Lembaran Negara Tahun 2017 :: PERPRES

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian alternatifHomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 2017
PERPRES

Tampilkan: "PERPRES" Tahun Lain
PERPRES Tahun
19461947195119591960196119641965200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

cData: 87
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.Perpres1Pengesahan Final Acts Of The World Conference On International Telecommunications, Dubai, 2012 (Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia Tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012)3 10-01-2017
02.Perpres2Perubahan Perpres 63-2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan5 11-01-2017
03.Perpres3Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional12 13-01-2017
04.Perpres4Wajib Kerja Dokter Spesialis13 13-01-2017
05.Perpres5Perubahan Perpres 52-2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI15 19-01-2017
06.Perpres6Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman14 19-01-2017
07.Perpres7Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan16 19-01-2017
08.Perpres8Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah17 19-01-2017
09.Perpres9Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer18 19-01-2017
10.Perpres10Dewan Sumber Daya Air Nasional19 19-01-2017
11.Perpres11Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara23 07-02-2017-
12.Perpres12Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian24 16-02-2017
13.Perpres13Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan SetJen LPSK25 16-02-2017
14.Perpres14Perubahan Perpres 4-2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan27 20-02-2017
15.Perpres15Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis26 16-02-2017
16.Perpres16Kebijakan Kelautan Indonesia32 23-02-2017
17.Perpres17Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI33 24-02-2017
18.Perpres18Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme31 23-02-2017
19.Perpres19Otoritas Nasional Senjata Kimia34 24-02-2017
20.Perpres20Perubahan Perpres 48-2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional35 28-02-2017
21.Perpres21Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo39 06-03-2017
22.Perpres22Rencana Umum Energi Nasional43 13-03-2017
23.Perpres23Pengesahan Credit Guarantee And Investment Facility Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi)41 08-03-2017
24.Perpres24Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 29 Januari 2002 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, And Its Protocol, Signed At Jakarta On January 29, 2002)42 09-03-2017
25.Perpres25Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian51 20-03-2017
26.Perpres26Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian52 20-03-2017
27.Perpres27Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum53 20-03-2017
28.Perpres28Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek54 20-03-2017
29.Perpres29Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri55 20-03-2017
30.Perpres30Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten56 20-03-2017


[tulis] » komentar « [baca]