.melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB X
PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN NAMA PEMEGANG IZIN

Pasal 29
(1)Nama pemegang izin dalam izin usaha industri dapat diubah/diganti dengan dua sebab:
a.Perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang izin atau b. Penggantian nama dengan mengubah/ganti badan hukum pemegang izin.
(2)Pemegang IUI yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum dalam IUI kepada pemberi izin, dengan dilengkapi persyaratan:
a.Dalam hal Pemegang IUI berbentuk CV atau Firma melampirkan Akta Notaris tentang perubahan nama perusahaan;
b.Dalam hal Pemegang IUI berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta Perubahan Nama Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
c.Dalam hal Pemegang IUI berbentuk koperasi melampirkan akta perubahan nama yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
(3)Permohonan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada pemberi izin, dengan ketentuan:
a.Dalam hal penggantian nama terjadi karena proses jual beli langsung, permohonan diajukan oleh pembeli dengan melampirkan persyaratan:
1)Akte jual beli yang dibuat di hadapan Notaris;
2)Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk perseroan terbatas dan koperasi;
3)Kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
b.Dalam hal penggantian nama terjadi karena pailit dan/atau penjaminan sehingga dilakukan pelelangan aset, permohonan diajukan oleh pemenang lelang dengan melampirkan:
1)Berita acara lelang dan dokumen-dokumen yang mendasari pelelangan;
2)Akte pendirian perusahaan pemenang lelang beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3)Kronologis yang melatarbelakangi penggantian nama.
(4)Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan diterbitkan Keputusan tentang Perubahan/penggantian nama, yang diterbitkan oleh:
a.Gubernur untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 6.000 m3 per-tahun;
b.Menteri untuk IUIPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 m3 per-tahun;
c.Bupati/Walikota untuk IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 2.000 m3 per-tahun dalam hal penerbitan IUIPHHK dilimpahkan kepada Bupati/Walikota;
d.Bupati/Walikota untuk IUIPHHBK.

BAB XI
JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU

Pasal 30
(1)Setiap permohonan izin usaha dan permohonan izin perluasan industri primer hasil hutan wajib menyampaikan Jaminan Pasokan Bahan Baku (JPBB).
(2)Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan, dan impor.

Pasal 31
(1)JPBB dari sumber bahan baku kayu hutan alam/tanaman berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
(2)Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
(3)Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dilengkapi/dilampiri dengan copy dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi dan Rencana Karya Tahunan.
(4)Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IUI wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Pemberi IUI.

Pasal 32
(1)JPBB dari sumber bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemasok/pemilik.
(2)Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(3)JPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana pengadaan bibit, penanaman di lahan sendiri atau kerja sama penanaman di lahan masyarakat.

Pasal 33
(1)JPBB dari sumber bahan baku kayu perusahaan perkebunan berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan atau pemilik kayu.
(2)Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota.
(3)JPBB dari sumber bahan baku kayu impor berupa perjanjian/kontrak atau jual beli kayu impor, diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
(4)Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IUI wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Pemberi IUI.

Pasal 34
(1)JPBB untuk hasil hutan bukan kayu berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli hasil hutan bukan kayu dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau izin pemungutan hasil hutan kayu, atau izin pemanfaatan hutan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(2)JPBB untuk hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemasok/pemilik.
(3)Kontrak kerjasama suplai/jual beli hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal bahan baku.

BAB XII
Sanksi

Pasal 35
(1)Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan di luar pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi dan dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan peraturan Menteri Kehutanan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36
Apabila IUI dan/atau Izin Perluasan yang telah diterbitkan, hilang atau rusak, atau tidak terbaca, pemegang izin usaha industri yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat pemberi IUI untuk mendapatkan salinan.

Pasal 37
Pemberian IUI dan Izin Perluasan tetap tunduk pada ketentuan tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
(1)Izin uji coba dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan sebelum diterbitkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
(2)Permohonan izin yang telah mendapatkan persetujuan prinsip atau dalam proses perpanjangan persetujuan prinsip sebelum terbitnya Peraturan ini, diterbitkan IUI.
(3)Permohonan izin perluasan yang telah diajukan sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dan telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur, Bupati/Walikota, proposal, revisi UKL-UPL, diterbitkan izin perluasan.
(4)Permohonan izin yang telah diajukan sebelum diterbitkannya Peraturan ini, yang belum mendapatkan persetujuan prinsip dan telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur, Bupati/Walikota, proposal, izin gangguan, izin lokasi, dan Dokumen UKL-UPL, diterbitkan IUI.

Pasal 39
(1)Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan terhadap permohonan pendaftaran ulang izin usaha industri yang telah diajukan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007, penyelesaiannya sebagai berikut:
a.Izin usaha industri lanjutan yang terdapat peralatan/mesin-mesin pengolah kayu bulat/industri primer hasil hutan kayu yang diterbitkan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000, ditolak permohonan pendaftaran ulangnya.
b.Izin usaha industri lanjutan yang terdapat peralatan/mesin-mesin pengolah kayu bulat/industri primer hasil hutan kayu yang telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Menhut-II/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006 dan penerbitannya tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000, diproses dan diterbitkan pembaharuan IUIPHHK.
c.Izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang diterbitkan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000, ditolak permohonan pendaftaran ulangnya.
d.Izin usaha industri kayu yang diterbitkan oleh Pejabat yang tidak mempunyai kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002:
1)IUI diterbitkan sebelum tanggal 8 Juni 2002, diproses dan diterbitkan pembaharuan IUIPHHK sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Menhut-II/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006.
2)IUI diterbitkan setelah tanggal 8 Juni 2002, ditolak permohonan pendaftaran ulangnya.
e.Izin usaha industri kayu yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundangan, namun tidak aktif, ditolak permohonan pembaharuan izin dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam BAP.
(2)Pemberian pembaharuan IUIPHHK dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Menhut-II/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2006.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
(1)Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 9 Juni 2008
MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. KABAN


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas