info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Bupati/Walikota menyusun daftar usulan pengangkatan Sekretaris Desa yang memenuhi syarat menjadi PNS di wilayahnya.
(2)Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan pengangkatan PNS sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(3)Bupati/Walikota menyampaikan daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 4
(1)Gubernur menyampaikan daftar usulan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Menteri Dalam Negeri melakukan verifikasi dan validasi daftar usulan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Menteri Dalam Negeri mengusulkan pengangkatan dan NIP Sekdes yang menjadi PNS sesuai dengan jumlah yang ditetapkan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan;
(4)Persetujuan BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota melalui Gubernur.

Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian tugas dan fungsi Sekretaris Desa.

BAB III
SEKRETARIS DESA
YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PNS

Pasal 7
(1)Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS, diberhentikan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2008.
(2)Sekretaris Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya, dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pemberhentian, jabatan Sekretaris Desa diisi dari PNS yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
(3)Sekretaris Desa yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi.
(4)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
a.masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
b.masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun dan jumlah kompensasi secara komulatif paling tinggi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
(5)Pemberian kompensasi dilaksanakan pada ayat yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan sekaligus.

Pasal 8
Pemberian kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

(1)Bupati/Walikota memberikan piagam tanda penghargaan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS.
(2)Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 2007
MENTERI DALAM NEGERI

H.MARDIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 50 TAHUN 2007
TANGGAL: 24 September 2007



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Daftar usulan nama Sekretaris Desa sesuai dengan database yang terdapat di Departemen Dalam Negeri sesuai dengan yang dikirimkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dengan urutan umur/usia tertinggi.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Validasi yang dilakukan adalah mengenai berkas-berkas yang meliputi tanggal lahir, keputusan pengangkatan dan pendidikan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Sekretaris Desa melaksanakan tugas membantu Kepala Desa dalam perumusan perencanaan pembangunan desa, penerbitan administrasi keuangan, administrasi perkantoran, perumusan peraturan desa, dan pelayan kepada masyarakat.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perangkat Desa yang merangkap menjadi Sekretaris Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas