info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:
a.terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
b.meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;

BAB III
PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 4
(1)Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
(2)Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;
b.percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
c.kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
d.kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
e.mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau Lebih permohonan perizinan;
f.pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
g.pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

BAB IV
PERANGKAT DAERAH
PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan.

Pasal 7
(1)Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua hentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
(2)PPTSP mengeiola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kearnanan berkas.

Pasal 8
Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PPTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan hidang tugasnya.

BAB V
PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

(1)Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala PPTSP.
(2)Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) heranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(3)Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 11
Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

(1)Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diutmmakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
(2)Pegawai PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan terpadu sate pintu secara berkesinambungan.

BAB VII
KETERBUKAAN INFORMASI

(1)PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisrne, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata Cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
(2)Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PPTSP dengan melibatkan aparat pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.

Pasal 17
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 18
PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

PPTSP wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMR]NAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 21
(1)Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber Daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui:
a.koordinasi secara berkala;
b.pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
c.pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
d.perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Untuk kelancaran pengembangan PPTSP di wilayah Provinsi, Gubernur melaksanakan sosialisasi akan pentingnya PPTSP kepada seluruh Bupati/Walikota dan masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24
Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

(1)Bupati dan Walikota menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai perkernbangan proses pembentukan PPTSP, penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(2)Gubernur menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan proses pembentukan PPTSP dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di wilayahnya berdasarkan laporan dari Bupati/Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
Pada saat ditetapkannya peraturan ini, Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 29
Dengan ditetapkannya peraturan ini, bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai PPTSP wajib membentuk perangkat daerah tersebut paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2006
MENTERI DALAM NEGERI,

H.MOH.MA’RUF, SE


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas