info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(3)SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4
(1)Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap:
a.Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
b.Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
c.Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

(1)SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
(3)SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 7
(1)SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
(2)Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

BAB III
KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8
(1)Menteri memiliki kewenangan pengaturan SIUP.
(2)Menteri menyerahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada:
a.Gubernur DKI Jakarta;
b.Bupati/Walikota di seluruh Indonesia kecuali provinsi DKI Jakarta.
(3)Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
(4)Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
(5)Khusus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Gubernur DKI Jakarta Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada pejabat yang bertanggungjawab pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas setempat.
(6)Khusus daerah terpencil, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Camat setempat.

Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setempat dalam penerbitan SIUP.

BAB IV
DOKUMEN PERSYARATAN TATA CARA PENERBITAN SIUP,
PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN,
PERUBAHAN DAN SIUP YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 11
(1)SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(2)SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
(3)Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

(1)Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini.
(2)Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
(3)Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 14
(1)Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(2)Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

(1)Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan biaya.
(2)Setiap Perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang, dikenakan biaya administrasi untuk:
a.SIUP Kecil paling banyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
b.SIUP Menengah paling banyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
c.SIUP Besar paling banyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
(3)Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) tidak dikenakan Biaya Administrasi.
(4)Besaran pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menentukan besaran biaya.
(5)Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota harus mencantumkan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman yang ditempatkan di setiap kantor dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17
Apabila diperlukan oleh Menteri atau Pejabat Penerbit SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 18
(1)Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
(2)Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

(1)Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
(3)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 21
(1)Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
(3)Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 24
Petunjuk teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2007
MENTERI PERDAGANGAN R.I.

MARI ELKA PANGESTU


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007
TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2007

DAFTAR LAMPIRAN

1.LAMPIRAN I:
2.LAMPIRAN II:


3.LAMPIRAN III:
4.LAMPIRAN IV:
5.LAMPIRAN V:
6.LAMPIRAN VI:
7.LAMPIRAN VII:
8.LAMPIRAN VIII:
9.LAMPIRAN IX:
Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP).
Dokumen persyaratan permohonan SIUP Baru, pendaftaran ulang, pembukaan Kantor
Cabang/Perwakilan, perubahan, pengganti yang hilang atau rusak, dan contoh surat
pernyataan.
Formulir SIUP Kecil/Menengah/Besar.
Formulir Laporan Kegiatan Usaha Perusahaan.
Formulir Keputusan Penutupan Perusahaan.
Formulir Laporan Perkembangan Penerbitan SIUP.
Formulir Surat Peringatan Tertulis.
Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
Formulir Keputusan Pencabutan SIUP.



Lampiran I

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(KECIL/MENENGAH/BESAR *)

Kepada
Yth.Pejabat Penerbit SIUP
................................
................................
di   .........................


DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB
Diisi/diketik dengan huruf cetak

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. ..../M-DAG/PER/.../2007.


 I. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab **)
1.Nama
2.Alamat tempat tinggal
3.Tempat/tanggal lahir
4.Nomor Telp/Fax.
5.Nomor KTP/Paspor
6.Kewarganegaraan
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................


 II. Identitas Perusahaan
1.Nama Perusahaan
2.Alamat Perusahaan
3.Nomor Telp/Fax/
5.Propinsi
6.Kabupaten/Kota/Kotamadya
7.Kecamatan
8.Kelurahan/Desa
9.Status
.10. Kode Pos
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: PMA/PMDN/Lain-lain **)
:                          


 III. Legalitas Perusahaan

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma **)

1.Akta pendirian
a.Nomor & tgl Akta
b.Nomor & tgl Pengesahan
2.Akta Perubahan
a.Nomor & tgl Akta
b.Nomor & tgl Pengesahan
: ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................


 IV. Modal dan Saham

1.Modal dan Nilai kekayaan
Bersih Perusahaan,
(tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha)
: ............................................................................
2.Saham (khusus untuk
penanam modal asing)
a.Total Nilai Saham
b.Komposisi Kepemilikan
Saham
- Nasional : ... %
-Asing : .. %
: ............................................................................

 VI. Kegiatan Usaha

1.Kelembagaan
2.Kegiatan usaha (KBLI 5 Digit)
3.Barang/jasa dagangan utama
: ................................................................................
: ................................................................................
: ................................................................................



Demikian Surat Permohonan SIUP ini, kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabiladikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kamimenyatakan bersedia untuk dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

.................................................

Nama dan Tanda tangan

Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
Perusahaan perdagangan **)

cap perusahaan dan meterai cukup
....................................................
Catatan :
•) beri tanda salah satu
••) coret yang tidak perlu



Lampiran II

DOKUMEN PERSYARATAN

I.PERMOHONAN SIUP BARU
a.Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
1)Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
2)Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
3)Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4)Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
5)Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan, dan;
6)Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
b.Perusahaan berbadan hukum Koperasi:
1)Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
2)Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
3)Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan
4)Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x4 cm (2 lembar).
c.Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma:
1)Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
2)Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
3)Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; dan
4)Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
d.Perusahaan yang berbentuk Perorangan:
1)Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
2)Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
3)Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

II.PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG
1)SIUP Asli;
2)Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
3)Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan.

III.PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN
1)Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;
2)Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
3)Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
4)Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

IV.PERMOHONAN PERUBAHAN
1)Surat Permohonan SIUP;
2)SIUP Asli;
3)Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
4)Data pendukung perubahan;
5)Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

V.PERMOHONAN PENGGANTIAN
a.SIUP yang hilang
1)Surat Permohonan;
2)Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
3)Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada);
4)Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
b.SIUP yang rusak
1)Surat Permohonan;
2)SIUP Asli;
3)Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

VI.CONTOH SURAT PERNYATAAN:

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Perusahaan
Alamat Perusahaan
: ..............................................
: ..............................................
: ..............................................
: ..............................................
  ..............................................


dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

tempat, tanggal

Tanda tangan di atas
Meterai secukupnya


Nama & Jabatan


Lampiran III


Lampiran IV

KOP SURAT
PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan
Usaha Perusahaan
Tempat, tanggal

Kepada Yth.
Pejabat Penerbit SIUP
di.........................


1.Nama Perusahaan
2.Nomor & Tanggal SIUP
3.Kegiatan Usaha (KBLI)
4.Omset (Hasil Penjualan Tahunan)
a.Tahun berjalan
b.Tahun sebelumnya
5.Jumlah Tenaga Kerja
a.Lokal
b.Tenaga Kerja Asing
6.Khusus penanam modal
a.Dalam Negeri
-Total Aset
b.Asing
1)Total Aset
2)Komposisi kepemilikan saham
-Asing
-Nasional
: ...........................................................
: ...........................................................
: ...........................................................
:
: ...........................................................
: ...........................................................
: ...........................................................
: ...........................................................
: ...........................................................
:

: ...........................................................

: ...........................................................

: ... %
: ... %


Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan


Lampiran V

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ....................
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP

Nomor:

TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN

Menimbang:bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;

Mengingat:1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ..../M-DAG/PER/...x/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan:1._............................................;
2...............................................;
3...............................................;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:


Ditetapkan di ................
pada tanggal ................

PEJABAT PENERBIT SIUP

Tembusan:
1.Bupati/Walikota ............. (sebagai laporan)
2.Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Provinsi ...................


Lampiran VI


PEJABAT PENERBIT SIUP


Lampiran VII

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ..................
REPUBLIK INDONESIA



Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor ....................... tanggal ............ atas nama (perusahaan) ................., dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ..../M-DAG/PER/.../2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, antara lain:
1.....................................................
2.....................................................
3.....................................................
4.....................................................

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

PEJABAT PENERBIT SIUP
Tembusan:
1.Bupati/Walikota .......................
2.Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan) Provinsi ..........


Lampiran VIII

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA .................
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP NOMOR: ..................................
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Menimbang:bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor ..................... tanggal .............. atas nama ....................., bergerak dalam kegiatan usaha ................... yang beralamat di ........................., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti:
1..................................................
2..................................................

Mengingat:    1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor xxxx/M-DAG/PER/xxx/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan:1. .............................;
2..............................;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:


Ditetapkan di ...........
pada tanggal ...........

PEJABAT PENERBIT SIUP

Tembusan:
1.Bupati/Walikota .......................... (sebagai laporan).
2.Kepala Dinas (yang bertanggung jawab di bidang
perdagangan) Provinsi ...........


Lampiran IX

KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ...................
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP

NOMOR: .............................
TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Menimbang:   bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor ....................... tanggal ................. atas nama .................. beralamat di ......................, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti:
1...................................................
2...................................................

Mengingat:     1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor xxx/M-DAG/PER/xxx/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan: 1. ................................................
2.................................................

M E M U T U S K A N

Menetapkan:


Ditetapkan di .....................
pada tanggal ...............

PEJABAT PENERBIT SIUP

Tembusan:
1.Bupati/Walikota ....................... (sebagai laporan)
2.Kepala Dinas (yang bertanggungjawabdi bidang perdagangan) Provinsi .....................


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas